Iklan

Kemerdekaan Pers dan Reformasi Hukum Pidana


Siaran Pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI)

Di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media penyampai informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai. Seperti pernah dikatakan wartawan senior Mochtar Lubis, “Kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju, bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers itu tidak ada, maka martabat manusia jadi hilang.”  

Agar tetap bekerja secara etis dan profesional, pers membutuhkan kode etik profesi, aturan organisasi, kontrol internal (Dewan Pers), dan pengawasan oleh publik. Ahli hukum dari Universitas Diponegoro, Profesor Satjipto Rahardjo menyatakan, “Dalam menjalankan peran jurnalistiknya secara profesional, pers ikut menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan”. Pendapat kedua tokoh tadi sejalan dengan semangat UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bahwa kemerdekaan pers merupakan wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting dalam menciptakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang demokratis dan berkeadilan.

Dewasa ini ancaman terhadap kemerdekaan pers tidak lagi datang dari negara. Melainkan dari pihak-pihak yang tidak puas atau takut pada pemberitaan pers, serta ancaman tuntutan hukum terhadap pers atau jurnalis melalui pasal-pasal Kitab Undang Hukum Pidana (KUHP). Berikut beberapa contoh kasus tuntutan hukum terhadap pers yang menggunakan KUHP :

 

No

Nama Kasus

Lawan

Jenis Kasus

Media

1

Risang Bima Wijaya

Soemadi M Wonohito (Kedaulatan Rakyat)

Pencemaran Nama Baik

Radar Jogja

2

Supratman

Presiden Megawati Soekarnoputri

Penghinaan Terhadap Presiden

Rakyat Merdeka

3

Teguh Santosa

 

Penodaan Terhadap Agama

Rakyat Merdeka Online

4

Bambang Harymurti

Tommy Winata

Penyiaran Kabar Bohong

Majalah Tempo

5

Karim Paputungan

Akbar Tanjung

Pencemaran Nama Baik

Rakyat Merdeka

6

Teguh Santosa

Dr. Sofyan Djalil (Menkominfo)

Pencemaran Nama Baik

Rakyat Merdeka Online

 

AJI dan komunitas pers menolak upaya kriminalisasi/pemidanaan terhadap pers jika itu terkait masalah pemberitaan pers. Sudah bukan zamannya membungkam kritik atau laporan media melalui tuntutan pidana (KUHP). Sejak tahun 1999, komunitas pers sudah menerapkan Undang Undang tentang Pers yang bersifat lex spesialis. Sehingga tuntutan hukum terhadap pemberitaan pers dan profesi jurnalistik harus berlaku spesifik. Yakni melalui mekanisme hak jawab, hak koreksi, pengadilan internal (Dewan Pers), sebelum menempuh jalur hukum umum. Jika pers terbukti bersalah, hukuman yang pantas ialah berupa denda yang tidak membangkrutkan usaha pers. Itulah semangat umum UU Nomor 40/1999 tentang Pers.

Namun ancaman penggunaan KUHP ternyata tidak berkurang di zaman reformasi. Saat ini pemerintah sedang mengajukan Rancangan Undang Undang Kitab Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP) kepada DPR untuk merevisi KUHP peninggalan Belanda. Disinilah komunitas pers menilai RUU-KUHP ini lebih buruk dibandingkan KUHP yang ada. Dalam KUHP, pasal-pasal pidana bagi pers (biasa disebut delik pers) hanya ada 37. Sedangkan dalam RUU-KUHP terdapat 61 pasal yang berpotensi membahayakan kebebasan pers dan mengancam profesi jurnalistik.

Dari penelitian mendalam, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat :

Pertama, hampir semua pasal mengenai delik pers yang terdapat dalam KUHP dimasukkan kembali ke dalam RUU KUHP. Ini termasuk sejumlah pasal yang banyak diktitik, yakni pasal-pasal yang berisi penghinaan terhadap penguasa (hatzaai artikelen) dan pasal mengenai pencemaran nama baik. Perubahan lain dalam R-KUHP adalah pada perluasan definisi pers yang mencakup semua jenis media yakni media cetak (mempertunjukkan, menempelkan), media televisi (menyiarkan, menempelkan gambar) hingga radio (memperdengarkan rekaman).

Kedua, sejumlah pasal pidana dalam KUHP dperdetil dalam RUU-KUHP. Misal, KUHP menggabungkan pasal tentang permusuhan terhadap golongan, agama dalam satu pasal. Sementara dalam RUU KUHP, pidana penghinaan terhadap kelompok/golongan dan agama dipisahkan. Dalam RUU KUHP dimasukkan pidana mengenai penghasutan untuk menidakan keyakinan orang terhadap agama. Dalam KUHP hanya ada 1 pasal yang mempidanakan penyiaran berita bohong. Sedangkan dalam RUU KUHP, selain penyebaran berita bohong juga diatur pidana penyiaran berita yang tidak pas, tidak lengkap dan berlebihan. Inilah mengapa delik pers menjadi lebih banyak daripada dalam KUHP.

Ketiga, dalam hal pengaturan pornografi. KUHP hanya memuat 2 pasal yang berkaitan dengan penyiaran dan penyebaran materi pornografi. Sementara dalam RUU KUHP, tindakan pidana pornografi ini diatur dari hulu hingga hilir —dari model yang mengeksploitasi daya tarik seksual (Pasal 472), pihak yang membuat (474), pihak yang mendanai (Pasal 476), hingga pihak yang menyiarkan dan menyebarluaskan (Pasal 471). Bahkan ketentuan dalam RUU KUHP juga menyertakan pidana terhadap pihak yang menyediakan tempat (misalnya museum) yang menyelenggarakan pameran seni yang dikategorikan meneksploitasi daya tarik seksual.

Keempat, RUU KUHP memuat kembali ketentuan hukum berupa pencabutan profesi. Dalam RUU KUHP, setidaknya ada 7 pasal dimana pelaku bukan hanya dijatuhi hukuman penjara tapi juga pencabutan profesi. Pencabutan profesi -misalnya jurnalis- ini berlaku jika pelaku melakukan kejahatan yang sama dalam waktu belum lewat dua tahun sejak pemidanaan pertama.

AJI menilai penggunaan KUHP atau RUU KUHP (yang sedang dalam proses legislasi) untuk menghukum pemberitaan pers dan profesi jurnalistik akan mengancam kemerdekaan pers. Jika setiap pemberitaan yang kritis dijawab dengan pemenjaraan, maka fungsi kontrol pers akan terganggu. Jika pers terganggu, hak informasi publik yang dijamin Konstitusi akan terbaikan.   

Satu contoh bagaimana RUU KUHP akan mempengaruhi kemerdekaan pers adalah ketentuan mengenai berita bohong (RUU KUHP Pasal 307). Pasal ini hanya mengcopy-paste pasal 171 KUHP yang pada prakteknya banyak dipakai oleh jaksa penuntut umum atau hakim dalam mengadili sengketa jurnalis —terutama pers yang dinilai tidak memberitakan secara benar suatu peristiwa. Dalam KUHP atau RUU KUHP, pers yang melakukan kesalahan pemberitaan atau pelanggaran etik akan dihukum dengan pemenjaraan. Sedangkan dalam UU Pers Nomor 40/1999, pendekatan yang dipakai ialah mediasi antara pihak yang tidak puas dengan perusahaan pers melalui Dewan Pers. Publik juga mempunyai hak jawab, dan pers wajib melayani hak jawab tersebut. Mereka yang tidak puas dengan berita media bisa mengajukan keberatan, dan pers wajib memuat ketidakpuasan nara sumber.

Mengenai berita bohong ini juga diatur dalam Kode Etik Jurnalistik (KEJ) 2006, dalam pasal 4 : Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Pers atau wartawan yang melanggar ini dapat dikenakan sanksi berat dalam pengadilan etik jurnalistik oleh organisasi jurnalis yang sah dan oleh Dewan Pers sebagai “pengadilan pers tertinggi”. 

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) menolak Rancangan RUU KUHP yang bersemangat anti kemerdekaan pers dan represif. Jika berita pers salah, maka harus dihukum dan dipidana, maka kehidupan pers yang sehat, kritis, dan demokratis akan mati. Menolak pemidanaan (kriminalisasi) terhadap pemberitaan pers, tidak menjadikan pers kebal hukum. AJI berpendapat jika ada wartawan terbukti melakukan tindak pidana (seperti memeras, merampok, mencuri, memperkosa, membunuh, dsb), silakan diadili dan dihukum. Tapi jangan mengadili jurnalis karena pemberitaan yang dibuatnya. Kesalahan pemberitaan dan pelanggaran kode etik jurnalistik bukanlah masalah pidana. Bahkan jika sejak awal pers berniat menyebarkan berita bohong atau fitnah, mekanisme penyelesaian tetap melalui Dewan Pers dan organisasi jurnalis, baru menempuh jalur hukum. 

Untuk melindungi profesi jurnalistik dari serangan hukum pidana (KUHP), AJI mengusulkan penambahan ketentuan baru dalam Buku I RUU KUHP yaitu :

 

BAB II

Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana

 

Bagian Kesatu

Tindak Pidana

Paragraf 8

Alasan Pembenar

 

Pasal 36


Tidak dipidana, setiap orang yang melakukan tindak pidana karena melaksanakan dan/atau menjalankan tugas profesinya

 

Penjelasan

Yang dimaksud dengan profesi adalah pekerjaan yang memiliki keahlian tertentu, kode etik tertentu, organisasi tertentu, dan diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu. Profesi yang dimaksud adalah dokter, advokat, notaris, wartawan, serta profesi lain yang kemudian diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

 

 

Ketua Umum AJI

Heru Hendratmoko

 

Koordinator Divisi Advokasi AJI

Eko Maryadi

Iklan
2 comments
  1. ben said:

    Yang diprotes di http://www.benss.co.cc/lokal-dan-nasional/121-protes-saya-pemberitaan-majalah-kirana melanggar KEJ

  2. Dwi said:

    sangat jarang memang publikasi mengenai penelitian dibidang pers ini…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: