Fesbuk menurut saya rada diskriminatif terutama karena dia tidak mau mengakui bahwa di dunia ini ada orang – orang yang punya satu nama seperti sayah. Bayangkan saya terpaksa mencari last name sayah gara – gara fesbuk
Selain itu fesbuk juga diskriminatif terhadap para pelaku poligami yang sah, karena hanya bisa menampilkan ikatan perkawinan dengan satu istri. Kalau punya empat, apa harus buat 4 akun ya? Itu pendapat saya loh, menurut anda gimana?
This entry sent by Anggara from Nokia E 71 and powered by Telkomsel. Thanks http://anggara.org

Organisasi advokat di seluruh negara hukum modern yang berpaham konstitusionalisme di dunia sejatinya adalah penjaga terdepan dari prinsip-prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembaharuan hukum, dan menjaga kehormatan masyarakat profesi hukum. Boleh dikata tanpa organisasi advokat yang mandiri, terhormat, kuat dan berwibawa maka hilang pula kemerdekaan kekuasaan kehakiman dan otomatis hilang pula harapan akan adanya negara hukum modern yang demokratis yang menghormati hak asasi manusia.

Indonesia sendiri pernah mengalami kejayaan dimana organisasi advokat begitu dihormati, tidak hanya dikalangan pemerintahan, namun juga di antara pelaku kekuasaan kehakiman dan para penegak hukum. Adalah Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) yang didirikan di Solo pada 30 Agustus 1964 yang sampai saat ini masih menduduki tempat terhormat dalam sejarah organisasi advokat yang kredibel dan independen di Indonesia.

Posisi PERADIN pada masa itu yang menolak penyelewengan cita – cita negara hukum yang dilakukan oleh Pemerintahan Orde Baru telah menjadikan PERADIN memperoleh citra sebagai anak nakal oleh pemerintah. Namun meski demikian PERADIN pada masa itu tetap diakui sebagai organisasi wadah tunggal dari advokat baik oleh pemerintah, Mahkamah Agung, dan juga oleh Jaksa Agung. PERADIN telah begitu baik melakukan peranannya dalam melakukan pembaharuan hukum terutama keterlibatan aktifnya dalam beragam pembahasan UU yang dirasa mampu membelenggu hak asasi manusia. Tak hanya itu PERADIN juga memprakarsai pembentukan organisasi bantuan hukum yang pertama kali dikelola secara modern untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan buta hukum di Indonesia yang sekarang lebih dikenal dengan LBH/YLBHI

Peran PERADIN yang begitu kuat telah membuat pemerintah pada masa itu berupaya membendung dengan cara memecah PERADIN dengan membuat beragam organisasi profesi hukum. Puncak upaya finalnya adalah meleburkan berbagai organisasi profesi hukum, termasuk PERADIN, kedalam satu organisasi advokat yang dikenal dengan nama Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN) yang dibentuk pada 8 – 10 November 1985. Sejak itu peran organisasi advokat di Indonesia mulai meredup dan kiprahnya dalam menjaga cita – cita negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembaharuan hukum, dan menjaga kehormatan masyarakat profesi hukum tidak lagi nyaring terdengar seperti pada masa PERADIN karena tergantikan oleh peran yang dimainkan secara agresif oleh YLBHI. Seiring dengan mulai terpecahnya IKADIN pada 1990-an kedalam berbagai organisasi advokat dari mulai Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia (HKHPM), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI), maka dunia organisasi profesi advokatpun menjadi suram. Tak ada lagi terdengar bagaimana peran organisasi advokat dalam membendung makin mengguritanya kekuasaan rejim orde baru yang mengangkangi hak asasi manusia.

Harapan terwujudnya organisasi advokat yang mandiri, kuat, berwibawa, dan terhormatpun segera meledak saat pemerintah dan DPR menyepakati untuk mengesahkan UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Masyarakat Indonesiapun menanti dengan penuh harap akan peranan dari jabang bayi organisasi advokat, yang pembentukannya melalui perintah UU, terhadap cita – cita negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembaharuan hukum, dan menjaga kehormatan masyarakat profesi hukum. Sebagai klimaks adalah pembentukan organisasi advokat yang bernama Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) yang dibentuk melalui deklarasi para pimpinan delapan organisasi advokat yaitu Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasehat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat/Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Indonesia (HKHPM), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) di Jakarta pada 7 April 2005. Perhelatan besar ini dihadiri lebih dari 600 advokat Indonesia dan juga dihadiri oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia.

Namun di usianya masih belia, organisasi advokat, khususnya PERADI ternyata mendapat tantangan perpecahan kembali dengan berdirinya Kongres Advokat Indonesia (KAI) yang didirikan di Jakarta pada 30 Mei 2008 dan juga diaktifkannya kembali Persatuan Advokat Indonesia (PERADIN) pada perayaan hari jadi PERADIN ke 44 pada 30 Agustus 2008 di Jakarta. Ketiga organisasi advokat inipun mengklaim sebagai organisasi profesi advokat yang diamanatkan oleh UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Namun sangat disayangkan tidak satupun dari organisasi advokat ini yang menunjukkan kiprahnya sebagai organisasi advokat sejati yang menjadi penjaga terdepan pada tegaknya prinsip-prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembaharuan hukum, dan menjaga kehormatan masyarakat profesi hukum. PERADI, KAI, dan PERADIN nampak gagap dalam beragam isu pembaharuan hukum yang berpihak pada hak asasi manusia diantaranya isu RUU Rahasia Negara, Rancangan KUHAP, dan Rancangan KUHP. Tak hanya itu, RUU Pengadilan Tipikor yang akan dibentuk melalui perintah Mahkamah Konstitusipun tak terdengar kiprah dari tiga organisasi advokat ini. Bahkan ketiga organisasi advokat inipun tidak bersuara dalam menyikapi problem hukuman mati dalam hukum pidana Indonesia.

Tak pelak, masyarakat hukum Indonesiapun menilai bahwa konflik perpecahan diantara para advokat hanyalah konflik kepentingan dan tidak ada isu yang sangat prinsip berkaitan dengan tegaknya prinsip-prinsip negara hukum, perlindungan hak asasi manusia, pembaharuan hukum, dan menjaga kehormatan masyarakat profesi hukum. Perpecahan yang dilandasi konflik kepentingan jelas merugikan tidak hanya kepentingan masyarakat luas, namun juga kepentingan advokat sendiripun menjadi tidak terlindungi. Perpecahan organisasi advokat telah menjadi penanda yang jelas bahwa cita – cita pembentukan negara hukum modern yang demokratis dan melindungi hak asasi manusia di Indonesiapun menjadi semakin sirna.

Posting via Email. Tulisan ini juga dimuat disini

Entah kenapa selepas kasus Ibu Prita, begitu banyak kasus penghinaan bermunculan terkait dengan facebook, blog, dan milis. Di facebook saja ada tiga kasus, diantaranya kasus Indra Safitri di Kotamobagu, kemudian kasus Ujang di Bogor dan terakhir kasus M. Iqbal di Bandar Lampung. Semuanya memang masih menggunakan WvS, entah ya kalau sempat sampai ke persidangan.
This entry sent by Anggara from Nokia E 71 and powered by Telkomsel. Thanks http://anggara.org

Salah satu tim sukses pasangan capres – cawapres menyatakan bahwa anggaran pendidikan dari APBN Indonesia telah mencapai 20%. Ini juga salah satu pernyataan yang menurut saya aneh, karena anggaran pendidikan 20% yang telah dicapai dalam APBN itu tidak hanya anggaran pembangunan namun juga tercampur dengan anggaran rutin. Kalau anggaran pembangunan dan rutin dalam bidang pendidikan itu dipisah, saya koq ragu apakah anggaran pembangunan dalam pendidikan dapat mencapai angka 20% dari APBN?

This entry sent by Anggara from Nokia E 71 and powered by Telkomsel. Thanks http://anggara.org

Saya heran dengan pernyataan salah satu tim sukses bahwa angka kemiskinan di Indonesia dalam tren menurun. Saya bertanya menghitungnya dari mana ya, karena setahu saya bahkan rata2 Upah Minimim Kota (UMK) untuk pekerja lajang dengan nol tahun bekerja hanya mencapai 80 % dari Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Upah pekerja Indonesia belumlah mencapai Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi kita dan juga UU 13/2003. Saya tidak tahu standar miskin itu menggunakan skala apa ya? Kalau menggunakan skala KHL, saya yakin sebagian besar rakyat Indonesia masuk kategori miskin.

This entry sent by Anggara from Nokia E 71 and powered by Telkomsel. Thanks http://anggara.org

Berita meninggalnya Michael Jackson jelas menyedihkan buat saya. Dahulu sewaktu masih SMP – SMA, saya adalah penggemarnya, saya memiliki koleksi albumnya dalam bentuk kaset dan juga beberapa koleksi LD (jadul banget yaa). Namun, perasaan kekaguman sayapun menghilang seiring derasnya pemberitaan tentang kasus dugaan pelecehan seksualnya terhadap anak – anak. Namun apapun yang terjadi saya tetap mengganggap karya – karyanya layak untuk diberi apresiasi oleh siapapun. Sekarang sang raja telah meninggal, mudah – mudahan Tuhan memberi tempat yang layak untuknya. Selamat jalan King of Pop, semoga engkau menemukan Neverlandmu disana…

This entry sent by Anggara from Nokia E 71 and powered by Telkomsel. Thanks http://anggara.org

Kemarin saya menjanjikan ulasan tentang Putusan Sela dari kasus yang menyangkut Prita Mulyasari. Namun entah mengapa saya terlibat begitu banyak rapat dan diskusi dengan banyak orang kemarin, sehingga tak sempat lagi untuk menuliskannya. Untunglah rekan AJO sudah menuliskannya.

Harap diingat tulisan ini hanya mendasarkan diri pada pemberitaan media, khususnya situs hukumonline yang telah memuat berita-beritanya kemarin.

Secara pribadi saya tentu senang mendengar berita dari kawan saya yang baik mas Imam tentang putusan sela Majelis Hakim yang memutuskan bahwa Dakwaan Batal Demi Hukum dengan mendasarkan pada Pasal 143 ayat (3) KUHAP dimana Jaksa tidak menguraikan dakwaannya secara cermat, jelas, dan lengkap.

Namun sebagai praktisi saya tentu saya kecewa ketika tahu bahwa pertimbangannya jauh sekali dari teori hukum manapun yang dianut di negara – negara hukum modern. UU ITE sudah langsung berlaku dan bukannya belum berlaku hanya karena merujuk ketentuan Pasal 54 ayat (2) UU ITE dan dengan mengabaikan ketentuan Pasal 54 ayat (1) UU ITE yang menegaskan keberlakuan UU ITE sejak diundangkan. Selain itu jika merujuk pada ketentuan Pasal 39 dan Pasal 50 UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka ketentuan Pasal 39 dan Pasal 50 UU 10/2004 tidak bisa diterapkan pada kasus UU ITE, karena perintah keberlakuan UU ITE sudah sangat imperatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1). Lagi pula Pasal 27 dan 28 UU ITE juga tidak membutuhkan PP sebagai peraturan pelaksanaannya.

Sebagai contoh silahkan bandingkan dengan UU No 12 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan UU No 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang secara imperatif menegaskan keberlakuan UU baru terjadi setelah waktu tertentu yang ditentukan oleh UU 12/2008 dan juga UU 2/2004.

Saya pikir Hakim akan memutuskan berbeda sesuai analisis saya kemarin, namun ternyata malah jauh dari memuaskan. Namun hari ini begitu editorial koran tempo memberikan analisis yang lebih baik ketimbang editorial koran kompas.

