Pemimpin Beda Agama? Kenapa Tidak?
Baru – baru ini, salah satu lurah di Jakarta hasil seleksi lelang jabatan di demo warganya. Persoalannya karena Susan Jasmine Zulkifli (43 tahun), Lurah Lenteng Agung, ini berbeda keyakinan dengan warga di Lenteng Agung. Awalnya Lurah Susan menjabat sebagai Kepala Seksi Sarana dan Prasarana di Kelurahan Senen.
Liputan6.com melaporkan kalau warga kelurahan Lenteng Agung, Jakarta Selatan, menolak Lurah Susan yang lolos seleksi dan promosi terbuka sebagai lurah Lenteng Agung. Hal itu dikarenakan Susan merupakan non-muslim. Bahkan warga telah mengumpulkan 2.300 nama dan 1.500-an KTP, untuk diberikan ke Pemprov DKI sebagai dukungan untuk mencopot Susan.
Namun penolakan warga terhadap Lurah Susan tidak mendapatkan respon positif dari Pemerintah Jakarta. BeritaSatu.com melaporkan bahwa Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menilai kalau penolakan warga kelurahan Lenteng Agung tersebut tidak masuk akal dan tidak ada urusannya dengan kepemimpinan Lurah Susan di Lenteng Agung
Meski mendapatkan protes dari raturan orang di depan kantor Kelurahan Lenteng Agung, namun Lurah Susan yang doyan blusukan ini tetap saja tenang. Lurah Cantik ini memilih untuk tetap bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakatnya. Ia sendiri mengaku mempersilahkan warga untuk tetap protes.
Akan tetapi, tempo juga melaporkan kalau penolakan warga Lenteng Agung terhadap Lurah Susan yang beragama Nasrani diduga berasal dari provokasi pihak luar. Dugaan itu muncul setelah seorang warga mengaku bahwa penolakan itu bermula dari ceramah tarawih di Masjid Abu Bakar Siddiq pada Ramadan lalu. Sang penceramah pada saat itu menyampaikan, jika umat muslim tidak boleh dipimpin oleh orang nonmuslim. Apalagi kalau muslim di suatu wilayah itu jadi mayoritas.
Dibalik penolakan warga yang mengatasnamakan warga kelurahan Lenteng Agung tersebut, sesunggunya Lurah Susan juga mendapatkan dukungan dari warga yang lain. Jakarta Post melaporkan kalau Forum Masyarakat Lenteng Agung untuk Reformasi (Formala) mendukung Lurah Susan sebagai bagian dari dukungan pada Pemerintah Jakarta untuk membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Formala juga meminta agar pemerintah Jakarta mengecek kembali warga yang menandatangani petisi, karena tidak ada warga lokal yang menolak penunjukkan Lurah Susan tersebut.
Terlepas dari apapun alasan penolakan terhadap Lurah Susan, agaknya kita harus melihat kembali ke perjanjian dasar pada saat Negara ini didirikan. Negara ini didirikan untuk semua orang bukan untuk kelompok atau golongan tertentu. Seharusnya Negara sama sekali tidak boleh kalah terhadap tuntutan warga yang melanggar konstitusi.
Dunia Anggara 
setuju pak bro…..di dunia luar sana pun hal tersebut sudah lumrah terjadi yg kristen mimpin yang muslim dan sebaliknya…..jadi pinjam istilah alm. Gusdur gitu aja kok repot ya ????
Tidak mudah untuk mengubah idealisme dan keyakinan yang di miliki seseorang. Demo atau protes kan tidak dilarang, dan jika dilakukan dengan cara2 yang benar, dimana letak masalahnya?
Toh, secara logika bila masyarakat tidak setuju kepada sebuah kepemimpinan, bagaimana harmonisasi bisa terjadi?
Apalagi kemajuan. Itu menjadi sesuatu yang ada di alam mimpi.
Setuju dengan komentar diatas (lukmanq8) tidak mudah mengubah sebuah idealisme atau habbit masyarakat kita yang notabene sudah mengakar kebudayaan islam sejak dahulu. Namun, perlu dicermati disini bahwa kalau pemimpin itu baik dan memihak kepada kemaslahatan umat menurut saya tidak masalah tapi jika sudah tidak beres apalagi membeda-bedakan agama, copot saja.
Memang, setau saya masyarakat islam tidak boleh dipimpin non-musim. Saya kurang tau dalil atau anjuran rincinya.