“Smart Card” Untuk Pembatasan BBM?
Harga BBM yang sudah meninggi dan akhirnya menjebol APBN membuat pemerintah harus memikirkan ulang tentang subsidi BBM. Langkah menaikkan harga BBM tentu sangat tidak populer bagi pemerintah, namun sungguh lucu dan menggelikan arah yang ditempuh oleh pemerintah, yaitu dengan melakukan pembatasan BBM melalui sejenis “smart card”.
Smart Card ini berasumsi bahwa tiap kendaraan pribadi hanya berhak menikmati BBM bersubsidi sekian liter/hari, tentunya seluruh pompa bensin harus online dan tiap kendaraan pribadi juga dipasangi chip pintar. Jika jatah BBM subsidi dari pemilik kendaraan pribadi tersebut habis, maka dia harus membeli BBM non subsidi yang harganya cukup mahal. Sekilas, argumentasi demikian terasa benar, namun dalam praktek di lapangan tentu akan banyak kekacauan besar sebagai mana pengalihan minyak tanah ke kompor gas yang kacau
Pemerintah tampaknya tidak sudah kehabisan solusi jangka panjang untuk menghemat subsidi BBM tanpa menimbulkan gejolak sosial yang meluas. Asumsi saya sederhana, tidak tampak ada kebijakan pemerintah yang pro terhadap transportasi umum yang nyaman, aman, dan terjangkau bagi seluruh kalangan. Artinya pemerintah berusaha “memusuhi” para pengguna kendaraan pribadi tanpa menyediakan solusi permanen dan jangka panjang bagi semua orang. Buruknya layanan transportasi umum itulah yang membuat banyak kalangan kelas menengah (bawah, sedang, dan atas) lebih memilih kendaraan pribadi.
Layanan transportasi umum di Indonesia dikenal luas sebagai layanan diskriminatif, jadi hanya orang-orang berpunya saja yang berhak menikmati layanan transportasi umum setidaknya cukup nyaman dan cukup aman. Sementara kelompok masyarakat miskin justru mendapatkan layanan transportasi umum yang sangat tidak nyaman dan sangat tidak aman.
Saya sendiri yakin, bila layanan transportasi umum di Indonesia masuk dalam kategori nyaman, aman, dan terjangkau bagi semua kalangan (dan tidak diskriminatif), pemerintah bisa saja menaikkan harga BBM atau membuat harga BBM sesuai harga pasar tanpa ada gejolak sosial dari masyarakat
Dunia Anggara 
smartcard sepertinya punya banyak celah penyalahgunaan
Saya setuju dengan caplang.
Menurut ‘Analisa” saya *hayah* proyek smartcard ini buanyak banget celahnya, jadi sekali lagi uang kita akan dicolong.
Gimana kalo kita tolak aja ? kita sebagai warga negara boleh nolak proyek pemerintah nda sih ?
Bener Mas, lha wong mbangun Transjakarta saja masih ruwet, mau pake Smart Card segala..
Saya curiga mungkin itu hanya akal-akalan pemerintah untuk menguras duit negara..
Wah, kebayang kalo Cacing beli mobil bekas, hijet misalnya. Mo di pasang di mana tuh chip “pintar”-nya? 😀
Jadi pengen beli mobil yang pake fuel cell ato mobil listrik, gak usah pusing-pusing mikirin bbm….
Barangkali untuk beberapa Kota Besar, Pemerintah bisa mengurangi subsidi untuk kendaraan/mobil pribadi saja. Mengingat di beberapa kota besar konsumsi BBM cukup tinggi karena banyaknya mobil pribadi. Di samping itu, naikknya harga BBM untuk mobil pribadi moga-moga bisa membuat para pengemudi beralih ke angkutan umum, sehingga dapat sedikit mengurangi kemacetan…
Menciptakan proyek baru emang ahlinya. Banyak banget proyek2 baru tapi hasilnya ga pernah sesuai dengan yang diharapkan. Setuju dengan mas Anggara, seharusnya dipikirkan jangka panjang .. tapi mas, apa iya mereka mau mikir jangka panjang kalo masa jabatan mereka cuma lima tahun?? hik hik hik 😦
sekali lagi pemerintah kita tidak memiliki konsep jangka panjang. Smart card adalah kebijakan temporer ketika harga minyak sedang membumbung tinggi, namun apakah pemerintah sudah memikirkan nasib smart card ini dalam tempo 10-20 tahun kedepan. Bukan tidak mungkin kebijakan smart card akan diganti jika pemerintahan SBY berganti, tentu akibatnya adanya pemborosan biaya instalasi mesin smart card di spbu yang dipastikan menelan biaya triliunan rupiah juga.
