Iklan

Analisa Kritis Terhadap Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Pedoman Konten Multimedia


Sesaat setelah saya membaca Rancangan Permen Kominfo tentang Pedoman Konten Multimedia membuat saya dapat menarik kesimpulan tersendiri. Saya menarik kesimpulan adanya ketidak jelasan dengan cara berpikir para perumus Permen Kominfo ini. Untuk lebih jelasnya silahkan unduh disini

Pertama

Rancangan Peraturan Menteri Kominfo ini tidak mempunyai landasan hukum. Sejauh yang saya pahami, UU ITE hanya memberikan kewenangan kepada pemerintah untuk membuat aturan pelaksanaannya dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan bukan dalam bentuk Peraturan Menteri

Kedua

Dalam konsideran mengingat, maka hal yang pertama muncul adalah Pasal 28 J UUD 1945, hal ini berarti sudah ada pikiran dalam pemerintah untuk menerapkan prinsip “segala sesuatu adalah dilarang kecuali….”. Hal ini tentunya telah menjadi budaya di Indonesia mengingat KUHAP juga punya prinsip yang sama seperti “segala perampasan kemerdekaan adalah diperbolehkan kecuali…”

Mindset inilah yang harusnya diubah menjadi “segala sesuatu adalah diperbolehkan kecuali….”. Kenapa prinsip itu penting, karena prinsip dalam hukum terutama terkait dengan kebebasan berekspresi adalah diperbolehkan dengan pembatasan tertentu.

Ketiga

Dalam bagian konsiderans, menyebutkan tentang UU No 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, pencantuman ini berarti menafikan peran KPI dan juga Dewan Pers untuk mengatur persoalan di bidang penyiaran dan juga pers. Dengan rancangan ini, kemandirian dari KPI dan Dewan Pers akan mulai digerus dengan pelan – pelan. Masalah lainnya kemana pasal 28, Pasal 28 A – I, dan juga UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM serta UU No 12 Tahun 2005 yaaa? Apa pemerintah lupa atau sengaja dilupakan?

Keempat

Rancangan Pedoman Konten Multimedia ini sebenarnya sudah diatur dalam peraturan perundang – undangan yang berlaku baik dalam KUHP, UU Penyiaran, UU Pers, UU Pornografi, dan beragam UU yang lainnya. Sehingga pengaturan – pengaturan dalam rancangan Permen ini punya potensi repetisi yang akan menghasilakn ketidak pastian hukum

Kelima

Dalam pasal 4 Rancangan Permen disebutkan bahwa

(1) Pedoman ini tidak menutupi atau menghalangi aspek penegakan hukum yang terkait dalam pembuatan dan pemuatan konten berdasarkan ketentuan hukum dan perundangundangan yang berlaku di Indonesia.

(2) Kepatuhan terhadap Pedoman dapat dijadikan pembelaan bagi penyedia konten

Sejauh mana keterkaitan dalam Pasal 4 ayat (1) dengan Pasal 4 ayat (2) dapat terwujud? Dan apakah tanpa adanya pedoman ini, maka penyedia konten tidak bisa melakukan pembelaan terkait dengan pertanggungjawaban pidana, sebagaimana diatur dalam Buku I KUHP? Dan sejauh mana dengan kepatuhan dapat membebaskan penyedia konten dalam pertanggungjawaban pidana?

Keenam

Dalam Pasal 5 Rancangan Permen, terdapat pembatasan yang dirumuskan secara meluas dibandingkan dengan UU yang berlaku dan mempunyai pikiran untuk mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dengan menggunakan titik tolak agama dan budaya.

Ketujuh

Pasal 6 – 11 Rancangan Permen ini sebenarnya sudah diatur dalam UU yang berlaku, sehingga tidak perlu pengaturan kembali apalagi dalam bentuk Permen, karena dapat merusak seluruh tatanan hukum yang berlaku di Indonesia. Selain itu rumusan yang digunakan juga terlampau luas sehingga melanggar prinsip kepastian hukum dan prinsip lex certa

Kedelapan

Secara umum, Rancangan ini berupaya akomodatif terhadap pelaku usaha dengan tidak mewajibkan memonitor konten yang dianggap berbahaya karena memberikan beban finansial kepada pelaku usaha. Namun di sisi lain ada beragam ketentuan dibawahnya yang secara implisit memaksa para pelaku usaha untuk melakukan pemantauan terhadap aktivitas lalu lintas konten

Kesembilan

Penjatuhan sanksi telah mem by pass kewenangan badan pengadilan, dengan lembaga extra judisial dalam bentuk badan pengaduan yang akan memeriksa pengaduan. Tidak diperoleh informasi bagaimana hukum acara yang berlaku, apakah pidana dan.atau perdata.

Lalu tidak ada informasi tentang pembentukan dan pengisian tentang para anggota badan pengaduan tersebut dan status dari badan pengaduan, apakah dia lembaga di bawah Depkominfo atau lembaga negara independen? Lalu dari mana pembiayaannya?

Kesimpulan

Sepertinya saya tetap memutuskan menggunakan jasa dari pihak lain di luar Indonesia, terutama di Eropa, Canada, dan Amerika Serikat. Susah hidup jadi orang Indonesia

Iklan
4 comments
  1. Saya tidak paham betul tentang semua ini Pak, tidak bohong saya.

    Tapi sejauh yang saya tahu, mereka itu yang sering jadi korban di media2, adegan mesumlah, inilah, itulah dan seterusnya.

    salam kenal aja Pak

  2. Selamat Tahun baru mas! Semoga 2009 kepastian hukum di Indonesia semakin jelas…Ditunggu di Facebook 🙂

  3. mas, minta ijin mengunduh, permennya…
    ngomong2 gimana caranya naro unduhan di blogs… ajarin yah… sy pake wordpress

  4. grahat said:

    corruptissima republica plurimae leges.. yah gitulah mas.. what can i say.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: