Benarkah Ada Capres yang Mendukung Program Anti Korupsi?

Hiruk Pikuk Pemilu Capres ini sampai juga ke dalam perbincangan santai untuk menikmati indahnya malam di Jakarta. Seorang teman menelpon saya untuk mengajak ketemuan di Stasiun Sudirman. Saya sih senang aja, karena nggak perlu repot – repot kalau mau sekalian pulang. Yang saya tahu, kami berdua pulang ke arah yang sama.

Pada saat bertemu sih ya seperti obrolan biasa saja. Nggak ada yang istimewa, namun lama kelamaan akhirnya nyerempet juga ke isu soal Capres yang didukungnya. Saya hanya tersenyum, ketika teman saya ini berbicara panjang lebar soal pasangan Jokowi – JK. Dia bilang kalau dia memilih pasangan ini karena program – program yang disusun pasangan ini sangat masuk akal dan sesuai dengan visinya untuk mendorong program pemberantasan korupsi.

“Coba lihat, dia dukung penguatan lembaga – lembaga seperti KPK, Kepolisian, dan juga Kejaksaan. Mereka juga dukung revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban serta penguatan akses masyarakat terhadap informasi” begitu celoteh teman saya ini

Saya cuma bisa tersenyum mendengar celotehnya yang begitu bersemangat mempromosikan pasangan ini. Saya cuma bisa bilang ke teman saya ini “Nggak juga bro, nggak keliatan koq dorongan pencegahan dan pemberantasan korupsinya. Kalau dibilang pemberantasan korupsi mungkin benar, tapi soal pencegahan korupsi, aku ragu banget.”

“Koq bisa? Lihat nih program-program” Sambil teman saya itu memperlihatkan program – program dari Jokowi – JK. “Coba perhatikan halaman 23 sampai 28 bagian 11, disini dijelaskan akan ada RUU Perampasan Aset, RUU Perlindungan Saksi dan Korban, RUU Kerjasama Timbal Balik, dan RUU Pembatasan Transaksi Tunai”

Saya hanya diam sambil melihat program yang disampaikan oleh teman saya ini

“Selain itu ada juga soal penguatan KPK, sinergi KPK dan Kepolisian dan Kejaksaan, revitalisasi lembaga pengawas, Pemilihan Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih, lelang jabatan strategis di lembaga penegak hukum, mengembangkan alternatif pemidanaan, koordinasi penyidikan dan penuntutan, dab akuntabilitas upaya paksa. Itu semua program anti korupsi bro” Teman saya ini semangat benar dalam promosi pasangan ini.

Saya hanya tersenyum dan sambil bilang “Tetap saja, kedua pasangan ini nggak punya komitmen untuk memperjuangkan Perubahan KUHAP yang lebih sistematis dan menempatkan check and balances dalam sistem peradilan pidana”

Sambil menarik nafas saya lalu bilang “Sepanjang KUHAP yang sekarang hanya diperbaiki secara tambal sulam, masalah korupsi sistemik dalam sistem peradilan pidana kita akan terus terjadi, begitu juga dengan kasus – kasus penyiksaan ya akan terus terjadi”. “Kita perlu KUHAP baru bro, yang lebih menekankan pada due process of law dan bukan semata – mata pada crime control”.

Jadi pidato deh kata saya dalam hati. “Penguatan lembaga – lembaga penegak hukum seperti Polisi, Jaksa, dan KPK sebenarnya juga nggak perlu – perlu amat, karena sudah sangat kuat dan nggak ada satupun lembaga yang bisa mengontrolnya. Yang penting itu justru penguatan instrument pengawasan dalam sistem peradilan pidana. Instrumen pengawasan itu yang built ini, bukan hanya soal komisi – komisian seperti Komisi Kejaksaan dan Komisi Kepolisian, tapi justru harus menempatkan kembali Kejaksaan sebagai penyidik dan penuntut dalam Sistem Peradilan Pidana serta menempatkan Pengadilan sebagai pengawas tertinggi dalam sistem peradilan pidana. Jangan lupa power tends to corrupt, dan absolute power, corrupt absolutely, itu rumus yang dari dulu sudah ada. Karena itu, aku sih menganggap komitmen pasangan ini terhadap pencegahan korupsi dan penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan pidana itu sangat kurang kuat”

Teman saya hanya terdiam, sambil nanya “Emangnya pasangan yang ono, mikir sampai kesana?” Hahahaha, dia males menyebut nama competitor dari pasangan yang diunggulkannya. “Sama aja” jawabku. “Sama – sama nggak ada komitmen untuk perubahan KUHAP, buatku itu sudah cukup untuk bilang kedua pasangan nggak ada komitmen untuk mencegah korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan penyiksaan dalam sistem peradilan pidana. Lagipula, emangnya bakal ada capres yang berani mengubah sistem peradilan pidana secara revolusioner? Nanti dibilang pelemahan KPK lagi” Sambung saya lagi

Teman saya ini cuma tersenyum sambil bilang, “Ah, emang loe aja yang nyari – nyari kelemahan bro”. Saya menatap tajam ke arah teman saya ini “Nggak, aku cuma berusaha menjaga kewarasan sehingga tidak kehilangan daya nalar yang kritis. Itu yang sering dilupakan banyak orang bro, sama seperti dirimu hehehehe”

Kami berdua tertawa lepas, sampai akhirnya dia nanya “Jadi siapa yang loe pilh?”

“Rahasia dong, masak ya dikasih tahu hehehehe. Yang jelas, aku masih harapan bahwa negeri ini bisa ke arah yang lebih baik lagi kalau pasangan yang gue dukung menang” Jawab saya sambil nyengir kuda. Diapun tersenyum mendengar jawaban saya. “Gue yakin yang loe pilih sama seperti gue dukung hehehehe” jawabnya menimpali. Saya cuma bisa tersenyum.

Sampai di stasiun Pondok Ranji, kamipun berpisah dan saya hanya bisa terdiam merenungkan perbincangan ini. Dalam hati, saya hanya berpikir, kenapa fenomena kehilangan daya kritis ini bisa begitu kuat terjadi ya? Bahkan kepada teman saya yang saya kenal sebagai aktivis garis keras. Entahlah, yang jelas saya memilih untuk memelihara daya kritis saya, terhadap siapapun yang saya dukung jadi Presiden RI berikutnya