1. mas arsil ini aneh, memang menghasut melawan penguasa secara damai “dibolehkan” oleh pasal penghasutan ini tapi bisa terjerat oleh tindak pidana yang lain. Lagipula, dalam prakteknya bisa terjadi hal yang lain, maksudnya damai dan dilakukan secara damai, tapi kemudian dibelokkan ke arah yang lain oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, sehingga terjadi tindak kekerasan terhadap penguasa .
saya sih melihat, bentuk pembangkangan terhadap perintah yang sah tidak diatur dalam Pasal 288 RKUHP karena itu diatur dalam ketentuan yang lain. itu saja sebabnya.
Soal putusan MA, silahkan mas asril membahasnya, kalau mau, nanti saya jadikan tulisan di blog ini, tapi saya tidak bisa membayarnya loh

2. percobaan melakukan kejahatan tetap saja bisa dipidana, misalnya tidak ada delik penghasutan ini, dan kemudian terjadi tindak pidana akan tetapi tidak terlaksana, yang menyuruh tetap bisa dikenakan Pasal 55 ayat (1) ke 1. Jadi menurut saya malah tidak perlu

3. tidak akan saya tanggapi yaa hihihihihihi

4. enggak juga, kan tetap harus dilihat apakah hukum tersebut dibentuk sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kalau tidak ya tetap bisa diuji berdasarkan uji no 1 tadi

senang berdiskusi dengan anda mas

bentuk penghasutan dalam 160 KUHP mencakup juga menghasut untuk tidak menuruti perintah penguasa umum yang sah atau menuruti perundang-undanganan. dua bentuk ini tidak diatur dalam pasal 288 RKUHP. saya tidak tahu informasi mengenai kasus di aceh, tapi dengan konstruksi pasa 160 KUHP tersebut memang sangat mungkin terjadi, misalnya mengajak warga untuk tidak menuruti perintah polisi pun sudah dianggap melanggar pasal 160 ini. dengan konstruksi pasal 288 hal ini tidak dimungkinkan lagi, karena 2 bentuk tersebut sudah dihapuskan. (catatan ini sekaligus menanggapi point 3 anda).

catatan tambahan: anda bisa lihat putusan MA no. 795 K/Pid/ 2004 yang ada di putusan.net. ada pertimbangan hukum yang menarik dan sangat progresif dari MA mengenai kasus perlawanan warga terhadap penguasa. sayangnya sepertinya belum banyak pengamat hukum yang menyoroti masalah ini.

2. (dari point 2). sekarang tidak tumpang tindih. sebagai ilustrasi. jika seorang menghasut massa untuk membunuh maka walaupun penghasutan tersebut gagal (massa tidak terhasut) maka penghasut tetap bisa dipidana dengan pasal penghasutan ini. namun jika ada yang terhasut dan melakukan apa yang dihasut tersebut maka pelaku dapat dikenakan 2 pasal, pasal penghasutan dan pasal pembunuhan jo. 55-1. namun pemidanaannya tetap terikat dengan ketentuan concursus/ perbarengan.

Jika delik ini dijadikan delik materil baru akan terjadi tumpang tindih. karena pasal penghasutan ini jadinya akan selalu berkaitan dengan pasal penyertaan, dan yang terjadi adalah concursus idealis.

3. (dari point 1). dibanyak negara kejahatan ham berat telah dimasukkan dalam KUHP nasionalnya masing-masing. anda bisa cek di jerman (220a) , perancis (article 211-1 dst), dll. tapi jika memang itu pandangan anda bagi saya tak jadi soal, tidak terlalu substansial, masuk atau tidaknya dalam KUHP tidak terlalu penting juga bagi saya, yang penting substansinya diatur. tokh kodifikasi pada hakekatnya hanya untuk mempermudah orang untuk mengetahui peraturan, tidak lebih.

mengenai komplikasi kodifikasi…kodifikasi =upaya menyusun peraturan yang tersebar dalam 1 dokumen yang disusun secara sistematis. kalau ternyata hasil kodifikasi justru kacau balau ya berarti kodifikasinya gagal. …melihat pada RKUHP yang ada tampaknya ketakutan anda cukup beralasan,

4. tentang uji tiga rangkai. point 1 dari uji 3 rangkai telah mengisyaratkan bahwa mekanisme ini tidak diperuntukkan bagi pengujian terhadap suatu peraturan perundang-undangan. untuk pengujian perundang-undangan yang relevan hanya point 2 dan 3. bagaimana kita bisa menguji KUHP dengan point 1? lah wong KUHP itu sendiri merupakan hukum?

