Alasan Hukum Untuk Bercerai


Berdasarkan hukum ada beberapa alasan untuk mengajukan perceraian bagi para pihak yang terikat dengan perkawinan berdasarkan alasan-asalan sebagai berikut

  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
  2. Salan satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa ijin dari pihak lainnya serta tanpa alasan yang sah, karena hal lain di luar kemampuannya
  3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau lebih (atau yang lebih berat) setelah perkawinan berlangsung
  4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang dapat membahayakan pihak lain
  5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang berakibat tidak mampu menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri
  6. Diantara kedua belah pihak selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran serta sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga

Bagi yang beragama Islam, alasan tambahannya adalah

  1. Suami melanggar taklik-talak, pada kondisi ini Istri memiliki hak untuk memohonkan penjatuhan talak kepada dirinya yang diajukan kepada pengadilan agama yang berwenang
  2. Salah satu pihak beralih agama atau murtad
About these ads

4 gagasan untuk “Alasan Hukum Untuk Bercerai

  1. saya mau cerai ama istri saya karena orang tuanya selalu ikut campur dalam setiap ada masalah antara saya dan isteri saya, dan terakhir mertua saya menyuruh saya dan istriku untuk bercerai. Apa yang harus saya lakukan? Dan apa hukumnya buat saya karena ingin menceraikan isteri saya?

  2. Saya belum berpikir utk bercerai, tp istri mempunyai masalah. pertama punya hutang yg cukup besar dan tanpa sepengetahuan saya…..setelah ketahuan saya maafkan dgn kewajiban membayar dari saya…..seminggu kemudian ketahuan lagi dia bohong dan punya hutang lagi….apakah sy harus tetap memaafkan?
    Terima Kasih

  3. Mohon informasinya bagaimana prosedur untuk perceraian dimana istri adalah seorang PNS di Militer. Karena sepengetahuan saya jika suami PNS / Militer harus mendapatkan surat persetujuan dari atasan. Tapi jika dalam hal ini suami bukan PNS tapi adalah istrinya, apakah perlu surat persetujuan juga?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s