Sekali Lagi Soal UU ITE

Saya terkejut sekali atas banyaknya respon atas postingan saya tentang UU ITE ini, ada yang pro dan ada pula yang kontra terhadap postingan saya, baik melalui fasilitas komentar maupun dari milis Jaringan Blawger Indonesia ataupun milis Komunitas Bloger Benteng Cisadane. Untuk analisis hukum, memang postingan saya tidak cukup lengkap, untunglah Nenda telah membuat analisis yang cukup memadai dari sisi hukum hak asasi manusia.

Sekali lagi UU ITE secara umum menurut saya adalah UU yang cukup maju dan menunjukkan usaha dari bangsa Indonesia untuk memproduksi aturan yang terkait dengan informasi yang beredar di dunia maya, namun UU ini juga dicederai dengan semangat anti hak asasi manusia terutama untuk membatasi kebebasan berpendapat dan juga kebebasan berekspresi. Kenapa, saya akan jelaskan alasannya dibawah ini

Soal Kesusilaan

Dalam UU ITE ini tidak jelas, kepentingan apa yang hendak dilindungi, saya sepakat bahwa materi pornografi haruslah diatur distribusinya sehingga dapat secara maksimal melindungi anak-anak dari serangan pornografi. Akan tetapi, malah melakukan generalisasi dengan menyamakan orang dewasa dan juga anak-anak. Buat saya, orang dewasa, harusnya tidaklah dilarang untuk mengakses materi-materi yang bersifat pornografi, karena dia dianggap sudah mampu secara hukum untuk memahami bagaimana akibat yang mampu ditimbulkan karena mengakses materi pornografi.

Selain itu, pengaturan pornografi ini saya indikasikan akan menjadi sapu jagat, yang kena tidak hanya penyedia konten pornografi, tetapi juga orang yang berusaha menampilkan dalam sebuah postingan demi kelengkapan opini yang hendak ditulisnya baik berupa taut maupun gambar yang sudah diblur.

Lagipula, apasih batasan dan definisi dari pornografi dalam hukum, saya belum pernah mendengar dari berbagai putusan pengadilan di Indonesia yang memberikan definisi (bahkan yang paling kabur) tentang pornografi dan/atau kesusilaan

Soal Pencemaran Nama Baik

Lagi-lagi UU ini mencerminkan wataknya yang hendak memberangus kebebasan berpendapat. Dalam hukum Internasional, reputasi dan nama baik seseorang itu patut untuk dijaga dan dihormati, dan saya sepakat dengan itu. Namun, pada kenyataannya, ketentuan pencemaran nama baik, baik yang saat ini terdapat dalam KUHP ataupun UU Penyiaran, lebih banyak digunakan oleh pejabat negara atau tokoh masyarakat dan bukan oleh masyarakat kebanyakan.

Ada pendapat, bahwa opini tidak bisa dipidana, yang dapat dipidana jika tulisan tersebut bersifat fakta yang salah dan/atau keliru. Namun, pada prakteknya, baik tulisan yang bersifat opini ataupun faktapun terkena tindak pidana pencemaran nama baik

Fakta yang keliru yang dituliskan dengan niat jahat itu lebih merupakan kabar bohong yang berakibat pada adanya pencemaran nama baik, tetapi sekali lagi ada unsur niat jahat disana dan penyebaran kabar bohong.

Lalu, kalau opini dan penulisan fakta yang keliru karena kesalahan klerikal, haruskah dipidana dengan pencemaran nama baik? Ini yang jadi pokok masalah. Dalam doktrin hukum pencemaran nama baik di Indonesia tidak dikenal doktrin truth as a defense, yang terjadi malah seorang pelacur berhak untuk merasa tercemar nama baiknya bila diteriaki sebagai pelacur.

Dan, sekali lagi, saya belum pernah menemukan definisi hukum dari putusan pengadilan di Indonesia tentang apa yang disebut penghinaan dan/atau pencemaran nama baik itu termasuk juga kabar bohong, bahkan di putusan pidana yang menyangkut Pemimpin Redaksi Majalah Tempo, Bambang Harymurti itu.

Soal Penyebaran Kebencian

Dalam batas-batas tertentu, penyebaran kebencian haruslah dilarang, namun harus rumusan yang tegas yang jelas terutama bila menimbulkan rasa permusuhan yang diikuti dengan serangan terhadap orang dan/atau sekelompok orang karena perbedaan suku, agama, ras, dan status sosial.

Namun, rumusan pasal ini sangat karet, dan siapa yang berpotensi terkena? Saya coba memberikan ilustrasi sederhana dan actual kepada anda sebagai contoh, MUI telah memberikan fatwa sesat kepada kelompok Ahmadiyah yang berakibat terjadinya serangan terhadap keamanan jiwa dan benda dari anggota kelompok Ahmadiyah tersebut. Menurut anda apakah ini termasuk penyebaran kebencian, sebagai dimaksud dalam UU ITE ini? Jika iya, apakah mungkin MUI akan menghadapi proses hukum karena pemberlakukan ketentuan UU ITE ini?

Bagaimana kalau sebaliknya, kelompok Ahmadiyah memberikan label sesat kepada MUI dan sangat mungkin tidak akan terjadi serangan yang mengancam keamanan jiwa dan harta benda dari Pengurus MUI maupun dari MUInya. Menurut anda apakah ini termasuk penyebaran kebencian, sebagai dimaksud dalam UU ITE ini? Jika iya, apakah mungkin kelompok Ahmadiyah akan menghadapi proses hukum karena pemberlakukan ketentuan UU ITE ini?

Saya akui agak sulit merumuskan dengan batasan-batasan yang jelas tentang penyebaran kebencian ini dan ini sangat berpotensi menimbulkan diskriminasi hukum dan juga ketidakpastian hukum karena sangat tergantung pada tafsir sepihak.

Harus diakui, dalam UU ITE ini tidak ada ketentuan tentang penyebaran kebencian terhadap pemerintah, meski dugaan saya, dalam draft awalnya bisa jadi ada ketentuan penyebaran kebencian terhadap pemerintah seperti pada Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP yang telah dinyatakan bertentangan dengan UUD oleh MK

Posisi Saya

Posisi saya pribadi, tetap menolak UU yang sangat represif ini, meski ada juga hal-hal baik yang harus diapresiasi, dalam hal ini saya “conditionally against this law”. Saya serahkan pada anda semua, apakah akan menolak atau mendukung UU ITE ini.