Hukum Pidana dan Sejarahnya di Indonesia
Dalam masyarakat Indonesia, pembagian hukum antara pidana dan perdata tidak terlampau tegas dan seringkali berupa aturan-aturan yang tidak tertulis
Namun ada beberapa negara kuno di Indonesia yang telah memiliki pengaturan tegas dalam bentuk tertulis beberapa undang-undang pidana diantaranya yang paling terkenal adalah Kerajaan Majapahit
Secara singkat hukum pidana dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang menggambarkan keinginan masyarakat untuk menanggulangi kejahatan
Hukum pidana tertulis yang sangat sederhana di Indonesia sendiri mulai dikenal pada saat masuknya VOC (Perkumpulan Dagang Hindia Timur) dan hanya diberlakukan pada golongan Eropa saja
KUHP yang berlaku sekarang di Indonesia pada dasarnya merupakan tinggalan dari pemerintah kolonial Hindia Belanda yang dinamakan Wetboek van Strafrecht vor Nederlandscg Indie (WvSNI) diberlakukan berdasarkan Koninklijk Besluit tertanggal 15 Oktober 1915 Staadsblad 1915 No 732 dan mulai berlaku pada 1 Januari 1918
Dalam kata lain KUHP yang masih berlaku seharusnya sebagian besar masih berbahasa Belanda, karena hingga sekarang Indonesia tidak mempunyai terjemahan resmi dalam bahasa Indonesia.
Akibatnya KUHP yang dipergunakan di pengadilan dan sekolah-sekolah hukum adalah terjemahan tidak resmi yang sangat beragam versinya
Berdasarkan UU No 1 Tahun 1946 nama resmi Wetboek van Strafrecht vor Nederlandscg Indie (WvSNI) diubah menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS) yang dapat disebut sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Ingatlah bahwa hal ini berarti nama resmi dari KUHP adalah Wetboek van Strafrecht (WvS)
Beberapa kejahatan dalam KUHP yang sudah tidak dinyatakan berlaku lagi berdasarkan alasan-alasan hukum diantaranya adalah Pasal 134, 136 bis, 137, 154, 155, 182, 183, 184,185, 186, 324, 325, 326, 327, 329, 523, dan 539 KUHP
Hukuman pidana sendiri berdasarkan Pasal 10 KUHP secara umum terbagi atas dua bagian besar yaitu hukuman pidana pokok (pidana mati, penjara, kurungan, denda, dan tutupan) dan hukuman tambahan (pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim)
Dunia Anggara 
wah, kajian sejarah hukum pidana yang informatif, pak anggara. saya yang awam hukum hanya bisa membedakan hukum pidana dan perdata berdasarkan proses pengaduannya. pidana langsung ditangani pihak yang berwenang, tanpa menunggu aduan, sedangkan perdata mesti melihat aduan dari seseorang. bener nggak ya pak?
@sawali
terima kasih kembali, agak keliru kalau pembagiannya begitu, kalau pidana dari sudut lawan adalah terdakwa melawan negara yang mewakili masyarakat, sementara kalau perdata adalah individu melawan individu lainnya
kalau Perdata itu, melulu berkaitan dengan data…
nah, kalau pidana ditangani oleh Polisi dan jaksa..karena urusannya dengan dana..
😆
KUHP pertama kali dibuat pd th 1881. jd usia KUHP skrg sdh sangat uzur yaitu 127 th. KUHP pertama kali diberlakukan di Ind pd th 1918. jd usia KUHP skrg ini-pun sdh sepuh yaitu 90 th (jk dihitung sjk diberlakukan di Ind). KUHP aslinya klu gak salah bkn buatan Belanda..Belanda tjuma nyontoh dari Perancis dan Perancis nyadur dari Romawi..bayangkan sj KUHP yg merupakan peninggalan kolonial ato penjajah s/d saat ini msh diberlakan di Ind..apa bnr sih bgsa Ind yg penduduknya sekian ratus juta ini gak mampu buat KUHP sendiri..mgkin krn KUHP itu KERING shgga u/ membuat UU ttg KUHP gak ada yg berani jd sponsor..maklumlah u/ membuat UU di Ind diperlukan dana gede u/ menyuap sana-sini (termsk anggt DPR)..contoh aktual adalah UU ttg BI(Bank Ind) dimana ketika UU tsb dibahas mk semua anggota DPR (Komisi IX) pd wkt itu menurut Hamka Yamdu ketjipratan dhoewit haram dari BI..tjoba klu sdh begini bgm dg keabsahan/legalitas UU BI tsb, yg ternyata pesenan dan koruptif..nistjaya UU yg lain-pun bnyk yg spt itu..gw sih tjuma bisa ngelus dada doang..gak tjuma UU..produk hukum yg lain-pun nistjaya jg bnyk yg pesenan, spt Perda, bahkan PP, Perpres, Keppres, Kepmen, dll..hayo bgm ini..neg Ind kok amburadul kyk gini..mhn pentjerahannya Boss..Trims..!!!
maksudnya pesenan gimana c?trus apa bedanya kalo buat KUHP yg baru?tolong jelaskan maksud dari bikin KUHP baru yang kering seperti apa?
