Media Dalam Gugatan: Analisa Tentang Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia


Pers adalah salah satu jembatan informasi antara masyarakat dengan pemerintah yang sangat efektif untuk memantau pelaksanaan urusan-urusan masyarakat oleh pemerintah. Peran besar pers ini kemudian telah menempatkan pers dalam posisi yang terhormat sebagai salah satu pilar demokrasi dalam suatu negara yang berdasarkan hukum.

Kemerdekaan pers adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang di Indonesia dijamin secara konstitusional melalui Pasal 28 E dan Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945. Selain itu kemerdekaan pers dan berekspresi juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang lain seperti UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik Sebagai satu negara yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, Indonesia tentunya dibebani kewajiban internasional untuk melakukan harmonisasi berbagai peraturan perundang-undangannya agar tidak bertentangan dengan maksud dan tujuan dari Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik.

Namun, meski kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi di Indonesia dalam tataran normatif mendapatkan perlindungan konstitusional dan juga hukum, pada prakteknya di dalam sistem hukum Indonesia masih terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang dapat mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Salah satu ancaman yang sangat berpotensi mengancam kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi adalah pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik di Indonesia diatur diantaranya dalam KUHP, UU Penyiaran, dan UU ITE. Materi pencemaran nama baik dalam ketiga peraturan perundang-undangan tersebut pada hakikatnya sama yaitu diatur dalam delik formil serta menyertakan hukuman pidana penjara dan/atau pidana denda yang besaran hukuman pidananya bervariasi diantara ketiganya.

Dalam konteks hukum Internasional, kebebasan berekspresi dibatasi pelaksanaannya dalam tiga hal sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (3) KIHSP, selain itu sebagai terjemahan dalam KIHSP telah pula diatur semacam panduan dalam Johannesburg Principles yang mengatur tentang bagaimana suatu negara dapat membatasi kebebasan berekspresi

Dalam kasus Indonesia, aturan pembatasan dalam kebebasan berekspresi dan kemerdekaan pers seringkali tak jelas dan lebih dimotivasi keinginan dari pembuat undang-undang untuk membatasi akses masyarakat terhadap informasi terutama terhadap beragam informasi yang mempunyai dampak terhadap kehidupan masyarakat. Pembatasan itu terutama berkaitan dengan tindak pidana pencemaran nama baik dan/atau penghinaan (fitnah)

Pers, sebagai salah satu media penyampai informasi, peranannya sesungguhnya telah diatur melalui UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers. Namun keberadaan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers ini masih menimbulkan banyak kontroversi terutama saat pers berhadapan dan/atau terjerat dengan masalah hukum. Meski UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menyediakan pranata penyelesaian sengketa pers, namun pada umumnya aparat penegak hukum masih mengandalkan KUHP dan juga KUHPerdata dalam menyelesaikan sengketa antara pers dengan individu atau kelompok masyarakat. Meski di sisi lain, harus diakui pula, kelemahan mendasar dari UU Pers sehingga menyebabkan aparat penegak hukum tidak bersedia untuk tunduk dibawah UU Pers

Semangat UU Pers dan juga KUHP/KUHPerdata tentulah berbeda, semangat pihak yang menggunakan KUHP/KUHPerdata untuk menjerat pers secara hukum lebih dilandasi semangat untuk membalas dendam. Sementara semangat terkandung dalam UU Pers adalah semangat untuk membuat kehidupan pers Indonesia semakin sehat dan professional.

Problem ini tentu masih diperberat problem doktrin hukum dalam pencemaran nama baik di Indonesia. Doktrin hukum pencemaran nama baik di Indonesia tidak mengenal doktrin truth as a defense sebagai dikenal di negara-negara demokrasi modern. Dalam praktik pengadilan di Indonesia, tidak pernah ditemukan definisi dari pencemaran nama baik bahkan dalam putusan pidana yang terkenal terkait dengan Bambang Harymurti (Pemred Majalah Tempo) dan juga dalam putusan perdata yaitu dalam kasus Harian Garuda di Medan.

Praktek penggunaan ketentuan pencemaran nama baik melawan perspun sekarang telah mengalami perluasan, jika dahulu hanya awak media yang terkena pencemaran nama baik, maka kali ini kolumnis dan bahkan penulis surat pembaca juga terkena dampak dari pemberlakuan ketentuan pencemaran nama baik.

Sistem peradilan di Indonesia nampaknya belum mampu mengakomodasi secara penuh penerapan dan pembatasan yang diperkenankan dalam hukum internasional terkait dengan kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Dalam berbagai putusan pengadilan terkait dengan pencemaran nama baik, masih nampak bahwa persoalan penyampaian pendapatlah yang dipermasalahkan dalam hal ini berarti ranah etika telah menjadi ranah hukum.

About these ads

15 gagasan untuk “Media Dalam Gugatan: Analisa Tentang Pencemaran Nama Baik dan Kebebasan Berekspresi di Indonesia

  1. Indonesia kembali ke zaman orde baru
    dimana kebebasan pers di ikat kembali dengan belenggu2 kekuasaan
    dan kemunafikan.

    sebenarnya sudah nampak kasus ini
    waktu MetroTv dalam acara Republik Mimpi yang menghina para pejabat
    mendapat teguran dari menkominfo pada waktu itu sofyan jalil ( kalo ndak salah saya), kebebasan pers harus diartikan secara positif tidak dengan kebablasan yang akhirnya menyinggung seseorang.

    demikian

  2. Apapun dalam menulis, paling tidak ada tanggung jawab moral bahwa yang kita tulis benar, tak menyinggung nama baik orang lain.
    Wartawanpun saya kira juga harus melakukan prosedur check dan re check.

  3. @caplang
    iya, itu nyata

    @peyek
    entahlah kang

    @yuhendra
    tergantung, itu kan kritik, harus tahan kritik dong kalau jadi pejabat

    @edratna
    kebenaran itu sangat relatif bu, dan soal ketersinggungan itu juga bisa beririsan dengan masalah kritik

  4. @mas kopdang
    enggak ah, saya bukan ahli koq

    @teguh
    sebetulnya bang teguh ini yang lebih pantas berbagi ilmu karena pengalaman pribadi dan kantornya yang lumayan banyak terkenan perkara :D

    @zka
    santai aja mas, nggak usah panas, layani saja dengan baik seperti sunnah Rasulullah itu, saya akan membela hak anda untuk berbeda pendapat

  5. berbicara mengenai masalah pers saat ini perlu hati-hati karena jika ada pejabat yang merasa dipantau akibat melakukan korupsi. Otomatis melakukan pendekatan ke Oner ya..mau tak mau sebagai wartawan harus di roling agar tak bertemu dengan pejabat tersebut. Karena banyak pemilik peusahaan pers bukan dari pers.

    • @karmin
      itu dia om, tidak ada kriteria yang jelas selain menyerang kehormatan orang lain, mengungkapkan fakta juga kalau ada pernyataan yang dianggap menghina ya berarti menghina, itulah susahnya

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s