Yang harus diingat ini bukanlah bebas murni, karena putusan sela hanya mempersoalkan teknis dakwaan dan bukan mempersoalkan pokok perkara. Menurut saya, putusan sela yang aneh ini bisa jadi muncul sebagai jawaban Majelis Hakim terhadap kemungkinan intervensi dari pihak yang berkepentingan agar Pasal 27 ayat (3) UU ITE tidak digunakan saat ini dan bisa juga ada pihak yang berkepentingan agar kasus ini mereda di masyarakat dan pada saat sudah mereda maka itulah saat untuk melakukan serangan kembali

Dan saran saya terhadap Ibu Prita adalah jangan memperluas medan perang hukum yang bisa jadi tidak bisa anda kontrol

Posting Via Email

Hari ini, dugaan saya meleset, ternyata Majelis Hakim memutuskan bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum “batal demi hukum”, namun apa yang menyebabkan batal, saya sendiri belum tahu, tapi saya akan coba cari infonya terus…

Posting Via Email

Sidang hari ini adalah putusan sela untuk memutuskan apakah pemeriksaan pokok perkara akan dilanjutkan oleh Majelis Hakim. Kalau melihat dakwaan jaksa, eksepsi tim pembela, dan tanggapan jaksa, maka saya menduga bahwa sidang akan dilanjutkan untuk pemeriksaan pokok perkara. Mari sama-sama kita lihat apa hasil sidang putusan sela hari ini.

This entry sent by Anggara from Nokia E 71 and powered by Telkomsel. Thanks http://anggara.org

Entah mengapa saya begitu gaptek kalau berurusan dengan teknologi baru. Istri saya yang baik itu membelikan saya sebuah ponsel Nokia yang mirip dengan keluaran RIM yang terkenal itu. Saya senang saja, karena bisa memudahkan saya meraih email saya.

Namun, entah kenapa saya tidak bisa melakukan konfigurasi terhadap email saya yang berbasis di Google Apps. Om Adri kemudian memberikan saya solusi dengan menggunakan aplikasi Nokia Email serta Seven. Kedua layanan itu, saya gunakan, karena saya tidak pusing dengan harus memasukkan konfigurasi secara manual. Namun, saya tidak puas dengan kedua layanan alternatif itu, karena sinyal 3.5 G di rumah saya masih turun naik dan akhirnya memperlambat dalam meraih email.

Akhirnya daripada pusing, saya coba bertanya melalui Nokia, begini pertanyaan saya

“Saya mau tanya, saya menggunakan nokia email untuk Nokia E 71 saya, sepertinya Nokia E 71 sudah ada emailnya juga. Namun saya menggunakan Nokia Email karena sulit mengkonfigurasinya. Untuk email saya menggunakan layanan google apps, sejak mengunduh nokia email saya tidak bisa
mengirimkan pesan email karena ada peringatan “general: Feature not supported” Bagaimana cara mengatasinya?”

Lalu pihak Nokia menjawab

“Kepada Yth. Bapak Anggara,

Terima kasih atas e-mail bapak kepada Nokia Careline.

Sehubungan dengan pertanyaan bapak, pertama-tama kami ingin memberikan penjelasan bahwasanya aplikasi e-mail Google Apps adalah aplikasi yang bukan dibuat dan dikembangkan oleh Nokia, namun oleh pembuat aplikasi pihak ketiga (third party application). Oleh sebab itu, kami sampaikan bahwasanya kami tidak mempunyai informasi mengenai aplikasi tersebut.

Mengenai kendala muncul pesan kesalahan “general: feature not supported”, normalnya pesan tersebut dikarenakan aplikasi yang bapak gunakan tidak sesuai (compatible) dengan ponsel yang bapak gunakan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan dapat diterima dengan baik. Jika bapak masih memiliki pertanyaan lain seputar penggunaan produk dan layanan dari Nokia, silahkan menghubungi kami kembali.”

Hei, saya langsung berpikir, jangan-jangan salah tanya nih, lalu saya kembali mengirimkan pesan begini

“Terima kasih, Tapi saya menggunakan nokia email untuk mengambil pesan dari inbox saya dan pesan yang muncul dari aplikasi nokia email yang saya pasang memunculkan pesan tersebut.”

Lalu Nokia menjawab

“Kepada Yth. Bapak Anggara,

Terima kasih atas e-mail bapak kepada Nokia Careline.

Berkenaan dengan kendala pada ponsel bapak, sebagai langkah awal kami sarankan agar bapak coba mengirimkan e-mail melalui aplikasi Nokia Messaging yang telah ter-install pada ponsel Nokia E71. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut (menu dalam bahasa Inggris): “Pilih menu Nokia E-mail > Options > Open Compose”

Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu bapak. Dan apabila bapak masih memiliki pertanyaan seputar produk dan layanan Nokia, silahkan menghubungi kami kembali.”

Saya berpikir, sepertinya pertanyaan saya kurang nyambung nih, lalu saya jawab kembali

“Terima kasih atas jawabannya, namun sekali lagi semua cara sudah saya coba, mohon perhatikan beberapa pertanyaan serta pernyataan saya, supaya tidak bingung saya akan membuat pertanyaan serta pernyataan saya secara kronologis
1. Saya memakai email dari Google Apps dalam hal ini anggara [at] anggara [dot] org memakai email dari http://mail [dot] google [dot] com [slash] a [slash] anggara [dot] org

2. Saya membeli dan mempunyai Nokia E 71 secara sah serta dari baru

3. Nokia E. 71 setahu saya mempunyai aplikasi email yang sudah terinstall, namun saya tidak tahu cara mengkonfigurasinya untuk retrieve email dari
inbox saya.

4. Karena saya tidak tahu, jadi saya mengunduh aplikasi email dari Nokia Email, dan ini tidak perlu konfigurasi untuk mengambil email dari inbox saya

5. Proses mengunduh berhasil serta berhasil mengambil email dari inbox saya yang dari Google Apps saya

6. Sejak mengunduh, saya tidak pernah bisa mengirimkan email karena selalu muncul tulisan “General Feature Not Supported”

7. Lalu bagaimana caranya supaya saya bisa mengirim email?”

Lalu Nokia menjawab

“Kepada Yth. Bapak Anggara,

Terima kasih atas e-mail bapak kepada Nokia Careline.

Untuk mengatasi kendala yang bapak hadapi, berikut ini adalah langkah awal yang bisa dilakukan untuk mengatasinya:

1. Melakukan restore factory setting dengan cara sebagai berikut (menu dalam bahasa Inggris):

“Menu > Tools > Settings > General > Factory settings > masukkan Lock code, yang mana untuk kode standar dari Nokia adalah 12345″

2. Melakukan “reboot” pada ponselnya terlebih dahulu. Yaitu dengan cara menonaktifkan ponsel, melepaskan baterai, kartu SIM dan kartu memori, kemudian diamkan ponsel selama sepuluh (10) menit. Setelah itu, pasangkan kembali kartu SIM, kartu memori dan baterai lalu aktifkan kembali ponsel.

Coba juga dengan mengaktifkan ponsel tanpa kartu memori. Dengan demikian sistem pada ponselnya akan refresh kembali.

Semoga informasi yang kami berikan dapat membantu bapak. Dan apabila bapak masih memiliki pertanyaan seputar produk dan layanan Nokia, silahkan menghubungi kami kembali.”

Duh, koq jadi makin tidak memuaskan yaa, akhirnya saya coba googling dan i got it ternyata saya salah dalam memasukkan incoming dan outgoing mail server serta portnya

Terima kasih yaa

Tulisan ini dikirim melalui email

Update, cara mengkonfigurasi Google Apps di Nokia E 71 dan Ponsel yang menggunakan Symbian S 60

“Enable IMAP in your Gmail settings. Lalu Select ‘Messaging’ > ‘Options’ > ‘Settings’ > ‘E-mail’ > ‘Mailboxes.’ If you have never set up email on your phone before, select ‘Yes’ to define a new mailbox. If you already have other mailboxes, select ‘Options’ and then ‘New mailbox.’ Kemudian Select ‘Start’ to begin the setup wizard. Lalu Select ‘IMAP4′ and then ‘Next.’ Setelah itu Enter your full email address (including ‘@gmail.com’) as the email address and select ‘Next.’ Google Apps users, enter your full address in the format ‘username@your_domain.com.’ Jangan lupa Enter ‘imap.gmail.com’ as the incoming mail server and select ‘Next.’ Dan Enter ’smtp.gmail.com’ as the outgoing mail server and select ‘Next.’ Kemudian Select the appropriate access point and then ‘Next.’ Ingatlah untuk Enter a descriptive name for the email account mailbox name. Setelah itu Once your mailbox is set up, select it from the email mailbox settings screen.  Lalu Select ‘Connection settings’ > ‘Incoming e-mail.’ dan Enter your address (including ‘@gmail.com’ or ‘@your_domain.com’) and password. Jangan lupa Select ‘SSL/TLS’ for your security (ports) and define your port as ‘993.’ Kemudian Select ‘Back.’ Lalu Select ‘Outgoing e-mail.’ Jangan lupa Enter your email address (including ‘@gmail.com’ or ‘@your_domain.com’) and password. Kemudian Select ‘StartTLS’ for your security (ports) and define your port as ‘587.’ Dan akhirnya Select ‘Back’ and change any other settings according to your preferences.“

Judi atau perjudian di Indonesia diatur melalui UU No 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Judi sendiri diartikan dalam Pasal 303 ayat (3) WvS (terjemahan Indonesia versi BPHN) sebagai “tiap – tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mreka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga pertaruhan lainnya.”

UU No 7 Tahun 1974 pada pasal 1 menyatakan bahwa segala jenis perjudian dinyatakan sebagai kejahatan, untuk itu Pasal 542 WvS yang semula Judi di jalanan umum dinyatakan sebagai pelanggaran telah berubah menjadi kejahatan dan Pasal 542 WvS diubah menjadi Pasal 303 bis WvS

Yang menarik adalah adanya perbedaan ancaman hukuman untuk perjudian antara Pasal 303 KUHP dengan Pasal 27 ayat (2) jo Pasal 45 ayat (1) UU ITE. Jika dalam Pasal 303 KUHP diancam dengan pidana penjara max 10 tahun dan denda max 25 juta rupiah maka dalam UU ITE ancaman pidana penjara menjadi turun hanya max 6 tahun dan denda max 1 milyar rupiah.

Saya rasa banyak yang akan berpendapat bahwa setidaknya ancaman dendanya lebih tinggi. Menurut saya bisa jadi betul, namun saran saya jangan melakukan penilaian dengan nilai rupiah pada masa sekarang, setidaknya harus dinilai dengan nilai rupiah pada saat UU 7/1974 diundangkan.

Lagipula yang namanya Judi mau diinternet atau bukan sebenarnya bisa ditegakkan melalui KUHP dan tidak perlu UU ITE, namun masalahnya tidak pernah ada penegakkan hukumnya, lalu perlu membuat ancaman baru untuk penggunaan di ranah internet dengan rumusan norma yang kacau dan ancaman hukuman yang justru jauh lebih kecil

Nah, saya ingin bertanya jika begini, jika anda pengusaha judi mau pilih buka usaha dimana?

Tulisan ini dikirim melalui email

Saya ingat, dahulu waktu pemilu 1999, saya, saat itu masih mahasiswa, menjatuhkan pilihan pada PRD, PDI Perjuangan, dan PBB. Namun pada Pemilu 2004, saya tidak menjatuhkan pilihan pada partai manapun serta calon Presiden manapun. Namun kali ini agak beda, dalam pemilu 2009, saya memang tidak memilih untuk anggota DPR, DPRD, dan DPD dari Kota Tangerang dan Banten. Apakah saya golput, tidak koq, ini semata hak pilih saya dihilangkan oleh UU gara-gara saya tidak terdaftar di DPT. Dalam pemilihan Presiden kali ini rasanya saya perlu menjatuhkan pilihan saya.

Harap diingat ini bukan kampanye sama sekali, dan saya tidak mendapatkan uang sepeserpun untuk menulis ini. Lagipula kalau saya hendak menggunakan parameter pembaharuan hukum, anti korupsi, dan perlindungan hak asasi manusia, tidak ada satupun dari para calon ini yang masuk dalam kriteris saya. Namun, saya tetap “terpaksa” harus memilih dan pilihan telah saya bulatkan dan jatuhkan pada Jusuf Kalla.

