Iklan

UU Pornografi Vs. Hak Atas Privasi: Catatan Kritis atas UU Pornografi


Tulisan ini dibuat untuk memenuhi janji saya untuk Kang Kombor, sebagai pendukung Kang Kombor untuk maju dalam Pemilihan Legislatif nanti, tentulah Kang Kombor memerlukan briefing atas pandangan lain terhadap UU Pornografi, agar Kang Kombor tidak terjebak dalam pandangan anti Islam dan atau tidak mau diatur.

Catatan ini tidak dimaksudkan sebagai catatan kritis atas semua hal dalam UU Pornografi akan tetapi hanya membuat sorotan khusus terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dalam UU Pornografi yang bertalian dengan Hak Atas Privasi.

Untuk memudahkan akan saya buat dalam Box khusus yang menggambarkan catatan kritis saya terhadap ketentuan-ketentuan dimaksud:

Pasal

Catatan

Pasal 4

Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang memuat:
a.persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;

b.kekerasan seksual;

c.masturbasi atau onani;

d.ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; atau

e.alat kelamin.

Pasal ini tidak mempunyai tujuan yang jelas antara perbuatan apakah yang hendak dilarang dan tujuan apakah yang dicapai dengan melakukan kriminalisasi secara luas.

Pada umumnya materi kesusilaan (explicit pornography content) dilarang apabila ditunjukkan, disiarkan, atau disebarluaskan. Namun dalam pasal ini kegiatan memproduksi atau membuat menjadi kegiatan yang dilarang oleh hukum.

Dalam konteks tertentu (misalnya dalam perkawinan), apakah tidak dibenarkan membuat suatu koleksi pribadi untuk dapat dinikmati secara pribadi? Jika melihat penjelasan pasal ini hal tersebut termasuk salah satu yang dilarang oleh UU Pornografi

Contoh Kasus

Mungkin pernah mendengat kasus Itenas atau kasus Yahya Zaini.

Jika kasus tersebut menjadi contoh, terlepas apakah perbuatannya benar atau tidak, si pembuat (yang tujuannya sebenarnya untuk koleksi pribadi) dan pengganda dapat menjadi pelaku secara bersama-sama

Pasal 5

Setiap orang dilarang meminjamkan atau mengunduh pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

Pasal ini tidak mempunyai tujuan yang jelas antara perbuatan apakah yang hendak dilarang dan tujuan apakah yang dicapai dengan melakukan kriminalisasi secara luas

Rumusan pasal ini seharusnya hanya menjangkau hanya pada pihak yang menyebarluaskannya, karena jika pasal ini diterapkan maka proses penggunaan yang hanya dipakai untuk kepentingan pribadi memerlukan ijin khusus dari pemerintah yang akan diatur kemudian melalui Peraturan Pemerintah (vide Pasal 15). Peluang terjadinya korupsi ataupun pemerasan akan sangat tinggi

Pasal 6

Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.

Pasal ini tidak mempunyai tujuan yang jelas antara perbuatan apakah yang hendak dilarang dan tujuan apakah yang dicapai dengan melakukan kriminalisasi secara luas

Rumusan Pasal ini sekali lagi tidak memperhatikan apabila ada kondisi khusus sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam catatan saya di Pasal 4 dan pasal 5

Pasal 16

Setiap orang berkewajiban melindungi anak dari pengaruh pornografi dan mencegah akses anak terhadap informasi pornografi.

Ketentuan ini juga tidak punya kejelasan, karena sesungguhnya perbuatan memiliki, menyimpan, mengunduh, dan mengakses sudah dilarang dan tidak seorangpun di Indonesia memiliki hak untuk menyimpan, mengunduh, dan mengakses kecuali sudah diberi ijin.

Lalu kenapa kewajiban ini masih menjadi kewajiban warga negara, padahal perbuatan memiliki, menyimpan, mengunduh, dan mengakses telah dilarang, seharusnya jika konsisten, maka pemerintahlah yang punya kewajiban ini.

Pertanyaan lebih lanjut, bagaimana jika kewajiban ini tidak dipenuhi, akankah akan menuai gugatan perdata atas dasar perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata?

Iklan
20 comments
  1. ulan said:

    ooooowww ini to isi nya

  2. koleksi pribadi gak boleh ya? Mmmmm… 😀

  3. untuk pasal 6, kira-kira siapa ya yang berwenang menurut UU untuk menyimpan materi pornografi..?

  4. Maturnuwun, Om Anggara. Catatannya diterima.

  5. Rudi (UUT) alfriano said:

    Terlepas dari pasal-pasal dari UU pornografi tersebut baik secara subtansi dan konkritnya, bagi kita untuk direnungkan adalah Larangan untuk tidak berporno bebas sebenarnya berasal dari Tuhan bukan kepala manusia ,Hikmahnya agar Manusia menjadi beradap dan sejahtera,serta terhormat moralnya, porno itu bukan murahan seperti di Bali atau tidak beradap seperti maaf bukan manusia di hutan. Telanjang !!!!!, Tuhan memerintahkan manusia sejak nabi Adam agar selalu beradap supaya tidak berlaku dan berpikir seperti setan atau hewan. dengan tujuan tidak terlalu cepat dunia menjadi kerusakkan (KIAMAT).

  6. grahat said:

    Boleh sedikit komentar awam ya mas. Bukan untuk mengkritisi juga sih 😛 cuman sekedar memberi sudut pandang lain. Kalau mas mulai dari atas, saya mulai dari bawah:

    Pasal 16:
    berisi mengenai kewajiban warga negara untuk melindungi anak dari pengaruh pornografi dll.
    Komentar Mas Anggara:
    Ketentuan ini juga tidak punya kejelasan, karena sesungguhnya perbuatan memiliki, menyimpan, mengunduh, dan mengakses sudah dilarang dan tidak seorangpun di Indonesia memiliki hak untuk menyimpan, mengunduh, dan mengakses kecuali sudah diberi ijin.
    Lalu kenapa kewajiban ini masih menjadi kewajiban warga negara, padahal perbuatan memiliki, menyimpan, mengunduh, dan mengakses telah dilarang, seharusnya jika konsisten, maka pemerintahlah yang punya kewajiban ini.
    Komentar Saya:
    Memang logika hukumnya adalah setiap kewajiban seharusnya ada akibat hukumnya. Saya setuju masalah kerancuan akibat hukum dari pasal ini.
    Tapi kalau kita baca penjelasannya disebutkan bahwa pasal ini ditujukan untuk perlindungan anak. Sehingga konteksnya pun harus kita ubah ke dalam UU Perlindungan Anak. Saya justru melihat ini hanya lex specialis dari Pasal 20 UU Perlindungan anak, karena menjaga anak dari pengaruh pornografi salah satu bentuk melindungi anak. Perlu digaris bawahi sebenarnya justru pengaruh pornografi ini konkritnya seperti apa? Apakah mempertontonkan pornografi kepada anak? Sehingga pasal ini merupakan delik khusus? dari berbagai delik pornografi lainnya?

