Sidang di MK Kemarin

Kawan-kawan yang Budiman, di bawah ini salah satu artikel yang menulis lain, sebagai salah satu yang lain:

Kompas.com
Kamis, 12 Februari 2009 | 12:58 WIB

JAKARTA, KAMIS – Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dinilai tidak adil karena memberikan sanksi yang lebih berat dari perundangan lain terkait penghinaan dan pencemaran nama baik. Padahal, UU ini tidak menjelaskan substansi penghinaan dan pencemaran nama baik secara lengkap.

“UU yang generalis seperti ini tidak adil jika memberikan hukuman yang lebih berat dari KUHP dan UU Pers. Seperti yang disebutkan dalam Bab 14 UU No. 11 tahun 2008 . Penghinaan dan Pencamaran nama baik diganjar dengan hukuman 6 tahun dan denda Rp1 miliar,” tutur Anggota Pokja Tim Draft RUU ITE, Rudi Rusdiah, ketika menjadi ahli di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis ( 12/2 ).

Sementara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan sanksi 4 tahun penjara. Rudi tengah menjadi ahli dalam sidang uji materil pasal 27 ayat (3) UU ITE di MK. Pengujian ini diajukan oleh Blogger, Narliswandi Piliang alias Iwan Piliang yang menjadi tersangka pencemaran nama baik atas laporan Alvin Lie dan Agus Hamonongan.

Menurut Rudi, pasal 27 (3) UU ITE dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena terlalu singkat. Tidak ada penjelasan tentang kriteria penghinaan dan pencemaran nama baik. “Substansinya tidak jelas dan tidak detail. Sebenarnya banyak pasal dan ayat yang dapat menimbulkan multi tafsir,” kata dia.

—

Ada kata-kata lain yang disampaikan: Soal Lentur, Multitafsir, tidak memberikan kepastian hukam. Rudi memang bukan ahli hukum.

Tetapi sebagai orang yang paham secara teknis, ia subjek. Sedangkan saksi lain, Onno AW. Purbo, Abdullah Alamudi, juga Ronny Wuisan, meberikan kesaksian tertulis, dan itu sudah saya sampaikan di persidangan, dan dicatat panitera. Jika ada dalam notulasi panitera, jelas bahan-bahan tertulis, masing-masing ahli yang belum masuk, menjadi bagian materi persidangan.

Yang saya pahami, jika berperkara lalu tak menyampaikan akan memasukkan bahan tertulis, dan tidak tercatat dalam notulasi, apakah hal itu juga bukan keteledoran namanya?

So, akhirnya, marilah kita bicara subsatnsi, berbuat bersinergi, mumpung waktu masih ada. Bukan personal, bukan sebaliknya.

Saya, maislanya, termasuk meminta Bill Kovach menulis ini ke Ombudsman Internasional.

Jabat erat.

Terima kasih.
Iwan Piliang

.
Weh….
Makin mbulet ya, urusannya ???

Mbulet!
Tapi lumayan sech.. Dari pada ngotak…

sama aja ko,, mr IP mencari pelarian dr jeratan hukum yang menurut dia bkn pencemaran nama baik, padahal jelas mr IP dalam melakukan pemberitaan kpd umum telah melanggar ketentuan kode etik pers, lantas apakah hal tsb pantas u/ berlindung dibalik uu pers dan kuhp?

buat mr IP, saran saya belajar bertanggungjawab, patuhi hukum yg ada terkait dng kasus pemberitaan pencemaran nama baik thd mr AL, jangan mencari alasan dng menyebar isu pembatalan UU ITE,, dibatalkan atau tidak kasus anda tetap berjalan pak.

saya bukan pro pemerintah, tp lebih kepada alur hati nurani,,,

-mohon maaf sebelumnya, bukan bermaksud menggurui-

best regards