Archive

Tag Archives: ILU 2026

Bayangkan Anda memiliki sebuah ruko yang dijadikan jaminan kredit kepada bank. Suatu hari, karena kredit mengalami masalah, bank memasang plang pengumuman pada bangunan tersebut tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Anda.

Apakah tindakan bank tersebut dapat dianggap sebagai perbuatan melawan hukum?

Sekilas, kita mungkin beranggapan bahwa pemasangan pengumuman pada properti milik seseorang tanpa pemberitahuan atau persetujuan terlebih dahulu merupakan tindakan yang melanggar hak pemiliknya.

Namun, dalam hubungan hukum antara bank dan debitur, jawabannya tidak selalu sesederhana itu.

Persoalan tersebut menjadi pokok sengketa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1824 K/Pdt/2026 tanggal 15 Juli 2026, yang melibatkan seorang debitur dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Perkara bermula dari fasilitas kredit yang dijamin dengan sebuah ruko. Ketika debitur tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran, bank memberikan surat peringatan dan kemudian memasang pengumuman pada bagian depan bangunan yang menjadi agunan.

Debitur menganggap tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dan mengajukan gugatan ke pengadilan.

Namun, pengadilan tingkat pertama menolak gugatan tersebut. Putusan itu kemudian dikuatkan di tingkat banding dan dipertahankan oleh Mahkamah Agung pada tingkat kasasi.

Apa yang menjadi dasar pertimbangannya?

Salah satu hal yang menentukan adalah keberadaan klausul dalam dokumen kredit yang secara khusus mengatur tindakan publikasi terhadap objek agunan.

Mahkamah Agung merujuk pada Pasal 13 Perjanjian Membuka Kredit dan ketentuan dalam Surat Penawaran Putusan Kredit yang menunjukkan bahwa tindakan publikasi tersebut telah menjadi bagian dari kesepakatan para pihak.

Dengan demikian, pemasangan pengumuman tanpa pemberitahuan tertulis maupun lisan terlebih dahulu tidak dinilai sebagai perbuatan melawan hukum dalam perkara tersebut.

Namun, ada satu hal penting yang perlu digarisbawahi.

Putusan ini tidak berarti bahwa setiap bank dapat memasang pengumuman pada properti yang dijadikan agunan secara bebas dan tanpa batas.

Keabsahan suatu tindakan tetap harus dinilai berdasarkan isi perjanjian, kewenangan yang diberikan, ketentuan hukum yang berlaku, dan cara tindakan tersebut dilaksanakan.

Bagi saya, perkara ini menarik karena memperlihatkan betapa pentingnya membaca hubungan antara kebebasan berkontrak dan pembuktian perbuatan melawan hukum.

Dalam praktik, banyak sengketa perbankan tidak hanya berkaitan dengan apakah debitur telah memenuhi kewajibannya. Sengketa juga dapat muncul ketika kreditur menggunakan kewenangan yang menurutnya telah diberikan melalui perjanjian, tetapi kemudian dipersoalkan oleh debitur.

Di sinilah kualitas perumusan klausul kontrak menjadi penting.

Bagi bank dan lembaga pembiayaan, perjanjian yang jelas dapat memberikan dasar hukum sekaligus batas dalam melaksanakan tindakan terhadap agunan. Sebaliknya, klausul yang tidak dirumuskan secara cermat justru dapat menimbulkan perselisihan mengenai ruang lingkup kewenangan kreditur.

Bagi debitur, perkara ini mengingatkan bahwa konsekuensi suatu perjanjian tidak selalu terbatas pada kewajiban membayar pokok pinjaman, bunga, atau denda. Ada pula ketentuan lain yang dapat memberikan kewenangan tertentu kepada kreditur ketika kredit menjadi bermasalah.

Melalui Indonesia Legal Update: Legal Developments and Business Implications, saya membahas Putusan Mahkamah Agung Nomor 1824 K/Pdt/2026 dengan menelaah hubungan antara klausul perjanjian kredit, pemasangan pengumuman pada agunan, dan pembuktian unsur perbuatan melawan hukum.

Pembahasan juga mencakup implikasinya terhadap penyusunan dokumen kredit, penanganan kredit bermasalah, dokumentasi tindakan bank, serta perlindungan kepentingan debitur.

Keberadaan klausul perjanjian yang dirumuskan secara jelas dan dilaksanakan sesuai hukum dapat menjadi faktor penting dalam menentukan apakah suatu tindakan merupakan perbuatan melawan hukum.

Perkara ini sekaligus mengingatkan bahwa perlindungan hak dalam hubungan kontraktual membutuhkan dua hal yang saling berkaitan: pemahaman terhadap apa yang telah disepakati dan kemampuan membuktikan bahwa suatu tindakan telah melampaui batas kewenangan yang diberikan.

Kajian lengkapnya saya sajikan dalam Indonesia Legal Update edisi 16 November 2026, berjudul “Pemasangan Pengumuman pada Agunan Kredit: Peran Klausul Perjanjian dalam Menilai Perbuatan Melawan Hukum.”

