Bank Memasang Plang pada Agunan Kredit Tanpa Izin Debitur, Apakah Melanggar Hukum?
Bayangkan Anda memiliki sebuah ruko yang dijadikan jaminan kredit kepada bank. Suatu hari, karena kredit mengalami masalah, bank memasang plang pengumuman pada bangunan tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Anda.
Apakah tindakan bank tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum?
Sekilas, kita mungkin beranggapan bahwa pemasangan pengumuman pada properti milik seseorang tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu merupakan tindakan yang melanggar hak pemiliknya.
Namun, dalam hubungan hukum antara bank dan debitur, jawabannya tidak selalu sesederhana itu.
Persoalan tersebut menjadi pokok sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1824 K/Pdt/2026 tanggal 15 Juli 2026, yang melibatkan seorang debitur dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.
Perkara bermula dari fasilitas kredit yang dijamin dengan sebuah ruko. Ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran, bank memberikan surat peringatan dan kemudian memasang pengumuman pada bagian depan bangunan yang menjadi agunan.
Debitur menganggap tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan mengajukan gugatan ke pengadilan.
Namun, pengadilan tingkat pertama menolak gugatan tersebut. Putusan itu kemudian dikuatkan di tingkat banding dan dipertahankan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.
Apa yang menjadi dasar pertimbangannya?
Salah satu hal yang menentukan adalah keberadaan klausul dalam dokumen kredit yang secara khusus mengatur tindakan publikasi terhadap objek agunan.
Mahkamah Agung merujuk pada Pasal 13 Perjanjian Membuka Kredit dan ketentuan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit yang menunjukkan bahwa tindakan publikasi tersebut telah menjadi bagian dari kesepakatan para pihak.
Dengan demikian, pemasangan pengumuman tanpa pemberitahuan tertulis maupun lisan terlebih dahulu tidak dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut.
Namun, ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi.
Putusan ini tidak berarti bahwa setiap bank dapat memasang pengumuman pada properti yang dijadikan agunan secara bebas dan tanpa batas.
Keabsahan suatu tindakan tetap harus dinilai berdasarkan isi perjanjian, kewenangan yang diberikan, ketentuan hukum yang berlaku, dan cara tindakan tersebut dilaksanakan.
Bagi saya, perkara ini menarik karena memperlihatkan betapa pentingnya membaca hubungan antara kebebasan berkontrak dan pembuktian perbuatan melawan hukum.
Dalam praktik, banyak sengketa perbankan tidak hanya berkaitan dengan apakah debitur telah memenuhi kewajibannya. Sengketa juga dapat muncul ketika kreditur menggunakan kewenangan yang menurutnya telah diberikan melalui perjanjian, tetapi kemudian dipersoalkan oleh debitur.
Di sinilah kualitas perumusan klausul kontrak menjadi penting.
Bagi bank dan lembaga pembiayaan, perjanjian yang jelas dapat memberikan dasar hukum sekaligus batas dalam melaksanakan tindakan terhadap agunan. Sebaliknya, klausul yang tidak dirumuskan secara cermat justru dapat menimbulkan perselisihan mengenai ruang lingkup kewenangan kreditur.
Bagi debitur, perkara ini mengingatkan bahwa konsekuensi suatu perjanjian tidak selalu terbatas pada kewajiban membayar pokok pinjaman, bunga, atau denda. Ada pula ketentuan lain yang dapat memberikan kewenangan tertentu kepada kreditur ketika kredit menjadi bermasalah.
Melalui Indonesia Legal Update: Legal Developments and Business Implications, saya membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1824 K/Pdt/2026 dengan menelaah hubungan antara klausul perjanjian kredit, pemasangan pengumuman pada agunan, dan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum.
Pembahasan juga mencakup implikasinya terhadap penyusunan dokumen kredit, penanganan kredit bermasalah, dokumentasi tindakan bank, serta perlindungan kepentingan debitur.
Keberadaan klausul perjanjian yang dirumuskan secara jelas dan dilaksanakan sesuai hukum dapat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan perbuatan melawan hukum.
Perkara ini sekaligus mengingatkan bahwa perlindungan hak dalam hubungan kontraktual membutuhkan dua hal yang saling berkaitan: pemahaman terhadap apa yang telah disepakati dan kemampuan membuktikan bahwa suatu tindakan telah melampaui batas kewenangan yang diberikan.
Kajian lengkapnya saya sajikan dalam Indonesia Legal Update edisi 16 November 2026, berjudul “Pemasangan Pengumuman pada Agunan Kredit: Peran Klausul Perjanjian dalam Menilai Perbuatan Melawan Hukum.”