Kasus-Kasus Hukum Mantan Presiden RI
Indonesia adalah negara yang menarik, dari 8 Presiden yang pernah dipunyai, ada 3 Presiden yang setidaknya tersangkut perkara hukum yaitu Dr. Ir Soekarno, Jend Besar (Purn) Soeharto, dan KH Abdurrahman Wahid. Meski ada perbedaan diantara ketiganya, jika Bung Karno dan Gus Dur diturunkan oleh MPR (S) maka Pak Harto diturunkan lewat aksi parlemen jalanan.
Koq delapan Presiden, bukannya Indonesia baru punya 6 Presiden? Lah kan ada dua (Presiden) RI yang tidak diakui sebagai Mantan Presiden yaitu Mr Syafruddin Prawiranegara (Ketua PDRI) dan Mr Assaat (Presiden RI waktu RI menjadi negara bagian RIS).
Namun, tak ada satupun Mantan Presiden yang pernah dibuktikan kesalahannya melalui Pengadilan. Saya takut, jika Indonesia punya 3 Mantan Presiden yang meninggal dunia dalam status tersangka dalam perkara pidana. Menurutku, ini preseden yang buruk, siapapun harus sama kedudukannya di depan hukum dan tak ada satu orangpun yang berhak mendapatkan keistimewaan oleh hukum.
Soal pemberiaan maaf, memang nggak dikenal dalam system hukum Indonesia yang ada dan dikenal adalah grasi dan amnesti. Grasi sendiri diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Perubahan I UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Presiden memberikan grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan MA” selain dalam UUD grasi juga diatur melalui UU No 22 Tahun 2002 dimana grasi diartikan sebagai pengampunan berupa perubahan, peringanan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana yang diberikan oleh Presiden. Grasi sendiri ada 3 jenis yaitu peringanan atau perubahan jenis pidana, pengurangan jumlah pidana, atau penghapusan pelaksanaan pidana. Akan tetapi yang harus diingat adalah bahwa grasi tidak berarti menghilangkan kesalahan dan juga bukan merupakan rehabilitasi terhadap terpidana.
Amnesti diatur dalam Pasal 14 ayat (2) Perubahan I UUD 1945 yang menyatakan “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat.” Amnesti sendiri, berdasarkan pengetahuan penulis belum diatur melalui UU, akan tetapi ada beberapa rujukan yang bisa dilihat soal amnesti. Menurut situs hukumpedia (18/1/2008, 10:56), amnesti diartikan sebagai Pemerintah menghapus kesalahan atau menyatakan yang bersalah melakukan kejahatan tertentu tidak akan dituntut. Menurut situs wikipedia, amnesti diartikan sebagai sebuah tindakan hukum yang mengembalikan status tak bersalah kepada orang yang sudah dinyatakan bersalah secara hukum sebelumnya. Amnesti (18/1/2008: 10:57) diberikan oleh badan hukum tinggi negara semisal badan eksekutif tertinggi, badan legislatif atau badan yudikatif. Menurut situs kamus hukum (18/1/2008. 10:58), amnesti diartikan sebagai pernyataan umum (diterbitkan melalui atau dengan undang-undang) yang memuat pencabutan semua akibat pemidanaan dari suatu perbuatan pidana (delik) tertentu atau satu kelompok perbuatan pidana (delik) tertentu, bagi terpidana, terdakwa yang dinyatakan bersalah melakukan delik-delik tersebut.
Dalam konteks, kasus yang terkait dengan para mantan Presiden RI, tentunya harus diadili terlebih dahulu baru diberikan maaf melalui mekanisme amnesti, karena harus diingat amnesti lebih merupakan tindakan politis ketimbang merupakan tindakan hukum.
Lalu, kalau nggak pernah diadili apa yang mau dimaafkan?
Dunia Anggara 
maklum baru belajar ngeblog… jadi salah terus 🙂
@bambang
nggak masalah pak 🙂
menurut saya, selama ini memang banyak sekali beberapa kasus hukum khususnya yang dilakukan oleh pemimpin negara itu sendiri. tapi anehnya dari kasus yang dilakukan itu tidak pernah ada penjatuhan vonis yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku. sebagai orang awam mungkin saya hanya bisa menyebut bahwa hukum di Indonesia ini aneh, atau mungkin orang-orangnya yang aneh? sepertinya biar hukum ini bisa seadil-adilnya bagaimana kalau saya sarankan biar hukum ini diserahkan saja pada Tuhan Yang Maha Kuasa? enak to? gak usah bayar, gak usah pake ngelobi, dan pasti dijamin adil seadil-adilnya… Bagaimana teman-teman????? Bisa diterima?
@elizabeth
terima kasih atas komentarnya
kalau para hakim siap untuk mati, saya rasa semua pejabat yang terlibat akan kerusuhan didalam Indonesia ini akan dihukum
@eko
semoga yaa pak
kita harus tetap menjujung tinggi keadilan di negara kita dengan penuh keberanian dan demi bangsa yang kita cintai……………
benar kata mas eko kalau hakim di negeri ini gak takut mati baru hukum di negeri ini bisa berdiri tegak dengan dua kaki namun sayangnya di bumi pertiwi ini belum muncul satrio piningitnya{kata orang jawa} menurut saya sistem hukum di negeri ini udah bagus tinggal pelaksanaanya. untuk itu marii ber do”a semoga satrio piningit negeri ini segera muncul amiiin
Mas, apa kasus presiden yang tidak diadili tsb dapat dikategorikan sebagai pemberian abolisi oleh presiden kpd mereka? Karena sesuai artikel yg saya baca abolisi itu merupakan suatu keputusan untuk menghentikan pengusutan dan pemeriksaan suatu perkara, dimana pengadilan belum menjatuhkan keputusan terhadap perkara tersebut. Seorang Presiden memberikan abolisi dengan pertimbangan demi alasan umum mengingat perkara yang menyangkut para tersangka tersebut terkait dengan kepentingan negara.