2.jika dihilangkan maka yang berlaku tentu Pasal 55 ayat 1 ke 1 dong, kalau jadi delik materil memang akan tumpang tindih. tetapi bukankah sekarang lebih tumpang tindih?

3. betul sekali pendapat anda, bahwa penguasa otoriter akan melakukan apapun, namun jaksa tentunya juga tidaklah “dungu” karena sebagai jurist dia harus mencarikan tindak pidana yang tepat untuk itu. Saya berpikir sih norma inilah yang inkonstitusional karena justru berpotensi besar untuk menghalangi kemerdekaan berpendapat. ada contoh lagi teman2 dari LBH Aceh dituduh menghasut rakyat karena aktivitas advokasinya atau mas pernah dengan kasus Tanah Moncol di BSD, itu juga sama, ada aktivis yang dituduh menghasut rakyat disana padahal yang ia lakukan adalah penyadaran hak-hak

4. saya sepakat dengan anda, bahwa kebebasan berekspresi dalam KIHSP juga ada pembatasan, namun pembatasan tersebut haruslah benar-benar diperlukan untuk melindungi tujuan yang sah dan bukan semata-mata untuk melindungi kepentingan tertentu. ada hal menarik dalam putusan MA AS yang menyatakan perlunya clear and present danger test untuk melihat apakah suatu tindakan hukum tertentu justru akan mengganngu ketertiban umum dan keamanan nasional?

5. perbedaan prinsipilnya dimana mas? coba mas teliti kembali? dan apakah menghasut untuk melawan penguasa dengan cara damai diperbolehkan? rasanya koq tidak mas?

soal uji tiga rangkai, anda memang tepat untuk point 1, tapi lupa untuk point yang paling penting yang point tiga

1. tentang memasukan extra ordinary crime dalam KUHP
Menurut saya kualitas kejahatan tidak bisa dilihat dari apakah dia diatur dalam UU tersendiri atau masuk dalam KUHP. KUHP hanya merupakan kodifikasi dari hukum pidana yang terserak di berbagai peraturan perundang2an. Pelanggaran HAM Berat itu pun pada dasarnya merupakan Tindak Pidana, karena dia masuk dalam rezim hukum pidana. Memasukkannya dalam KUHP tidak serta merta menjadikannya tidak ‘spesial’ lagi. dengan dimasukkannya dalam KUHP tidak berarti hukum acaranya tidak dapat dibuat khusus.

Selama ini saya perhatikan terdapat pemahaman yang sedikit keliru mengenai hubungan antara KUHP dan KUHAP. Seakan jika diatur dalam KUHP maka hukum acaranya hanya KUHAP dan tidak bisa dibuat khusus. seakan untuk bisa dibuat acara khusus tindak pidananya pun harus diatur dalam UU tersendiri di luar KUHP. Menurut saya ini pandangan yang keliru. Sebagai contoh UU Pengadilan Anak (3/1997), di dalamnya sama sekali tidak mengatur tindak pidana, karena tindak pidananya mengacu pada KUHP, namun hukum acaranya bisa menyimpang dari KUHAP.

2. Penghasutan dan pasal 55-1 KUHP
Penyuruh atau penganjur dalam pasal 55-1 baru dapat dipidana jika yang disuruh atau dibujuk telah melakukan tindak pidananya. rekomendasi anda menjadikan delik penghasutan menjadi delik materil justru akan duplikasi dengan pasal 55-1 KUHP itu sendiri.

3. Kasus Muchtar Pakpahan
jujur saja saya tidak mengetahui detil kasusnya kecuali soal PK nya. Namun kita perlu bedakan antara masalah norma dengan implementasi. Tidak selamanya masalah implementasi terjadi karena masalah norma. dalam masa orde baru menurut saya seandainya pun pasal 161 tidak ada Muchtar Pakpahan tetap akan dipidana. Penguasa pada saat itu akan mencari pasal apapun yang dapat menghukumnya, karena masalahnya adalah soal politik, bukan hukum. hukum pada masa itu hanya menjadi justifikasi dari tujuan politik penguasa.

4. Hukum pidana memang pada dasarnya merupakan hukum yang membatasi hak warga negara, tidak hanya hak untuk mengeluarkan pendapat, namun juga hak-hak lainnya, misalnya hak untuk bergerak, hak untuk melihat, dan segala macam hak lainnya. Namun pembatasan hak tersebut ada dengan tujuan untuk melindungi hak orang lain.
anda sendiri sudah menyatakan dalam tulisan anda bahwa hak atas kebebasan berpendapat itu bisa dibatasi, bahkan dalam konstitusi dan ICCPR pun disebutkan demikian. Permasalahan kita adalah apakah pasal 161 KUHP atau 288 RKUHP tersebut sesuai dengan pembatasan pasal 19 ICCPR (hak orang lain atau reputasi, national security, dan public order, health or morals).
Pertanyaan saya apakah menghasut khalayak umum untuk melakukan tindak pidana tidak akan (setidaknya) mengganggu public order?.

