Tentang Kuasa Yang Tak Dapat Ditarik Kembali

Setuju dengan pak Anggara. Tak mungkin kuasa tak bisa ditarik kembali. Kuasa yang diberikan rakyat sama presiden aja bisa ditarik kembali kalau syaratnya terpenuhi, ya kan pak. Mohon diluruskan kalau saya salah. Soalnya bukan orang hukum sih. Salam kenal pak Anggara.

menurut saya, surat kuasa dapat saja dibuat untuk tidak dapat dicabut kembali asalkan dinyatakan dengan tegas dalam perjanjian pemberian kuasa tersebut, sepanjang masalahnya tidak mengenai barang tetap/tidak bergerak dan hanya berlaku selama masalah yang khusus dalam surat kuasa tersebut belum diselesaikan oleh sipenerima kuasa (Surat Kuasa Mutlak).

menurut saya surat kuasa adalah salah satu bentuk perjanjian karena dituangkan dalam bentuk tertulis, disepakati dan ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, objeknya adalah pengurusan atau perbuatan tertentu.

memang pada umumnya surat kuasa dapat ditarik/dicabut secara sepihak, akan tetapi apabila dicantumkan secara tegas dalam surat kuasa itu untuk tidak dapat dicabut kembali, dan kemudian ketentuan kuasa mutlak tersebut disetujui oleh penerima kuasa hal itu menurut saya berlaku sebagai perjanjian sepihak yang tidak dapat dapat dicabut kembali tanpa persetujuan pemberi kuasa. hal ini saya tafsirkan secara analogis dengan persetujuan yang timbul karena undang-undang, dan juga dikemukakan dalam buku Yahya Harahap mengenai Hukum Acara Perdata Indonesia (saya lupa halamannya, dan maaf juga kalo salah dalam penulisan judulnya, yang pasti dalam buku Yahya Harahap yang temanya mengenai Hukum Acara Perdata).
eh Mas Anggara, saya Yandi temannya Bona, kita sama-sama ikut Pendidikan Khusus Advokat di Unpad dulu, he he

Memang aneh ya mas Anggara.
Kebetulan beberapa waktu terakhir hukumonline sedang menulis banyak seputar Surat Kuasa. Kegelisahan mas Anggara itu telah dijawab dalam buku Hukum Perwakilan dan Kuasa tulisan Rachmad Setiawan yang diterbitkan PT Tatanusa. Buku itu mencoba menjabarkan kerancuan pembentuk Oud BW dalam pasal 1792-1819 BW. Di situ Kuasa disebutkan sebagai perjanjian. Ditambah lagi dalam Pasal 1813 KuHPerdata tentang berakhirnya kuasa yang disebut salah satunya oleh sebab pencabutan kuasa si pemberi kuasa.
Kesalahan ini sudah direvisi dalam Nieuw BW. Sayang, kita tertinggal jauh. Dalam pemberian Kuasa menurut Oud BW, selalu ada perjanjian. Lebih tepatnya, dalam perjanjian pemberian beban perintah (Latsgeving) selalu ada kuasa. Di negeri Kincir Angin, konsep itu sudah diubah. Kuasa (volmacht) dibedakan dengan Pemberian beban perintah (lastgeving). Ciri-cirinya mudah diidentifikasi. Lastgeving menimbulkan kewajiban bagi penerima kuasa untuk menjalankan kuasa, sementara dalam volmacht tidak ada kewajiban yang timbul pada penerima kuasa.

Soal kuasa mutlak alias kuasa yang anti dicabut sebenarnya tidak dikenal dalam hukum perdata kita. Mengacu pada 1813 KUHPerdata, setiap kuasa bisa berakhir dengan pencabutan dari pemberi kuasa. Nah, dalam praktek, Kuasa Mutlak ini sering dilakukan, terutama dalam dunia bisnis. Syarat kuasa mutlak ini, menurut Nieuw BW, harus untuk kepentingan si penerima kuasa. Dengan kata lain, dalam pembuatan kuasa itu memang ada kewajiban pemberi kuasa untuk diselesaikan oleh penerima kuasa dengan untuk dan atas nama pemberi kuasa. SIngkatnya, kalau kuasa itu dicabut, akan terjadi ketidakadilan bagi si penerima kuasa.
Buat lebih lengkapnya petualangan soal Surat Kuasa, mas Anggara bisa baca buku pak Rachmad itu 1 jam sebelum tidur. Pasti kebawa mimpi.

salam.

ajiiibbbb….asik bwt masukan sy bikin redaksional surat kuasa. Makasih smua, en slm kenal