Iklan

Memaknai Pentingnya Dekriminalisasi Pers Dalam R KUHP


Pengantar

 

Kemerdekaan pers adalah perjuangan demokrasi yang harus dijaga dan dipertahankan. Dibawah Pasal 28 F Amandemen II UUD Republik Indonesia Tahun 1945, secara legal konstitusional telah menjamin kemerdekaan pers di Indonesia dengan sangat kuat. Selain jaminan konstitusional berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga mengatur dan melindungi kemerdekaan pers antara lain dapat di temukan di TAP MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik.

Namun demikian, berbagai perlindungan hukum tersebut seolah tak berarti dengan masih adanya proses kriminalisasi terhadap pers. Meskipun Ketua Mahkamah Agung, Bagirmanan, pada 19 September 2004 pada saat pelantikan para ketua Pengadilan Tinggi menyatakan bahwa :

 

“Agar para Hakim berhati-hati dalam mengadili pers, jangan sampai tangan hakim berlumuran memasung kemerdekaan Pers yang akan mematikan demokrasi. Pers yang bebas bukan hanya instrumen demokrasi, tetapi sekaligus penjaga demokrasi”

 

Tetapi proses hukum terhadap pers dan jurnalis menunjukkan bagaimana instrumen hukum beserta aparat penegak hukum telah menjadi ancaman serius terhadap pers dan jurnalis serta prinsip kemerdekaan pers. Vonis terhadap karya Jurnalistik, dengan menggunakan KUHP merupakan peristiwa yang memilukan. Hukuman pidana terhadap jurnalis atau lembaga pers bukan hanya merongrong kemerdekaan pers tetapi sekaligus juga membungkam kebebasan berekspresi dari masyarakat dan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi

 

Di tengah upaya untuk melakukan pembaharuan hukum yang lebih mengedepankan nilai-nilai Hak Asasi Manusia di Indonesia, perubahan terhadap Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) justru semakin memperkuat sifat represif produk hukum warisan Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Ketentuan-ketentuan pidana yang sejatinya digunakan oleh Pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk membungkam para pejuang kemerdekaan ini masih dapat dipergunakan untuk memproses perkara pers seperti yang menimpa wartawan Radar Jogja, Rakyat Medeka, Tempo, dan saat ini Rakyat Merdeka Online.

 

Dengan sering dipakainya KUHP untuk menghukum pers dan jurnalis ditambah tiadanya upaya pemerintah untuk menghapus produk hukum kolonial tersbut telah menunjukkan rendahnya komitmen elit politik di Indonesia terhadap kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Itulah sebabnya pada 2004 Reporters Sans Frontieres menempatkan Indonesia pada urutan 117 (2004) dan 102 (2005) diantara 167 negara

 

Tentang Delik Pers

 

Dalam hukum pidana ketentuan yang berhubungan dengan apa yang dikenal sebagai tindak pidana pers yang merupakan bagian dari tindak pidana dengan mempergunakan alat cetak (drukpers misdrijven). Oemar Seno Adji memberikan tiga kriteria yang harus dipenuhi dalam suatu tindak pidana pers (delik pers), yaitu:

 

1.ia harus dilakukan dengan barang cetakan;
2.perbuatan yang dipidana harus terdiri atas pernyataan pikiran atau perasaan;
3.dari perumusan delik harus ternyata bahwa publikasi merupakan suatu syarat untuk menumbuhkan kejahatan, apabila kenyataan tersebut dilakukan dengan suatu tulisan.

 

Kriteria yang ketigalah yang khusus dapat mengangkat suatu delik menjadi delik pers, sehingga tanpa dipenuhinya kriteria tersebut, suatu delik tidak akan memperoleh sebutan sebagai delik pers dalam arti juridis. (Oemar Seno Adji, Pers dan Aspek-aspek Hukum, Erlangga, 1977, dikutip dalam Rudi S. Mukantardjo, Tindak Pidana Pers Dalam R KUHP Nasional, makalah, 2006)

 

Delik Pers Dalam KUHP

 

Delik Pers dalam KUHP dapat diklasifikasi menjadi 8 bagian yaitu:

 

1.Pembocoran rahasia negara (Pasal 112 dan 113)
2.Penghinaan terhadap pemerintah, lembaga negara (Pasal 154 dan 207)
3.Penghinaan terhadap agama (Pasal 156 a)
4.Penyerangan terhadap kesehatan mental dan kesusilaan (Pasal 282 dan 283)
5.Penawaran tindak pidana (Pasal 162)
6.Penghasutan (Pasal 160)
7.Penghinaan terhadap: nama baik dan kehormatan seseorang, Presiden dan Wakil Presiden, Raja atau Kepala Negara Sahabat, Wakil Negara Asing, golongan (Titel V, XVI Buku II Pasal 310-321, 134, 136 bis, 142, 143, 156)
8.Pelanggaran ketertiban umum (Pasal 519 bis, 533)

 