Ketika seorang advokat menyampaikan kritik terhadap penanganan suatu perkara melalui media, seminar, atau forum diskusi publik, apakah tindakan tersebut dapat dianggap sebagai bagian dari strategi pembelaan yang sah? Atau justru dapat dikualifikasikan sebagai tindakan merintangi proses peradilan?

Pertanyaan ini menjadi menarik karena pekerjaan advokat tidak selalu berlangsung di ruang persidangan. Dalam praktiknya, advokat juga dapat memberikan penjelasan hukum, menyampaikan pandangan kritis, dan terlibat dalam diskusi publik mengenai perkara yang sedang berjalan.

Namun, bagaimana jika kegiatan tersebut diselenggarakan secara terencana, melibatkan pembiayaan dari pihak tertentu, dan bertujuan membentuk persepsi publik terhadap proses penegakan hukum?

Persoalan inilah yang menjadi salah satu isu penting dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 9097 K/Pid.Sus/2026 tanggal 12 Agustus 2026.

Perkara tersebut melibatkan Junaedi Saibih, seorang advokat dan dosen yang didakwa melakukan tindak pidana perintangan peradilan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam perkara ini, Penuntut Umum mempersoalkan sejumlah kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan narasi, penyelenggaraan seminar dan diskusi, produksi program media, serta penyampaian pandangan kritis terhadap penanganan perkara korupsi.

Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi Penuntut Umum dan mempertahankan putusan bebas yang sebelumnya dijatuhkan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Salah satu hal penting dari putusan tersebut adalah penegasan bahwa aktivitas komunikasi publik dan hubungan profesional tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindakan mencegah, merintangi, atau menggagalkan proses penegakan hukum.

Putusan ini juga perlu dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025, yang menghapus frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 UU Tipikor.

Namun, bagi saya, persoalan ini tidak hanya menarik dari perspektif pembuktian hukum pidana.

Ada dimensi lain yang tidak kalah penting, yaitu hubungan antara kebebasan menjalankan profesi advokat, tanggung jawab etik, dan kepentingan menjaga independensi proses peradilan.

Dalam perkara tersebut, Penuntut Umum juga mengaitkan kegiatan komunikasi publik dengan ketentuan etik mengenai publisitas advokat. Meski demikian, persoalan dugaan pelanggaran etik harus dibedakan dari pembuktian tindak pidana. Putusan kasasi tersebut tidak menyatakan terdakwa terbukti melanggar Kode Etik Advokat maupun menjatuhkan sanksi etik.

Tidak setiap tindakan yang dipersoalkan secara etik merupakan tindak pidana. Sebaliknya, tidak setiap tindakan yang tidak terbukti sebagai tindak pidana dengan sendirinya dapat dinyatakan telah memenuhi seluruh standar etika profesi.

Pembedaan ini penting untuk menjaga agar hukum pidana tidak digunakan secara berlebihan terhadap aktivitas pembelaan dan penyampaian pendapat, tanpa mengabaikan kewajiban advokat untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab.

Melalui Indonesia Legal Update: Legal Developments and Business Implications, saya membahas putusan tersebut dengan menempatkannya dalam hubungan antara strategi pembelaan, komunikasi publik, etika profesi advokat, dan batas pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 21 UU Tipikor.

Pembahasan juga mencakup implikasinya bagi perusahaan yang menghadapi penyidikan, penuntutan, atau persidangan, khususnya ketika menggunakan jasa penasihat hukum, konsultan komunikasi, atau media untuk menyampaikan posisi hukumnya kepada publik.

Strategi komunikasi dalam menghadapi perkara hukum dapat memiliki tujuan yang sah. Namun, kegiatan tersebut tetap harus dibedakan dari tindakan konkret yang secara melawan hukum mengganggu pengumpulan bukti, pemeriksaan saksi, atau independensi pengadilan.

Bagi saya, integritas proses peradilan tidak hanya dijaga dengan mencegah tindakan yang benar-benar merintangi penegakan hukum, tetapi juga dengan memastikan bahwa kebebasan pembelaan dan penyampaian pendapat tidak dibatasi melalui penafsiran pidana yang terlalu luas.

Penilaian terhadap dugaan perintangan peradilan harus bertumpu pada perbuatan konkret dan pembuktian unsur tindak pidana. Sementara itu, persoalan etik profesi tetap perlu dinilai berdasarkan standar dan mekanisme pertanggungjawabannya sendiri.

Kajian selengkapnya saya sajikan dalam Indonesia Legal Update edisi 13 November 2026, berjudul “Strategi Pembelaan, Diskusi Publik, dan Perintangan Peradilan: Batas Pertanggungjawaban Pidana Advokat.”

Dalam praktik hukum pidana korporasi, salah satu persoalan yang sering muncul adalah menentukan siapa yang harus bertanggung jawab ketika suatu tindak pidana terjadi dalam kegiatan perusahaan.

Apakah perusahaan sebagai badan hukum? Direksi atau pengurusnya? Atau keduanya sekaligus?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika undang-undang menggunakan rumusan yang berpotensi membuat pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Melalui Putusan Nomor 371/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan penting mengenai persoalan tersebut.

Mahkamah menyatakan bahwa kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dimaknai sebagai “dan/atau”.

