Iklan

Kemerdekaan Pers Dalam Tinjauan Hukum Pidana


Di negara demokrasi, pers mempunyai pengaruh cukup signifikan di tengah masyarakat. Informasi yang disampaikannya dapat mempengaruhi individu atau kelompok, secara langsung ataupun tidak langsung. Selain sebagai media untuk memberi informasi bagi publik dan menjadi wahana pendidikan bagi masyarakat, pers juga berfungsi melakukan kontrol sosial. Tidak hanya terhadap perilaku aparat negara, tapi juga masyarakat.


Peran besar ini memang membutuhkan sejumlah prasyarat. Di antaranya adalah ruang kebebasan yang memadai sehingga pers bisa menjalankan fungsinya secara maksimal –tentu saja selain kode etik yang membuatnya harus tetap profesional. Sangatlah tepat jika wartawan senior yang juga mantan Pemimpin Redaksi Indonesia Raya, Mokhtar Lubis, menyatakan, “Kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju dan bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers itu tidak ada, maka martabat manusia jadi hilang.”

Kemerdekaan pers masih menjadi barang mahal di Indonesia, penggunaan KUHP untuk “menghukum” pers masih terjadi setidaknya hingga akhir tahun 2006. Meski Mahkamah Agung telah menyatakan bahwa pemidanaan terhadap pers bukan memperkuat pers bebas melainkan justru mengancam pers bebas, akan tetapi para pihak yang tidak menyukai kemerdekaan pers masih memilih penggunaan “delik pers” dalam KUHP dan mengirimkan jurnalis ke penjara

Istilah delik pers sendiri sebenarnya bukan merupakan terminologi hukum, melainkan hanya sebutan umum atau konvensi di kalangan masyarakat, khususnya praktisi dan pengamat hukum, untuk melakukan penamaan pasal-pasal KUHP yang berkaitan dengan pers. Delik pers sendiri bukanlah suatu delik yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari delik khusus yang berlaku umum. Karena yang sering melakukan pelanggaran atas delik itu adalah pers, maka tindak pidana itu dikatakan sebagai delik pers.

Dalam konteks pembaharuan hukum pidana di Indonesia, komunitas pers menuntut dicabutnya berbagai delik pers dalam hukum pidana di Indonesia. Seperti diketahui, saat ini pemerintah mengajukan revisi KUHP. Rancangan KUHP tersebut sudah selesai dan kini dalam proses diajukan ke DPR. Komunitas pers menilai, R KUHP ini lebih buruk dibanding KUHP yang berlaku sekarang. Sebab, tak kurang dari 61 pasal dalam RUU KUHP tersebut diindikasikan kuat akan membatasi dan mengekang kemerdekaan pers. Padahal, dalam KUHP, pasal semacam ini hanya 37 pasal

Hukum pidana yang bertujuan untuk melakukan serangkaian pembatasan yang bertujuan untuk menciptakan dan menegakkan keadilan, kebenaran, ketertiban, dan kepastian hukum. Akan tetapi reformasi hukum pidana yang hendak diwujudkan melalui Rancangan KUHP setidaknya harus memperhatikan beberapa hal yaitu:

  1. Apakah pembatasan yang dilakukan untuk melindungi kepentingan yang sah
  2. Apakah pembatasan benar-benar dibutuhkan untuk melindungi kepentingan tersebut
  3. Apakah pembatasan dilakukan dengan rumusan yang jelas

Dengan melalui penilaian di atas maka Rancangan KUHP ini diindikasikan akan mengancam kemerdekaan pers karena tak kurang dari 61 pasal dari R KUHP ini yang mempunyai potensi untuk digunakan para pihak yang tidak menyukai kemerdekaan pers untuk membungkam pers.

Indikasi ini tentunya tidak hanya berdasarkan prakiraan semata tetapi juga berdasarkan berbagai pengalaman empiris dari pergulatan antara kemerdekaan pers dan proses pemidanaan melalui KUHP yang telah terjadi selama ini

Pengalaman ini antara lain terwujud melalui berbagai kasus dibawah ini

No

Nama Kasus

Lawan

Jenis Kasus

Media

1

Risang Bima Wijaya

Soemadi M Wonohito (Kedaulatan Rakyat)

Pencemaran Nama Baik

Radar Jogja

2

Supratman

Presiden Megawati Soekarnoputri

Penghinaan Terhadap Presiden

Rakyat Merdeka

3

Teguh Santosa

Penodaan Terhadap Agama

Rakyat Merdeka Online

4

Bambang Harymurti

Tommy Winata

Penyiaran Kabar Bohong

Majalah Tempo

5

Karim Paputungan

Akbar Tanjung

Pencemaran Nama Baik

Rakyat Merdeka

6

Teguh Santosa

Dr. Sofyan Djalil (Menkominfo)

Pencemaran Nama Baik

Rakyat Merdeka Online


Dalam suatu negara hukum yang demokratis penggunaan ketentuan pidana dalam sengketa pemberitaan pers akan justru menghambat proses demokrasi, mengurangi kebebasan mengekspresikan pikiran serta pendapat, menghambat kebebasan akan informasi dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum. Karena, segala tindakan seseorang yang berhubungan dengan penyampaian ekspresi dan pendapat sangat mungkin terjerat dengan ketentuan pidana. Sebab, acapkali suatu perbuatan disebut kritik atau penghinaan seringkali tidak obyektif atau tergantung pada tafsir –yang bisa jadi sangat sepihak.

Di sisi lain, kita menyadari bahwa kemerdekaan pers merupakan conditio sine qua non bagi terwujudnya demokrasi dan Negara berdasar atas hukum. Oleh karena itu, tindakan hukum yang diambil terhadap pers yang dinilai melakukan kealpaan tidak boleh membahayakan sendi-sendi demokrasi dan negara berdasarkan hukum.

Ada beberapa catatan perbandingan antara delik pers yang terdapat dalam KUHP dan RUU KUHP.

Pertama, hampir semua pasal mengenai delik pers yang terdapat dalam KUHP dimasukkan kembali ke dalam RUU KUHP. Ini termasuk sejumlah pasal yang banyak diktitik, yakni pasal-pasal yang berisi penghinaan terhadap penguasa (Haatzaai Artikelen) dan pasal-pasal mengenai pencemaran nama baik. Perubahan yang dilakukan dalam R KUHP adalah pada perluasan definisi pers. Dalam R KUHP terlihat, delik pers dilebarkan dari yang semula (mengikuti tiplogi pembagian delik pers Umar Senoadji) delik pers sempit ke delik pers dalam arti luas. Dalam pasal-pasal mengenai pers, tercakup semua jenis media yakni media cetak (mempertunjukkan, menempelkan), media televisi (menyiarkan, menempelkan gambaf) hingga media radio (memperdengarkan rekaman).

Kedua, R KUHP bukan memperkecil pasal-pasal mengenai delik pers. R KUHP sebaliknya menambah beberapa pasal mengenai delik pers. Apa yang tidak diatur dalam KUHP, diatur dalam R KUHP. Dalam R KUHP terdapat tindakan pidana berupa peniadaan dan penggantian ideologi Pancasila (Pasal 214) dan pidana penyebaran dan pengembangan komunisme (Pasal 214).

Ketiga, sejumlah tindakan pidana dalam KUHP dijabarkan atau didetilkan lebih lanjut dalam R KUHP. Tidak mengherankan jikalau pasal-pasal mengenai delik pers lebih banyak terdapat dalam R KUHP. Misalnya pasal mengenai permusuhan atau penghinaan terhadap kelompok tertentu. KUHP menggabungkan permusuhan terhadap golongan, agama dalam satu pasal. Sementara dalam R KUHP, pidana penghinaan terhadap kelompok / golongan dan agama ini dipisah. Dalam RUU KUHP juga dimasukkan pidana mengenai penghasutan untuk menidakan keyakinan orang terhadap agama. Delik lain yang didetilkan ( dijabarkan) dalam R KUHP adalah delik mengenai berita bohong. Dalam KUHP hanya ada 1 pasal yang mempidanakan penyiaran berita bohong. Sementara dalam R KUHP, selain penyebaran berita bohong juga diatur pidana penyiaran berita yang tidak pas, tidak lengkap dan berlebihan. Dalam hal pengaturan pornografi. KUHP hanya memuat 2 pasal yang berkaitan dengan penyiaran dan penyebaran materi pornografi. Sementara dalam R KUHP, tindakan pidana pornografi ini diatur dari hulu hingga hilir—-dari model yang mengeksploitasi daya tarik seksual ( Pasal 472), pihak yang membuat ( 474), pihak yang mendanai ( Pasal 476) hingga pihak yang menyiarkan dan menyebarluaskan ( Pasal 471). Bahkan ketentuan dalam RUU KUHP juga menyertakan pidana terhadap pihak yang menyediakan tempat (misalnya museum ) yang menyelenggarakan pameran seni yang dikategorikan meneksploitasi daya tarik seksual.

Keempat, R KUHP memuat kembali ketentuan hukuman yang terdapat dalam KUHP, yakni pencabutan profesi. Dalam delik pers, paling tidak terdapat 7 pasal dalam R KUHP dimana pelaku bukan hanya dijatuhi hukuman kurungan tetapi juga pencabutan profesi. Pencabutan profesi ini dilakukan jikalau pelaku dalam menjalankan profesinya melakukan tindak pidana yang sama dan pada waktu itu belum lewat 2 (dua) tahun sejak adanya putusan pemidanaan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam konteks pekerjaan jurnalis, wartawan bisa dicabut profesinya (sebagai wartawan) jikalau melakukan tindak pidana yang sama

R KUHP jelas tidak ramah terhadap kemerdekaan pers karena semangat yang ada dalam Rancangan KUHP terutama berkaitan dengan pers adalah semangat represif. Jika berita pers salah, maka harus dihukum dan dipidana. Ini tidak akan menumbuhkan kehidupan pers yang sehat dan demokratis. Paradigma yang dianut dalam R KUHP berbeda dengan paradigma yang ada dalam Undang-Undang Pers (UU No. 40/ 1999) dan Undang-Undang Penyiaran ( UU No. 32/ 2002). Kedua Undang-Undang ini dibangun dengan prinsip membangun media dalam ranah demokrasi. Media ditempatkan sebagai mediun yang penting untuk menumbuhkan semangat demokratis dan sebagai saluran kontrol kepentingan publik. Tentu saja dalam melakukan tugasnya, pers bisa salah. Tetapi kesalahan itu tidak lantas dihukum dengan ancaman pidana. Undang-Undang pers lebih mengedepankan semangat membangun pers agar tumbuh sehat dan bertanggungjawab—-dengan penyelesaian lewat jalur mediasi (melalui hak jawab dan penyelesaian Dewan Pers). Jika ada berita media yang tidak akurat, narasumber dapat menggunakan haknya untuk mengkoreksi pemberitaan media. Undang-Undang Pers menjamin, pers wajib memberikan hak jawab dari narasumber yang merasa diberitakan secara tidak benar oleh media.

Paradigma semacam ini tidak muncul dalam R KUHP. Dalam R KUHP yang terjadi adalah kriminalisasi kegiatan jurnalis. Apabila pers salah (misalnya memberitakan secara tidak benar), dihukum dengan ancaman pidana. Karena itu banyak pasal-pasal dalam R KUHP yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Pers (UU No. 40/ 1999) dan Undang-Undang Penyiaran ( UU No. 32/ 2002).

Salah satu ketidaksesuaian tersebut adalah pasal mengenai berita bohong (R KUHP Pasal 307). Pasal ini hanya mengoper pasal serupa yang ada dalam KUHP (Pasal 171). Dalam prakteknya, pasal ini banyak dipakai oleh jaksa penuntut umum atau hakim dalam mengadili sengketa jurnalis—-terutama pers dinilai tidak memberitakan secara benar suatu peristiwa. Dalam R KUHP, media yang salah atau tidak benar dalam pemberitaan, dihukum dengan ancaman pidana. Sementara dalam UU Pers, pendekatan yang dikedepankan adalah mediasi antara pihak yang tidak puas dengan pemberitaan media. Khalayak mempunyai hak jawab, dan pers wajib melayani hak jawab tersebut. Orang yang tidak puas dengan berita media bisa mengajukan keberatan, dan pers wajib memuat ketidakpuasan narasumber. Soal berita bohong ini juga diatur dalam kode etik wartawan (Kode Etik Wartawan Indonesia, butir 4 : wartawan Indonesia tidak menyiarkan informasi yang bersifat dusta, fitnah, sadis, cabul, serta tidak menyebutkan identitas korban kejahatan susila).

Oleh karena itu penggunaan instrumen hak jawab, yang diatur dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers menjadi penting, karena merupakan upaya untuk mewujudkan keseimbangan antara kemestian pers bebas dan upaya perlindungan kepentingan individu dari pemberitaan pers yang keliru. Penggunaan hak jawab, kewajiban hak jawab, dan hak koreksi sebagai prosedur yang harus dilalui sebelum pers diminta pertanggungjawaban hukum dalam hal terjadi adanya dugaan perbuatan melanggar hukum

Jika hak jawab tersebut tidak digunakan, maka pemberitaan yang dilakukan oleh pers mengandung kebenaran atau paling tidak mempunyai nilai estimasi karena sudah dianggap memenuhi batas minimal investigasi reporting yaitu mencari, menemukan, dan menyelidiki sumber berita, sehinga paling tidak sudah terpenuhi pemberitaan yang berimbang.

Oleh karena itu, penting untuk melihat pendapat Mahkamah Agung bahwa unsur melawan hukum dalam KUHP dan/atau RKUHP tidak bisa hanya dilihat dari sudut pandang ketentuan KUHP dan/atau RKUHP. Apalagi, tindakan yang dilakukan oleh wartawan dilakukan berdasarkan UU Pers. Oleh karena itu, tindakan penghukuman dalam bentuk pemidanaan tidak mengandung upaya penguatan pers bebas. Tapi justru sebaliknya membahayakan pers bebas.

Iklan
3 comments
  1. Pers, sebagaimana perjalanan manusia dan bangsa, bergoyang dari satu ekstrem ke ekstrem yang lain dalam pendulum kehidupan.

    Pers yang bisu, manipulatif dan korup di jaman kegelapan tirani penguasa, sampai pers merdeka tanpa batas, yang berujung pada tirani pers, dan teraniayanya secara sistematis para “musuh” mereka.

    Kehidupan perlu keseimbangan, dan selalu ada batas pada setiap kemerdekaan. Kedewasaan pers mencermikan kedewasaan masyarakatnya, demikian juga sebaliknya.

    Pertanyaannya adalah siapa yang menjadi lokomotif, penggerak dan penarik gerbong, untuk bergerak menuju ke arah kehidupan pers yang lebih baik, mendidik, kontributif dan sehat. Salam.

  2. ulpe said:

    makasih banget atas informasinya….

    aku sangat berterima kasih sekali atas tulisan ini..sehingga dapat memberikanku sedikit informasi bagaimana itu delik pers dan apa aja yang terkandung dalam delik pers…

  3. anggara said:

    @ulpe
    sama-sama, semoga berguna

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: