Komentar di: Ibu Prita, Ini Bukan Bebas Murni!

Oleh: anggara

anggara — Wed, 15 Jul 2009 08:08:58 +0000

@priyatmoko
terima kasih sarannya pak

Oleh: Priyatmoko

Priyatmoko — Fri, 03 Jul 2009 04:04:34 +0000

Kasus sejenis menimpa Ibu Prita Prita Mulyasari seperti pencemaran nama baik maupun kasus perdata yang berbau pidana, umumnya sang pelapor BERDUIT. Beruntung Ibu Prita terbantu oleh wartawan peliput berita (cetak / elektonik) sehingga menimbulkan pro-kontra. Dalam putusan sela (interim meascure ) Hakim membatalkan tututan Jaksa Penuntut Umum (JPU). Ibu Prita sementara bebas – karena JPU mengajukan perlawanan (verset). Yang perlu dicermati perkara pidana dan perdata masih bergulir (RS Omni VS Ibu Prita) babak baru akan terjadi (maaf RS Omni punya duit dan power untuk mempertahankan harga diri). Harapan saya JPU, HAKIM dan PENGACARA yang menangani perkara Ibu Prita masih bermoral dan semata demi tegaknya hukum di Indonesia tercita. Kalau hukum yang berbicara, endingnya Ibu Prita bebas murni (dalam perkara pidana maupun perdata), semoga. Salam Keadilan (bin.moko@gmail.com)

Oleh: anggara

anggara — Thu, 02 Jul 2009 06:12:38 +0000

@rob
terus terang saya juga heran dengan penafsiran seperti ini, sepertinya karena mau aman saja dari sorotan masyarakat. Kalau perlawanan terhadap putusan sela ini dikabulkan oleh PT maka dakwaan terhadap Prita masih akan berjalan. Salam hangat dari Jakarta

Oleh: Rob

Rob — Tue, 30 Jun 2009 13:24:05 +0000

Mas Anggara…

Aku sudah nulis analisa terhadap putusan PN Tangerang ini (maaf, dalam Bhs. Inggris).

Putusan ini menarik karena dapat dianggap sbg “change of rules”. Asumsi samapi saat ini adalah, kalau pasal2 terakhir satu peraturan termasuk kalimat “undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan” itu berarti peraturan tersebut langsung berlaku dari tanggal itu. Namun, dengan putusan dari PN Tangerang ini sebuah UU tidak akan berlaku kalau masih ada peraturan pelaksana yang belun ditetapkan.

Pertanyaan pertama adalah apakah jaksa mau mengajukan banding berdasarkan kesalahan didalam menerapkan hukum atau peraturan? Kedua, apakah penafsiran seperti ini wajar atau tidak?

Jelas, Prita gak bebas murni. Sebenarnya, belum bisa sebut bebas karena aku gak yakin putusan ini akan dikabulkan. Kalau tidak dikabulkan maka surat dakwaan terhadap Prita masih dapat dijalankan oleh jaksa, kan? Namanya, Prita akan kembali ke awal lagi (atau dalam Bhs Inggris, square one).

Salam hangat dari Sydney.

Oleh: anggara

anggara — Sat, 27 Jun 2009 13:43:46 +0000

@ronny terima kasih pak, nanti saya coba baca artikelnya…

This email sent by Anggara from Nokia E 71 and powered by Telkomsel. Thanks http://anggara.org

Oleh: anggara

anggara — Sat, 27 Jun 2009 13:37:52 +0000

@sevenco Enggak deh om, kan bisa dilihat melalui media hehehehehe…

This email sent by Anggara from Nokia E 71 and powered by Telkomsel. Thanks http://anggara.org

Oleh: Ronny

Ronny — Fri, 26 Jun 2009 11:01:57 +0000

Saya sependapat dengan mas Anggara, bahwa putusan sela tersebut sungguh tidak memuaskan, karena dianggap UU ITE belum berlaku. Simak penjelasan saya di harian : http://www.sinarharapan.co.id/detail/article/pengamat-pembebasan-prita-tindakan-yang-tepat/

Oleh: sevenco

sevenco — Fri, 26 Jun 2009 09:30:03 +0000

jangan memperluas medan perang hukum yang bisa jadi tidak bisa anda kontrol
care to elaborate, om? *bodoh*

Oleh: anggara

anggara — Fri, 26 Jun 2009 03:45:36 +0000

@chici Itu dia masalahnya, saya juga heran dengan keluarnya putusan seperti ini

This email sent by Anggara from Nokia E 71 and powered by Telkomsel. Thanks http://anggara.org

Oleh: Chic

Chic — Fri, 26 Jun 2009 03:19:07 +0000

usulan ini tidak bisa diajukan kah? pokok masalah sebenernya malah jadi ngga keliatan gara-gara putusan itu..