Ada anggapan yang cukup kuat di kalangan advokat bahwa seorang advokat dilarang beriklan. Bahkan, tidak sedikit advokat yang menganggap kegiatan pemasaran (marketing), promosi, dan periklanan sebagai sesuatu yang sama, sehingga seluruhnya dianggap bertentangan dengan etika profesi.

Tetapi benarkah Kode Etik Advokat Indonesia melarang seluruh bentuk iklan?

Mari kita perhatikan rumusan Pasal 8 huruf b Kode Etik Advokat Indonesia:

“Pemasangan iklan semata-mata untuk menarik perhatian orang adalah dilarang termasuk pemasangan papan nama dengan ukuran dan/atau bentuk yang berlebih-lebihan.”

Ada frasa yang menurut saya menarik untuk dicermati, yaitu “semata-mata untuk menarik perhatian orang”.

Rumusan tersebut tidak secara eksplisit menyatakan bahwa setiap bentuk iklan dilarang. Larangannya dikaitkan dengan tujuan menarik perhatian, bahkan dicontohkan melalui pemasangan papan nama yang berlebihan.

Namun, bukankah setiap iklan pada dasarnya memang dibuat untuk menarik perhatian orang?

Di sinilah persoalannya.

Antara Pemasaran dan Iklan

Dalam dunia usaha, pemasaran merupakan kegiatan yang lebih luas daripada sekadar memasang iklan. Pemasaran dapat dilakukan melalui pengenalan jasa, penyampaian informasi, pembangunan reputasi, hingga komunikasi dengan calon pengguna jasa.

Iklan merupakan salah satu instrumen pemasaran.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga mengenal kegiatan promosi sebagai upaya memperkenalkan atau menyebarluaskan informasi mengenai barang dan/atau jasa untuk menarik minat konsumen.

Dengan pengertian tersebut, kegiatan pemasaran memang mempunyai tujuan memperkenalkan jasa kepada masyarakat.

Lalu, apakah seorang advokat yang membuat situs web kantor hukum, mencantumkan bidang keahliannya, atau memperkenalkan layanan profesional melalui media sosial sedang melakukan pelanggaran etik?

Saya kira kita tidak dapat langsung menyimpulkannya demikian.

Masyarakat justru membutuhkan informasi untuk mengetahui siapa advokat yang dapat dihubungi, bidang hukum yang ditanganinya, serta pengalaman profesional yang dimilikinya.

Informasi semacam itu membantu masyarakat menentukan pilihan secara lebih rasional.

Apakah yang Dilarang Sebenarnya Iklan Berlebihan?

Saya menduga bahwa semangat di balik larangan dalam Kode Etik Advokat Indonesia adalah mencegah praktik periklanan yang berlebihan, tidak patut, atau berpotensi merendahkan martabat profesi.

Penafsiran ini dapat dibandingkan dengan prinsip perlindungan konsumen.

Pasal 9 ayat (1) huruf j dan k UU Perlindungan Konsumen melarang penawaran, promosi, atau iklan yang tidak benar, termasuk penggunaan klaim berlebihan tanpa keterangan lengkap serta penawaran yang mengandung janji belum pasti.

Tentu ketentuan tersebut tidak serta-merta menjadi dasar untuk menyatakan bahwa seluruh bentuk periklanan advokat diperbolehkan. Profesi advokat memiliki ketentuan etik tersendiri yang harus dihormati.

Namun, prinsip kejujuran dalam penyampaian informasi dapat menjadi bahan pertimbangan ketika kita menafsirkan batas-batas pemasaran jasa advokat.

Misalnya, seorang advokat memperkenalkan kantor hukumnya beserta pengalaman dan bidang praktik yang memang dimilikinya. Kegiatan tersebut berbeda dengan iklan yang menjanjikan kemenangan perkara, mengklaim dapat mengurus perkara dengan hasil pasti, atau menyatakan mempunyai hubungan khusus dengan aparat penegak hukum.

Dalam contoh kedua, persoalannya bukan sekadar kegiatan beriklan, melainkan informasi dan janji yang disampaikan.

Apalagi hasil suatu perkara tidak pernah sepenuhnya berada dalam kendali seorang advokat.

Kita juga perlu memperhatikan Pasal 8 huruf f Kode Etik Advokat Indonesia yang membatasi pencarian publisitas melalui media massa mengenai tindakan advokat dalam perkara yang sedang atau telah ditanganinya, dengan pengecualian untuk penegakan prinsip hukum.

Dengan demikian, persoalan etika periklanan tidak dapat diselesaikan hanya dengan membedakan antara iklan dan bukan iklan.

Di Mana Peran Dewan Kehormatan?

