tuh yang bikin RUU IT gak becus
sering muncul di infotainment gitu kok bikin RUU

tapi masih kalah dibanding om Jimmy, Zainal, Boby dan Arsil…

wkakakakaka2
selamat menulis om Anggara

Aku hanya mo share posisi ICW:
1. Kita menolak RPP Penyadapan, karena tiga alasan:
a. “kamar” soal penyadapan bukanlah setingkat PP, tetapi UU (Putusan MK pada perkara tahun 2003 (pemohon KPKPN) dan 2006 (terkait juga dengan Pengadilan Tipikor) jelas menyebut hal itu)

b. substansi RPP tersebut luar biasa bermasalah. terutama upaya memusatkan kekuasaan penyadapan (baik regulasi ataupun distribusi) pada sebuah lembaga bernama PIN (bukan Pusat Imunisasi NAsional, tapi Pusat Intersepsi Nasional). PIN dibentuk dan dikontrol penuh oleh Eksekutif, dalam hal ini Menkominfo.
Menurut ICW, hal itu bertentangan banget dengan Pasal 3 UU KPK (tentang independensi)
So, kalaupun mau atur penyadapan KPK, revisilah UU KPK atau buat UU sendiri (Put MK th 2006 bilang begitu)

c. Prosesnya penuh akal-akalah. Misal: ketika kita mulai persoalkan, kenapa KPK tidak disertakan dan kenapa penyusunan RPP tidak partisipatif, besoknya dilakukan rapat koordinasi RPP di Hotel Peninsula. Acara Pk. 10.00, tapi KPK diundang (hanya by phone) 30 menit sebelumnya. Ketika KPK mo datang, acara dah selesai. (diperkirakan ini hanya untuk melegitimasi proses RPP bahwa mereka sudah ajak KPK)

2. Keberpihakan ICW adalah pada: pemberantasan korupsi (bersama teman-teman HAM juga tentunya .
Bukan pada Hak Asasi koruptor…

3. Kami percaya, bahwa substansi pemberantasan korupsi perlu menjadi prioritas di mainset ketimbang soal prosedur dan formalitas hukum. Kalau boleh agak genit, “kita terlalu peduli soal bungkus, jangan-jangan karena kita hampa”, itu kata Om Goenawan Muhammad… (minjem lagi… maaf maklum saya tak secerdas om Anggara wkakakaka)

4. Hampir semua kasus di KPK sangat terbantu oleh penyadapan. Tapi, kita bisa diskusi lebih jauh, apakah tidak ada penyalahgunaan disana? Bisa jadi ada, atau sebaliknya, TIDAK. Karena itu, alangkah baiknya sebelum sebuah UU tentang penyadapan disusun berdasarkan realitas “celah” penyimpangan penyadapan di KPK, Kepolisian, Kejaksaan dan -mungkin- BIN. Hasil ngobrol dengan pak Erry Riyana (mantan pimpinan KPK) dan pimpinan KPK sekarang, mereka bahkan bersedia diaudit secara fair bersama polisi dan jaksa juga.

5. Teman-teman yang konsern dengan HAM, seperti pak Anggara ini perlu dilibatkan dalam penyusunan RUU itu… bahkan mulai dari naskah akademiknya )

hehehe2
5 poin ya, biar kayak pancasila…

salam,
Febri Diansyah
(IPK, 1,9…. tidak ganteng – isteri cuma satu ….. sering bolos kuliah …. punya blog, tapi tidak sekeren blog ini)
hehehe2 pissss bro….

perbedaan pendapat dan “keisengan” biarlah, tp janganlah mengurangi upaya pemajuan HAM dan pemberantasan korupsi.

Nice Artikel Mas..

Saya sih sebenarnya ingin mengatakan teruslah menulis secara teoritis, jangan terjebak dengan “argumentum ad hominem”. Pendapat anda mengenai “soal penyadapan lagi” telah terjebak dalam “argumentum ad hominem”. Anda juga akhirnya “Sesat Pikir” hahaha…

salam,
Jimmy
(yang bodoh dan tidak ganteng, tapi sok bijak)

semangat dengan argumentasinya

menohok sukma. sepertinya sadap menyadap memang lagi ngetren nihh