Komentar di: Lagi – Lagi Soal Penyadapan

Oleh: Penyadapan Lagi « Dunia Anggara

Penyadapan Lagi « Dunia Anggara — Mon, 07 Dec 2009 08:26:53 +0000

[...] lebih memiliki gambaran lengkap tentang posisi saya, maka silahkan simak artikel saya disini dan disini. Untuk itu simaklah jawaban saya [...]

Oleh: anggara

anggara — Tue, 17 Nov 2009 06:58:05 +0000

@rere
bener bang, jangan2 mereka malah bernego menggunakan sarana YM atau GTalk hehehehehe

Oleh: anggara

anggara — Tue, 17 Nov 2009 06:57:23 +0000

@arsil
yeee, memangnya gue enggak waras bro

Oleh: gura

gura — Mon, 09 Nov 2009 09:47:44 +0000

hum.. mantabs..

Oleh: H.Nizam

H.Nizam — Mon, 09 Nov 2009 01:20:47 +0000

Untuk diberlakukan sebagai alat bukti yang sah maka hasil penyadapan harus melalui tiga tahap pengujian yang anda sebutkan mengingat semakin canggihnya peralatan sekarang ini (yang bisa tiru suara orang atau bunyi2an).
Tentang penyiaran oleh MK, bisa diterima untuk Shock Therapy pemberantasan korupsi yang sudah akut. Untuk selanjutnya sebaiknya melalui tahapan tsb.

Oleh: areknakal

areknakal — Sat, 07 Nov 2009 15:07:10 +0000

Setuju dengan pendapat Anggara. Penyadapan tidak boleh seenaknya dilakukan apalagi disebarluaskan. Tindakan itu jelas sangat mengganggu hak asasi dan privasi seseorang. Dapat dibayangkan jika penyadapan dapat dilakukan seenak-enaknya, maka tanpa perlu memperhatikan isinya, orang akan disadap begitu saja. Dari hasil penyadapan yang dilakukan akan dapat dicari-cari, bukan didapati, hasil sadapan yang dapat dipakai untuk pihak yang disadap atau orang lain. Contohnya, bisa saja dari rekaman pembicaraan Anggodo ternyata malah berisi pembicaraan mesra dengan WIL-nya, dan bukan rekaman penyuapan. Nantinya bisa saja rekaman mesra itu dijadikan dasar pemerasan terhadap si target. Jadi bukan hal pokok yang diproses, tetapi temuan tidak sengaja yang dijadikan senjata.
Tentu saja hal ini sangat tidak fair dan melanggar hak asasi seseorang.

Oleh: rere

rere — Sat, 07 Nov 2009 06:24:26 +0000

Yang jelas tindakan membeberkan penyadapan oleh KPK malah kontraproduktif, yang pasti seluruh pejabat pemerintah (yang potensial menjadi koruptor) pasti menghindari ber “nego” menggunakan sarana telepon … huh ! untuk kepentingan sesaat mengganggu kepentingan yg lebih besar ….

Oleh: krupukulit

krupukulit — Sat, 07 Nov 2009 04:14:11 +0000

krupukulit like this…hehehe…akhirnya masih ada juga orang yang waras