@mas kopdang
bisa aja deh
@wak munir
enggak juga, yang dari 1800-an itu KUHP belanda di berlakukan berdasarkan asas konkordansi, soal pembuatan UU yang banyak sponsornya saya no comment deh 😀
wah, makasih banyak mas. saya lagi bikin esai hukum pidana nih…
ada beberapa hal yang saya gak ngerti:
1. apa maksudnya ‘bis’ dalam Pasal 136 bis?
2. apa bedanya pemalsuan mata uang dengan peniruan mata uang? lihat pasal 244-249. Dibedakan antara meniru dengan memalsu
3. mengapa denda dalam kuhp ringan?
4. bagaimana posisi orang asing yang memalsukan mata uang dollar dan mengedarkannya di Indonesia? Dapatkah ia dijerat pasal 244-249? Bagaimana apabila ia anggota staf kedutaan? Apakah hak imunitasnya masih berlaku?
makasih loh…
🙂
@bagas
bis itu kalau enggak salah artinya tambahan
soal memalsu dan meniru dalam pasal 244 cuma ada kata penghubung atau deh, kalau perbedaannya harus cek KBBI (kamus besar bahasa Indonesia). Soal orang asing tetap bisa kena, coba cek Buku I tentang Ruang Lingkup berlakunya KUHP
saya mau nanya hukum positif yang berlaku di Indonesia seperti apa ya??? yang diliat dari hukum pidana dan hukum perdata??? terima kasih…
kapan ya kita sebagai bangsa indonesia bisa merasakan hasil karya sendiri…
seperti tadi yang dibicarakan.. bahwa KUHP tersebut bawaan dari bangsa belanda yang telah menjajah kita……
kenapa…. ya…
apakah bangsa ini tidak memiliki putra putri yang pintar……..
@green.frog
sebenarnya saat ini sudah ada R KUHP bahkan sudah sampai versi 2008, cuma kapan disahkannya sepertinya masih akan lama
pembedaan hukum pidana dan perdata didasarkan pada arahan dan objek dari hukum itu sendiri..
hukum pidana adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara negara dan perseorangan,yang penegakannya diserahkan pada negara..karena itu hukum pidana biasa disebut dengan hukum publik.
sedangkan hukum perdata adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan..karena itu hukum perdata juga biasa disebut dengan hukum privat.. karena objeknya berbeda maka penegakan hukumnya pun berbeda pula..
KUHP
K= Kalau ada
U= Uang
H= Hapus
P= Perkara
saya mau nanya nih bagaimana sih awal terjadinya hukum pidana di indonesia
@satira
hukum pidana Indonesia itu sejarahnya bermula sejak adanya hukum pidana adat, cuma dulu pada umumnya belum dipisahkan
saya mau nanya pak anggara .. sejarah hukum pidana pada masa penjajahan jepang itu seperti apa ya lebih jelasnya ?. karena dari banyak buku hanya d jelaskan bahwa pada masa kpenjajahan jepang berlaku pula hukum yang berlaku pada saat masa kpenjajahan belanda (seperti dlm bunyi pasal 2 aturan peralihan ya pak .).. thx before pak anggara .
my first question
1. Pada tanggal berapa corpus juris civilis di yunani dibentuk?
2.Apakah perancis pernah dijajah oleh yunani sehingga sistem hukumya sama?
3. Pada tanggal berapa code napoleon di peranci dibentuk?
pak tolong dong jelaskan secara singkat sejarah hukum pidana di indonesia,sejarah KUHP,dan KUHAP
terima kasih sebelum nya
Mf pak,
mw tanya brapa hal,ttng hkm,,
mhn pnjelasanny,
1.mhn pnjlasn ttng Napoleonic code?
2.strafbaarfeit,istlah ap yg paling tpat u/terjemahannya?
3.ap perbdaan membantu melakukan kejahatan dg membantu UNTUK melakukan kejahatan?
4.gmana cra qt mbdakan apkah it kasus pembujukan atau membantu melakukan?
5.apakah dpt dknakan sangsi pemberhentian dari jabatan apbila ada pjabat negara melakukan pembohongan terhadap masyarakat umum ?
Trma ksh pak ats jwbnny,mhn djwb.
Pak, sy boleh minta dikirim tentang sejarah KUHP di Indonesia?
Karena ini tugas mata kuliah hukum pidana, lumayan sulit nyari yang valid data-datanya. Atau kalau Bapak keberatan tolong beritahu saya buku-buku apa yang perlu dibaca.
Terima KAsih PAk.
Mas, saya mau tanya,apa bedanya pelanggaran hukum pidana atau pelanggaran HAM?tolong jelaskan keduanya,,BLS GPL
makasih…
@angga
di blog ini ada entry tentang pelanggaran HAM, silahkan dilihat
saya mau tanya ni mas,.,?
kemaren saya lg baca media massa, ada salah seorang saksi penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban,. pada saat besoknya dia (saksi) mau menerangkan dipengadilan eh taunya dia (saksi)udah ditemukan mati di pinggir jalan dengan banyaknya bekas pukulan,.
1. Didalam hukum pidana yang mengatur tentang perlindungan saksi ada gak.,.??
kalau ada tolong dong mas,. saya masih kurang mengerti,.
2. dalam kasus apa saja para saksi dapat perlindungan,.
@greenfrog
secara umum, sebenarnya keamanan saksi harus dilindungi namun pengaturan tegasnya baru ada setelah UU Perlindungan Saksi dan Korban di sahkan. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat di ICJR atau blog milik rekan Supriyadi WE
ada yang kelupaan saya ni mas apa ada Undang-undang tersendiri mengenai perlindungan saksi!!!!?
pak anggara
mau nanya
bagaimana sih kesiapan negara kita sekarang terhadap sistem pemerintahan kita,terhadap perkembangan zaman?
apakah itu berpengaruh terhadap penetapan hukum yang terkadang tidak memihak Ham?
nanya doank pa’ kl slh mohon mav
saya baru berkecipu dalam dunia hukum
@yukie
hehehehe, pertanyaan yang sulit dijawab, namun hukum yang dibentuk harus sesuai dengan prinsip – prinsip negara hukum
Bpk. Anggara…….
Saya bingung dengan hukum inj…..
dan yang mau saya tanyakan…
Apa arti dari Definisi Hukum yang ada di Indonesia…TrimZ..
@h.a. saputra
cukup banyak pak, malah salah satu definisi yang saya suka adalah hukum itu tidak didefinisikan 🙂
saya mau nanya nih dikit tentang perkembangan hukum pidana di dalam kehidupan bangsa dan bernegara ?
terus kita banyak para pakar dan ahli di bidang hukum tapi mengapa seolah-olah tutup mata dengan hukum yang berlaku di indonesia yang mempermainkan hukum.
@kemas dolly elfilza
ya kalau itu sih saya juga enggak tahu
pa anggara..
saya rakyat kecil tak mengerti hukum ni,,pa mau nanya kapan negara indonesia menciptakan hukum nya sendiri??sebab hukum kita masih memakai hukum belanda pa anggara?? jadi pemerintah adakah usulan dn pakar2 ahli hukum diindonesia sudah membuat hukum buatan dari indonesia sendiri ??
@agus
bukannya dengan dibuatnya beragam UU juga membuktikan kita sudah memakai hukum buatan Indonesia sendiri
Terimakasih atas informasinya mas
berguna banget buat referensi nig
langsung klik Ctrl+s nih.
😀
@kamtizone
terima kasih kembali
weeeeeeeeeh sebagai pemuda yang mau jadi orang hukum. saya sedikit ragu makan dari hukum. so, tuh yang namanya BW dengan temenya tuh, di kodifikasi oleh indonesia dah berapa tahun tuuuh .kalo di lihat historisnya lagi dah berapa abad tuh hukum yang di indonesia dari zaman romawi ,napoleon ,blanda. blanda sendiri sudah ganti tuh dengan new wetbook(maaf yeah kalosalah nulis).kalo di bilang seeh tuh orang ukum dah keracunan kalo ajah tuh kuhp makanan .mending kalo susu bisajadi keju tuuuuh.RancaNGAN KUHP tahun 2004kapan tuh disahin kagamalu apa tuh yang katanyabeci dengan pnjajahan dari kata undang -undang dasarnya ,orang blanda sampe di usir eeeh produk p[enjajah dan di peruntukan untuk menjajah dulu, sekarang di pake….
bangsa indonesia marah abis kalo hasil karyanya di pake negara lain eeeeeehhh tapi kaga ngaca tuh KUHP nytang duaduanya buatan blanda di pake ..
kemana ajah seeee orang hukum diin donesia apa perlu semua mahasiswa hukum demo dulu buat6 ngesahin tuuuh KUHP yang baru .DPR kayanya terlalu takuttt. takutama apa juga gfa tahu yeaaaayh .walaupun lanngit runtuh hukumharus ditegakan,walaupunkepalatertunjukpistol hukum harus ditegakan ….. apa semua itu hanya kal8imat or emaang iya…..hhhaaaahahahahaheheheh
pak saya mau tanya, gimanasih latar belakang hukum pidana di indonesia….?