Sayangnya, sejauh yang saya ketahui, Dewan Kehormatan organisasi profesi advokat juga belum memberikan penjelasan atau panduan yang memadai mengenai bagaimana larangan iklan tersebut seharusnya ditafsirkan dan diterapkan. Padahal, dalam praktiknya kita dapat dengan mudah menemukan advokat maupun kantor hukum yang menggunakan iklan untuk memasarkan jasa hukumnya, termasuk melalui berbagai platform digital.

Keadaan ini menimbulkan pertanyaan tersendiri. Apakah praktik tersebut memang diperbolehkan sepanjang dilakukan secara wajar, atau sebenarnya merupakan pelanggaran etik yang selama ini dibiarkan? Jika memang diperbolehkan, di mana batasannya? Sebaliknya, jika dianggap melanggar, mengapa praktik tersebut terus berlangsung tanpa adanya pedoman yang jelas?

Menurut saya, Dewan Kehormatan seharusnya tidak hanya berperan ketika ada pengaduan dugaan pelanggaran etik. Dewan Kehormatan juga perlu memberikan panduan mengenai bagaimana ketentuan kode etik diterapkan dalam perkembangan praktik profesi.

Tanpa kejelasan demikian, kita berisiko menghadapi keadaan ketika suatu praktik dianggap wajar oleh sebagian advokat, tetapi sewaktu-waktu dapat dipersoalkan sebagai pelanggaran etik oleh pihak lain. Kode etik semestinya memberikan kepastian mengenai perilaku profesional yang diperbolehkan dan dilarang, bukan membiarkan advokat menebak-nebak batasannya sendiri.

Kode Etik Perlu Mengikuti Perkembangan Zaman

Kode Etik Advokat Indonesia disusun ketika media sosial belum menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat seperti sekarang. Hari ini, masyarakat mencari informasi mengenai advokat melalui Google, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan situs web kantor hukum.

Menurut saya, sudah waktunya ketentuan mengenai pemasaran dan periklanan jasa advokat diperjelas. Kita perlu membedakan antara penyampaian informasi profesional yang benar dan wajar dengan promosi yang menyesatkan, berlebihan, atau mengeksploitasi perkara untuk memperoleh popularitas.

Tentu saja kegiatan pemasaran harus tetap menghormati kerahasiaan klien, independensi profesi, dan martabat advokat sebagai penegak hukum. Sebab profesi yang terhormat tidak berarti harus menyembunyikan keberadaannya dari masyarakat.

Kehormatan profesi advokat semestinya dijaga melalui kejujuran, integritas, dan kualitas pelayanannya, bukan semata-mata dengan membatasi cara masyarakat memperoleh informasi mengenai jasa hukum.

Pertanyaan yang perlu kita jawab bukan sekadar apakah advokat boleh beriklan, melainkan iklan seperti apa yang patut dilakukan oleh seorang advokat.

Pada 28 April 2026, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Purwanto S. Abdullah, mengingatkan Ibrahim Arief alias Ibam, terdakwa perkara dugaan korupsi pengadaan Chromebook, agar tidak membuat pernyataan atau membangun opini publik di luar persidangan.

Peringatan tersebut disampaikan setelah Ibam diketahui memberikan keterangan kepada publik melalui konferensi pers dan podcast. Hakim juga mengaitkan peringatannya dengan status Ibam sebagai tahanan kota, yang dapat dievaluasi apabila perilakunya dianggap tidak sesuai.

Saya tidak hendak membicarakan benar atau salahnya Ibam dalam perkara korupsi tersebut. Persoalan yang menarik justru menyangkut kewenangan hakim dan hak seorang terdakwa untuk menyampaikan pendapat kepada publik.

Benarkah seorang terdakwa dapat dilarang berbicara mengenai perkara yang sedang dihadapinya?

Terdakwa Tetap Memiliki Hak Konstitusional

Seseorang yang menjadi terdakwa memang sedang menjalani proses hukum. Tetapi status tersebut tidak dengan sendirinya menghilangkan hak-hak konstitusionalnya.

Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berkomunikasi, memperoleh, dan menyampaikan informasi melalui berbagai saluran yang tersedia. Jaminan serupa terdapat dalam Pasal 14 dan Pasal 23 ayat (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Bahkan, Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR), yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU Nomor 12 Tahun 2005, menjamin kebebasan setiap orang untuk memiliki dan menyampaikan pendapat, termasuk melalui media pilihannya.

Tentu kebebasan tersebut bukan tanpa batas. Pasal 28J UUD 1945 dan Pasal 19 ayat (3) ICCPR memungkinkan pembatasan dengan persyaratan tertentu, antara lain untuk melindungi hak orang lain dan kepentingan publik yang sah.

Namun, pembatasan tersebut harus mempunyai dasar hukum, diperlukan untuk mencapai tujuan yang sah, dan dilakukan secara proporsional.

Karena itu, pernyataan seorang terdakwa di luar persidangan tidak dapat begitu saja dianggap sebagai tindakan yang mengganggu proses persidangan.

Perlu dibedakan antara memberikan penjelasan kepada masyarakat, mengkritik proses hukum, dan melakukan tindakan yang benar-benar menghalangi atau memengaruhi jalannya persidangan secara melawan hukum.

Ketiganya jelas bukan hal yang sama.

Menggiring Opini atau Menggunakan Hak Membela Diri?

Dalam praktik penegakan hukum, pembentukan opini publik bukan sesuatu yang asing.

Ketika seseorang ditetapkan sebagai tersangka, penyidik kerap memberikan konferensi pers. Barang bukti diperlihatkan, konstruksi perkara dijelaskan, bahkan dugaan perbuatan tersangka disampaikan kepada masyarakat sebelum pengadilan memeriksa dan memutus perkara tersebut.

Penuntut umum pun dapat memberikan keterangan kepada media mengenai dakwaan, tuntutan, maupun perkembangan persidangan.

Tentu penyampaian informasi kepada publik merupakan bagian dari akuntabilitas penegakan hukum. Namun, informasi yang disampaikan aparat juga dapat memengaruhi persepsi masyarakat mengenai kesalahan seseorang.

Lalu mengapa ketika terdakwa menyampaikan versinya sendiri, tindakan tersebut justru dapat dipersoalkan sebagai upaya menggiring opini publik?

Di sinilah menurut saya terdapat persoalan kesetaraan.

Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menjamin perlakuan yang sama di hadapan hukum. Sementara Pasal 17 dan Pasal 18 UU HAM menjamin proses peradilan yang adil serta asas praduga tak bersalah.

Kesetaraan tersebut tentu tidak berarti kewenangan penyidik, penuntut umum, dan terdakwa harus identik. Namun, pembatasan terhadap kebebasan berekspresi tidak semestinya diterapkan secara timpang.

Seorang terdakwa tetap mempunyai hak untuk menjelaskan duduk persoalan menurut pandangannya, termasuk ketika pemberitaan atau pernyataan aparat penegak hukum telah membentuk persepsi tertentu terhadap dirinya.

Hak tersebut tidak berarti terdakwa boleh mengintimidasi saksi, menyebarkan informasi palsu, atau menghalangi proses peradilan. Perbuatan demikian dapat menimbulkan konsekuensi hukum tersendiri.

Tetapi menyampaikan pendapat tidak otomatis merupakan tindakan melawan hukum.

Menjaga Marwah Pengadilan

Saya memahami bahwa hakim mempunyai tanggung jawab menjaga ketertiban persidangan dan independensi dari badan pengadilan. Namun, independensi pengadilan tidak berarti pengadilan harus terbebas dari kritik atau pembicaraan publik.

Kewibawaan pengadilan justru dibangun melalui proses pemeriksaan yang adil, terbuka, dan putusan yang didasarkan pada fakta serta alat bukti yang sah.

Terlebih apabila pembatasan berbicara dikaitkan dengan kemungkinan perubahan status penahanan. Penahanan dan perubahan bentuknya harus didasarkan pada alasan hukum yang relevan, bukan semata-mata karena terdakwa menyampaikan pendapat yang tidak disukai.

Menurut saya, persoalannya bukan apakah terdakwa boleh berbicara di luar persidangan, melainkan apakah pernyataannya melanggar hukum atau secara nyata mengganggu proses peradilan.

Hakim harus independen dari opini publik. Tetapi independensi hakim tidak boleh dimaknai sebagai kewenangan untuk membungkam opini publik.

Sebab proses persidangan yang adil bukan hanya menuntut terdakwa menghormati pengadilan, melainkan juga mengharuskan pengadilan menghormati hak-hak terdakwa.

Apa sebenarnya fungsi organisasi advokat? Pertanyaan ini menjadi penting ketika kita membicarakan pembaruan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, terutama mengenai bagaimana organisasi advokat akan diatur di masa mendatang.

Organisasi advokat bukan sekadar tempat berkumpulnya orang-orang yang menjalankan profesi yang sama. Keberadaannya berkaitan dengan penyelenggaraan negara hukum, perlindungan hak warga negara, dan bekerjanya sistem peradilan. Organisasi advokat bertanggung jawab menjaga independensi profesi, meningkatkan kompetensi anggotanya, menegakkan standar etika, serta memastikan masyarakat memperoleh jasa hukum yang berkualitas.

Dalam konteks yang lebih luas, organisasi advokat juga mempunyai tanggung jawab menjaga independensi peradilan dan mengawasi penyelenggaraan kekuasaan negara. Karena itu, organisasi advokat tidak semestinya hanya bersuara ketika kepentingan anggotanya terganggu, tetapi juga ketika terdapat kebijakan atau tindakan negara yang berpotensi mengurangi hak warga negara.

