Iklan

Menginisiasi suatu Indonesia Legal Documentation Center


Suatu hari, ketika masih bekerja di sebuah organisasi bantuan hukum di Bandung, Penulis sedang membuat legal research atas suatu kasus mega proyek bendungan di Jawa Barat. Penulis berhadapan dengan suatu persoalan yang maha pelik, ketika itu penulis disadarkan oleh betapa sulitnya (kalau tidak boleh dinyatakan ketiadaan) mencari dokumentasi hukum dari proyek tersebut. Sungguh pekerjaan yang maha sulit. Pernahkah rekan-rekan yang lain juga mengalami hal yang sama. Saya ingin sedikit berbagi cerita tentang ini

Dari UU sampai Perdes

Kalau ingin dicermati lebih lanjut, semua lingkaran hidup manusia dipadati oleh suatu makhluk yang namanya hukum. Sayangnya, hukum pada umumnya diartikan di Indonesia sebagai bentuk peraturan tertulis. Dari sini kita melihat begitu rumitnya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan UU No 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka 3 kelompok peraturan perundang-undangan. Kelompok pertama adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat meliputi : UUD 1945, UU/Perpu, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden, sedangkan kelompok kedua adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemrintah daerah meliputi : Peraturan Daerah (Propinsi), Peraturan Daerah (Kota/Kabupaten), dan Peraturan Desa, dan yang terakhir adalah peraturan perundangan lainnya yang meliputi segala jenis peraturan perundangan yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundangan yang lebih tinggi. Dengan tiga kelompok peraturan perundangan ini, maka bisa dipastikan bahwa bagaimana pusingnya menghadapi tumpukan peraturan perundang-undangan ini. Akan semakin pecah pula kepala kita, bagaimana terbentuknya jalinan peraturan perundang-undangan itu, dan akan semakin tak berbentuk kepala kita kala menemukan ketidaksinkronan dari suatu peraturan perundang-undangan.
Pengalaman mengajarkan, peraturan yang pencariannya membutuhkan resources dan perhatian lebih besar adalah peraturan yang masuk dalam kelompok kedua dan kelompok ketiga. Karena sangat banyaknya peraturan jenis ini dan bentuknya pun bisa beragam seperti contoh adanya kepmen, peraturan gubernur, dll.

Masalahnya semua peraturan pada kelompok kedua dan kelompok ketiga ini tersebar di banyak tempat dan rasanya sulit untuk menjalin semua peraturan ini dengan peraturan yang terdapat di kelompok pertama

Dari Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sampai Putusan Kasasi

Dan mungkin beberapa dari kita juga pernah mengalami kesulitan, pada saat kita melakukan yang namanya legal analysis, bagaimana kita sulit untuk menemukan berbagai putusan (dari PN sampai MA) tentang satu masalah. Karena bagaimanapun juga adalah sangat penting melihat perkembangan dari dunia hukum Indonesia melalui putusan pengadilan. Sepertinya, untuk melihat perkembangan hukum melalui putusan pengadilan bisa diibaratkan dengan menebang hutan rimba dengan kapak. Untunglah, saat ini ada putusan yang mudah untuk dilihat perkembangannya yaitu putusan Mahkamah Konstitusi.
Sebenarnya dokumen pengadilan juga bisa menjadi alat analisis bagaimana para pihak baik jaksa, advokat, dan hakim memandang suatu hal. Namun sangat disayangkan, karena dokumen-dokumen hukum ini tidak mudah untuk diakses masyarakat luas.
Saya berpikir mustahil bagi seorang ahli hukum apalagi mahasiswa hukum untuk memberikan kontribusi bagaimana memandang perkembangan hukum di Indonesia. Dan celakanya tidak ada satupun lembaga yang mampu mengkoleksi seluruh putusan badan-badan peradilan di seluruh Indonesia dari 1945 atau kalau mau mundur sejak jaman Hindia Belanda. Waktu kuliah di suatu fakultas hukum di Bandung, perasaan saya yang diajarkan terus menerus soal Putusan Hooge Raad soal Tukang Susu dan tidak ada putusan lain berkaitan dengan masalah yang diatur dalam yurisprudensi Hooge Raad tadi.

Perlunya Pusat Dokumentasi Hukum di Indonesia

Saya berpikir akan sangat sulit bagi orang biasa (awam) dalam mempelajari berbagai peraturan perundang-undangan. Tentunya ini juga bisa menjadi salah satu penghambat investasi, jika seorang pengusaha ingin berinvestasi di Indonesia, tentunya dia akan mempelajari secara khusus peraturan perundang-undangan dalam investasi.
Saya sendiri tidak terlampau paham apakah kalangan advokat juga mempunyai kesulitan yang sama dalam mencari, menelusuri dokumentasi hukum di negeri ini. Yang saya bayangkan adalah apabila kalangan advokat saja kesulitan apalagi kalangan orang biasa. Ini belum lagi kalau ditambah persoalan dengan ketidaksinkronan dari peraturan perundang-undangan. Contoh ini bisa dilihat jelas pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria. Menurut saya banyak yang tidak sinkron dari subjek ini.
Saya membayangkan di Indonesia terdapat suatu pusat dokumentasi hukum terlengkap, kalau boleh urun rembug nama yaitu Pusat Dokumentasi Hukum Indonesia (PDHI). Jadi kalau mau cari peraturan per-uu-an dan putusan badan-badan peradilan yang ada di Indonesia tentunya yang di PDHI ini. Menurut saya tentunya akan mempermudah setiap orang jika ingin mempelajari tentang hukum, kalangan advokat, polisi, jaksa, hakim, akademisi dan mahasiswa hukum tentunya terbantu dengan adanya PDHI ini Cuma akses ini tentunya tidak harus berbayar, sehingga bisa dijangkau setiap kalangan masyarakat.
Persoalan besar yang siap menunggu, kapankah mimpi ini bisa terwujud…?

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: