Iklan

Penahanan Yang Menggelisahkan


Beberapa hari ini hati saya dilanda keresahan yang luar biasa, saya kadang ngeri dengan seringnya melihat begitu mudah orang ditahan pada saat proses penyidikan. Hatin kecil saya tak bisa diam, dan tangan inipun tak bisa terdiam melihat kondisi itu.

Kewenangan menahan atau merampas kemerdekaan orang ini terlampau besar diberikan kepada pihak penyidik ataupun penuntut. Seharusnya pre –trial detention semacam ini sebisa mungkin dihindari. Hal ini juga diperlukan untuk menghemat anggaran negara. Nggak terbayang berapa banyak Rumah Tahanan atau membangun ruang tahanan di kepolisian yang harus dibangun jika begitu mudah orang ditahan. Buat saya itu bagian dari pemborosan anggaran.

Penahanan menurut definisi baku adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang ditentukan dalam UU. Penahanan sendiri baru bisa dilakukan berdasarkan syarat

  1. tindak pidana itu diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun atau tindak pidana tertentu berdasarkan pasal 21 huruf b UU 8/1981
  2. adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana.

Dari kedua syarat ini, sebenarnya yang gampang membuktikan untuk dapat dilakukan penahanan ya hanya syarat yang pertama. Tapi inipun ada akibat yang cukup serius, semenjak paska 1998 begitu banyak UU yang memuat tindak pidana yang diancam dengan pidana lebih dari 5 tahun, contohnya ya UU ITE itu.

Sementara syarat kedua, penyidik/penuntut umum/hakim harus bisa membuktikan apakah benar orang yang akan ditahan itu akan melarikan diri atau merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana. Pertanyaannya bagaimana mungkin merusak atau menghilangkan barang bukti jika pada banyak kasus barang bukti itu sudah disita?
Atau bisakah penyidik/penuntut umum/hakim membuktikan jika ia akan melarikan diri dan/atau mengulangi tindak pidana kecuali jika orang itu memang sudah berkali – kali melakukan tindak pidana? Nah, kalau baru pertama kali bagaimana caranya membuktikannya? Dan kenapa orang selalu harus ditahan di sel berjeruji padahal model atau metode penahanan ada tiga yaitu penahanan di rumah tahanan negara atau penahanan rumah atau penahanan kota. Mestinya penyidik/penuntut umum/hakim tidak buru – buru mengeluarkan penetapanan penahanan di sel berjeruji. Buat saya harusnya, kalaupun harus dilakukan penahanan ya dilakukan penahanan kota terlebih dahulu sebelum penahanan di rumah tahanan negara ditetapkan.

UU 8/1981 menyediakan forum yang tepat untuk menguji alasan penahanan yang dikenakan terhadap tersangka/terdakwa yaitu melalui lembaga pra peradilan. Pra Peradilan berwenang menguji salah satunya adalah sah atau tidaknya penahanan. Ingat, yang diuji adalah sah atau tidaknya penahanan berdasarkan apakah dugaan penyidik itu cukup beralasan atau tidak dan bukan pada formalitas administrasi surat menyurat. Namun sayangnya lembaga pra peradilan telah lama terjebak dalam formalitas administrasi surat menyurat ketimbang pemeriksaan terhadap substansi.
Lebih kacau lagi, karena pra peradilan mengadopsi hukum acara perdata (karena ketiadaan hukum acara di UU 8/1981), karena itu yang harus membuktikan bahwa perlu diadakan penahanan bukanlah penyidik/penuntut umum/hakim melainkan Penggugat. Padahal seharusnya penyidik/penuntut umum/hakimlah yang harus membuktikan bahwa dugaan tersebut benar adanya dan cukup beralasan menurut hukum.

Jadinya ya begitu, begitu mudah orang ditahan di sel dan begitu mudah kemudian Menteri Hukum dan HAM meneriakkan perlu penambahan rumah tahanan karena over capacity, padahal over capacity tidak mungkin jika penyidik/penuntut umum/hakim betul – betul hati – hati menetapkan adanya penahanan tersebut dan lembaga pra peradilan tidak terjebak dalam hanya administrasi surat menyurat saja.

