Bingung cari peraturan perundang-undangan? Karena saya sendiri suka bingung, maka melalui teknologi canggih yang bernama hyperlink, mudah-mudahan ini bisa membantu anda dan saya :

A. Kelompok UU (tersedia produk UU tahun 2006 – 1953)

B. Kelompok Perppu (tersedia tahun 2006, 2005, 2004, 2002, 1960)

C. Kelompok Peraturan Pemerintah (tersedia mulai 2006 – 1999, 1994, dan 1983)

D. Kelompok Peraturan Presiden (tersedia mulai 2006, 2005, 1993)

E. Kelompok Keputusan Presiden (tersedia mulai 2006 – 1950)

F. Kelompok UU masa Hindia Belanda

Ternyata tulisanku tentang Sesat Pikir UU PPHI dimuat juga di situsnya IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia). Tulisanku dimuat di bagian opini hukum pada 28 Juli 2006. Hari ini dong, wah mengejutkan dan rasanya menyenangkan juga, hmmh, bisa nulis dan kirim lagi nggak yaa….

Kalau aku terpilih jadi Gubernur Jakarta, maka selama masa pemerintahanku, hanya akan ada 1 program prioritas dengan 6 capaian yang harus terwujud selama masa pemerintahanku, yaitu Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jakarta dengan capaian-capaian sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pendidikan
2. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan
3. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi Publik
4. Perlindungan dan Pengembangan Lingkungan Hidup
5. Pengembangan Kerjasama Pembangunan dengan Organisasi Masyarakat Sipil
6. Pengembangan Sistem Penanaman Modal

Read More

Jika anda tertarik untuk mempelajari RUU KUHP Versi 26 Mei 2005, anda bisa mendownloadnya:

RUU KUHP Buku I
RUU KUHP Buku II
Penjelasan RUU KUHP

Jika memungkinkan dan mempunyai waktu yang cukup, anda bisa memberikan komentar anda di sini, soalnya lagi mau buat riset nih. Terima Kasih.

PENDAHULUAN

Corporate Social Responsibility (CSR) atau yang dalam bahasa Indonesianya dapat disebut dengan Tanggungjawab Sosial Perusahaan (TSP) menjadi penting dalam percaturan bisnis di Indonesia saat ini. Pemberian CSR Award dapat menjadi salah satu indikator dalam pelaksanaan TSP di Indonesia. Disamping itu, beberapa perusahaan sudah memulai pelaksanaan sertifikasi Social Accountability (SA) disamping seritifikasi ISO.
Cukup banyak di antara perusahaan-perusahaan yang mempromosikan TSP melalui program – program community development. Namun program TSP yang dilakukan oleh perusahaan masih dalam konteks eksternal. Dalam konteks internal perusahaan TSP masih menjadi bentuk kepedulian dan belum dalam bentuk kesadaran hukum dan juga kesadaran ekonomi. Read More