Menurut saya, pemerintah juga harus mampu memberikan imbal balik ketika menaikkan harga bbm. Dengan perbaikan layanan transportasi yang memadai contohnya. Dan sekali lagi, yang memiliki kendaraan beroda empat belum tentu yang berkantung tebal, banyak ekonomi menengah kebawah yang mengendarai mobil, bukan karena gengsi namun karena kenyamanan dan keamanan yang ditawarkan berkendara pribadi.
Mungkin para pejabat pemerintah harus mencoba angkutan transportasi umum dahulu, baru bisa berpikir secara jernih. Dan coba saja tanyakan saja kepada para pejabat kita yang terhormat, berapa jumlah mobil yang mereka miliki, saya yakin lebih dari dua. haha.
Menyuruh berhemat kok tidak dimulai dari diri sendiri.
Aku masih tidak kebayang kalau memakai Kartu Cerdas itu apakah:
1. Pemilik kendaraan akan mendapatkan kartu itu gratis atau membayar.
2. Apakah setiap dispenser BBM akan dipasangi EDC untuk membaca log kartu cerdas?
3. Apakah EDC itu akan online dengan server utama? Kalau iya, berapa banyak sambungan telepon baru atau sambungan vsat baru (seperti yang digunakan ATM) yang akan diperlukan.
4. Apakah kartu cerdas menyimpan log sendiri? Kalau iya, berapa besar kapasitas penyimpanan chip kartu cerdas itu?
Mungkin kita perlu menanyakan siapa yang mengusulkan penggunaan kartu cerdas itu apakah mereka sudah memikirkan sampai ke detilnya dan memiliki simulasi atas model yang akan diterapkan.
Smartcard asyik untuk nggaya, smartcard manalah mungkin malah membatasi pengguna BBM. Persiapan Pemerintah RI belum matang, belum siap benar, belum teruji ditingkat internal, eh ndilalah langsung diperkenalkan ke publik. Jadi, publik atau masyarakat bangsa dan negara RI sebagai ajang “kelinci percobaan”. Ini pola Kabinet Indonesia Bersatu yang selalu mengulangi kekeliruan. Smartcard menjadi stupidcard. Belajarlah dari kesalahan agar tujuan positif semakin menjadi sangat positif!
*lagi mikir kalo2 ntar ada yang bisa ngutak ngutik smartcardnya biar bisa beli BBM bersubsidi terus2an
@om caplang
benar, dugaan saya begitu dan ada indikasi kearah sana
@indrio
boleh dong, masak nggak boleh nolak
@nazieb
menurut saya sih, tujuannya baik, namun solusi yang ditawarkan kalau boleh meminjam bahasa tukul “katro” karena tingkat konsumsi energi yang besar justru berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan
@cacing
tapi kalau mobil listrik, harus bawa charger nggak?
@yance
menurut saya, benahi dulu transportasi umum, setelah itu naikkan harga BBM, tapi subsidi untuk sektor pendidikan dan kesehatan jangan dicabut (kalau perlu ditambah), dengan begitu kelas menengah akan mau beralih menggunakan kendaraan umum
@kang eby
kan ada propenas, seharusnya disana dijabarkan dengan jelas, jadi pemerintahannya boleh ganti, tapi tujuan tetap jelas kan
@barjiee
saya sepakat dengan anda
@kang kombor
sepertinya, kang kombor sepakat yaa kalau simulasi modelnya berjalan dengan baik yaa
@johnherf
🙂
@misterpopo
saya juga takut begitu, karena banyak orang Indonesia yang jago dalam seperti itu
bener banget, pemerintah mestinya memikirkan transportasi yang layak bagi masyarakat dong, yang aman nyaman, dan ga kaya sekarang, kendaraanyan semuanya sudah bobrok. dengan adanya transjakarta, menurut saya juga kurang membantu, karena pemerintah tidak menyiapkan feedernya. dan tempat parkir untuk mobil pribadi
Pejabat kita emang lebih pandai cari proyek daripada cari solusi,
Biar hasilnya instan ngga nanti- nanti,
Bukan apa- apa, biar rumah, mobil dan segalanya kebeli,
Buat siapa lagi kalo bukan buat anak, istri,sodara, kerabat dan konco2nya sendiri,
@ryan
saya sepakat dengan pendapat anda
@harry
ha…ha…ha…..
smart card, sayang yang kurang pintar….
orang pintara adalah orang yang mampu berpikir jangka panjang, holistik, rasional dan tentunya …bijaksana…..
@rush_lee
🙂 terima kasih untuk urun rembuknya
Mari kita cari akal akalan untuk mengakali rakyat agar dapet duit untuk membyar hutang pemerintahan orba yang buanyak sekali.
Lagi lagi rakyat yang dikorbankan demi mebayar hutang garong garong BLBI dan pemerintahan yang juara ngutang melulu.
@susanto
🙂
biar gimana tetep aja ada cara curang nya dari pada repot mending dinaikin aja sekalian
Emang ironi mas, sekarang ada peraturan baru dari pemerintah. untuk kendaraan pribadi, tidak bleh pake smartcard, yg pake’ hanya kendaraan umum. tapi gini mas, gimana bagi pejabat yg pake kendaraan hasil iuran (pajak )) rakyat…? mereka (anggota DPR) jangan2 ambil smartcard untuk subsidi kendaraannya pribadi, dengan dalih kepentingan rakyat.
ingat khan kejadian kemarin, DPR mengancam KPK, apakah DPR gak mikir kalau ia itu sebagai wakil rakyat, dan menjadi contoh untuk rakyat tentunya.
bagi info :
http://www.212baca.wordpress.com
@ruri
saya sepakat dengan anda
@sunny
benar-benar ironi
Smart card kalo dipikir-pikir perlu juga selama masih ada subsidi BBM untuk rakyat yang mampu beli mobil pribadi, tapi untuk angkutan umum dan angkutan usaha harus tetap didukung oleh pemerintah di beri subsidi full (yang juga bisa dilaksanakan melalui smart card).
Dengan adanya smart card masyarakat terdidik untuk berhemat, contoh pas weekend, orang-orang kaya (yang bisa beli mobil pribadi ) jalan-jalan ke mall, wisata, dll, beli BBM nya di bantu dibayarin ama pemerintah, apa nggak boros ?? kecuali mereka mau bayar BBM sesuai harga pasar/pertamax… Jadi kayanya kita jangan resisten dulu dengan smart card. 😉
@hanan
buat saya langkah awal bukanlah smart card tetapi membenahi transportasi umum dulu
Smart Card = proyek baru, anggaran baru, pemborosan baru
Dgn program ini, dijamin 101% semua angkot akan berhenti beroperasi dan akan beralih menjadi makelar BBM. Caranya: Angkot mengantri di Pom Bensin, sudah itu isi tangki disedot dan dijual ke pemilik kendaraan pribadi yg mesti memakai SmartCard dgn harga tengah antara BBM bersubsidi dan non subsidi.
Selain itu, 101% akan muncul smartcard2 bodonk. Yang bisa diakalin spt kartu telpon umum Telkom dahulu yg bisa diisi ulang dan diakalin.
Dijamin 101% akan ada kongkalikong antara pemilik kend pribadi dgn petugas SPBU untuk tetap mengisi walaupun smartcardnya telah habis. Siapa yang mengontrol penjualan Bensin di SPBU, mengingat angkot dan spd motor tdk memakai smartcard. Tidak ketahuan sekian liter terjual untuk mobil pribadi dan sekian liter untuk angkot dan spd motor. jadi kalo SPBU tetap mengisi kendaraan tanpa smartcard juga bisa.
101% tidak efektif.
@myzone
he..he…he…