    Pasal 6:
    Setiap orang dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kecuali yang diberi kewenangan oleh perundang-undangan.
    Komentar Mas Anggara:
    Pasal ini tidak mempunyai tujuan yang jelas antara perbuatan apakah yang hendak dilarang dan tujuan apakah yang dicapai dengan melakukan kriminalisasi secara luas
    Rumusan Pasal ini sekali lagi tidak memperhatikan apabila ada kondisi khusus sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam catatan saya di Pasal 4 dan pasal 5.
    Komentar Saya:
    Tujuannya saya pikir cukup jelas, mungkin kalo istilah dari teman2 di media sih, “Jangan Bugil Depan Kamera”. Jadi yang dilarang adalah upaya duplikasi visual seks. Kenapa? Karena, materi dalam bentuk seperti itu mudah sekali tersebar dan efeknya sulit dikendalikan.
    Saya pakai contoh yang sama: YZ tadi misal cuma mau koleksi pribadi, ternyata ada pencuri yang maling hapenya, dan beredarlah adegan seksualnya di antero jagat (baca: internet). Kemudian datanglah anak smp sebut saja Entong yang suka ngeblog. Ternyata dia surfing-surfing nemu itu video dan jadi terangsang. Tidak ada pelampiasan, tidak ada pendidikan agama, tiba2 ada mawar anak tetangganya. Besoknya hilanglah keperawanan mawar, karena Entong kebablasan. Kalau sudah begini siapakah yang salah? Meskipun YZ adalah indirect cause, tapi secara moral saja seharusnya dia cukup merasa bersalah; Analoginya lain: Kalau mas main-main pistol api, terus nggak sengaja kesandung, dan dor! matilah seorang anak. Pertanyaannya apakah mas bisa lolos jeratan hukum dengan alasan tidak sengaja?

    Saya pikir pasal 6 cukup menjelaskan pasal 4 dan pasal 5. Hehehe. Mungkin segitu saja. Eh, tapi ini sudut pandang lain yah. Bukan dengan maksud apapun, tapi semoga dengan berbagai kecacatan dalam aturan, kedepannya bisa jadi pembelajaran yang baik.

    Overall, saya pikir beberapa kerancuan sifatnya non substansial, seharusnya pasal penjelasan bisa menghilangkan disorientasi tujuan pasal-pasal tersebut.

  7. anggara said:

    @grahat
    anaogi bermain pistol dan analogi YZ agak beda konteks pidananya, pertanggungjawaban pidana untuk bermain pistol sudah jelas
    Namun pertanggungjawaban pidana dalam memiliki (hanya sekedar memiliki) untuk koleksi pribadi apa yang salah dengan itu. Bandingkan dengan perumusan hal yang sama di KUHP

  8. grahat said:

    @anggara
    ups iyah saya baru sadar agak berbeda. tapi, justru itulah yang berusaha dikriminalisasi, konteks “memiliki benda yang memuat materi pornografi ” itulah yang dikriminalisasi. Jadi kalau itu disebut tidak jelas saya pikir sudah cukup jelas. saya tidak berpandangan dari sudut pandang agama tertentu atau keyakinan.

    tapi “materi pornografi” menurut sang pembuat undang-undang mungkin sudah sama adanya dengan bom, yang begitu berbahayanya sehingga bahkan kepemilikannya sekalipun harus diatur menjadi sebuah pidana.

    Seperti misalnya kepemilikan ganja atau obat terlarang, yang hanya boleh dimiliki oleh instansi medis. Pornografi hanya ditujukan untuk kepentingan pendidikan seksual dalam konteks yang formal.

    Saya pikir dasarnya seperti itu. Dalam sudut pandang seperti itu, yang harus dipertimbangkan adalah bukan salah atau tidaknya memiliki materi pornografi, tetapi, betapa bahayanya materi pornografi. Yang harus diuji adalah dasar filosofis tingkat “bahaya pornografi” itu sendiri, sehingga harus diatur sebagai pidana. Makanya saya analogikan seperti memegang sebuah pistol atau memegang ganja. Karena di tangan yang salah dapat berakibat fatal.

    Mungkin seperti itu mas penjelasan saya.

  9. grahat said:

    eits, tambahan mas, saya tadi abis dari blognya om wibi. mungkin tanggapannya soal RUU Pornografi bisa mas anggara baca juga. menarik.

  10. anggara said:

    @grahat
    saya sih melihatnya mudah saja, analoginya seperti yang sudah saya kemukakan pada catatan saya di pasal 4 atas. Jadi disini saya tidak perlu menjelaskan lagi deh

  11. anggara said:

    @grahat
    saya juga sudah baca…. 🙂 dan posisi saya tetap pada pernyataan saya

  12. grahat said:

    maap mas, pas nulis di ymnya mas keburu oflen tak balas disini aja yah. hehehe, gak masalah sih tiap orang kan bebas mengutarakan pendapat dan prinsip.

    hehehe maap deh kalo analoginya kejauhan.

    oh iya deh kalau tidak mau menjelaskan lagi. 😀 gak masalah. anyway, dasar kriminologi sebuah perbuatan menjadi perbuatan pidana kan jelas adanya realitas sosial bahwa perbuatan tersebut memang memiliki dampak yang membahayakan masyarakat secara umum atau mengganggu rasa keadilan masyarakat.

    saya ambil contoh lagi, misalnya transaksi keuangan. kenapa sekarang menerima transaksi yang kita MUNGKIN enggak tau bukan uang haram atau tidak pun bisa dipidanakan? (UU Pencucian Uang) ini karena dampak pencucian uang. kenapa menebang pohon bisa dipidana? karena dampaknya terhadap lingkungan (UU Kehutanan). kenapa memiliki materi pornografi bisa dipidana (UU Pornografi)? saya pikir mas juga sudah mafhum dampak pornografi seperti apa.

    mungkin begitu saja mas. jadi kalau misalnya disebutkan bahwa pasal tersebut tidak mempunyai tujuan yang jelas saya kurang sependapat.

  13. grahat said:

    eits, ini tapi sekedar diskusi saja ya, berapa kali saya berusaha mengeluarkan pendapat soal ini di forum, saya malah dicaci maki hahaha.. dibilang sok suci katanya, dibilang gak penting, dibilang apalagi yah sampai saya gak inget…kebanyakan penghuni kebon binatang sih.. 😀 saya kurang sreg dengan dialog yang berujung penghinaan.

    jadi kalau ada komentar lain yang nanti agak kasar2 mohon moderasinya ya mas.

  14. X-4 Mata said:

    Pernah tidak anda memberikan Legal Opinion (macam yang anda tuliskan di atas) pada para anggota dewan terkait, saat RUU tentang Pornogradi digodok di Senayan sana?
    Bila jawaban anda”tidak” berarti anda bak pahlawan kesiangan.
    Selamat Bung, andalah Pahlwan. 😀

  15. aRuL said:

    kalo memang ada konteks yang ambigu ada baiknya dibicarakan. Tapi secara umum sih sy liatnya bagus, tapi namanya hukum bisa dicari kelemahannya.

  16. anggara said:

    @x4mata
    bisa jadi saya memang pahlawan kesiangan bung 😀

  17. krupukulit said:

    mungkin mas anggara pahlawan kesiangan, tapi menurut saya DPR pahlawan kesorean. jika dilihat ketentuan2 yang diatur dalam uu parnografi ini ternyata kalah jauh dengan KUHP yang disusun lebih dari 100 tahun yang lalu. coba simak pasal 282 & 283 KUHP. batasannya jauh lebih jelas, dan lebih bisa dikontekstualisasikan dengan masing2 daerah.

    penyusun KUHP terlihat menyadari bahwa nilai kesusilaan setiap daerah pastinya berbeda. berbikini ria di pantai kute tentunya bukan sesuatu yang melanggar kesusilaan, namun jika memakai bikini di mall atau tempat ibadah urusannya jadi beda. oleh karenanya maka penyusun KUHP menggunakan rumusan “melanggar kesusilaan” bukannya parnografi yang batasannya tidak jelas.

    apakah gambar2 telanjang atau semua bentuk yang diatur dalam pasal 4 UU Parnografi ini tidak dapat dijerat dengan pasal 282 KUHP? tentu tidak. bahkan sebenarnya lingkup pasal 282 jauh lebih luas. Pasal 282 KUHP ini bahkan sebenarnya bisa dipergunakan untuk memidanakan tabloid esek-esek yang sekarang banyak beredar, sesuatu yang bahkan UU Parnografi ini sendiri tidak bisa menjangkaunya. Mengapa UU parnografi tidak bisa menjangkaunya? karena tidak ada (sepengamatan saya) tabloid2 tersebut yang berisi gambar telanjang, hubungan seksual, mas turbasi, oral dll. tapi secara “kasat mata” kita bisa menilai bahwa tabloid tersebut telah melanggar kesusilaan, mengeksploitasi seksualitas perempuan.

    Negara telah memiliki instrumen untuk membatasi parnografi melalui KUHP, namun ternyata negara tidak pernah mengexercise nya, bahkan bisa dikatakan melakukan pembiaran atas kejahatan. sekarang, tiba2 negara membuat UU ini, apa jaminannya bahwa negara akan menegakkannya?

    saya sepakat bahwa parnografi harus dibatasi, saya juga punya anak, tentunya risih juga kalo kita jalan2 bersama anak kita tiba2 gambar2 orang bersenggama bertebaran di kios2 majalah. tapi tentunya pengaturannya harus jelas, tidak sembarang atur seperti UU Parnografi ini. konteks ruang dan tujuan harus diperhitungkan dalam mengatur masalah pornografi.

    telanjang atau ketelanjangan tentu bukan sesuatu yang dilarang (kalo dilarang gimana kita bisa mandi?) alat kelamin bukan sesuatu yang haram (kalo haram gimana kita bisa pipis?) melakukan hubungan seksual tentu juga bukan sesuatu yang salah (kalo ga gimana kita bisa punya anak?)…namun kalo itu dilakukan ditempat umum atau dimuka umum atau dihadapan orang diluar kehendaknya (eksebisionis) tentu urusannya jadi lain. konteks ruang ini yang dilupakan oleh pembuat undang-undang.

    memiliki foto telanjang dilarang (pasal 6 jo 4)? gila aja kalee! masa gue ga boleh nyimpen foto anak gue yang baru lahir dan gue kasih liat teman2 gue?!! apa gue musti minta izin sama negara dulu untuk bisa moto anak gue yang baru lahir?!!!

    …lucu aja ketika gue baca penjelasan umum uu ini, dikatakan bahwa KUHP dan uu lain yang ada kurang memadai…lha, pernah dipake ga? kok bisa tiba2 bilang kurang memadai?

    dalam pasal 4 dikatakan bahwa salah satu yang dilarang adalah ketelanjangan atau mengesankan ketelanjangan. yang dimaksud mengesankan ketelanjangan dalam penjelasannya dikatakan bahwa mengenaikan penutup tubuh tapi masih memperlihatkan alat kelamin. buah dada itu alat kelamin bukan? kalau dianggap sebagai alat kelamin berarti iklan L-Men yang menampilkan pria telanjang dada termasuk pornografi. tapi kalo dianggap bukan alat kelamin berarti foto perempuan telanjang dada aja (masih pake chanhchut) tidak termasuk parnografi. tapi jika hanya yang kedua saja yang dipidana berarti UU ini diskriminatif dan bias gender. Di sinilah letak kelucuan dari UU ini (tenang aja, masih banyak UU lainnya yang juga lucu).

    salam, arsil
    pahlawan ketiduran

  18. joe said:

    Kalau kita baca buku “Kenapa Berbikini Tak Langgar UU Pornografi” (ada di Gramedia) niscaya kita akan paham bahwa UU Pornografi sangat liberal, karena membolehkan perseorangan berpakaian minimalis, seperti bikini, di depan umum.

    • anggara said:

      @joe
      ya bisa jadi

  19. wahyudi said:

    Pendapat saya setiap manusia mempunyai hak asasi namun hak asasi dibatasi norma dengan sanksi-sanksinya. Kita gembar gembor ini salah itu salah namun berdasarkan norma apa. Kalau itu memenuhi unsur dalam uu yang sudah masuk ranah norma hukum dan jelasa sanksiny pidana. Kalau norma lain sanksi sosial pasti berlaku. Mengenai kritis terhadap uu bagus namun kah ada jalurnya yaitu mahkamah konstitusi, la kalo gak ada yang protes ya sudah jalankan uu tersebut

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: