Hukum Pidana dan Sejarahnya di Indonesia


Dalam masyarakat Indonesia, pembagian hukum antara pidana dan perdata tidak terlampau tegas dan seringkali berupa aturan-aturan yang tidak tertulis

Namun ada beberapa negara kuno di Indonesia yang telah memiliki pengaturan tegas dalam bentuk tertulis beberapa undang-undangĀ  pidana diantaranya yang paling terkenal adalah Kerajaan Majapahit

Secara singkat hukum pidana dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang menggambarkan keinginan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan

Hukum pidana tertulis yang sangat sederhana di Indonesia sendiri mulai dikenal pada saat masuknya VOC (Perkumpulan Dagang Hindia Timur) dan hanya diberlakukan pada golongan Eropa saja

KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia pada dasarnya merupakan tinggalan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dinamakan Wetboek van Strafrecht vor Nederlandscg Indie (WvSNI) diberlakukan berdasarkan Koninklijk Besluit tertanggal 15 Oktober 1915 Staadsblad 1915 No 732 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918

Dalam kata lain KUHP yang masih berlaku seharusnya sebagian besar masih berbahasa Belanda, karena hingga sekarang Indonesia tidak mempunyai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia.

Akibatnya KUHP yang dipergunakan di pengadilan dan sekolah-sekolah hukum adalah terjemahan tidak resmi yang sangat beragam versinya

Berdasarkan UU No 1 Tahun 1946 nama resmi Wetboek van Strafrecht vor Nederlandscg Indie (WvSNI) diubah menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yang dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Ingatlah bahwa hal ini berarti nama resmi dari KUHP adalah Wetboek van Strafrecht (WvS)

Beberapa kejahatan dalam KUHP yang sudah tidak dinyatakan berlaku lagi berdasarkan alasan-alasan hukum diantaranya adalah Pasal 134, 136 bis, 137, 154, 155, 182, 183, 184,185, 186, 324, 325, 326, 327, 329, 523, dan 539 KUHP

Hukuman pidana sendiri berdasarkan Pasal 10 KUHP secara umum terbagi atas dua bagian besar yaitu hukuman pidana pokok (pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan) dan hukuman tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim)

56 comments
  1. wah, kajian sejarah hukum pidana yang informatif, pak anggara. saya yang awam hukum hanya bisa membedakan hukum pidana dan perdata berdasarkan proses pengaduannya. pidana langsung ditangani pihak yang berwenang, tanpa menunggu aduan, sedangkan perdata mesti melihat aduan dari seseorang. bener nggak ya pak?

  2. anggara said:

    @sawali
    terima kasih kembali, agak keliru kalau pembagiannya begitu, kalau pidana dari sudut lawan adalah terdakwa melawan negara yang mewakili masyarakat, sementara kalau perdata adalah individu melawan individu lainnya

  3. Mas Kopdang said:

    kalau Perdata itu, melulu berkaitan dengan data…
    nah, kalau pidana ditangani oleh Polisi dan jaksa..karena urusannya dengan dana..
    šŸ˜†

  4. wak_munir said:

    KUHP pertama kali dibuat pd th 1881. jd usia KUHP skrg sdh sangat uzur yaitu 127 th. KUHP pertama kali diberlakukan di Ind pd th 1918. jd usia KUHP skrg ini-pun sdh sepuh yaitu 90 th (jk dihitung sjk diberlakukan di Ind). KUHP aslinya klu gak salah bkn buatan Belanda..Belanda tjuma nyontoh dari Perancis dan Perancis nyadur dari Romawi..bayangkan sj KUHP yg merupakan peninggalan kolonial ato penjajah s/d saat ini msh diberlakan di Ind..apa bnr sih bgsa Ind yg penduduknya sekian ratus juta ini gak mampu buat KUHP sendiri..mgkin krn KUHP itu KERING shgga u/ membuat UU ttg KUHP gak ada yg berani jd sponsor..maklumlah u/ membuat UU di Ind diperlukan dana gede u/ menyuap sana-sini (termsk anggt DPR)..contoh aktual adalah UU ttg BI(Bank Ind) dimana ketika UU tsb dibahas mk semua anggota DPR (Komisi IX) pd wkt itu menurut Hamka Yamdu ketjipratan dhoewit haram dari BI..tjoba klu sdh begini bgm dg keabsahan/legalitas UU BI tsb, yg ternyata pesenan dan koruptif..nistjaya UU yg lain-pun bnyk yg spt itu..gw sih tjuma bisa ngelus dada doang..gak tjuma UU..produk hukum yg lain-pun nistjaya jg bnyk yg pesenan, spt Perda, bahkan PP, Perpres, Keppres, Kepmen, dll..hayo bgm ini..neg Ind kok amburadul kyk gini..mhn pentjerahannya Boss..Trims..!!!

    • randy said:

      maksudnya pesenan gimana c?trus apa bedanya kalo buat KUHP yg baru?tolong jelaskan maksud dari bikin KUHP baru yang kering seperti apa?

  5. anggara said:

    @mas kopdang
    bisa aja deh

    @wak munir
    enggak juga, yang dari 1800-an itu KUHP belanda di berlakukan berdasarkan asas konkordansi, soal pembuatan UU yang banyak sponsornya saya no comment deh šŸ˜€

  6. bagas said:

    wah, makasih banyak mas. saya lagi bikin esai hukum pidana nih…

    ada beberapa hal yang saya gak ngerti:

    1. apa maksudnya ‘bis’ dalam Pasal 136 bis?
    2. apa bedanya pemalsuan mata uang dengan peniruan mata uang? lihat pasal 244-249. Dibedakan antara meniru dengan memalsu
    3. mengapa denda dalam kuhp ringan?
    4. bagaimana posisi orang asing yang memalsukan mata uang dollar dan mengedarkannya di Indonesia? Dapatkah ia dijerat pasal 244-249? Bagaimana apabila ia anggota staf kedutaan? Apakah hak imunitasnya masih berlaku?

    makasih loh…

    šŸ™‚

  7. anggara said:

    @bagas
    bis itu kalau enggak salah artinya tambahan
    soal memalsu dan meniru dalam pasal 244 cuma ada kata penghubung atau deh, kalau perbedaannya harus cek KBBI (kamus besar bahasa Indonesia). Soal orang asing tetap bisa kena, coba cek Buku I tentang Ruang Lingkup berlakunya KUHP

  8. adit said:

    saya mau nanya hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti apa ya??? yang diliat dari hukum pidana dan hukum perdata??? terima kasih…

  9. kapan ya kita sebagai bangsa indonesia bisa merasakan hasil karya sendiri…
    seperti tadi yang dibicarakan.. bahwa KUHP tersebut bawaan dari bangsa belanda yang telah menjajah kita……
    kenapa…. ya…
    apakah bangsa ini tidak memiliki putra putri yang pintar……..

    • anggara said:

      @green.frog
      sebenarnya saat ini sudah ada R KUHP bahkan sudah sampai versi 2008, cuma kapan disahkannya sepertinya masih akan lama

  10. andrei blantan said:

    pembedaan hukum pidana dan perdata didasarkan pada arahan dan objek dari hukum itu sendiri..
    hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan perseorangan,yang penegakannya diserahkan pada negara..karena itu hukum pidana biasa disebut dengan hukum publik.
    sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan..karena itu hukum perdata juga biasa disebut dengan hukum privat.. karena objeknya berbeda maka penegakan hukumnya pun berbeda pula..

  11. alifan said:

    KUHP

    K= Kalau ada
    U= Uang
    H= Hapus
    P= Perkara

  12. satira said:

    saya mau nanya nih bagaimana sih awal terjadinya hukum pidana di indonesia

    • anggara said:

      @satira
      hukum pidana Indonesia itu sejarahnya bermula sejak adanya hukum pidana adat, cuma dulu pada umumnya belum dipisahkan

  13. Hany Wulandari said:

    saya mau nanya pak anggara .. sejarah hukum pidana pada masa penjajahan jepang itu seperti apa ya lebih jelasnya ?. karena dari banyak buku hanya d jelaskan bahwa pada masa kpenjajahan jepang berlaku pula hukum yang berlaku pada saat masa kpenjajahan belanda (seperti dlm bunyi pasal 2 aturan peralihan ya pak .).. thx before pak anggara .

  14. LIdasta said:

    my first question
    1. Pada tanggal berapa corpus juris civilis di yunani dibentuk?

    2.Apakah perancis pernah dijajah oleh yunani sehingga sistem hukumya sama?

    3. Pada tanggal berapa code napoleon di peranci dibentuk?

  15. niken septadianty said:

    pak tolong dong jelaskan secara singkat sejarah hukum pidana di indonesia,sejarah KUHP,dan KUHAP

    terima kasih sebelum nya

  16. Mf pak,
    mw tanya brapa hal,ttng hkm,,
    mhn pnjelasanny,
    1.mhn pnjlasn ttng Napoleonic code?
    2.strafbaarfeit,istlah ap yg paling tpat u/terjemahannya?
    3.ap perbdaan membantu melakukan kejahatan dg membantu UNTUK melakukan kejahatan?
    4.gmana cra qt mbdakan apkah it kasus pembujukan atau membantu melakukan?
    5.apakah dpt dknakan sangsi pemberhentian dari jabatan apbila ada pjabat negara melakukan pembohongan terhadap masyarakat umum ?
    Trma ksh pak ats jwbnny,mhn djwb.

  17. andika tobing said:

    Pak, sy boleh minta dikirim tentang sejarah KUHP di Indonesia?
    Karena ini tugas mata kuliah hukum pidana, lumayan sulit nyari yang valid data-datanya. Atau kalau Bapak keberatan tolong beritahu saya buku-buku apa yang perlu dibaca.
    Terima KAsih PAk.

  18. angga said:

    Mas, saya mau tanya,apa bedanya pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran HAM?tolong jelaskan keduanya,,BLS GPL
    makasih…

    • anggara said:

      @angga
      di blog ini ada entry tentang pelanggaran HAM, silahkan dilihat

  19. greenfrog said:

    saya mau tanya ni mas,.,?
    kemaren saya lg baca media massa, ada salah seorang saksi penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban,. pada saat besoknya dia (saksi) mau menerangkan dipengadilan eh taunya dia (saksi)udah ditemukan mati di pinggir jalan dengan banyaknya bekas pukulan,.
    1. Didalam hukum pidana yang mengatur tentang perlindungan saksi ada gak.,.??
    kalau ada tolong dong mas,. saya masih kurang mengerti,.
    2. dalam kasus apa saja para saksi dapat perlindungan,.

    • anggara said:

      @greenfrog
      secara umum, sebenarnya keamanan saksi harus dilindungi namun pengaturan tegasnya baru ada setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban di sahkan. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di ICJR atau blog milik rekan Supriyadi WE

  20. greenfrog said:

    ada yang kelupaan saya ni mas apa ada Undang-undang tersendiri mengenai perlindungan saksi!!!!?

  21. yukie said:

    pak anggara
    mau nanya
    bagaimana sih kesiapan negara kita sekarang terhadap sistem pemerintahan kita,terhadap perkembangan zaman?
    apakah itu berpengaruh terhadap penetapan hukum yang terkadang tidak memihak Ham?

    nanya doank pa’ kl slh mohon mav
    saya baru berkecipu dalam dunia hukum

    • anggara said:

      @yukie
      hehehehe, pertanyaan yang sulit dijawab, namun hukum yang dibentuk harus sesuai dengan prinsip – prinsip negara hukum

  22. H.A SAPUTRA said:

    Bpk. Anggara…….
    Saya bingung dengan hukum inj…..
    dan yang mau saya tanyakan…
    Apa arti dari Definisi Hukum yang ada di Indonesia…TrimZ..

    • anggara said:

      @h.a. saputra
      cukup banyak pak, malah salah satu definisi yang saya suka adalah hukum itu tidak didefinisikan šŸ™‚

  23. kemas dolly elfilza said:

    saya mau nanya nih dikit tentang perkembangan hukum pidana di dalam kehidupan bangsa dan bernegara ?
    terus kita banyak para pakar dan ahli di bidang hukum tapi mengapa seolah-olah tutup mata dengan hukum yang berlaku di indonesia yang mempermainkan hukum.

    • anggara said:

      @kemas dolly elfilza
      ya kalau itu sih saya juga enggak tahu

  24. AGUS said:

    pa anggara..

    saya rakyat kecil tak mengerti hukum ni,,pa mau nanya kapan negara indonesia menciptakan hukum nya sendiri??sebab hukum kita masih memakai hukum belanda pa anggara?? jadi pemerintah adakah usulan dn pakar2 ahli hukum diindonesia sudah membuat hukum buatan dari indonesia sendiri ??

    • anggara said:

      @agus
      bukannya dengan dibuatnya beragam UU juga membuktikan kita sudah memakai hukum buatan Indonesia sendiri

  25. Terimakasih atas informasinya mas
    berguna banget buat referensi nig
    langsung klik Ctrl+s nih.
    šŸ˜€

    • anggara said:

      @kamtizone
      terima kasih kembali

  26. weeeeeeeeeh sebagai pemuda yang mau jadi orang hukum. saya sedikit ragu makan dari hukum. so, tuh yang namanya BW dengan temenya tuh, di kodifikasi oleh indonesia dah berapa tahun tuuuh .kalo di lihat historisnya lagi dah berapa abad tuh hukum yang di indonesia dari zaman romawi ,napoleon ,blanda. blanda sendiri sudah ganti tuh dengan new wetbook(maaf yeah kalosalah nulis).kalo di bilang seeh tuh orang ukum dah keracunan kalo ajah tuh kuhp makanan .mending kalo susu bisajadi keju tuuuuh.RancaNGAN KUHP tahun 2004kapan tuh disahin kagamalu apa tuh yang katanyabeci dengan pnjajahan dari kata undang -undang dasarnya ,orang blanda sampe di usir eeeh produk p[enjajah dan di peruntukan untuk menjajah dulu, sekarang di pake….
    bangsa indonesia marah abis kalo hasil karyanya di pake negara lain eeeeeehhh tapi kaga ngaca tuh KUHP nytang duaduanya buatan blanda di pake ..
    kemana ajah seeee orang hukum diin donesia apa perlu semua mahasiswa hukum demo dulu buat6 ngesahin tuuuh KUHP yang baru .DPR kayanya terlalu takuttt. takutama apa juga gfa tahu yeaaaayh .walaupun lanngit runtuh hukumharus ditegakan,walaupunkepalatertunjukpistol hukum harus ditegakan ….. apa semua itu hanya kal8imat or emaang iya…..hhhaaaahahahahaheheheh

  27. marinir arif said:

    pak saya mau tanya, gimanasih latar belakang hukum pidana di indonesia….?

  28. Bang, bisa bantu saya ngga. Tolong bikinin saya resuman tentang “jenis-jenis hukum pidana dan perbedaannya”..???

  29. susanto said:

    mau tanya nich mas,hukum pidana yang cocok diterapkan di indonesia ini apa aj sech?
    terima kasih.. ^_^

  30. Nahid Putra said:

    Terima kasih, pak. wawasan kami tntang hukum jadi terbuka.
    Maaf pak, jika hukum pidana dari sudut lawan adalah terdakwa melawan negara yang mewakili masyarakat. lalu bagaimana dengan kasus kasus yang belum lama terjadi. kasus pencurian barang “sepele” seperti sebuah semangka, alat penyaring. Yang menyeret para terdakwanya mendekam berbulan-bulan di tahanan. Apakah tuntutan jaksa penuntut umum ini (negara) benar-benar mewakili masyarakat ? mohon jawabannya, terimakasih

  31. regina.f.c.s said:

    aq mo nnya dunk…
    knpa seah…
    ngara qta bnyak bkin praturan/hukum??????????
    tpi yg mmbuat aj,byum tntu ngikutin prturan trsbut…

    tyus klo da org yg nglanggar rmbu lalu lintas..
    tuch trmasuk nglanggar hukum pha??????

  32. EBEN EZER FERNANDEZ SIHOMBING said:

    bang, bisakah anda menjelaskan secara spesifik tentang perbedaan hukum pidana dan perdata……….

  33. yoserizal said:

    mas, slam kenal
    saya tertarik dengan postingan2 mas anggara
    sebagai orang yang awam hukum
    saya mau nanya ,
    apakah seorang penasehat hukum dibatasi dengan spesifiaksinya
    mis hukum pidana dengan perdata
    trimakasih sebelumnya,

    • anggara said:

      @yoserizal
      Tentu tidak, tapi umumnya masalah keahlian dan kesenangan dari si advokat itu sendiri šŸ™‚

  34. Wandy said:

    bang minta penjelasan tentang pembagian skema hukum pidana bang ???

  35. hafidz said:

    Om ….
    saya mau tanya tentang relevansinya asas retroaktif dalam hukum pidana indonesia , terhadap perat UU yang telah ada seperti HAM DLL..apakah itu bisa di benarkan atau tidak…

    trimakasih OM……

  36. asrisinaga said:

    mas saya mau tanya apa saja ruang lingkup hukum pidana itu?

  37. mas mau tanya,
    1. kenapa indonesia belum mau mengeluarkan kuhp sendiri,sedangkan untk UU yang lain bisa slese?
    2. kenapa kita g manfaatin asas konkordansi bwt nerplek aturan negara lain yag lbh baek & sesuai dgn kultur & perkembangan hukum kita?kan kUHP nerplek tuh,jadi lo emang mentalnya nerplek sekalian z nerplek yag lebih bagus, y g????

  38. WikiWiki said:

    Eropa kan selama beberapa abad mengalami apa yang disebut dengan Abad kegelapan. Dimana tradisi ilmiahnya mati. terus Gimana tu akhirnya orang eropa setelah lebih dari 5 abad akhirnya bisa kembali membuka literatur romawi. Sehingga bisa membuat code prancis?

  39. hamka SH said:

    KUHP……
    tdk brlaku bgi org miskin

  40. anti NWO said:

    wow ternyata bangsa Indonesia masih terjajah
    hukum sampah warisan kolonialis kafir masih ditegakkan
    pantes aja TIDAK ADA keadilan di Indonesia
    polisi, jaksa, hakim, pengacara/advokat dll mereka adalah penegak hukum, ya betul hukum warisan kolonialis
    mereka adalah ‘boneka’ bodoh penegak hukum kolonial

  41. clex said:

    kurang lengkap….
    ada yg lbih lengkap..??

  42. indonesia sampa saat ni belum bisa di katakan merdeka,sebab indonesia sampai saat ini masih di jajah,banyak para pengangguran,karena belum ada lapang kerja yang di siap kan oleh para pemimpin,
    indonesia belum bisa di katakan merdekah,kalau masih terjadi di dunia ini ada nya penganguran

  43. ame said:

    artikel yang menarik..kunjungi juga

  44. risky said:

    mas saya mau nanya menurut mas penerapan kuhp di indo nesia itub gmna…?? apa udh efektif apa ngk…???
    tlng di bals mas
    makasih….

Leave a comment