Putusan MK soal UU KPK dan UU KKR menebarkan kontroversi di kalangan para ahli ahli hukum di Indonesia. Sebagian kalangan ahli hukum menganggap MK telah melakukan ultra petita atau melebihi apa yang dimintakan oleh pemohon. Kalangan DPR juga menganggap MK telah melebihi kewenangan yang telah diberikan baik oleh UUD 1945 ataupun UU

Terlepas dari kontroversi tersebut, maka perlu ditilik apa dan bagaimana kewenangan dari MK yang didapat baik oleh UUD 1945 ataupun oleh UU Mahkamah Konstitusi.
Read More

Pengantar
 
Jatuhnya pemerintahan Soeharto pada 1998 menandai awal transisi demokrasi di Indonesia. Peristiwa tersebut juga diikuti oleh berbagai reformasi kebijakan di semua aspek, termasuk pers

Read More

Mahkamah Konstitusi sekali lagi telah menorehkan sejarah baru dalam proses demokratisasi di Indonesia. Dengan putusannya bernomor 013-022/PUU-IV/2006. Berdasarkan putusan tersebut delik penghinaan terhadap kepala negara yaitu pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.
Read More