Prinsip tersebut sejalan dengan United Nations Basic Principles on the Role of Lawyers tahun 1990 yang menempatkan organisasi advokat sebagai institusi penting dalam menjaga standar profesi, melindungi independensi anggotanya, dan memperluas akses masyarakat terhadap keadilan.

Dengan fungsi demikian, organisasi advokat jelas memiliki karakter yang berbeda dari partai politik.

Mendukung Standar Nasional, Bukan Menyeragamkan Organisasi

Saya memahami mengapa pembaruan UU Advokat diperlukan. Keberadaan berbagai organisasi advokat dengan standar pendidikan, ujian, pengangkatan, dan penegakan etik yang berbeda memang menimbulkan persoalan.

Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa seseorang yang berprofesi sebagai advokat telah memenuhi standar kompetensi dan integritas yang dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula, sanksi etik terhadap seorang advokat seharusnya tidak dapat dihindari hanya dengan berpindah organisasi.

Karena itu, saya pada prinsipnya dapat menerima gagasan multi-bar, yakni keberadaan lebih dari satu organisasi advokat dengan standar profesi nasional yang berlaku bagi semua advokat.

Namun, kita perlu membedakan antara menyeragamkan standar profesi dan menyeragamkan struktur organisasi. Keduanya bukan hal yang sama.

Dalam Naskah Akademik RUU Advokat yang disusun Kementerian Hukum pada September 2026, terdapat usulan model akreditasi organisasi advokat dengan persyaratan kepengurusan di sedikitnya 75 persen provinsi dan 50 persen kabupaten/kota, memiliki sedikitnya 1.000 anggota, serta persebaran anggota di paling sedikit 20 provinsi.

Naskah Akademik memang mengakui bahwa angka-angka tersebut belum final dan masih memerlukan pengujian proporsionalitas. Namun, justru pilihan model akreditasinya yang menurut saya patut dipertanyakan.

Persyaratan tersebut mengingatkan saya pada model verifikasi kelembagaan partai politik yang menempatkan persebaran kepengurusan sebagai ukuran kelayakan organisasi.

Bagi partai politik, persyaratan demikian dapat dipahami karena mereka menjalankan fungsi representasi politik dan mengikuti pemilihan umum di berbagai wilayah. Masalahnya organisasi advokat bukanlah partai politik.

Organisasi advokat tidak dibentuk untuk memperoleh kursi parlemen atau membangun representasi politik berdasarkan wilayah administratif. Tugas utamanya adalah menjaga kompetensi, integritas, independensi, dan standar profesi.

Apa hubungan antara jumlah cabang organisasi dengan kualitas pendidikan advokat? Apakah organisasi yang memiliki pengurus di 30 provinsi dengan sendirinya lebih mampu menegakkan kode etik dibandingkan organisasi dengan pengurus di lima provinsi?

Sebuah organisasi bisa saja memiliki kepengurusan yang luas tetapi lemah dalam pendidikan dan pengawasan etik. Sebaliknya, organisasi dengan anggota lebih sedikit mungkin memiliki tata kelola yang baik dan standar profesional yang tinggi.

Akreditasi Seharusnya Mengukur Kualitas

Saya tidak menolak akreditasi. Namun, akreditasi semestinya mengukur kemampuan organisasi menjalankan fungsi yang dipercayakan kepadanya.

Jika organisasi menyelenggarakan pendidikan profesi, yang dinilai seharusnya kurikulum, kualitas pengajar, metode pembelajaran, dan sistem evaluasinya. Jika organisasi menjalankan fungsi pembinaan, ukurannya adalah mutu program, tata kelola, dan akuntabilitas.

Persyaratan geografis yang tinggi justru berpotensi menguntungkan organisasi besar dan menciptakan hambatan bagi organisasi kecil atau organisasi yang berfokus pada bidang keahlian tertentu.

Padahal, apabila fungsi regulasi nasional ditempatkan pada lembaga tersendiri, Dewan Advokat Nasional (DAN), sebagaimana diusulkan Naskah Akademik. Maka kebutuhan untuk menyeragamkan struktur organisasi advokat semestinya semakin berkurang.

Standar nasional dapat berlaku bagi semua advokat tanpa mengharuskan setiap organisasi mempunyai bentuk dan persebaran kepengurusan yang sama.

Menurut saya, pembaruan UU Advokat harus kembali kepada tujuan dasarnya: meningkatkan kualitas profesi, memperkuat penegakan etik, dan melindungi masyarakat pencari keadilan.

Profesi advokat membutuhkan standar yang kuat, bukan sekadar organisasi dengan struktur yang luas.

Jangan sampai kita bermaksud memperbaiki organisasi profesi, tetapi justru menggunakan ukuran yang dirancang untuk organisasi dengan fungsi yang sama sekali berbeda.