Di mana-mana, kegiatan yang melibatkan orang dalam jumlah besar hampir pasti menimbulkan gangguan. Terlepas dari besar atau kecilnya jumlah orang yang merasa terganggu, penggunaan ruang publik memang selalu membawa konsekuensi bagi orang lain.

Tidak perlu demonstrasi. Kegiatan resmi pemerintahan, perkawinan, konser, olahraga, bahkan berbagai kegiatan masyarakat lainnya yang menggunakan fasilitas umum juga berpotensi mengganggu mobilitas publik.

Namun, masyarakat sebenarnya memiliki banyak pilihan untuk memitigasi gangguan tersebut. Menjadwal ulang perjalanan, mengubah rute, melakukan meeting secara daring, atau menggunakan transportasi umum adalah beberapa pilihan yang bisa dilakukan. Setidaknya di Jakarta, kereta relatif lebih bebas dari gangguan lalu lintas di jalan.

Saya sendiri, ketika mengetahui ada demonstrasi di tengah kota dan memang harus bepergian, biasanya memilih naik kereta, scooter, atau mencari alternatif lain untuk menghindari titik-titik kemacetan. Bukan karena saya mendukung atau menolak demonstrasinya, tetapi karena saya memilih beradaptasi dengan situasi.

Karena itu, melarang demonstrasi bukanlah jalan keluar. Demonstrasi adalah bagian dari ruang publik dan merupakan salah satu bentuk ekspresi warga negara. Yang diperlukan justru kemampuan alat negara untuk memastikan demonstrasi berlangsung tertib, sekaligus meminimalkan gangguan terhadap masyarakat yang tidak terlibat.

Misalnya, melarang demonstrasi di Bundaran HI tentu bukan langkah yang bijak. Ruang publik memang harus dapat digunakan untuk menyampaikan aspirasi. Tetapi mengatur lalu lintas di sekitarnya agar masyarakat tetap dapat bergerak dan beraktivitas tentu sangat mungkin dilakukan.

Bahkan, salah satu pilihan yang bisa dipertimbangkan adalah pengaturan waktu. Demonstrasi tertentu mungkin dapat dilakukan pada malam hari, ketika aktivitas bisnis dan mobilitas masyarakat sudah berada pada tingkat yang lebih rendah. Bukan untuk membatasi hak menyampaikan pendapat, melainkan untuk mencari titik temu antara hak berdemonstrasi dan kepentingan masyarakat luas.

Tentu, tidak semua demonstrasi harus dilakukan malam hari. Ada aksi yang memang memiliki alasan kuat untuk dilakukan pada siang hari. Tetapi prinsipnya sederhana: semakin besar potensi gangguan terhadap aktivitas publik, semakin penting pula pengaturan waktu, lokasi, rute, dan rekayasa lalu lintas dilakukan secara matang.

Terutama, jangan sampai akses terhadap transportasi publik ikut terganggu. Bus TransJakarta, misalnya, adalah urat nadi mobilitas jutaan warga Jakarta. Kalau ada demonstrasi, pertanyaannya bukan semata-mata bagaimana menghentikan atau memindahkan demonstrasi, tetapi bagaimana memastikan koridor dan layanan transportasi publik tetap berjalan semaksimal mungkin.

Bisa?

Harusnya bisa.

CFD saja bisa. Jalan ditutup, masyarakat tetap bisa beraktivitas, transportasi diatur, dan semuanya berjalan dengan mekanisme yang jelas.

Jadi, persoalannya bukan bagaimana menghilangkan demonstrasi dari ruang publik. Persoalannya adalah bagaimana negara mengelola ruang publik dengan baik: hak untuk berdemonstrasi tetap berjalan, tetapi pada saat yang sama hak masyarakat lain untuk bergerak, bekerja, mencari nafkah, dan beraktivitas juga tetap terlindungi.

Demokrasi bukan tentang membuat semua orang nyaman. Demokrasi adalah tentang bagaimana perbedaan kepentingan dapat hidup berdampingan dengan aturan yang jelas dan pengelolaan yang baik.