Iklan

Memandang KPK Dengan Sedih


Tangan saya gatal nih, ingin menulis, tapi topik yang lagi hangat koq ya ariel peterporn hihihihihi mungkin dikarenakan topik video porno yang dilakukan oleh orang yang mirip ariel, luna maya, dan cut tari memang masih heboh. Dan herannya masih banyak media yang memuat berita seputar video mesum itu.

Tapi terlepas dari itu, sebelum menonton Piala Dunia 2010 yang diselenggarakan di Afrika Selatan itu, saya jadi tertarik dengan analisis teman saya yaitu Prof @lisrasukur yang bloger ahli pidana itu terkait dengan upaya, yang menurut beliau, adalah pelemahan KPK.

Mungkin masih segar dalam ingatan ketika terdapat upaya kriminalisasi terhadap dua pimpinan KPK yaitu Chandra Hamzah dan Bibit Rianto, dan keduanyapun sempat merasakan dinginnya ruang tahanan di Mako Brimob Kelapa Dua (ini kalau saya nggak salah). Lalu tak lama ada juga kehebohan atas diperdengarkannya rekaman hasil sadapan KPK di Mahkamah Konstitusi.

Ada Tim 8 yang dibentuk Presiden dan gotcha, Presiden meminta agar kasus tersebut diselesaikan di luar Pengadilan. Pada saat itu, seingat saya Jaksa Agung dan Kapolri tetap ngotot bahwa bukti yang dimiliki keduanya sangat kuat bahkan sudah pada status P – 21 yang artinya siap dilakukan penuntutan di Pengadilan.

Jika melihat isyarat Presiden tersebut, mestinya sih Jaksa Agung harus memilih pengesampingan perkara demi kepentingan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 35 C UU No 16 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa

“Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang (c) mengesampingkan perkara demi kepentingan umum”

Penjelasan Pasal 35 C UU No 16 Tahun 2004 menyatakan bahwa

“Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas. Mengesampingkan perkara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini merupakan pelaksanaan asas oportunitas, yang hanya dapat dilakuka oleh Jaksa Agung setelah memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang mempunyai hubungan dengan masalah tersebut.”

Namun, entah mengapa Jaksa Agung malah memilih mengeluarkan SKPP (Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan) sebagai dasar untuk menghentikan perkara dari dua pimpinan KPK tersebut. Saya sih menduga karena sejak awal Jaksa Agung berkeras bahwa Kejaksaan mempunyai bukti yang cukup kuat untuk menjerat kedua pimpinan KPK tersebut maka Jaksa Agung enggan menggunakan kewenangan khususnya berdasarkan Pasal 35 C UU No 16 Tahun 2004 tersebut.

Sejak awal, saya yakin bahwa penghentian perkara dua pimpinan KPK, melalui penerbitan SKPP akan membawa dampak yang cukup luas dan rawan. Karena SKPP akan mudah untuk dibawa dan diuji di forum pra peradilan. Beda halnya jika Jaksa Agung pada saat itu memilih mengesampingkan perkara tersebut. Terlepas dari itu semua, sebenarnya saat itu saya berharap semua dugaan rekayasa kasus terhadap dua pimpinan KPK tersebut di buka di Pengadilan yang terbuka, jujur, dan adil. Dan biarkan kasus tersebut menjadi ajang argumentasi dari pihak Kejaksaan dan juga para kuasa hukum dua pimpinan KPK tersebut, sehingga harapan saya, kepalsuan dan rekayasa tersebut secara terang benderang dibuka, dibawa dan diperdebatkan secara luas oleh masyarakat. Saya yakin, MA dan jajarannya tidak akan bermain – main dengan kasus rekayasa ini.

Saat itu, tentu suara saya adalah suara minoritas di antara teman2 saya sendiri yang sangat menginginkan untuk dihentikannya perkara tersebut.

Nah, sekarang dengan sudah dikabulkannya permohonan pra peradilan atas SKPP yang dikeluarkan Kejaksaan Agung tersebut oleh PN Jakarta Selatan dan PT Jakarta. Akan muncul problem baru, dengan demikian maka kedua pimpinan KPK tersebut harus non aktif. Sejak keluarnya putusan banding dari PT Jakarta status kedua pimpinan KPK tersebut sudah berubah kembali menjadi Tersangka. Konsekuensi hukumnya maka keduanya harus di non aktifkan sebagai pimpinan KPK. Problemnya apakah Presiden mau mengeluarkan surat non aktif bagi Chandra Hamzah dan Bibit Rianto? Saya koq nggak yakin ya?

Loh kan sekarang Jaksa Agung sedang mengajukan PK? Benar, tapi apakah PK tersebut dapat menunda eksekusi, tentu tidak. Celah inilah yang kuat diduga oleh Prof lisrasukur akan menjadi senjata bagi para koruptor untuk memperkarakan Presiden karena tidak mau mengeluarkan surat non aktif untuk pak Chandra dan pak Bibit. Ini sih bisa dilakukan melalui gugatan ke PTUN Jakarta, dan saya yakin gugatan tersebut akan dengan mudah dikabulkan oleh Pengadilan.

Saat inipun saya masih yakin dengan pendapat saya yang terdahulu, bahwa saya lebih menyukai apabila kasus itu segera digelar di Pengadilan dan biarkan pengadilan serta masyarakat yang menilai. Dan kalau memang Jaksa Agung sangat yakin bahwa perkara tersebut sudah P – 21, maka saya sepakat bahwa kalau perlu Jaksa Agung sendiri yang menjadi Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan.

Daripada pihak “sana” mempermainkan opini di masyarakat, sehingga masyarakat melihat dan menimbulkan syakwasangka yang secara singkat dapat dinyatakan “kalau benar kenapa takut ke pengadilan?” Buat saya pilihan terbaik untuk menyelesaikan kasus ini once and for all adalah segera diperiksa di Pengadilan.

Nah, tantangan terbuka saya kepada Kejaksaan Agung adalah, apakah Jaksa Agung berani untuk segera memproses keduanya ke pengadilan? Baik sebelum PK diputus ataupun setelah PK diputus?

Ini jauh lebih baik aparat penegak hukum heboh mengurus kasus video porno dan video mesum yang saat ini marak

Iklan
8 comments
  1. dwi said:

    terlalu banyak kepentingan dalam kasus bibit-candra terutama kepentingan politik, seharusnya dari dulu kejaksaan tidak perlu menerbitkan SKPP yang dasar yuridisnya sangat lemah tapi langsung dilimpahkan ke pengadilan

  2. aan said:

    semoga Indonesia bisa bebas dari para korupsi.. sekarang juga saya sedang membuat analisis tentang penelusuran kasus tipikor

  3. Kombor said:

    Segera gelar persidangan saja. Biar BitChan membuktikan di pengadilan apakah ia bersih atau justru seperti yang dituduhkan Anggodo. Tanpa pengadilan, perkara ini hanya akan menjadi misteri.

  4. waduh..saya mau komentar tapi takut kena ITE nih…
    pokoknya semoga Indonesia segera bebas dari koruptor lah..amin

  5. a3u5z1i said:

    Dan, para pelamar posisi ketua KPK kebanyakan berlatar belakang pengacara kasus korupsi…

  6. nfree said:

    Segera gelar persidangan saja. Biar BitChan membuktikan di pengadilan apakah ia bersih atau justru seperti yang dituduhkan Anggodo

  7. Indonesia seharusnya Indonesia, bukan Endonesia… beginilah jadinya ketika sesuatu tidak ditempatkan pada tempatnya..

    I LOVE YOU full..

  8. Keisya said:

    Wah indonesia ku sayang sampai kapan engkau bisa bertahan …

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: