Penyadapan oleh KPK selalu membawa kontroversi, Harian Tempo juga telah menuliskannya dalam berita utama. Rekan saya, Mas Wahyudi, malah menyatakan bahwa usulan penyadapan harus seizin ketua pengadilan tak boleh membatasi gerak KPK dan ia menambahkan bahwa “Itu akan merepotkan. Cukup pemberitahuan saja ke pihak pengadilan soal penyadapan, yang penting cukup administrasi”
Pertanyaannya benarkan demikian? Penyadapan ataupun intersepsi, menurut saya pertama-pertama harus diletakkan dalam prinsip dilarang menurut hukum karena melanggar hak privasi seseorang. Namun berdasarkan kebutuhan hukum, karena upaya paksa, maka ia bisa dibenarkan berdasarkan persyaratan tertentu, seperti misalnya ijin dari Ketua Pengadilan Negeri setempat. Tanpa ijin ini, maka semua proses penyadapan harus dianggap melawan hukum. Selain itu harus ada syarat yang lain, seperti tidak ada cara lain untuk membuktikan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sehingga harus dilakukan intersepsi atau penyadapan terhadapnya
Namun di Indonesia keadaannya bisa lain, karena bisa punya potensi sangat birokratis selain itu juga tingkat kebocoran informasi karena dengan adanya ijin punya potensi bocor yang tinggi. Harus dicari jalan keluarnya, misalnya boleh langsung diadakan penyadapan, dalam kondisi terpaksa, namun setelah itu harus dimintakan penetapan dari Ketua PN atau misalnya kalau kedua mekanisme ini agak diragukan maka bisa diambil jalan keluar yaitu tersangka/terdakwa diberikan kesempatan untuk menentang tindakan penyadapan tersebut di muka pengadilan. Sehingga kejadian perempuan berbaju putih yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana tidak lagi terdengar di pengadilan
Posting via Email
Giri
September 14, 2009
Kalo dicegat belakangan gimana ngga ?. Boleh aja nyadap tanpa izin. Tapi tetap harus ada prosedure supaya nggak sewenang-wenang. Nah nguji validitasnya belakangan pas di pengadilan. Kalo penyadapannya tidak berdasar hukum yah nggak bisa dipake jadi bukti.
Terus kalo kemudian penyadapan itu dilakukan secara melawan hukum dan menimbulkan kerugian reputasi atau kerugian lainnya. Kayak informasi pribadi bocr kemana2 .. punya selingkuhan jadi ketawan ma Istri … wakakakaak
Jadi akibatnya yang disoal bukan perbuatannya.
Tapi memang sadap-menyadap ini perlu komprehensif pengaturannya dan se-paket sama privacy act … kayaknya kita udah perlu deh, udah ada belum, untuk melindungi informasi pribadi kita mengingat makin pesatnya dunia internet dan majunya teknologi.
arham blogpreneur
September 15, 2009
setuju memang perlu konverhensif.. tapi perlu diinget jangan sampe para pejuang muda kita ikutan ilang diculik tangan tangan ajaib sang penyadap sperti jaman pak Hartoe dulu…. apa bae nya setiap org bisa menyadap ajah, mksdnna menyadap pemerintah. Kita boleh menyadap mereka
anggara
September 15, 2009
@giri
sepakat bro, tetap harus ada mekanisme menentangnya, itu point utamanya bro. Bukan seperti sekarang. Nanti aku buat analisis soal penyadapan di Indonesia yng lebih lengkap deh
don juan
September 14, 2009
yg gawat mah kalo disadap ma istri bukan kpk
Harry Nizam H.
September 14, 2009
Untuk KPK, kewenangan untuk menyadap memang harus dibatasi, tapi dalam hal sangat penting & mendesak berkaitan dengan tugasnya, boleh tanpa izin PN lebih dahulu, tapi nantinya harus dimintakan penetapan.
Untuk lembaga inteligen perlu diberi kebebasan mengingat peran mereka yang vital menjaga keamanan negara. Tentunya perlu ditegaskan bahwa penggunaan hanya untuk kepentingan negara saja.
anggara
September 15, 2009
@harry
sepakat pak, tentu harus ada mekanisme penentangannya
Rob
September 17, 2009
harus dibatasi? maksudnya?
penyadapan hanya boleh dilakukan kalau ada kecurigaan yang wajar (reasonable). Nah, penyadapan ini boleh dilakukan terlebih dahulu tetapi sebelum penyadapan ini menjadi “bukti” yang sah (dapat diajukan di pengadilan) harus ada penetapan oleh hakim (ini “check and balance” kan?)
Hak privasi sudah dilindingi dengan diskresi hakim untuk menolak permintaan penyadapan sebelum penyadapan itu dilakukan atau sesudah kalau penyadapan dilakukan terlebih dahulu. Is it a perfect system, no.
Anggara
September 17, 2009
@rob
saya sangat menyukai ide check and balances meski sistem yang sempurna. Namun kalau ada orang menyadap hanya berdasarkan alasan yang kuat dan kemudian sama sekali tidak bisa dichallenge tentu menjadi soal ketika berhadapan dengan isu privasi. Di titik ini maka kemunculan isu “perempuan berbaju putih” dalam persidangan tentu bisa dihindari
Anggara
September 17, 2009
@rob
“saya sangat menyukai ide check and balances meski sistem yang sempurna” maaf mestinya bukan sistem yang sempurna
krupukulit
September 24, 2009
setuju dengan ide bung angga. setiap tindakan penyidik/penuntut yang pada prinsipnya merupakan penundaan (meminjam istilah Patra) harus mendapatkan izin terlebih dulu dari cabang kekuasaan yang lain, dalam hal ini yudikatif.
HENDRA S
November 9, 2009
terlalu banyak peraturan nanti banyak juga yang dilanggar. manusianya perlu pendidikan moral dan saya kira bung anggara orang yang pantas untuk menyeleksinya bukan para profesor yg memperkeruh suasana.