STPDN/IPDN Hadir Untuk Mencetak “Mesin Pembunuh?”

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dahulu dikenal dengan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang terletak di Jatinangor, Kab Sumedang, Propinsi Jawa Barat rupanya hanya mampu menghasilkan/mencetak mesin pembunuh.

Kekerasan yang berujung pada kematian masih akan mewarnai sejarah panjang sekolah yang ditujukan untuk mencetak para pamong praja. Sekolah ini diprakarsai atau berada di bawah pengelolaan Departemen Dalam Negeri yang Menterinya selalu berasal dari kalangan tentara.

Berdasarkan pemberitaan harian Warta kota, Rabu 4 April 2007 yang mengutip hasil disertasi dari Inu Kencana tercatat bahwa pada 1994 mahasiswa yang bernama Gatot (Jawa Timur) tewas ketika menjalani latihan dasar militer (garis miring dari penulis), kemudian pada 1995 Alvian (lampung) juga tewas tanpa sebab yang jelas, pada 1997 Fahrudin (jawa Tengah) juga tewas tanpa sebab, pada 1999 Edi tewas dengan alas an sedang belajar sepeda motor dilingkungan kampus (garis miring dari penulis). Pada 2000 tercatat empat mahasiswa tewas yaitu Purwanto, Obed (Papua), Ery Rahman (Jawa Barat), dan Utari yang meninggal karen aborsi. Pada 2003 Wahyu Hidayat juga meninggal karena tindak kekerasan. Pada 2005, Irsan Ibo tewas karena dugaan pemakaian narkoba. Pada tahun ini Cliff Muntu (Sulawesi Utara) tewas karena tindak kekerasan.

Pelaku kejahatan dalam Kasus Eri Rahman sempat diadili di pengadilan, dan putusan MA telah jatuh dengan pernyataan bersalah dan kepada mereka diberikan hukuman percobaan. Namun sayang sebelum putusan MA jatuh, ketiganya telah diluluskan oleh STPDN dan telah bekerja di lingkungan Departemen Dalam Negeri. Orang tua Ery Rahman mengajukan gugatan yang diwakili oleh LBH Bandung kepada Mendagri, Ketua STPDN, dan para pelaku kejahatan tersebut. Pada saat persidangan digelar, para pelaku kejahatan tersebut tidak pernah muncul di pengadilan, meski panggilan resmi telah dilayangkan kepada para pelaku tersebut. PN Sumedang menolak bahwa Mendagri dan Ketua STPDN ikut bertanggung jawab, dan pertanggung jawaban hanya dibebankan pada para pelaku tindak pidana tersebut. Dan sampai saat ini para pelaku kejahatan tersebut tidak jelas rimbanya dan putusannya pun tidak mampu dieksekusi.

Harian Warta Kota juga memberitakan isi disertasi dari Inu Kencana bahwa sepanjang 1990 hingga 2005, tercatat 35 mahasiswa tewas dan hanya 10 kasus yang terungkap di media, serta hanya sedikit mahasiswa pelaku yang dikeluarkan. Dan masih menurut harian yang sama, tercatat 660 kasus seks bebas yang terjadi di lingkungan STPDN/IPDN.

Kekerasan di lingkungan STPDN/IPDN ini bukan tanpa sebab, dengan mencontoh sistem pendidikan militer yang kaku/taat tanpa reserve, juga menjadi salah satu pendorong bagi terciptanya nuansa kekerasan. Model militer yang terbukti selama 30 tahun lebih berkuasa dan hanya menghasilkan kebangkrutan negara ini kenapa masih dicontoh oleh STPDN/IPDN yang model pendidikannya seharusnya diarahkan pada pemberian pelayanan yang baik dan tertib pada masyarakat. Tanya kenapa?