Sebenarnya saya tidak terlampau asing dengan sosok ini, setidaknya mulai 2005, sebagian dari kehidupan kami tidak terlepas dari sosok Wakil Presiden ini. Namun yang membuat saya menjadi jatuh hati, adalah ketika saya menghadiri peringatan ulang tahun AJI pada 2008 kemarin. Saat itu, para pembicara utama, termasuk mas riri reza, mengkritik pemerintah tentang masih banyaknya belenggu kebebasan berekspresi. Saat itu, meski sang wapres balik mengkritik para pengkritiknya, beliau menyampaikannya dengan baik dan jenaka (meski dalam beberapa hal saya tidak sepakat dengan pendapatnya). Saat itu saya teringat pak Abdullah Alamudi naik panggung dan kembali melontarkan kritik tajamnya terhadap masih rendahnya perlindungan kebebasan pers. Kejadian selanjutnya ternyata pak wapres ini ternyata naik panggung sambil berkata kira-kira “saya mau menggunakan hak jawab saya” dan ia memang berusaha menggunakan hak jawabnya dengan baik. Tak lama pak Alamudipun naik kembali sambil berkata kira-kira “kali ini, pak wapres jangan menggunakan hak jawabnya yaa”. Semua tertawa dan memang setelah pak Alamudi bicara, pak Wapres tidak menggunakan hak jawabnya.

Saya tersenyum, seandainya beliau hendak mengomentari kembali, tentu acara tersebut tidak akan selesai. Tak lama kemudian, entah mengapa Hotel Intercontinenal megah itupun dilanda mati lampu. Para Pengawal Presidenpun sigap menjaga pak Wapres, namun dengan sangat tenang beliau menyatakan tidak usah kuatir. Saat itulah, simpati saya muncul dan saya mulai mencermati beragam sepak terjang beliau. Dan dari penggalian itu, saya tahu beliau adalah orang yang langsung berbicara dan tidak segan memberikan kritik tajam terhadap segala hal yang ia nilai tidak pas. Beruntung saya mempunyai sumber informasi terdekat yang dapat saya percayai untuk memberikan penilaian terhadap beliau.

Dalam hal kemerdekaan pers, sampai saat ini yang saya tahu, beliau tidak pernah memperkarakan pers, meski ada berita yang menyudutkan beliau. Tentu saya tidak menyukai jika Presiden Indonesia adalah Presiden yang gemar memperkarakan pers, jika ia mudah memperkarakan pers bukankah lebih mudah baginya untuk memperkarakan bloger?

Namun, saya memang kurang sreg dengan pilihan calon wapres beliau, seandainya ia mau memilih calon lain terutama yang berlatar sipil, tentu akan menjadikan ia berbeda dan buat saya tentu lebih mudah dan tanpa ragu menjatuhkan pilihan padanya

Tulisan ini dikirim melalui email

Pengantar

Bantuan hukum di Indonesia seingat saya sudah lama muncul, bahkan pada masa pra kemerdekaan. Bantuan hukum semasa itu masih secara eklusif dijalankan oleh para Advokat Indonesia. Yang jelas dan masih saya ingat betul, Bung Karno saat menghadapi pengadilan di Bandung diberikan bantuan hukum oleh para Advokat Indonesia. Sayang saya tidak terlampau ingat namanya.

Advokat Indonesia juga seingat saya turut serta dalam memberi bentuk negara ini, mereka terlibat aktif dalam penyusunan Konstitusi Indonesia diantaranya UUD 1945, Konstitusi RI, dan UUDS 1950.

Namun bantuan hukum dalam bentuk litigasi pada masa setelah kemerdekaan dan terlembagakan seingat saya dibentuk oleh kelompok warga Tionghoa Indonesia (sorry lupa namanya) dan kemudian dalam bentuk sporadis dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia (mungkin ini sebabnya pemerintah Orde Baru alergi terhadap gerakan bantuan hukum). Setelah itu seingat saya kelompok kampus yang di motori oleh Universitas Padjadjaran yang kemudian ikut mewarnai gerakan bantuan hukum tersebut.

Gerakan bantuan hukum dalam bentuk organisasi yang modern, pertama kali di gagas oleh Bang Buyung melalui PERADIN yang menjelma menjadi apa yang sekarang dikenal dengan YLBHI. Setelah muncul beragam organisasi bantuan hukum seperti PBHI, LBH APIK, LBH Pers, LBH Masyarakat, dll

Nah sekarang teman – teman di YLBHI sedang menggagas RUU Bantuan Hukum dan Naskah Akademiknya pun telah tersedia. Tulisan ini mencoba memberikan masukan kepada teman – teman di YLBHI atas usaha kerasnya dalam memformulasi RUU Bantuan Hukum.

Ide Besar dan Perpecahan Masyarakat Profesi Hukum

Secara ide, RUU Bantuan Hukum merupakan gagasan yang menurut saya wajib dan patut didukung. Namun, saya agak kuatir, gagasan ini dalam tataran implementasi akan memecah kelompok masyarakat profesi hukum. Menurut saya RUU ini tidak boleh memecah masyarakat profesi hukum Indonesia. Nah apakah yang disebut dengan masyarakat profesi hukum, mari kita mulai.

Masyarakat Profesi Hukum pada dasarnya terdiri dari 3 sektor yaitu (1) legal education, (2) legal aid, dan (3) legal services dan kesemuanya ini pada dasarnya harus salin berjalinan. Nah yang ketiga ini, menurut saya termasuk kelompok Advokat, Hakim, dan Jaksa. Sayangnya dari ketiga sektor ini yang masih terhubung cukup dekat adalah sektor legal aid dan sub sektor legal service yaitu kalangan Advokat.

RUU Bantuan Hukum ini mempunyai potensi besar untuk menceraikan struktur masyarakat profesi hukum yang sudah tercerai berai ini serta menambah benang ruwet untuk membenahi masyarakat profesi hukum di Indonesia.

Saya, pada dasarnya menentang ide bahwa para akademisi, yang dalam bayangan saya masuk dalam sektor legal education, dibenarkan untuk memberikan bantuan hukum secara langsung. Karena para akademisi ini bisa melupakan tugas utamanya yaitu mengajar dan mendidik. Jika alasannya adalah pengabdian masyarakat, buat saya mereka tidak boleh melakukan direct legal aid, tapi bisa melakukan indirect legal aid. Dalam bayangan saya, para akademisi ini menjadi mentor pada para advokat dan/atau bagi kelompok paralegal yang tergabung dalam organisasi bantuan hukum. Nah, Advokat tentu dapat secara langsung memberikan bantuan hukum akan tetapi melalui organisasi bantuan hukum dalam bentuk memberikan sekian puluh jam waktunya dalam 1 bulan. Nah, akan muncul persoalan lain, dimana para advokat bisa memastikan dimana atau di organisasi bantuan hukum mana dia harus memberikan tenaganya. Nah kalau ini sih menurut saya merupakan tugas organisasi advokat untuk melakukan akreditasi terhadap organisasi bantuan hukum. Dari situ organisasi advokat dapat meminta para anggotanya untuk memberikan kontribusi dalam bentuk bantuan hukum di organisasi bantuan hukum yang telah terakreditasi oleh Organisasi Advokat.

Soal Paralegal

Ini juga soal rumit yang harus dipikirkan, tapi buat saya seorang paralegal haruslah memiliki berlatar pendidikan tinggi hukum, boleh jadi ia mahasiswa ataupun sudah sarjana tetapi bukan advokat. Nah, kalau saya sih simple, sepanjang ia masih di organisasi bantuan hukum, maka ia diperkenankan melakukan pendampingan akan tetapi bukan beracara di Pengadilan. Saya menolak kalau kemudian paralegal diberikan ruang di ruang sidang. Ada alasan psikologis disana, bayangkan lawan adalah Jaksa yang hebat sementara klien akan diwakili oleh seorang paralegal yang bukan advokat. Saya takut kalau kemudian akan diremehkan oleh pak Jaksa dan mungkin juga oleh pak Hakim. Selain itu, kalau dalam perkara perdata sisi psikologis juga bisa kena, karena lawan bisa jadi Advokat, sementara klien hanya diwakili oleh paralegal.

Namun, meski hanya mendampingi klien di tingkat selain pengadilan, ia tetap harus diawasi oleh seorang Advokat dan tunduk pada Kode Etik Advokat dan/ atau Kode Etik Pemberi Bantuan Hukum.

Soal PBHN

Nama resmi dalam RUU Bantuan Hukum adalah Perhimpunan Bantuan Hukum Nasional, namun saya sendiri lebih tertarik dengan nama Komisi Bantuan Hukum Indonesia (KBHI). Komisi ini tugasnya hanya mengelola program dan dana bantuan hukum serta melakukan proses ajudikasi bila si penerima bantuan hukum ditolak permohonannya oleh organisasi bantuan hukum. Selain itu mengelola program juga mengelola pelaporan keuangan serta proses administrasi lainnya. Lalu siapa yang duduk disana? Usulan saya anggotanya meliputi 5 perwakilan yaitu dari masyarakat, organisasi advokat, wakil dari MARI, wakil dari Kejaksaan Agung, dan wakil dari Universitas.

Nah demikian tulisan yang dikirimkan melalui surel ini sebagai catatan saya atas RUU Bantuan Hukum, kalau ada tambahan nanti saya buat lagi

Saya tertarik untuk membahas surat dakwaan terhadap Prita Mulyasari yang dibuat oleh Kejaksaan Negeri Tangerang itu. Ada dua kelemahan mendasar menurut saya yang harusnya menjadi titik perhatian dari Tim Pembelanya Ibu Prita. Namun entah mengapa, hal itu malah tidak disinggung dalam eksepsinya. Namun harap diingat posisi politik dasar saya tidak berubah dalam menyikapi tindak pidana penghinaan

Soal Locus Delicti (tempat kejadian perkara)

Menurut saya dari titik sini, surat dakwaan itu mempunyai kelemahan yang sangat mendasar, yaitu tidak menerangkan dimana locus delicti itu terjadi selain hanya terjadi di RS Omni Internasional. Sungguh aneh buat saya jika locus delictinya terjadi di RS Omni Internasional. Locus Delicti ini dalam kasus ini memiliki kerumitan tersendiri, rekan saya, pak polisi, sudah menerangkannya dengan baik.

Locus delicti bisa ditelusuri dalam kasus ini bisa tercipta pada 4 hal, yaitu (1) tempat dimana saat “niat jahat” atau mens rea itu tercipta atau (2) bisa juga tempat dimana surel keluhan itu di konsep atau (3) bisa juga tempat dimana surel keluhan itu dikirimkan atau (4) tempat dimana surel itu akhirnya bisa terdistribusikan.

Hal ini membawa akibat apakah PN Tangerang mempunyai kewenangan relatif untuk mengadili kasus ini? Surat Dakwaan yang dibuat jelas tidak menerangkan dengan baik unsur locus delicti ini, namun sayangnya dalam eksepsi justru tidak mempersoalkan hal ini

Soal Model Pembuatan Surat Dakwaan

Model surat dakwaan ada 4 yaitu (1) surat dakwaan tunggal, (2) surat dakwaan alternatif, (3) surat dakwaan subsidiaritas, (4) surat dakwaan kumulatif, dan (5) gabungan diantara model (2) dan/atau model (3) dan/atau model (4).

Model Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum menggunakan model (2) yaitu surat dakwaan alternatif, buat saya sih ini Jaksa pilih gampangnya saja dan menyerahkan pilihan dakwaan mana yang akan terbukti kepada hakim.

Yang harus diingat adalah pertama kali Jaksa harus membuktikan, apakah Prita melakukan penistaan/atau pencemaran nama “baik” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP atau melakukan Fitnah berdasarkan Pasal 311 ayat (1) KUHP? Baru kemudian melakukan penggabungan dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE untuk membuktikan bahwa Prita telah melanggar Pasal 27 ayat (3) UU ITE.

Model Surat Dakwaan Alternatif jelas tidak memadai, namun entah kenapa Jaksa malah “dengan sengaja” memakai model ini. Menurut saya sih sepertinya ada yang mencoba mengatur agar Surat Dakwaan ini sengaja dilemahkan yang efeknya agar Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mirip UU Anti Subversif ini tidak bisa dikenakan. Jika ini yang terjadi maka keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE sesungguhnya telah mati sebelum di uji cobakan.

Pertanyaan lanjutannya kenapa Pemerintah begitu ngotot mempertahankan Pasal 27 ayat (3) UU ITE?

Tulisan ini di posting via email

The South East Asia Media Legal Defense Network views the arrest of attorney and media freedom advocate Le Cong Dinh by Vietnamese authorities as an affront to legitimate and lawful media defense and a blatant violation of his right to freedom of expression. Mr. Dinh was arrested on 13 June 2009 on charges relating to his defense of pro-democracy activists and for his use of the Internet to express his views. The South East Asia Media Legal Defense Network also notes that his telephone and e-mails were monitored in this respect.

