apa prinsip-prinsip rule of law??????

Vonis Mahkamah Agung telah dijatuhkan kepada Polly Carpus; yaitu terbukti secara syah bersalah melakukan pembunuhan berencana atas Munir. Vonis yang agaknya terlewatkan dari perhatian publik, mungkin karena tenggelam dalam hangar bingar pemberitaan mengenai interpelasi DPR soal dana BLBI atau kasus lain yang sedang ditangani KPK mengenai aliran dana Bank Indonesia ke DPR.
Meski masih ada tahap PK namun pada tahap sekarang hukum memposisikan Negara telah melakukan pembunuhan berencana atas Munir melalui institusi Badan Intelijen Negara ( BIN ) dilaksanakan oleh Polly. Dengan vonis MA tersebut, posisinya sekarang bukan sekadar tuduhan man on the street, tetapi suatu kebenaran materil bahwa memang negara telah melakukannya.
Benarkah? Sesungguhnya saya bertanya dan mencoba menjawab sendiri seperti saya ungkapkan diatas. Hanya saja saya tidak mempunyai pengetahuan hukum. Saya berharap mendapatkan tanggapan atau jawaban dari anda ahli hukum yang mempunyai kompetensi membahas hal ini.

Sampai jumpa deh tanggal 2 2 2008

Kita hanya baru sampai pada menyebut diri negara bersadarkan hukum, tetapi belum membentuk diri menjadi negara berdasarkan hukum, karena belum jelas juga konsep yang akan dibangun. Kita kan tidak bisa merujuk, ujuk-ujuk ke negara lain (Amerika, Inggris, belanda) ) yang secara geografis, historis, suku, agama, ras, etnis, budaya, bahasa, dll tidak sama dengan Nusantara.

Tidak bisa dipungkiri bahwa nilai-nilai yang dipakai oleh Jimly sebagai unsur Negara Hukum di atas adalah nilai-nilai yang “dipinjam” dari “nagari antah barantah” yang konstruksi sosio politiknya pasti tidak sama dengan Indonesia.

Meski tidak dapat dipungkiri, Negara Hukum telah menjadi isu sentral dalam reformasi ketatanegaraan sejak reformasi, namun saya berpandangan bahwa kita masih meraba-raba dan mencari konsep itu. Tidak sesimpel sebagaimana dilakukan Jimly.

@iman
itu makanya menjadi tugas dari tiga unsur itu untuk mewujudkan hukum sebagai panglima

@kang eby
kang, tidak ada satupun dari ciri diatas yang saya sebutkan menduduki posisi dominan, percuma ada kemerdekaan pers kalau tidak ada kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan kemandirian dari profesi hukum.

Sulit kita membicarakan penegakan hukum, jika akhlak manusia yang ada didalam ciri2 tersebut kurang pas. Bisa jadi secara fakta hukum, seseorang tidak bersalah. Tapi jika dinilai dengan nurani .. terasa sekali, bahwa ada yang salah. Begitulah. Tidak saja terjadi disini.

Agar ketiga hal tadi bisa mandiri, diperlukan juga masyarakat yang memahami hukum, yang bisa memberikan koreksi dan masukan, serta ikut disiplin agar setiap langkah yang dilakukan adalah legal.