Komentar di: Berdayakan Undang Undang Pers untuk Mengadili Delik Pers

Oleh: budi

budi — Tue, 09 Dec 2008 14:34:42 +0000

UU Pers lahir pada fase awal pasca bergulirnya reformasi,,,saat euforia kebebasan sedang melanda…saat itu saya pikir belum ada pemikiran sebagus yang abang punya sekrang…semoga saja bisa diperkuat UU Pers..
Dan yang harus diperjelas lagi adalah sampai mana Dewan Pers mampu melindung kebebasan pers…?? Apa ketika bias pemahaman pemberitaan berujung pada peradilan bukan termasuk kategori upaya pers breidel..??? Bisakah dewan pers masuk ranah itu..???

Oleh: rara

rara — Sun, 13 Apr 2008 13:30:08 +0000

1. sebenarnya uu sudh ckp mengatur tentang pornografi, tapi menurut saya aparatnya yg belum tegas menangkap pelaku pornografi tersebut,,
apakah ada hukum yang mengatur tentang aparat kepolisian tersebut??
2. sudah ada Delik pers yang berbicara tentang kesusilaan,,mengapa majalah playboy diperbolehkan untuk terbit di Indonesia??apakah tidak melanggar delik pers yg menenai kesusilaan??
3. apakah delik fitnah itu sama dengan delik kebohongan??
4. apakah undang-undang terbagi atas media cetakan dan elektronik?

Oleh: rara

rara — Wed, 09 Apr 2008 13:06:28 +0000

apa yang dimaksud dengan delik fitnah dan delik pornografi??
sedangkan uu pornografi pun belum jelas sampai saat ini!!

Oleh: kskunpad

kskunpad — Tue, 19 Feb 2008 12:10:22 +0000

DI INDONESIA TRAK HANYA UU PERS, UU APAPUN HANYA TINGGAL UU YANG KEMUDIAN SEGALA URUSAN MENJADI UUD (UJUNG UJUNGNYA DUIT). UNTUK ITU INDONESIA PERLUY REVOLUSI JILID DUA, SEPERTI BUNG KARNO BILANG; “REVOLUSI BELUM SELESAI”

Oleh: kskunpad

kskunpad — Sun, 17 Feb 2008 03:25:33 +0000

undang-undang pers sama sekali tidak berfungsi, berita mengalir begitu saja tanpa filter yang jelas

Oleh: nia

nia — Fri, 27 Apr 2007 08:12:20 +0000

sebenarnya ini bukan komen melainkan pertanyaan

jika dilihat dari penjelasan diatas
apakah pasal 5 UU Pers
hanya diterapkan pada teknis penyiaran berita saja???