Saya heran, dalam UU Partai Politik, Pasal 34, yang baru malah mengatur atau membolehkan sumber keuangan partai berasal dari APBN dan APBD.

Saya bukan heran, Pak. Malah jadi memaki pasal tersebut sebagai pasal paling brengsek dalam UU Parpol.

Bantuan dari APBN dan APBD tersebut diberikan secara proporsional kepada partai yang mendapatkan kursi di parlemen dihitung dari perolehan suara

Dan tanpa definisi yang jelas tentang apa itu proporsional, bukan? Apa kriterianya? Apa tolok ukurnya?Lalu bantuan keuangan tersebut untuk apa? Membantu kader yang terpilih masuk parlemen untuk menjalankan mandat sebagai wakil rakyat atau malah untuk dana kampanye terselubung di balik safari-safari untuk Pemilu sekali lagi?

Negara banyak utang, koq malah bagi-bagi uang ke partai,

Sepertinya cuma kita yang beranggapan negara banyak utang, tapi agaknya tidak bagi para perancang undang-undang yang di talkshow selalu membanyol tentang kekonyolan demokrasi itu.

sebaiknya yang seperti ini harus dihapus dari undang-undang. Logikanya sederhana, kalau organisasi masyarakat sipil yang teratur dan terorganisir seperti partai politik tidak mampu melakukan pendanaan secara mandiri untuk apa ada partai.

Untuk mengawasi ‘moralitas’ para utusan di parlemen, apa sesuai kepentingan partai atau tidak. Mungkin untuk dana rapat-rapat jika recall dibutuhkan?

Partai harusnya mampu membiayai dirinya sendiri melalui iuran anggota, kalau nggak iuran anggota, lalu konstituen partai politik siapa?

Apa perlu dimasukkan pasal baru dalam UU Parpol agar parpol mesti melampirkan kelulusan berorganisasi di PKK, Dharma Wanita atau Arisan Ibu-ibu agar belajar memanajemen dana sendiri, mungkin?