Delik Pers Dalam Rancangan KUHP

 

Delik Pers dalam R KUHP dapat diklasifikasi menjadi 10 bagian yaitu:

 

1.Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Pasal 212, 213, 214, 221, 222, 229, 230, 232)
2.Kejahatan Terhadap Martabat Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 265 dan 266)
3.Kejahatan Terhadap Negara Sahabat (Pasal 271, 272, 273, 274)
4.Kejahatan Terhadap Ketertiban Umum (Pasal 283, 284, 285, 287, 288, 289, 291, 292, 307, 308, 342, 345, 346)
5.Kejahatan Terhadap Proses Peradilan (Pasal 327 dan 328)
6.Kejahatan Terhadap Penguasa Umum (Pasal 407 dan 408)
7.Kejahatan Terhadap Kesusilaan (Pasal 470, 471, 472, 474, 476, 483, 484)
8.Penghinaan (Pasal 531, 532, 534, 536, 537, 539, 540, 542, 543)
9.Kejahatan Penerbitan dan Percetakan (Pasal 739, 740, 741)
10.Pencabutan Hak Untuk Menjalankan Profesi (Pasal 91)

 

Dekriminalisasi Pers

 

Kemerdekaan pers merupakan salah satu unsur penting untuk mewujudkan kehidupan bernegara yang demokratis. Dibawah UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers dinyatakan bahwa

 

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia”

 

UU Pers juga menyatakan dengan tegas bahwa

 

“Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum”

 

UU Pers juga menyatakan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara oleh karena itu tidak dikenakan pembredelan, penyensoran, atau pelarangan penyiaran dan untuk menjamin kemerdekaan tersebut pers mempunyai hak untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

 

Fungsi dan peranan pers sebagaimana diatur dalam UU Pers adalah bahwa pers berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Untuk menjalankan fungsi tersebut maka pers melaksanakan peranannya yaitu :

 

1.Memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui
2.Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum, dan Hak Asasi Manusia, serta menghormati kebhinekaan
3.Mengembangkan pendpat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat, dan benar
4.Melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum
5.Memperjuangkan keadilan dan kebenaran

 

Dengan tetap dianutnya kriminalisasi pers baik dalam KUHP maupun R KUHP justru melahirkan sikap “self censorship” dari pers yang justru bertentangan dengan sifat dan isi serta semangat dari UU Pers. Oleh karena itu UU Pers dan KUHP tidak mungkin bisa sejalan. Paradigma dalam KUHP ataupun R KUHP adalah meng-kriminalkan karya jurnalistik. KUHP dan R KUHP justru tidak mampu membedakan antara selebaran gelap dengan karya jurnalistik atau pamflet dengan laporan pers. Ketentuan-ketentuan dalam KUHP ataupun R KUHP yang berpotensi membungkam kemerdekaan pers tidak lagi layak untuk mejadi pedang keadilan untuk menghukum kelalaian atau kesalahan pers. Selain itu kriminalisasi pers tidak lagi selaras dengan berbagai standar internasional tentang kemerdekaan pers dan kebebasan berekspresi. Di banyak negara yang menganut paham demokrasi, wartawan yang ingin mengungkap kasus dan masyarakat yang menyatakan pendapatnya secara dami tidak perlu takut akan dipenjara karena aktivitasnya. Dalam negara-negara demokrasi ketentuan hukum pidana yang menghambat atau mengancam kemerdekaan pers telah dicabut atau setidak-tidaknya para hakim bersepakat untuk tidak menggunakan ketentuan-ketentuan pidana tersbut.

Iklan
1 comment
  1. komang said:

    saya adalah mahasiswi kebidanan berumur 19th.latar belakang saya bukan sesuatu hal yang layak dibanggakan.awalnya saya begitu ingin masuk HI agar saya dapat meraih cita-cita saya menjadi seorang jurnalis politik.tetepi setelah 3th saya berperang melawan ortu akhirnya saya menyerah tanpa syarat.buat saya kebebasan berekspresi memang mahal harganya.apalagi itu menyangkut kepentingan orang berkuasa.di sini bukan mahar yang mereka tawarkan melainkan kematian jurnalisme indonesia.oarng bebas berargumentasi seenaknya tapi yang terpenting kekuatan dari kebebasan itulah yang harus diperjuangkan.kalau saya jadi seorang jurnalis maka dengan segenap jiwa raga saya akan saya serahkan pada profesionalisme jurnalis.sebuah kertas beserta tulisan tinta merah sekalipun tidak akan menggoyahkan hati saya untuk melanggar sumpah yang telah saya ucapkan sewaktu saya memutuskan untuk menjadi seorang jurnalis”i live for the truth”.biarpun harus dipenjara paling tidak kita sudah berdaya upaya untuk menepati sumpah itu.maka saya akan mati dengan tersenyum.journalist will never die.cause we wont stop and we can’t stop….keep strong lil soldier.the spirit must go on…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: