Krisis Adam Air

Untuk pertama kalinya dalam sejarah industri penerbangan di Indonesia, pemerintah melakukan hal yang cukup tepat dalam menyikapi banyaknya kasus kecelakaan udara yang dialami oleh maskapai penerbangan nasional, dalam hal ini Adam Air.

Namun, ini juga tak menjelaskan apa yang menjadi penyebab terjadinya kecelakaan transportasi udara, karena pemerintah melalui KNKT juga tidak pernah mengumumkan secara terbuka apa yang menjadi penyebab kecelakaan.

Namun, saya sendiri heran dengan pemberitaan beberapa media yang seolah satu suara, yaitu penutupan (sebenarnya lebih tepat suspension) Adam Air telah menyebabkan terancamnya lebih dari 3000 orang pekerja yang akan kehilangan pekerjaan.

Saya bukannya tidak sepakat jika dalam kasus ini akan banyak pekerja yang akan kehilangan pekerjaan, namun di sisi lain ada kepentingan yang lebih besar yang harus dilihat, yaitu kepentingan para pengguna layanan Adam Air secara khusus dan konsumen penerbangan nasional secara umum.

Pemberitaan dari beberapa media yang “mengedepankan” kepentingan pekerja justru menurut saya akan menjadi senjata yang baik untuk meyakinkan pemerintah, bahwa pencabutan lisensi penerbangan akan mengancam lebih dari 3000 orang pekerja yang tentunya berdampak pula pada lebih dari 12000 orang yang nafkah kehidupannya tergantung pada industri penerbangan yang digawangi oleh Adam Air.

Persoalan pekerja yang terancam PHK, buat saya adalah persoalan serius, namun isu keselamatan penerbangan juga persoalan yang tidak kalah seriusnya. Namun, persoalan keselamatan penerbangan juga terkait dengan peran dari pemerintah yang secara berkala mestinya memeriksa kelaikan dari sebuah pesawat terbang. Lalu, kalau memang tidak layak terbang, mengapa diberi ijin? dan kenapa persoalan ini justru menjadi persoalan Adam Air semata? Kenapa juga tidak diperiksa para aparat pemerintah yang melakukan fungsi pemeriksaan dan pengawasan dari kelaikan sebuah pesawat terbang?

Nah, mari kita lihat apakah yang akan terjadi selanjutnya?