The South East Asia Media Legal Defense Network condemns the arrest and monitoring of telephone and e-mails. Further, Mr. Dinh was working lawfully as an attorney within the Vietnamese legal system and his right to free expression is recognized by the Universal Declaration of Human Rights and International Law norms, which should be upheld and respected at all times.

Mr. Dinh has been charged under Article 88 of the Vietnamese Penal Code, which accuses him of acting against state interests by distributing “anti-state propaganda” and he faces up to 20 years imprisonment. The South East Asia Media Legal Defense Network also condemns the failure by Vietnamese authorities to respect Mr Dinh’s professional obligation in providing legal counsel to the pro-democracy activists in accordance with Vietnam’s own laws.

The South East Asia Media Legal Defense Network now asks the Vietnamese authorities to immediately release Mr Dinh. Further, as a member of the Ho Chi Minh City Bar Association, American Bar Association, Vietnam’s Representative Council, the Asia Pacific Bar Association and the South East Asia Media Legal Defense Network, Mr. Dinh must be granted full and unrestricted access to his legal representatives, family and documents. The South East Asia Media Legal Defense Network also calls upon the Vietnamese authorities to allow the international legal community to monitor all court proceedings involving Mr. Dinh in this respect, so as to hopefully attest that Mr Dinh will be accorded a fair trial

About the SOUTH EAST ASIA MEDIA LEGAL DEFENSE NETWORK

Founded in 2007, the South East Asia Media Legal Defense Network is the first regional network of lawyers dedicated to the defense of a free media in South East Asia and the training of legal professionals for that purpose. The South East Asia Media Legal Defense Network consists of lawyers and media advocates from Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand and Vietnam. For more information, please contact Mr H R Dipendra, Coordinator, South East Asia Media Legal Defense Network at h.r.dipendra@gmail.com

Dear Sirs/Madams:

H.E. Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam to Indonesia

This is to express my deep concern over the Vietnamese authorities’ arrest on 13 June 2009 of Le Cong Dinh, an established lawyer, writer, and defender of free expression and human rights.

The charges brought against Mr. Dinh, including allegations that he was distributing “anti-state propaganda” could carry the penalty of up to 20 years’ imprisonment. Given his reputation and experience as a defender of other writers and advocates of human rights and democracy in Vietnam, Mr. Dinh’s arrest is a simultaneous attack on two sectors vital to democratic reform in Vietnam or any society. It sends a chilling message not only to other writers and citizens who peacefully advocate for change, but also to those in the legal community who would defend the Vietnamese people’s right to free expression.

I, thus call for the immediate and unconditional release of Le Cong Dinh. We urge the Vietnamese government to assure and ensure transparency and fairness in the consideration of the charges brought against Mr. Dinh, by giving him access to his lawyers, and allowing independent media access to any and all future proceedings. We would also ask that the international legal community to which Mr. Dinh belongs, and within which he is a respected and recognized champion of democracy and human rights, be allowed to monitor all proceedings against Mr. Dinh, so as to hopefully attest to the transparency and fairness he and the Vietnamese people deserve.

Thank you.

Anggara, Jakarta, Indonesia

Menjaga Kemerdekaan Berpendapat

Kebebasan berekspresi merupakan salah satu hak asasi manusia yang sangat strategis dalam menompang jalan dan bekerjanya demokrasi. Sulit membayangkan sistem demokrasi bisa bekerja tanpa adanya kebebasan menyatakan pendapat, sikap, dan berekspresi.

Dalam konsteks ini, maka untuk menjamin bekerjanya sistem demokrasi dalam sebuah negara hukum, Kemerdekaan Berekspresi khususnya Kemerdekaan Berpendapat dalam Hukum Internasional dijamin dan diatur dalam Pasal 19 baik itu dalam Deklarasi Universal HAM dan juga Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Sementara dalam UUD 1945, perlindungan terhadap kemerdekaan berekspresi secara khusus diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F. Oleh karena itu pada pundak negaralah terletak beban kewajiban untuk melindungi kemerdekaan berpendapat atau yang lebih dikenal sebagai state responsibility

Dalam konteks hukum internasional, Pelaksanaan terhadap Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dapat dirujuk pada Pendapat Umum 10 Kemerdekaan Berekspresi (Pasal 19): 29/06/83 dimana berdasarkan Pendapat Umum No 10 (4) tentang Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada pokoknya menegaskan bahwa pelaksanaan hak atas kemerdekaan berekspresi mengandung tugas-tugas dan tanggung jawab khusus, dan oleh karenanya pembatasan-pembatasan pembatasan tertentu terhadap hak ini diperbolehkan sepanjang berkaitan dengan kepentingan orang – orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Namun ada yang lebih dari sekedar pembatasan, karena Komentar Umum 10 (4) juga menegaskan bahwa penerapan pembatasan kebebasan kemerdekaan berekspresi tidak boleh membahayakan esensi hak itu sendiri.

Kemerdekaan Berekspresi terutamanya kemerdekaan berpendapat memiliki sejumlah alasan menjadi kenapa salah satu hak yang penting dan menjadi indikator terpenting dalam menentukan seberapa jauh iklim demokrasi di sebuah negara dapat terjaga. Menurut Toby Mendel (2008) bahwa “Terdapat banyak alasan mengapa kebebasan berekspresi adalah hak yang penting, pertama-tama karena ini adalah sebagai dasar dari demokrasi, kedua kebebasan berekspresi berperan dalam pemberantasan korupsi, ketiga kebebasan berekspresi mempromosikan akuntabilitas, dan keempat kebebasan berekspresi dalam masyarakat dipercaya merupakan cara terbaik untuk menemukan kebenaran”

Kemerdekaan Berpendapat Vs. Hak Atas Reputasi

Hak atas reputasi sebagaimana juga hak atas kemerdekaan berekspresi mendapatkan perlindungan dari hukum internasional terutama dalam Pasal 12 Deklarasi Universal HAM dan juga Pasal 17 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Konstitusi Indonesia juga menjamin perlindungan hak atas reputasi ini mendasarkan pada Pasal 28 G. Namun yang menjadi pertanyaan pokok, tepatkah bila asumsi dasar yang digunakan bahwa hanya hukum pidana yang dipandang sebagai satu-satunya cara dari bentuk perlindungan dari negara terhadap hak atas reputasi? Pro kontra inipun terjadi diantara masyarakat banyak

Dalam hukum hak asasi manusia Internasional, negara memang diwajibkan untuk menciptakan instrumen dan/atau mekanisme untuk melindungi hak atas reputasi.   Untuk melindungi hak atas reputasi, pada umumnya negara – negara di dunia melakukannya melalui dua instrumen hukum yaitu hukum pidana dan juga hukum perdata.

Namun perlindungan terhadap kehormatan dan reputasi induvidu tersebut juga harus dilihat relasinya dengan keberadaan hak yang lain, yakni hak atas kebebasan berbicara (free speech), berekspresi (freedom of expression), dan kebebasan pers (freedom of the press). Perlindungan terhadap hak atas reputasi tidak boleh sampai menjadi senjata ampuh untuk membungkam kemerdekaan berpendapat seperti yang terjadi pada masa Orde Baru

Oleh karena itu penggunaan instrumen hukum pidana justru dapat membatasi esensi hak itu sendiri, oleh karena itu tak heran apabila Pelapor Khusus PBB untuk Kemerdekaan Berekspresi setiap tahun selalu menyerukan agar negara – negara yang meratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik untuk menghapuskan ketentuan pencemaran nama baik dalam hukum pidana. Gema penghapusan itupun sudah sedemikian hebatnya sampai-sampai Sidang Umum PBB pada awal 2009 juga menyerukan kepada negara-negara anggota PBB untuk melakukan penghapusan ketentuan pencemaran nama baik dalam hukum pidananya.

Problematika Delik Penghinaan

Sejarah delik reputasi sendiri, berdasarkan pendapat Nono Anwar Makarim (2008), dapat ditelusuri hingga ke 1275 saat Statute of Westminster memperkenalkan apa yang dinamakan Scandalum Magnatum yang menyebutkan “ . . . . sejak sekarang tidak boleh lagi orang secara lancang mengutarakan atau menerbitkan berita dan cerita bohong yang dapat menumbuhkan konflik atau kemungkinan konflik atau fitnah antara raja dan rakyatnya atau orang-orang besar didalam negeri ini”

Scandalum Magnatum sendiri bertujuan menciptakan proses perdamaian dari keadaan yang dapat mengancam ketertiban umum ketimbang untuk melindungi reputasi serta pemulihan nama baik. Terlalu banyak kegaduhan bersenjata dan korban jiwa yang timbul akibat rasa tersinggung seorang oleh apa yang dianggapnya penghinaan oleh orang lain. Dendam bahkan mengambil posisi lebih penting ketimbang perlindungan reputasi semata. Jaman itu informasi jarang bisa diperoleh dan sulit dikonfirmasi. Desas-desus gampang sekali mengakibatkan adu anggar dan pistol didepan umum. Kadangkala kegaduhan bahkan sedemikian meluas sampai menyerupai pemberontakan. Menurut Mahkamah Agung Kanada tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mencegah beredarnya rumor palsu. Dalam masyarakat yang didominasi tuan-tuan tanah yang kekuasaannya begitu besar amarah si pembesar lokal bahkan bisa mengancam keamanan negara.

Delik reputasi di Indonesia, delik genusnya dapat ditemukan dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan. Ada tiga persoalan pokok dalam memandang delik reputasi dalam KUHP, disamping itu Pasal 310 KUHP juga tidak menjelaskan tentang pengertian penghinaan itu sendiri selain dari “sengaja untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal yang maksudnya terang untuk diketahui umum. Seperti yang telah dijelaskan diatas tentang niat kesengajaan untuk menghina, lagi-lagi hukum pidana gagal dalam memandang dalam ukuran apakah seseorang dapat dikualifikasi telah melakukan penghinaan. Menurut Dr. Mudzakkir, SH, MH, maka ukuran yang dipakai dalam hukum pidana adalah subjektif yang diobjektifisir. Artinya subjektif adalah perasaan orang yang terhina, diobjektifisir adalah diukur secara objektif pada umumnya di tempat dimana perbuatan dilakukan, apakah perbuatan tersebut itu termasuk kategori perbuatan menghina atau tidak atau menurut pandangan masyarakat di tempat mana perbuatan tersebut dilakukan sebagai perbuatan tercela tidak baik atau menghina. Ukuran ini juga mempunyai kelemahan mendasar, mengingat penerapan delik penghinaan pada umumnya selalu dalam keadaan yang tidak seimbang antara si penghina dan si terhina. Posisi si Terhina selalu dalam posisi yang kuat baik secara ekonomi, politik, ataupun hukum, sementara si Penghina selalu dalam posisi yang lemah atau dilemahkan baik secara ekonomi, politik, ataupun hukum.

Selain itu sulit untuk melihat apakah suatu pernyataan adalah sebuah kritik ataukah sebuah penghinaan, maka Dr. Mudzakkir, SH, MH, lagi – lagi menggambarkan dengan cukup baik bagaimana rentannya kritik yang dapat seketika berubah menjadi tindak pidana penghinaan tersebut. Beliau menggambarkan “Harus dibedakan antara melakukan kritik terhadap seseorang (termasuk kritik terhadap presiden) dengan penghinaan, karena keduanya memiliki makna yang berbeda. Kritik tidak sama dengan menghina. Menghina adalah suatu perbuatan pidana, karena penghinaan merupakan kesengajaan untuk menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yang diawali dengan adanya kesengajaan jahat atau niat jahat (criminal intent) agar orang lain terserang kehormatan atau nama baiknya. Jika terjadi, tindakan kritik yang didahului, disertai atau diikuti dengan perbuatan menghina, maka yang dipidana menurut hukum pidana bukan perbuatan kritiknya, melainkan perbuatan penghinaannya”

Problematika (Perumusan) Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Pasal 27 ayat (3) dirumuskan sebagai berikut “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Setidaknya ada 4 unsur dalam Pasal 27 ayat (3) tersebut diantaranya adalah : (1)  Setiap Orang (2) dengan sengaja dan tanpa hak (3) mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik (4) memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Terdapat beberapa pengertian kunci yang justru tidak mendapatkan penjelasan memadai yaitu pengertian dengan sengaja, pengertian tanpa hak, pengertian mendistribusikan, dan pengertian mentransmisikan. Namun kata kunci yang paling penting adalah kata “dengan sengaja dan tanpa hak” dan kata kunci “ memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Menurut keterangan Menkominfo dan Menhukham pada persidangan di Mahkamah Konstitusi pada 12 Februari 2009 dengan sengaja diartikan sebagai “pelaku harus menghendaki perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan mengetahui bahwa Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Sementara unsur tanpa hak dalam kesempatan yang sama juga diartikan sebagai “perumusan sifat melawan hukum yang dapat diartikan (1) bertentangan dengan hukum dan (2) bertentangan dengan hak atau tanpa kewenangan atau tanpa hak”. Namun tidak diperoleh keterangan tentang “memiliki  muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” selain hanya kalimat tersebut merujuk pada setiap delik penghinaan dalam KUHP.

Keseluruh definisi tersebut memberikan komplikasi tersendiri, karena suatu informasi/dokumen elektronik harus dinyatakan terlebih dahulu berdasarkan putusan pengadilan, sebagai informasi/dokumen elektronik yang menghina berdasarkan aturan tindak pidana penghinaan dalam KUHP. Karena tanpa putusan pengadilan, tentu informasi/dokumen elektronik yang dianggap menghina tersebut harus dinyatakan terlebih dahulu sebagai informasi/dokumen elektronik yang tidak mempunyai sifat penghinaan.

Namun sayangnya telah terjadi pengaburan fakta, dalam kasus Ibu Prita Mulyasari, yang dilakukan secara sistematis oleh pemerintah khususnya Depkominfo dengan hanya dengan mendasarkan pada kalimat “tanpa hak”. Pada konteks penegakkan hukum pidana dalam kasus Ibu Prita Mulyasari, maka pengadilan harus lebih dulu memutuskan apakah email tersebut mempunyai nilai penghinaan di mata hukum berdasarkan Pasal 310 atau 311 KUHP dan setelah itu baru Pengadilan akan memeriksa tindakan dari Ibu Prita Mulyasari yang melakukan distribusi dan transmisi ke beberapa orang temannya sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Artinya jika email Ibu Prita dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 310 atau 311 KUHP, maka tindakan pengiriman email yang dilakukan oleh Ibu Prita Mulyasari kepada beberapa temannya sudah tentu bersalah pula menurut ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE

Problem lainnya yang akan muncul adalah, jika email yang dikirimkan oleh Ibu Prita Mulyasari telah dinyatakan bersalah berdasarkan Pasal 310 atau Pasal 311 KUHP, maka orang – orang yang menyebarluaskan termasuk mereplikasi email tersebut dalam bentuk lain tentu harus masuk dalam jerat Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Maka bisa dibayangkan dalam sekejap ratusan ribu orang Indonesia harus masuk bui karena terkena jeratan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Karena itu Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Ibu Prita Mulyasari mempunyai kelemahan mendasar karena hanya menggunakan jenis dakwaan alternatif dan bukannya kumulatif – alternatif.

Politik Hukum Yang Represif

Politik hukum pidana Indonesia dalam konteks penghinaan jelas makin represif. Pemerintah dan DPR dapat dikatakan sangat menyukai menciptakan beragam delik baru tentang penghinaan yang sesungguhnya telah eksis dalam KUHP. Maka boleh juga dikatakan bahwa tindakan pemerintah dan DPR tersebut ibarat jika memiliki kendaraan dan yang rusak adalah spionnya maka yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR adalah membeli kendaraan baru ketimbang memperbaiki yang rusak. Meski sangat tidak disarankan dan represif, aturan tindak pidana penghinaan dalam KUHP jelas masih memadai jika hanya dimanfaatkan mencegah perbuatan penghinaan di Internet. Hal ini dapat dilihat dari beragam kasus penghinaan melalui internet yang masih didakwa dan diputus menggunakan KUHP di antaranya kasus Ahmad Taufik, dalam kasus penyebaran kronologis penyerang kantor Tempo melalui milis, dan kasus Teguh Santosa, pada kasus penghinaan terhadap agama melalui situs berita http://rakyatmerdeka.co.id.

Kesemua kasus yang melibatkan dunia internet masih menggunakan dan terjangkau oleh KUHP dan Mahkamah Agung tidak pernah terpaksa untuk membuat analogi yang diperluas, sesuatu yang dilarang dalam hukum pidana, untuk memeriksa perkara penghinaan yang dilakukan melalui medium internet dengan menggunakan KUHP. Dan yang lebih penting, tidak ada satupun negara hukum modern yang demokratis di dunia yang memiliki delik penghinaan dalam beragam peraturan perundang-undangan

Selain itu perumus KUHP jelas jauh lebih bijak karena menggunakan beragam kategorisasi delik dan ancaman yang berbeda beda dalam kasus penghinaan. Namun jika melihat lebih dalam pada UU Penyiaran dan khususnya UU ITE, maka kategorisasi delik ini telah ditinggalkan selain itu ancaman pidananya juga semakin dipertinggi tanpa landasan filosofis kenapa harus diperberat. Dalam pembahasan perumusan UU ITE maka tidak terdapat alasan filosofis selain alasan dari Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI, jika merujuk pada Rapat Dengar Pendapat Umum yang dibuat oleh Depkominfo pada 21 Juli 2006, untuk bisa langsung ditahan.

Suatu ilustrasi menarik dapat dilihat pada Kamis, 19 Maret 2009, saat Jaksa Arief Muliawan, SH, MH, Kabag Sunproglapnil Kejaksaan Agung RI memberikan keterangan sebagai saksi pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi dengan menyatakan “Seandainya pelaku (penghinaan) dihukum 10 atau 20 tahun pun, sebenarnya itu belum sebanding dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut”.

Hal ini sudah cukup menjadi penanda bahwa politik hukum pidana Indonesia dalam konteks penghinaan akan semakin represif

Mungkin saya agak terlambat dengan beragam kampanye soal Ibu Prita Mulyasari, namun rasanya tak ada salahnya berbagi dengan semua. Suatu hari saya dan teman – teman dikejutkan dengan munculnya UU ITE. Untuk merespon itu, maka saya membuat tulisan khusus tentang UU ITE, banyak pro – kontra disana, sampai saya “terpaksa” harus membuat tulisan lagi. Bahkan saya masih mengingat nama beberapa orang yang secara tegas membela UU ITE, diantaranya mas norie, mas indra, mas wibi, dan mas ilman. Mungkin banyak juga yang lain, entahlah, saya juga tidak bisa mengingatnya.

Saat itu, saya dan beberapa rekan kemudian membentuk Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia, sayang gaungnya tidak cukup kuat. Saat itu, karena satu dan lain hal, kami memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE, namun sayang Majelis Hakim saat itu menolak dengan alasan yang sangat tidak masuk akal.

Saat mengajukan permohonan itulah, saya pertama kali berkenalan dengan Ibu Prita, melalui facebook, namun saat itu yang menghubungi saya pertama kali adalah kakak beliau. Singkat cerita, kamipun sempat bertukar kabar dengan Ibu Prita dan juga mengundang beliau untuk menghadiri sidang di MK. Namun entah kenapa, Ibu Prita saat itu tidak hadir. Namun, kami sempat bertukar no telp, mungkin suatu saat dibutuhkan. Saat itu yang saya tahu beliau sedang menghadapi gugatan perdata

Setelah kekalahan di MK tersebut, saya membaca tulisan dari mas Iman, saat itu saya langsung terpikir untuk menelpon keluarga Ibu Prita, untuk menanyakan kabarnya. Saya langsung terkejut saat diberi tahu bahwa sang Ibu sedang ditahan oleh Kejaksaan Negeri Tangerang di LP Wanita Tangerang. Nurani saya terusik, namun saya tidak mampu berbuat apapun saat itu, karena beliau berpesan agar kasus tersebut tidak menjadi isu besar dan saya “terpaksa” mengikuti permintaan tersebut

Namun, saya tak bisa berdiam lama, saat tahu bahwa kasusnya sudah akan diproses untuk penuntutan di Pengadilan, namun  di saat yang sama saya tahu bahwa saya masih harus memegang janji tersebut. Untunglah saya bertemu Tuan di acara Politikana dan Lintasan. Saat itulah, saya pertama kali memberitahu Tuan dan para peserta yang hadir tentang seorang Ibu Prita yang telah ditahan.

Singkat cerita Koran Tempo memuat berita itu pada 28 Mei 2009. Saat itulah berita itu segera meledak menjadi isu nasional dan menarik perhatian para bloger Indonesia. Saya bersyukur, kasus ini menjadi perhatian nasional dan sekarang banyak orang Indonesia yang mendukung pencabutan pasal penghinaan dari hukum pidana Indonesia.

Mudah2an ini menjadi awal yang baik, membangun demokrasi tanpa ketakutan akan dipenjara.  Terima kasih untuk Koran Tempo yang begitu sigap mengawal kemerdekaan berpendapat di Indonesia

Setelah sempat hadir di sidang perdananya Ibu Prita Mulyasari, mungkin ada yang belum dapat surat dakwaannya. Nah sekarang karena sudah dapat, saya berencana membagi surat dakwaan ini dengan semua orang. Namun sepertinya saya gaptek, entah kenapa hasil scan ini jadi terpisah – pisah, ada yang bisa bantu saya untuk menjadikannya satu file? Kalau ada, kirim lagi ke sayah ya.  Anda mau baca silahkan unduh hal 1, hal 2, hal 3, dan hal 4. Update gungde menyampaikan kepada saya versi lengkapnya, terima kasih yaa,  jika perlu versi lengkapnya silahkan di unduh disini

Posted in Berita Hukum, Ilmu Hukum ]]> http://anggara.org/2009/06/04/dakwaan-terhadap-prita-mulyasari/feed/ 23 anggara http://anggara.org/2009/05/25/mencermati-putusan-mk-tentang-pasal-27-ayat-3-uu-ite/ http://anggara.org/2009/05/25/mencermati-putusan-mk-tentang-pasal-27-ayat-3-uu-ite/#comments Mon, 25 May 2009 12:00:41 +0000 anggara http://anggara.org/?p=1491 ]]>

I. Pendahuluan

Permohonanan Pengujian Pasal 27 ayat (3) UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diajukan oleh Amrie Hakim, Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, PBHI, AJI Indonesia, dan LBH Pers dalam Perkara No 2/PUU-VII/2009 bersama-sama dengan Narliswandi Piliang dalam Perkara No 50/PUU-VI/2008 kandas sudah.

Pada pokoknya dalam permohonan tersebut para pemohon mendalilkan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE telah mengabaikan prinsip-prinsip negara hukum, melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, melanggar prinsip lex certa dan kepastian hukum, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mempunyai potensi disalahgunakan, melanggar kemerdekaan berekspresi, berpendapat, menyebarkan informasi, dan Pasal 27 ayat (3) mempunyai efek jangka panjang yang menakutkan.

Keseluruhan dalil Para Pemohon tersebut sangat relevan mengingat bahwa masalah reputasi sesungguhnya telah diatur secara rinci dan rigid dalam KUHP, sehingga pengaturan delik reputasi yang sama sekali baru tentu harus dipertanyakan motif dari para perumus UU tersebut. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Aliansi Nasional Reformasi Hukum Telematika Indonesia juga menunjukkan dengan baik bahwa di negara-negara hukum modern seperti Belanda, Singapura, dan Australia sekalipun tidak memiliki delik reputasi yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP.

II. Kemerdekaan Berekspresi dan Hak Atas Reputasi

Kemerdekaan Berekspresi dalam hukum Internasional diatur dalam Pasal 19 baik itu dalam Deklarasi Universal HAM dan juga Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Sementara dalam UUD 1945, perlindungan terhadap kemerdekaan berekspresi secara khusus diatur dalam Pasal 28 E ayat (3) dan Pasal 28 F.

Dalam konsteks hukum internasional, pelaksanaan terhadap Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik dapat dirujuk pada Pendapat Umum No 10 Kemerdekaan Berekspresi (Pasal 19): 29/06/83 dimana berdasarkan Pendapat Umum No 10 (4) tentang Pasal 19 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik pada pokoknya menegaskan bahwa pelaksanaan hak atas kemerdekaan berekspresi mengandung tugas-tugas dan tanggung jawab khusus, dan oleh karenanya pembatasan-pembatasan pembatasan tertentu terhadap hak ini diperbolehkan sepanjang berkaitan dengan kepentingan orang – orang lain atau kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Namun ada yang lebih dari sekedar pembatasan, karena Komentar Umum 10 (4) juga menegaskan bahwa penerapan pembatasan kebebasan kemerdekaan berekspresi tidak boleh membahayakan esensi hak itu sendiri.

Hak atas reputasi sebagaimana juga hak atas kemerdekaan berekspresi mendapatkan perlindungan dari hukum internasional terutama dalam Pasal 12 Deklarasi Universal HAM dan juga Pasal 17 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Konstitusi Indonesia juga menjamin perlindungan hak atas reputasi ini mendasarkan pada Pasal 28 G. Namun yang menjadi pertanyaan pokok, tepatkah bila asumsi dasar yang digunakan bahwa hanya hukum pidana yang dipandang sebagai satu-satunya cara dari bentuk perlindungan dari negara terhadap hak atas reputasi?

Jika melihat dari beragam putusan dari pengadilan-pengadilan hak asasi manusia berusaha melakukan penyeimbangan terhadap kedua hak tersebut. Beberapa pendapat juga menarik untuk diikuti yaitu pendapat dari Pengadilan HAM Eropa dalam kasus Lingens vs. Austria yang menyatakan bahwa hukuman pidana dalam delik reputasi dapat berakibat tekanan terhadap kemerdekaan berekspresi. Selain itu Inter-American Commission on Human Rights juga mencatat dalam kesimpulan dalam “Report on the Compatibility of “Desacato” Laws With the American Convention on Human Rights” yang pada pokoknya menyatakan bahwa “akan terjadi efek yang menakutkan (hukuman pidana) dalam kemerdekaan bereskpresi”. Selain itu jika melihat pendapat Mahkamah Agung Amerika Serikat pada 1964 menyatakan bahwa “ Even in Livingston’s day [circa 1830s], however, preference for the civil remedy, which enabled the frustrated victim to trade chivalrous satisfaction for damages, had substantially eroded the breach of the peace justification for criminal libel laws.” lebih lanjut Mahkamah Agung Amerika Serikat juga menyatakan bahwa “. . . under modern conditions, when the rule of law is generally accepted as a substitute for private physical measures, it can hardly be urged that the maintenance of peace requires a criminal prosecution for private defamation” (Toby D. Mendel: 2004).

Selain itu Komisi HAM PBB, dalam resolusinya tentang kemerdekaan berekspresi, setiap tahun selalu menyerukan keprihatinannya terhadap berlangsungnya apa yang Komisi HAM PBB namakan “abuse of legal provisions on defamation and criminal libel”. Tiga komisi internasional yang dibentuk dengan mandat untuk mempromosikan kemerdekaan berekspresi yatu UN Special Rapporteur, OSCE Representative on Freedom of the Media dan OAS Special Rapporteur on Freedom of Expression pada December 2002 juga mengeluarkan pernyataan bahwa “Criminal defamation is not a justifiable restriction on freedom of expression; all criminal defamation laws should be abolished and replaced, where necessary, with appropriate civil defamation laws.”

Berdasarkan data dari Article 19 bahwa beberapa negara seperti Timor Leste (2000), Ghana (2001), Ukraine (2001) and Sri Lanka (2002), telah menghapus delik reputasi dalam KUHPnya masing – masing. Dan negara – negara ini tidak mengalami kenaikan yang signifikan, kuantitaf dan kualitatif, tentang pernyataan yang bersifat menyerang kehormatan sejak mereka menghapus delik reputasi dalam KUHPnya.

Oleh karena itu penulis sependapat dengan Toby Mendel bahwa (1) penggunan hukum pidana dalam delik reputasi adalah cara yang tidak proporsional dalam menangani masalah serangan terhadap kehormatan dan sebagai hasilnya masih munculnya delik reputasi dalam hukum pidana telah menimbulkan efek yang menakutkan dalam kemerdekaan berekspresi dan (2) penggunaan hukum perdata dalam menangani pelanggaran hak atas reputasi adalah proporsional untuk mengembalikan kehormatan dan nama baik

III. Problematika Delik Reputasi

Sejarah delik reputasi sendiri, berdasarkan pendapat Nono Anwar Makarim (2008), dapat ditelusuri hingga ke 1275 saat Statute of Westminster memperkenalkan apa yang dinamakan Scandalum Magnatum yang menyebutkan “ . . . . sejak sekarang tidak boleh lagi orang secara lancang mengutarakan atau menerbitkan berita dan cerita bohong yang dapat menumbuhkan konflik atau kemungkinan konflik atau fitnah antara raja dan rakyatnya atau orang-orang besar didalam negeri ini”

Scandalum Magnatum sendiri bertujuan menciptakan proses perdamaian dari keadaan yang dapat mengancam ketertiban umum ketimbang untuk melindungi reputasi serta pemulihan nama baik. Terlalu banyak kegaduhan bersenjata dan korban jiwa yang timbul akibat rasa tersinggung seorang oleh apa yang dianggapnya penghinaan oleh orang lain. Dendam bahkan mengambil posisi lebih penting ketimbang perlindungan reputasi semata. Jaman itu informasi jarang bisa diperoleh dan sulit dikonfirmasi. Desas-desus gampang sekali mengakibatkan adu anggar dan pistol didepan umum. Kadangkala kegaduhan bahkan sedemikian meluas sampai menyerupai pemberontakan. Menurut Mahkamah Agung Kanada tujuan undang-undang tersebut adalah untuk mencegah beredarnya rumor palsu. Dalam masyarakat yang didominasi tuan-tuan tanah yang kekuasaannya begitu besar amarah sipembesar lokal bahkan bisa mengancam keamanan negara.

Delik reputasi di Indonesia, delik genusnya dapat ditemukan dalam Bab XVI KUHP tentang Penghinaan. Ada tiga persoalan pokok dalam memandang delik reputasi dalam KUHP yaitu :

(1) Niat kesengajaan untuk menghina

Meski pada umumnya delik reputasi dalam KUHP mensyaratkan adanya unsur “niat kesengajaan untuk menghina”, namun tampaknya Mahkamah Agung sejak Putusannya No 37 K/Kr/1957 tertanggal 21 Desember 1957 secara konsisten menyatakan bahwa “tidak diperlukan adanya animus injuriandi (niat kesengajaan untuk menghina)” Hal yang menarik dari unsur niat kesengajaan untuk menghina ini dapat ditafsirkan tindakan mengirimkan surat kepada instansi remsi yang menyerang nama baik dan kehormatan orang lain sudah diterima sebagai bukti adanya unsur kesengajaan untuk menghina

(2) Pemisahan opini dan fakta

Delik reputasi dalam KUHP jelas tidak memisahkan secara tegas antara opini dan fakta, tidak adanya pemisahan yang tegas ini dapat mengakibatkan pembuat opini dapat dipidana berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini dapat dilihat kasus Bersihar Lubis (2007) yang dipidana bersalah berdasarkan Pasal 207 KUHP

(3) Kebenaran pernyataan

Delik reputasi, terutamanya Pasal 310 KUHP, menurut Juswito Satrio (2005), tidak memerlukan kebenaran suatu pernyataan yang dianggap menghina, dalam bahasa yang sederhana seorang pelacur berhak merasa terhina apabila diteriaki sebagai pelacur. Sementara apabila pelaku delik reputasi diberikan kesempatan oleh Hakim untuk mebuktikan kebenaran tuduhannya namun ia tidak membuktikannya maka terhadap pelaku tersebut dijatuhi dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 311 KUHP. Oleh karena itu terdapat keterkaitan erat antara Pasal 310 dan Pasal 311 KUHP

Dari tiga persoalan pokok delik reputasi dalam KUHP tersebut, maka Penulis berpendapat sudah waktunya Indonesia untuk menghapuskan tindak pidana yang terkait dengan reputasi ini dalam hukum pidana Indonesia

IV. Pengabaian Fakta Hukum

Putusan MK No 50/PUU-VI/2008 jo Putusan MK No 2/PUU-VII/2009 terkait dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara jelas telah mengabaikan fakta – fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut

(1) Ketidakjelasan kategorisasi delik

Pasal 27 ayat (3) UU ITE jelas tidak menjelaskan apakah delik ini masuk dalam kategori Delik Aduan atau masuk dalam kategori Delik Biasa. Jika merujuk pada pendapat Ahli Pemerintah, Dr. Mudzakkir, SH, MH, dalam sidang pleno pada 19 Maret 2009 yang pada pokoknya menerangkan bahwa kategorisasi delik reputasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE sangat tergantung pada delik reputasi dalam KUHP yang di-insert kedalamnya. Dengan kata lain apabila delik reputasi dalam KUHP yang di-insert adalah delik biasa maka kategorisasi delik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik biasa namun jika delik reputasi dalam KUHP yang di-insert adalah delik aduan maka kategorisasi delik pada Pasal 27 ayat (3) UU ITE adalah delik aduan. Dalam pertimbangannya, MK langsung menyatakan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE masuk dalam kategori delik aduan, tanpa ada penjelasan teoritis bagaimana MK menemukan bahwa Pasal 27 ayat (3) masuk dalam kategori delik aduan

(2) Delik reputasi dalam KUHP masih mampu menjangkau ranah internet

Untuk memperkuat permohonannya, bahwa delik reputasi dalam KUHP masih mampu menjangkau ranah internet, para pemohon mengajukan bukti surat dakwaan atas nama Terdakwa Teguh Santosa yang didakwa dengan Pasal 156 a KUHP karena telah memasang gambar kartun “Nabi Muhammad” (yang telah moderasi – Pen) di situs berita Rakyat Merdeka Online. Selain itu Para Pemohon juga membantah pernyataan Saksi Pemerintah, Jaksa Arief Mulyawan, SH, MH yang menyatakan bahwa Pasal 310 KUHP tidak bisa digunakan dalam ranah internet dengan mengajukan contoh kasus Jurnalis Ahmad Taufik yang didakwa mencemarkan nama baik, saat tulisannya tentang kronologis penyerangan kantor Majalah Tempo dimuat di milis dan situs berita detik.com. Dengan kata lain bantahan Para Pemohon tersebut tidak pernah dijawab, baik oleh Ahli Pemerintah, Dr. Mudzakkir, SH, MH maupun oleh saksi pemerintah, Jaksa Arief Mulyawan, SH, MH.

Selain itu jika mendasarkan Makalah dari Ahli Pemerintah, Dr. Mudzakkir, SH, MH, dengan judul “Melihat Politik Kodifikasi Dalam Rancangan KUHP” yang dipresentasikan pada 28 September 2006 di Hotel Ibis Tamarin, dimana tulisan tersebut juga diajukan sebagai bukti dalam permohonan tersebut, secara jelas Dr. Mudzakkir, SH, MH menyatakan bahwa “pengaturan di luar KUHP dimungkinkan apabila tidak ada delik genus dalam KUHP yang menjadi cantolan delik yang baru karena kejahatan tersebut benar-benar kejahatan baru yang tidak ada padanannya dalam KUHP, jika ada ketentuan genus-nya dalam KUHP maka cukup dilakukan dengan cara mengamandemen KUHP”. Lebih lanjut dalam tulisan yang sama beliau menyatakan “perkembangan asas-asas hukum pidana dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP tersebut telah menyimpang terlalu jauh dari KUHP karena telah mengatur substansi hukum yang secara diam-diam membentuk sistem hukum pidana sendiri yang berbeda dengan dan tidak terkontrol atau tidak terkendali oleh asas-asas umum hukum pidana buku satu KUHP, padahal sesuai dengan prinsip kodifikasi buku satu KUHP memuat ketentuan umum hukum pidana nasional yang semestinya menjadi dasar dan landasan dalam mengembangkan hukum pidana dalam pengaturan perundang-undangan di luar KUHP. Delik-delik atau perbuatan pidana yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan di luar KUHP sebagian besar mengambil rumusan delik dari KUHP. Kebijakan yang demikian ini menimbulkan adanya duplikasi dan juga triplikasi yang menyulitkan dalam penegakan hukum pidana, terutama problem pilihan hukum mana yang tepat untuk diterapkan dalam menghadapi perbuatan yang sama. Pengulangan pengaturan perbuatan yang dilarang ini bertentangan dengan asas kepastian hukum dan kejelasan rumusan atau asas legalitas”