Iklan
4 comments
  1. edratna said:

    Butir 2 itu mungkin….adanya kekawatiran…
    cukup dengan rasa kawatir, sudah bisa menahan orang…
    Dalam setiap uu harusnya ada juklaknya, pasal per pasal….agar setiap orang yang mempunyai kewenangan mempunyai persepsi yang sama

  2. Drs. Arsyad KH said:

    Saya ingin bertanya, apakah bisa seseorang yang sudah ditangguhkan penahanan/atau dikenakan tahanan kota dan selama masa penangguhan/penahanan kota tsb ybs dikenakan syarat tertentu agar melakukan wajib lapor, dan ybs tidak pernah sekalipun mangkir dari wajib lapor itu, tapi tiba-tiba ditahan kembali? Mohon diberi penjelasan krn kami “awam hukum”. Walaupun dalam hukum ada prinsip bahwa “semenjak suatu hukum ditetapkan, maka seluruh warga negara dianggap mengerti hukum”, tapi tingkah laku penegak hukumlah yg akhirnya membuat publik bingung thd sebuah hukum yg sebenarnya sudah dipahami, akhirnya jadi tidak lagi dimengerti. Tks atas penjelasannya.

  3. Kresna dwupayana said:

    Sudah saat nya instansi yg berwenang melakukan penahanan dibenahi,
    Baik kepolisian juga kejaksaan.terlalu banyak orang tak bersalah ditahan
    Dikarenakan di negara ini lebih berhak pelapor / penggugat seperti nya yg melakukan
    Penahanan.banyak pelaku penipuan yang melaporkan korban nya,hingga sang korban
    Penipuan tersebut di tahan.karena kurang nya bahkan tidak pernah ada penyelidikan
    Terdahulu benar apa tidak nya pelaporan tersebut.pihak polisi / jaksa langsung membuatkan BAP
    Dan menahan sang terlapor meskipun siterlapor sendiri adalah korban.
    Bahkan bila kita lihat kejadian yang seperti atas,bukan tidak mungkin kita akan berpikiran
    Bahwa pihak yang berwenang dibayar oleh si pelapor/atau memang ada unsur kerja sama,
    Antara pelaku penipuan dan para oknum di instansi yang terkait,
    Contoh nya.di pengadilan depok kini sedang disidang sdr ridwan yang membeli rumah kepada sdr bayu nugraha
    Alias bambang yulianto.namun karena percaya dan juga baru pertama kali membeli rumah,surat AJB yg di berikan sdr bayu nugraha ternyata palsu.setelah lunas perjanjian pembayaran sdr ridwan dilaporkan oleh sdr bayu nugraha alias
    Bambang yulianto kepihak kepolisian.dan di tahan tanpa didengar pembelaan sdr ridwan saat pembuatan BAP.
    Baik di kepolisian maupun kejaksaan.sampai saat ini persidangan nya masih berjalan atau belum putus…
    Sementara bayu nugraha alias bambang yulianto yg sebenarnya pelaku penipuan hidup bebas..
    Dan lebih gila lagi bayu nugraha ini sudah beberapa kali ditahan dalam kasus penipuan…

    Kenapa pihak kepolisian atau kejaksaan tidak menjadikan atau memiliki pertimbangan bahwa orang bisa karena terbiasa
    Atau memang (maaf) oknum yg memeriksa juga adalah bagian dari sindikat,,,,anda sendiri yg menilai.

    Kalo sdr ridwan hendak menipu kenapa rumah yg di beli sdh 5 thn ditempati..
    Bila dia hendak menipu tentu dijual tidak di tempati

    Dan saksi saat pembayaran rumah pun seperti tak berguna dikarenakan memang kwitansi
    Pembayaran tidak ada karena ditukar oleh bayu nugraha dengan surat perjanjian niat membeli.

    Dimana keadilan di negeri ini..atau memang buat orang baik seperti sdr ridwan tidak ada keadilan.?
    Bukan tidak mungkin negeri ini sdh di isi oleh para pejabat yg sebenarnya lebih layak disebut penjahat

    Mana menkumham
    Mana jaksa agung
    Mana MA
    Mana aparat yg dipilih oleh rakyat yg membela rakyat

    Bukan tak mungkin revolusi akan terjadi kembali di negeri ini..bila pejabat nya bodoh atau memang
    Lebih layak di bilang P E N J A H A T ………menjadi wakil rakyat ……

    I N D O N E S I A sekarat…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: