terima kasih,
laura

“Dalam penggunaan saksi mahkota sebaiknya dirumuskan secara jelas dan tegas dalam KUHAP. Dalam KUHAP Pasal 66 dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa tidak boleh dibebani kewajiban pembuktian. Dalam prinsip ini sebenarnya secara tersirat melarang adanya saksi mahkota ini dikarenakan keterangan yang diberikan oleh terdakwa sebagai saksi dalam perkara yang di split akan merugikan terdakwa sendiri. Tetapi secara terselubung KUHAP juga menganut asas inkuisator, hal ini bisa ditunjukkan tentang salah satu alat bukti yaitu ”keterangan terdakwa” dan dalam Pasal 175 KUHAP yang mengandung hak ingkar terdakwa, akan tetapi pasal tersebut menganjurkan terdakwa untuk menjawab setiap pertanyaan. Pasal 168 huruf (c) KUHAP ternyata menimbulkan multi tafsir, oleh karena itu harus ada perubahan dalam KUHAP di masa depan untuk memberikan pengaturan lebih rinci dan tegas tentang penggunaan saksi mahkota dan juga mengatur tentang boleh tidaknya seorang terdakwa memberikan keterangan tentang dirinya sendiri (asas no person should be compelled in any criminal cases to be witness against himself). Oleh karena itu, penggunaan saksi mahkota sedapat mungkin dihindari oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memaksimalkan pencarian alat-alat bukti lain.”