Penghinaan dan Ranjau-Ranjau Ngeblog

Beberapa rekan saya sempat bertanya, ketika kami mengajukan upaya permohonan peninjauan konstitusional terhadap ketentuan-ketentuan penghinaan di KUHP. Pada umumnya bertanya, apakah upaya kami untuk menyatakan pasal-pasal penghinaan itu inkonstitusional akan menyebabkan semua orang bisa menghina semau-maunya? Hal itukan salah satu ranjau yang bila dikaitkan dengan kegiatan bloging maka itulah batasannya, begitulah kata rekan saya itu

Pertanyaan ini juga muncul pada persidangan di Mahkamah Konstitusi. Namun ketika itu kami sadar betul, bahwa upaya kami adalah upaya baru yang bisa mengantarkan orang dalam perdebatan seru, karena memandang bahwa reputasi itu harus dihormati dan adalah kewajiban negara untuk melindungi reputasi tersebut

Tentu saja saya sepakat, reputasi itu harus dihormati dan orang tidak boleh menghina seenaknya orang lain. Namun apakah upaya tersebut tidak cukup jika hanya dilakukan dalam gugatan perdata sebagaimana diatur Pasal 1372 KUHPerdata?

Coba bayangkan, ketika anda dituntut secara pidana yang akibatnya bisa ditebak, akan dipenjara, lalu masih pula digugat secara perdata? Ganti rugi perdata tersebut dalam khazanah hukum, hanyalah langit batasnya.

Konstruksi hukum pidana dalam penghinaan, tidaklah mementingkan apakah pernyataan tersebut benar atau salah, yang penting pernyataan tersebut menimbulkan perasaan terhina bagi orang yang merasa dihina. Satu-satunya celah adalah menggunakan Pasal 310 ayat (3) KUHP yaitu atas dasar kepentingan umum. Namun sepanjang sejarah hukum pidana tentang pencemaran nama baik di Indonesia, ketentuan Pasal 310 ayat (3) KUHP hampir-hampir mati secara sosiologis, karena setahu saya, pengadilan tidak pernah mempertimbangkan aspek ini.

Untuk bloger, bisa ditimbang begini, jika anda posting sesuatu yang dirasa menghina untuk orang lain mungkin masuk akal, karena andalah yang menulisnya sendiri. Namun bagaimana jika konstruksinya adalah, anda posting sesuatu dan ada yang memberikan komentar yang dirasa menghina bagi orang lain, apakah anda harus bertanggung jawab? Dalam konstruksi hukum, jelas anda harus bertanggung jawab untuk komentar yang dirasa menghina orang lain tersebut.

Lalu apakah UU ITE memberikan jalan keluar sebagaimana Pasal 310 ayat (3) KUHP? Jelas tidak, karena memang tidak ada alasan pemaaf dalam konstruksi penghinaan sebagaimana diatur dalam UU ITE, baik dalam soal postingan ataupun soal komentar terhadap postingan.

Ini yang membuat repot konstruksi pidana dalam penghinaan, karena seperti pernyataan Dr. Mudzakkir, SH, MH, bahwa penghinaan adalam suatu tindak pidana subyektif yang diobyektifisir. Inilah yang membuat repot, karena tidak ada satupun batasan yang tegas dan jelas tentang bagaimana yang disebut menghina, dan dalam waktu kapan penghinaan tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya?

Dalam negara-negara anglo saxon, dikenal doktrin truth as a defense, namun di Indonesia, doktrin tersebut jelas tidak dikenal, karena satu-satunya yang dikenal adalah doktrin kepentingan umum (public interest). Istilah simpelnya seorang koruptor berhak merasa terhina jika ia anda tulis sebagai koruptor, tak peduli bahwa ia betul-betul diputus sebagai koruptor oleh pengadilan, jika merasa terhina, bersiaplah untuk menghadapi tuntutan pidana sekaligus gugatan perdata.

Lalu dimana batasannya dong mas tanya rekan saya ini, saya pun hanya bisa mengangkat bahu serta menggelengkan kepala. Karena sayapun tidak mampu mencari dimana batasannya

Jika ada yang tahu, mohon kasih tahu saya yaaa?