Bang, bisa bantu saya ngga. Tolong bikinin saya resuman tentang “jenis-jenis hukum pidana dan perbedaannya”..???
mau tanya nich mas,hukum pidana yang cocok diterapkan di indonesia ini apa aj sech?
terima kasih.. ^_^
Terima kasih, pak. wawasan kami tntang hukum jadi terbuka.
Maaf pak, jika hukum pidana dari sudut lawan adalah terdakwa melawan negara yang mewakili masyarakat. lalu bagaimana dengan kasus kasus yang belum lama terjadi. kasus pencurian barang “sepele” seperti sebuah semangka, alat penyaring. Yang menyeret para terdakwanya mendekam berbulan-bulan di tahanan. Apakah tuntutan jaksa penuntut umum ini (negara) benar-benar mewakili masyarakat ? mohon jawabannya, terimakasih
aq mo nnya dunk…
knpa seah…
ngara qta bnyak bkin praturan/hukum??????????
tpi yg mmbuat aj,byum tntu ngikutin prturan trsbut…
tyus klo da org yg nglanggar rmbu lalu lintas..
tuch trmasuk nglanggar hukum pha??????
bang, bisakah anda menjelaskan secara spesifik tentang perbedaan hukum pidana dan perdata……….
mas, slam kenal
saya tertarik dengan postingan2 mas anggara
sebagai orang yang awam hukum
saya mau nanya ,
apakah seorang penasehat hukum dibatasi dengan spesifiaksinya
mis hukum pidana dengan perdata
trimakasih sebelumnya,
@yoserizal
Tentu tidak, tapi umumnya masalah keahlian dan kesenangan dari si advokat itu sendiri 🙂
bang minta penjelasan tentang pembagian skema hukum pidana bang ???
Om ….
saya mau tanya tentang relevansinya asas retroaktif dalam hukum pidana indonesia , terhadap perat UU yang telah ada seperti HAM DLL..apakah itu bisa di benarkan atau tidak…
trimakasih OM……
mas saya mau tanya apa saja ruang lingkup hukum pidana itu?
mas mau tanya,
1. kenapa indonesia belum mau mengeluarkan kuhp sendiri,sedangkan untk UU yang lain bisa slese?
2. kenapa kita g manfaatin asas konkordansi bwt nerplek aturan negara lain yag lbh baek & sesuai dgn kultur & perkembangan hukum kita?kan kUHP nerplek tuh,jadi lo emang mentalnya nerplek sekalian z nerplek yag lebih bagus, y g????
Eropa kan selama beberapa abad mengalami apa yang disebut dengan Abad kegelapan. Dimana tradisi ilmiahnya mati. terus Gimana tu akhirnya orang eropa setelah lebih dari 5 abad akhirnya bisa kembali membuka literatur romawi. Sehingga bisa membuat code prancis?
KUHP……
tdk brlaku bgi org miskin
wow ternyata bangsa Indonesia masih terjajah
hukum sampah warisan kolonialis kafir masih ditegakkan
pantes aja TIDAK ADA keadilan di Indonesia
polisi, jaksa, hakim, pengacara/advokat dll mereka adalah penegak hukum, ya betul hukum warisan kolonialis
mereka adalah ‘boneka’ bodoh penegak hukum kolonial
kurang lengkap….
ada yg lbih lengkap..??
indonesia sampa saat ni belum bisa di katakan merdeka,sebab indonesia sampai saat ini masih di jajah,banyak para pengangguran,karena belum ada lapang kerja yang di siap kan oleh para pemimpin,
indonesia belum bisa di katakan merdekah,kalau masih terjadi di dunia ini ada nya penganguran
artikel yang menarik..kunjungi juga
Pingback: Sejarah KUHP di Indonesia | Catatan Ahdan Ramdani
mas saya mau nanya menurut mas penerapan kuhp di indo nesia itub gmna…?? apa udh efektif apa ngk…???
tlng di bals mas
makasih….