Soal keberfihakan negara terhadap kelompok anti-ahmadiyah (kalau anda berfikiran demikian) menurut saya itu masalah politik bukan hukum, setidaknya bukan masalah normatif. ada atau tidaknya ketentuan penghasutan tidak akan merubah keadaan tersebut. Justru keberadaan pasal tersebut dapat melindungi hak-hak dari kelompok yang di ‘serang’, yang umumnya merupakan kelompok minoritas.

5. Penghasutan dalam KUHP dan RKUHP
Jika anda lebih teliti dalam melihat pasal 288, sebenarnya terdapat perbedaan yang cukup substansial dari pasal 160 KUHP. dalam pasal 288 ini yang diatur hanyalah 2 bentuk perbuatan, yaitu penghasutan untuk melakukan tindak pidana dan penghasutan untuk melawan penguasa dengan kekerasan. Sementara dalam pasal 160 KUHP terdapat 2 bentuk perbuatan lainnya, yaitu penghasutan untuk tidak menuruti perintah undang2 dan penghasutan untuk tidak menuruti perintah yang sah. Hal ini tentunya sangat signifikan.

Kalau menurut pendapat saya pribadi pasal 288 sudah cukup rigid. unsurnya sudah cukup jelas; paling kita akan berdebat mengenai apa yang dimaksud dengan “menghasut” itu sendiri, dan mengenai hal ini dalam penjelasannya sudah dijelaskan dengan cukup baik. yaitu mendorong, mengajak, membangkitkan atau membakar semangat orang untuk melakukan sesuatu. Ketentuan ini tidak melarang warga negara untuk mengemukakan pendapat, namun ia membatasi kebebasan tersebut. apa itu pembatasannya? kalau dalam pasal 288 ini yaitu ketika kebebasan berpendapat tersebut dipergunakan untuk menghasut orang lain untuk melakukan tindak pidana atau melawan penguasa dengan kekerasan. Menghasut orang untuk melawan penguasa sepanjang tidak dengan kekerasan tidak dilarang, setidaknya dalam pasal ini.

sekian dulu. senang berdiskusi dengan anda.

NB: uji tiga rangkai. Perhatikan point 1 uji 3 rangkai tersebut. Pembatasan dilakukan melalui hukum.

Btw, dari tulisan anda saya menangkap kesan bahwa Uji 3 Rangkai itu sebenarnya hanya dapat dipergunakan untuk menilai suatu tindakan negara dalam membatasi hak kebebasan berpendapat, bukan untuk menilai suatu peraturan.
salam

Contoh kongkrit kasus di indonesia yang terjadi baru2 ini mungkin provokasi yang dilakukan oleh sejumlah pemuka agama di suatu daerah yang menyatakan bahwa darah dari suatu kelompok tertentu (ahmadiyah) itu halal.
…hak apa dan siapa yang ingin kita lindungi di sini?

“Sebelumnya, saat mengawali sidang ini, Jimly sempat menunjukkan kegeraman institusinya terhadap pernyataan Wakil Ketua DPD La Ode Ida yang sebelumnya mengancam MK bila tidak mengabulkan permohonan DPD dalam uji materi UU No10/2008 tentang Pemilu berarti MK tidak netral dan DPD akan mengkaji kembali keberadaan MK.
Menurut Jimly, pernyataan La Ode di sejumlah media massa itu sebagai bentuk penghinaan terhadap pengadilan (contemp of court). Kalau La Ode Ida hadir (dalam persidangan), kami sudah menetapkan supaya dia bisa diusir, tegas Jimly. Kebetulan saat awal sidang tersebut, La Ode tampak belum hadir.
Dia lalu menguraikan bahwa para hakim MK sangat terkejut ketika membaca pernyataan La Ode di beberapa media massa justru saat para hakim sedang memfinalisasi putusan atas uji materi DPD. Apapun putusan MK kan bisa jadi bermasalah natinya (kalau seperti itu), ujar Jimly.”

@caplang
yoi man

@syam
masa sih

@yuhendra
blog dan pers enggak sama dong, kalau mereka terikat kode etik jurnalistik kan dan punya UU tersendiri yang mengaturnya

kang anggara,
perlindungan kaum blogger termasuk dalam hal mana ???
bisa disamakan sebagai PERSS gak kang ??
notabene kan gak semua yang punya blog itu punya kartu perss
mohon penjelasannya …

-ndra-