Dalam pertimbangannya MK menyatakan bahwa secara harfiah bahwa unsur di muka umum, diketahui umum, atau disiarkan dalam Pasal 310 ayat (2) KUHP tidak dapat diterapkan dalam dunia maya, sehingga memerlukan unsur ekstensif yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya. Selain itu dalam pertimbangan hukumnya MK juga menyatakan bahwa Pasal-Pasal tertentu dalam KUHP dianggap tidak cukup memadai untuk menjawab persoalan-persoalan hukum yang muncul akibat aktivitas di dunia maya. Pernyataan MK bahwa Pasal 310 ayat (2) tidak dapat diterapkan dalam ranah dunia maya, dalam pandangan penulis, tidak dapat dilakukan oleh MK karena penafsiran terhadap hukum yang berlaku atau penerapan norma adalah masuk dalam kewenangan MA. Dalam banyak kasus, tidak ada satupun putusan MA terkait dengan penerapan delik reputasi dalam KUHP di dunia maya yang menjelaskan bahwa delik reputasi dalam KUHP tidak bisa menjangkau dunia maya, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa delik reputasi dalam KUHP tidak dapat menjangkau dunia maya

(3) Tidak ada negara hukum modern yang memiliki delik reputasi yang diatur secara khusus untuk penggunaan di ranah internet

Untuk memperkuat permohonannya, para pemohon juga menyampaikan keterangan tertulis dari beberapa ahli sebagai berikut

Prof Willem Khortals Altes, Wakil Ketua PN Amsterdam – Belanda, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “Dutch law has no provision specifically criminalizing defamation if committed through the Internet. There is no doubt, however, that the above mentioned provisions also cover the Internet insofar as they criminalize written statements.”. Lebih lanjut beliau menyatakan bahwa “In 1993, the Law on Computer Criminality was adopted and inserted in the Dutch Wetboek van Strarecht. The 1993 law deals with hacking in various forms (Articles 138a, 161 sexies, 161 septies, 350a and 350b), the use of forged credit and debit cards (Article 232), child pornography (Article 240b), the use of stolen computer data belonging to businesses (Article 273), extortion (Article 317), blackmail (Article 318), the use of telecommunications facilities without pay (Article 326c), and the unlawful use of confidential radio and internet messages (Article 441). In addition, the so-called Cyber Crime Treaty of Budapest of Nov 23, 2001 was implemented in Dutch law, giving rise to further amendments to some of the provisions mentioned in this paragraph. None of these provisions deals with any type of defamation.”

George Bonaventur Hwang Chor Chee, Advokat pada Mahkamah Agung Singapura, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “It has not been Singapore’s legislative policy to create a new category of defamation for the internet, be it civil or criminal. This is evident from the law itself. Tthe government had ample opportunities to do so, especially, when: (1)introducing the Electronic Transactions Act in 1998 and its amendment in 2004; and (2) amending the Penal Code (Cap 224) with the Penal Code Amendment Act 2007 had it been necessary. The fact that it did not is proof that the government considers the law of defamation flexible enough to accommodate the new medium. Most of importantly, when the Ministry of Home Affairs released its “Consultation Paper on the Proposed Penal Code Amendments” on 8 Nov 2006, it made clear that it was going to expand the scope of s499, the section dealing with criminal defamation”. Lebih lanjut beliau menyatakan “The paper expressly mentioned that the Bill seeks to expand the scope of s499, the provision on defamation. This is done through the introduction of “Explanation 5”. This ensures that “the Penal Code keeps abreast of changes, especially technological changes”. The bill could have introduced a new offence for defamation on the internet, which it did not.”

James William Nolan, Advokat Australia, yang pada pokoknya menyatakan bahwa “the Australian legal framework with respect to civil and criminal defamation and regulation of the internet demonstrates that nothing in Australian law creates a criminal offence of the kind now created in the law of Indonesia. Whereas the publication of ‘defamatory’ materials -whether electronically or by other means – may attract the sanction of the civil law and an aggrieved party may sue for civil damages, there is no crime so potentially far reaching or open to abuse as the crime of publishing ‘insulting’ materials (electronically or otherwise) in the Australian legal system. As pointed out above, the civil law of defamation provides robust defences for publishers/media outlets and these have been significantly enhanced with the recent harmonised law”

MK dalam pertimbangan hukumnya malah mengabaikan fakta-fakta dari tiga pendapat ahli yang disampaikan secara tertulis tersebut dan malah melakukan simplifikasi melalui pernyataan bahwa perbuatan seseorang yang melakukan perbuatan pencemaran nama baik dengan bantuan internet adalah dapat dituntut atau dihukum. Penulis sama sekali tidak menemukan penjelasan kenapa MK mengabaikan kenyataan bahwa tindakan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui sarana internet di tiga negara ini dapat dilakukan melalui KUHP asal ahli tersebut

(4) Kekaburan Definisi

Dalam permohonannya Para Pemohon dengan baik menunjukkan beragam definisi tentang perbuatan mentransmisikan dan mendistribusikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan juga Black Law Dictionary yang secara diametral sangat berbeda definisinya dalam lapangan praktik. Selain itu pengertian akses sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 15 UU ITE jelas berlawanan dengan pengertian akses dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, dimana akses menurut Pasal 1 angka 15 dilakukan terhadap sistem elektronik dan bukan terhadap informasi dan/atau dokumen elektonik.

Dalam pertimbangannya MK malah hanya mengambil alih definisi mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya sebagaimana dijelaskan oleh Ahli Pemohon Andika Triwidada. Penulis sama sekali tidak bisa menemukan bagaimana MK dapat mengabaikan definisi resmi yang terdapat KBBI dan juga Black Law Dictionary. Persoalan lain yang sangat mungkin muncul adalah definisi manakah yang akan diambil oleh peradilan umum, mengingat besar kemungkinan pertimbangan dalam putusan MK tidak akan dijadikan rujukan oleh peradilan umum.

Terlihat jelas, bahwa Putusan No 50/PUU-VI/2008 jo Putusan No 2/PUU-VII/2009 telah mengabaikan beragam fakta hukum yang tampil di persidangan sebagaimana telah penulis sebutkan diatas

V. Bukan Konstitusional Bersyarat

Salah satu yang dapat dianggap kemenangan kecil adalah masuknya Pasal 27 ayat (3) UU ITE kedalam delik aduan, namun yang harus catatan penting dan harus dicermati dengan baik adalah pernyataan bahwa Pasal 27 ayat (3) UU ITE hanya ada dalam pertimbangan hukum MK dan bukan masuk kedalam amar putusan atau dalam kesimpulan dari Putusan MK tersebut. Sehingga dalam pandangan penulis, sangat mungkin terjadi apabila aparat penegak hukum malah mengabaikan pertimbangan hukum dari MK tersebut dan mengikuti pandangan dari Dr. Mudzakkir, SH, MH, Ahli pemerintah, yang menyatakan bahwa kategorisasi delik reputasi dalam Pasal 27 ayat (3) mengikuti jenis delik reputasi dalam KUHP yang akan didakwakan.

Selain itu penulis menemukan fakta yang menarik tentang bagaimana MK memberikan definisi yang berbeda tentang “dengan sengaja” dan “tanpa hak” pada Putusan No 50/PUU-VI/2008 dan Putusan No 2/PUU-VII/2009. Dalam Putusan No 50/PUU-VI/2008, MK menyatakan (garis tebal oleh penulis):

“Bahwa unsur dengan sengaja dan tanpa hak merupakan satu kesatuan yang dalam tataran penerapan hukum harus dapat dibuktikan oleh penegak hukum. Unsur “dengan sengaja” dan “tanpa hak” berarti pelaku “menghendaki” dan “mengetahui” secara sadar bahwa tindakannya dilakukan tanpa hak. Dengan kata lain, pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan “mendistribusikan” dan/atau “mentransmisikan” dan/atau “membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” adalah memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Adapun unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Pencantuman unsur tanpa hak dimaksudkan untuk mencegah orang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”

Sementara dalam Putusan Perkara No 2/PUU-VII/2009, MK malah menyatakan (garis tebal oleh penulis):

“Bahwa unsur sengaja berarti pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau dokumentasi elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sedangkan unsur tanpa hak merupakan unsur melawan hukum. Unsur tanpa hak dimaksudkan untuk menghindarkan orang yang melakukan perbuatan mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan mengetahui bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik tersebut memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik berdasarkan hukum dapat dipidana”

VI. Kesimpulan

Dengan melihat dan mempelajari Putusan MK No 2/PUU-VII/2009 jo Putusan No 50/PUU-VI/2008 maka dapat diambil kesimpulan bahwa MK telah mengambil garis yang konservatif dalam memandang eksistensi dan penerapan delik reputasi dalam KUHP dalam ranah Internet. Kedua putusan tersebut, dalam pandangan penulis, hanya sekedar memberikan legitimasi keberadaan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dengan cara mengabaikan beragam fakta hukum yang timbul dan muncul dalam persidangan. Dengan pandangan seperti ini, penulis sangat kuatir akan munculnya banyak delik reputasi yang diatur dalam beragam UU.

Sampai saat ini dalam catatan Penulis, delik reputasi telah diatur dalam KUHP, UU Penyiaran, dan juga UU ITE. Dimasa depan, dalam pandangan penulis, akan sangat mungkin muncul delik reputasi dalam RUU Konvergensi Media, RUU Cyber Crime, dan RUU Anti Cyber Crime serta RUU lainnya dengan menggunakan cara berpikir yang dianut oleh Mahkamah Konstitusi tersebut. Dengan meminjam bait terkenal dari sastrawan Widji Thukul maka penulis ingin menyatakan “Hanya Ada Satu Kata, Lawan!”

Tulisan ini juga dimuat disini

Pernah tahu libel tourism? Saya sih enggak tahu bagaimana menerjemahkannya secara pas. Tapi kira – kira begini sebuah gugatan pencemaran nama baik yang dipublikasikan (off line/on line) di lakukan di jurisdiksi tertentu dimana baik Penggugat (Penuntut) dan/atau Tergugat (Terdakwa) bukanlah warga negara dari jurisdiksi tersebut.

Sebagai contoh (jika kasus pidana), seorang Jaksa Penuntut di Indonesia dapat membuat tuntutan atas kejahatan pencemaran nama baik yang dipublikasikan (off line/on line) yang dilakukan oleh seorang warga negara asing dengan menggunakan jurisdiksi pengadilan di Indonesia

Sementara jika menggunakan contoh kasus perdata, maka seorang warga negara asing (Indonesia) dapat menggugat warga negara asing lainnya di jurisdiksi Pengadilan Indonesia karena publikasi tersebut dibaca juga di Indonesia, kalau yang ini sudah ada kasusnya yaitu kasus Majalah Time Vs. Soeharto.

Saat ini saya lagi coba posting via email, asyik juga katanya fitur baru dari wordpress.com. Berhasil enggak yaa? Update: Eh ternyata berhasil hihihihihi, enggak penting banget sih

Berikut ini adalah pendapat dari Prof. Soetandyo Wignyosoebroto terkait dengan Permohonan Pengujian UU Pornografi yang dimohonkan oleh Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika (unduh disini)

Berikut ini adalah pendapat dari Prof. JE Sahetapy terkait dengan Permohonan Pengujian UU Pornografi yang dimohonkan oleh Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika. (unduh disini)

Kemarin, saya sempat panik, karena dasi toga yang saya pakai ternyata copot, yang lebih parah lagi saya keliru ambil dasi, harusnya saya ambil dasi yang untuk laki-laki, entah kenapa yang terambil oleh saya malah dasi yang untuk perempuan.

Sidang kemarin adalah untuk memeriksa kembali perbaikan Permohonan dari yang disarankan oleh Majelis Panel MK yaitu tentang Kedudukan Hukum Pemohon dan Kerugian Konstitusional Pemohon terkait dengan pengujian formil UU MA Perubahan Kedua.

Secara umum, Majelis Panel telah menerima dengan baik perbaikan kami dan telah mengesahkan alat bukti. Update: silahkan unduh risalah sidangnya disini

Sidang Pleno I UU Pornografi, 6 Mei, yang diajukan oleh Permohon Perkara No. 10/PUU-VII/2009 kelompok orang dengan kepentingan yang sama yang berasal dari Minahasa, Sulawesi Utara. Lalu, Perkara No. 17/PUU-VII/2009 diajukan Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika sebagai kuasa hukum dari beberapa LSM dan para pekerja seni. Terakhir adalah Tim Advokasi Perempuan untuk Keadilan dengan registrasi nomor 23/PUU-VII/2009.

Tim Advokasi Bhinneka Tunggal Ika, dimana saya menjadi salah satu anggota tim, menghadirkan Prof JE Sahetapy dan Prof Soetandyo Wignyosoebroto. Tim Advokasi Perempuan untuk Keadilan juga menghadirkan ahlinya yaitu Prof Agnes Widianti dan Prof Sulistyowati Iriant

Memasuki persidangan pemerintah, yang saat itu pandangannya dibacakan oleh perwakilan dari Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan DPR yang dibacakan oleh Patrialis Akbar, saya menangkap kesan bahwa UU Pornografi ini benar – benar hanya bertujuan untuk menjaga moral bangsa yang menurut pemerintah dan DPR sudah menurun.

Persidangan kemarin cukup ramai, pemerintah diwakili oleh tiga kementerian, yaitu Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Departemen Hukum dan HAM, dan Departemen Komunikasi dan Informatika.

Namun yang paling mengejutkan saya ketemu dengan Roy Suryo, ahli yang disebut oleh Munarman sebagai “ahli pornomatika” disebelah Inke Maris, saya sendiri tidak tahu, dalam kapasitas apa Roy Suryo itu duduk disana.

Untuk liputannya silahkan simak ringkasan liputan dari Mahkamah Konstitusi disini. Update: Unduh risalah sidangnya disini

Paska Pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR, DPRD, dan DPD, tidak nampak satu partaipun yang mendeklarasikan dirinya sebagai partai oposisi di DPR. Perbincangan politik yang tampak di media massa juga hanya mengarah bagaimana menjalin koalisi untuk memenangkan Pemilu Presiden nanti.

Saya sendiri melihat, dalam sejarah tradisi politik di Indonesia, terutama yang dialami partai – partai besar, tidak pernah ada budaya menjadi oposisi yang tangguh. Sejak Pemilu 1955 diadakan, bahwa Partai sekelas PKI sekalipun tidak pernah menjadi oposisi dari pemerintahan. Kalaupun ada partai oposisi, kita masih mungkin membaginya menjadi dua kategori, partai yang menjadi oposisi sekedar untuk mengincar kursi kekuasaan atau partai oposisi yang benar dan sejati. Kalaupun ada partai yang beropisisi, sepertinya hanya ada dua yaitu PSI dan Masyumi.

Saya sebenarnya rindu ada sebuah Partai Oposisi di Indonesia yang mampu memainkan perannya dengan baik dan bermartabat dan tidak hanya asal memerangi kebijakan pemerintah. Sebuah partai oposisi sejatinya harus mempunyai program tandingan dari program pemerintah dan mampu membuktikan bahwa program-programnya akan berhasil apabila di kesempatan lain ia diberi kesempatan untuk memegang pemerintahan.

Sungguh disayangkan, tidak ada satupun dari 10 Partai Politik besar saat ini mempunyai niat untuk menjadi oposan dan lawan tanding untuk pemerintah

Sejatinya saya dan teman2 kecewa berat dengan putusan kemarin, tidak hanya soal substansinya yang membuat kami kecewa namun juga dari pandangan MK soal ne bis in idem, yang membuat kami, para kuasa hukum, nampak menjadi sekumpulan advokat yang tidak mengerti soal ne bis in idem.

Dari putusan ini, saya pribadi memiliki gambaran bagaimana hasil akhir dari proses pengajuan permohonan pengujian UU Pornografi yang sedang kami upayakan juga. Mudah2an akan selalu ada arah yang baik untuk perkembangan perlindungan kemerdekaan berekspresi di Indonesia.

Silahkan lihat berita dan postingannya disini, disini, disini, disini, disini, disini, disini, disini, disini, disini, disini, disini, disini, disini, disini, dan disini

Sekali lagi terima kasih untuk dukungan dari semua pihak. Silahkan unduh  Risalah Sidang Putusannya disini dan unduh juga Putusan Perkara No 50/PUU-VI/2008 dan Perkara No 2/PUU-VII/2009.

Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang diajukan oleh Edy Cahyono, Nenda Inasa Fadhilah, Amrie Hakim, PBHI, AJI, dan LBH Pers dalam perkara No 2/PUU-VII/2009 dan oleh Narliswandi Piliang dalam perkara No 50/PUU-VI/2008 telah diputus oleh Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang pada pokoknya menolak permohonan dari Para Pemohon. (selengkapnya silahkan unduh di sini). Link terkait: Siaran Pers AJI Indonesia

Saat rapat untuk persiapan sidang pleno UU Pornografi yang dipimpin oleh om Zainal di YLBHI terjadi perdebatan menarik. Saat itu om Zainal memikirkan serius soal pencitraan bahwa para pemohon adalah pendukung pornografi dan tidak memikirkan akibat dari pornografi terhadap anak – anak.

Kekuatiran ini menurut saya wajar, karena hadirnya KPAI sebagai pihak terkait dalam persidangan, 6 Mei, nanti. Saya sendiri tidak terlampau mengkuatirkan persepsi tersebut, karena hadirnya KPAI menurut saya malah menguntungkan para pemohon.

Disela-sela perdebatan seru tersebut, entah kenapa saya membuat pernyataan dengan menggunakan om zainal sebagai contoh. Sekejap saya langung tersadar, karena orang dapat mempersepsikannya lain, meski dalam pernyataan saya tidak ada mens rea dan juga animus injuriandi disana. Selain itu saya juga tidak sadar bahwa peserta rapat tidak hanya terdiri dari teman2 terdekat saja, namun juga dari teman2 lain

Setelah pertemuan ditutup, saya langsung meminta maaf pada om zainal, karena pernyataan saya bisa saja ditafsirkan lain oleh para peserta rapat. Meski om zainal menyatakan sudah tidak ingat lagi, namun tetap saja saya merasa bersalah, dan malamnya saya masih menelpon om zainal untuk menyampaikan rasa penyesalan dari saya.

Tetapi, “keceplosan” itu tetap membuat saya tidak bisa tidur tenang, melalui tulisan ini saya menyadari bahwa saya sudah cukup ceroboh kemarin. Maaf ya om.

Setelah penantian yang lama, Mahkamah Konstitusi telah mengumumkan pembacaan putusan dengan Perkara No 2/PUU-VII/2009 Permohonan Pengujian Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang diajukan oleh Edy Cahyono (aka Caplang), Nenda Inasa Fadhilah (aka Calupict), Amrie Hakim, PBHI, AJI, dan LBH Pers. Putusan itu akan dibacakan pada Selasa 5 Mei 2009 pukul 11.00 di Ruang Sidang Pleno Lt 2 Gedung Mahkamah Konstitusi.

Sebagai kuasa hukum, tentu saya mengharapkan kemenangan. Namun seperti biasa, karena saya adalah Advokat Jalanan dan bukan Advokat dari kantor hukum besar macam om Ajo yang di AHP atau om Zka di HHP, maka saya sudah sangat terbiasa dengan kekalahan. Jadi saya sudah mempersiapkan diri untuk menerima  kekalahan apabila permohonan kami ditolak oleh Mahkamah

Secara reputasi, tentu sangat sulit orang umum mempercayai seorang Advokat Jalanan yang juga memimpin tim yang terdiri dari para Advokat Jalanan dapat bekerja dan menjalankan tugas profesionalnya dengan baik. Namun, saya dan teman2 dalam Tim Advokasi untuk Kemerdekaan Berekspresi di Indonesia (setidaknya menurut saya sendiri) sudah bekerja keras untuk menangani permohonan ini dengan tetap mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia. Masalah dikabulkan atau tidak, tentu perkaranya sudah masuk lingkup kewenangan Allah.

Nah, selain itu saya berharap putusan nanti adalah hadiah yang bagus untuk om Caplang yang kebetulan hari ulang tahunnya akan dimeriahkan oleh seluruh buruh di dunia pada Jumat 1 Mei nanti. Namun, kalau jelek saya minta maaf ya om hehehehehe

Posted in CR UU ITE, Lain-Lain ]]> http://anggara.org/2009/04/30/akhirnya-datang-juga/feed/ 10 anggara http://anggara.org/2009/04/29/cara-menghitung-cuti-tahunan/ http://anggara.org/2009/04/29/cara-menghitung-cuti-tahunan/#comments Wed, 29 Apr 2009 03:16:25 +0000 anggara http://anggara.org/?p=1424 ]]>

Jika Pekerja atau Buruh di PHK maka berlaku ketentuan Pasal 156 UU No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Namun ada yang cukup membuat saya pusing, yaitu terkait dengan Uang Penggantian Hak terkait dengan cuti tahunan yang belum diambil sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat (4) huruf (a) UU No 13 Tahun 2003. Sampai saat ini, sepanjang yang saya tahu, tidak ada pengaturan bagaimana rumus menghitungnya.

Saya sempat bertanya pada pak Yuli tentang hal ini dan beliau menjawab bahwa rumusannya adalah n/12 x upah sebulan. Namun saya masih penasaran darimana angka itu didapat, setelah bertanya pada mbah google, ternyata Hukumonline pernah menulisnya.

Sayapun segera berdiskusi dengan rekan Imam H. Wibowo disana, dan dia mengirimkan saya 9 putusan MA terkait dengan persoalan ini. Saya cukup tercengang saat mendapati ternyata MA juga berbeda-beda menggunakan rumusannya diantaranya adalah (mohon koreksi kalau saya salah baca putusan MARI) n/12 x upah sebulan (Putusan MARI No 284/K/PDT.Sus/2008), n/25 x upah sebulan (Putusan MARI No 24/K/PHI/2007, Putusan MARI No 25/KPHI/2007, Putusan MARI No 26/K/PHI/2007, Putusan MARI No 160/K/PHI/2007, Putusan MARI No 190/K/PDT.Sus/2008, dan Putusan MARI No 620/K/PDT.Sus/2008), n/26 x upah sebulan (Putusan MARI No 181/K/PDT.Sus/2007), dan n/30 x upah sebulan (Putusan MARI No 380/K/PHI/2007)

Makin pening saya hehehehehehe

Sabtu kemarin, rekan Supriyadi menelpon saya untuk bertanya kenapa saya bertanya soal kenalan yang jualan pulsa? Tentu saja saya heran, karena saya tidak pernah mengirimkan sms seperti itu. Akan tetapi ternyata saya juga mendapat sms yang sama yang berbunyi “Anggara,,lg d mana skrng,?ini aku,supriyadi,,’oya punya kenalan yg jualan pulsa gak,,,?tq,blz

Sms ini dikirim dari no 081919083684, namun ketika dicoba dihubungi ternyata jawabannya (dari operator) adalah salah sambung atau no tidak terdaftar. Nah, lalu kalau begitu, yang kirim sms siapa yak?

Saya suka bingung apabila ada orang memelihara anjing yang membiarkan anjingnya berada di jalanan. Di lingkungan rumah saya ada beberapa orang yang seperti itu. Entah apa alasannya, saya juga tidak mengerti.

Siang ini saya membuka dan membaca buku WvS yang sudah lama tidak saya baca, saya menemukan beberapa ketentuan yang menarik yang dapat menjerat orang yang tidak menjaga anjingnya dengan baik. Beberapa ketentuan itu adalah

Pasal 490 ayat (3) WvS dari terjemahan versi BPHN, Departemen Kehakiman yang menyatakan “Diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah (3) barang siapa tidak menjaga secukupnya binatang buas yang ada di bawah penjagaannya, supaya tidak menimbulkan kerugian”

Lalu bagaimana kalau kemudian anjing yang (sebenarnya ada pemiliknya) itu berkeliaran dan menggigit orang lain serta menimbulkan luka. Mestinya sih bisa dipakai Pasal 360 WvS, terjemahan versi BPHN, yang berbunyi “(1) barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka – luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun; (2) barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah”

Nah, kalau sudah begitu, apa anda mau membiarkan anjing milik anda berkeliaran dengan bebas?

Males cerita banyak, soalnya terlambat menghadiri sidang karena ada sidang di PTUN Jakarta dan setelah itu ke Peradi. Jadi silahkan lihat beritanya di sini dan risalah sidangnya silahkan unduh disini