Sekilas, perubahan tersebut mungkin terlihat sederhana. Hanya penambahan satu kata dalam suatu ketentuan undang-undang.

Namun, dari perspektif hukum pidana, konsekuensinya cukup mendasar.

Dengan rumusan tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi, penanggung jawab korporasi, atau keduanya, sepanjang masing-masing memiliki dasar pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan menurut hukum.

Artinya, seseorang tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana semata-mata karena menduduki jabatan sebagai direktur atau pengurus perusahaan.

Namun, bukan berarti direksi dan pengurus terbebas dari risiko pertanggungjawaban pidana. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pemberian perintah, pengendalian kegiatan, maupun pembiaran terhadap tindak pidana tetap dapat menjadi persoalan hukum yang harus dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

Melalui Indonesia Legal Update: Legal Developments and Business Implications, saya membahas putusan tersebut dengan menempatkannya dalam hubungan antara KUHAP, KUHP, dan perkembangan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.

Pembahasan juga diarahkan pada implikasinya terhadap tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi, efektivitas program kepatuhan, serta strategi penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi dan individu di dalamnya.

Ada satu hal yang menurut saya penting untuk digarisbawahi.

Pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya dibangun hanya berdasarkan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi, melainkan harus didasarkan pada perbuatan, peran, dan dasar pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan.

Di sisi lain, perusahaan juga tidak cukup hanya memiliki kebijakan kepatuhan yang terlihat baik di atas kertas. Efektivitas pengawasan, dokumentasi pengambilan keputusan, pencegahan pelanggaran, dan tindak lanjut terhadap risiko hukum dapat menjadi bagian penting dalam menilai pertanggungjawaban korporasi.

Bagi dunia usaha, putusan ini bukan sekadar perkembangan dalam hukum acara pidana. Putusan tersebut juga mengingatkan pentingnya membangun tata kelola perusahaan yang memungkinkan setiap keputusan, kewenangan, dan tanggung jawab yang dapat ditelusuri secara jelas.

Kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi harus mampu menjaga dua kepentingan sekaligus: mencegah pemidanaan yang tidak didasarkan pada kesalahan yang terbukti, tanpa menghilangkan kemungkinan meminta pertanggungjawaban pihak yang secara nyata terlibat dalam tindak pidana.

Analisis lengkapnya saya sajikan dalam Indonesia Legal Update edisi 13 November 2026, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tidak Otomatis Menjerat Pengurus: Makna Putusan MK atas Pasal 326 KUHAP.”

Apakah aktivitas membentuk opini publik mengenai suatu perkara dapat dianggap sebagai tindakan merintangi proses peradilan? Bagaimana jika aktivitas tersebut dilakukan secara terorganisasi atau melibatkan pembayaran kepada pihak yang menyampaikan pesan di media sosial?

Pertanyaan ini menjadi semakin penting ketika batas antara kebebasan berekspresi, komunikasi publik, dan dugaan perintangan peradilan tidak selalu mudah dibedakan.

Melalui Putusan Nomor 9099 K/Pid.Sus/2026 tanggal 12 Agustus 2026, Mahkamah Agung memberikan pertimbangan penting mengenai batas pertanggungjawaban pidana atas aktivitas komunikasi di media sosial dalam perkara yang berkaitan dengan dugaan perintangan proses penegakan hukum.

Mahkamah Agung mempertahankan putusan bebas terhadap terdakwa dan menegaskan pentingnya pembuktian unsur tindak pidana secara objektif. Aktivitas media sosial, termasuk adanya penerimaan pembayaran, tidak dengan sendirinya membuktikan adanya tindak pidana perintangan peradilan.

Putusan ini juga menarik untuk dibaca bersama Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XXIII/2025 yang menghapus frasa “secara langsung atau tidak langsung” dalam Pasal 21 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Melalui Indonesia Legal Update: Legal Developments and Business Implications, saya membahas perkembangan tersebut sekaligus menelaah relevansinya terhadap komunikasi korporasi, penggunaan konsultan komunikasi, pengelolaan reputasi, dan risiko hukum ketika suatu perusahaan menghadapi proses penegakan hukum.

Perlindungan kebebasan berekspresi dan kepentingan menjaga integritas proses peradilan tidak seharusnya dipertentangkan secara sederhana.

Kebebasan berekspresi tetap harus dilindungi, sementara pertanggungjawaban pidana harus didasarkan pada perbuatan konkret dan pembuktian unsur delik, bukan semata-mata pada asumsi mengenai motif atau pengaruh suatu komunikasi.

Kajian lengkapnya saya sajikan dalam Indonesia Legal Update edisi 12 November 2026.

Sejauh mana negara dapat mengakses komunikasi pribadi seseorang untuk kepentingan penegakan hukum? Dan bagaimana hukum memastikan bahwa kewenangan tersebut tidak berubah menjadi instrumen yang mengabaikan hak konstitusional warga negara?

Pertanyaan tersebut pernah menjadi pokok perdebatan dalam pengujian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik di Mahkamah Konstitusi.

Melalui Putusan Nomor 5/PUU-VIII/2010, yang diucapkan pada 24 Februari 2011, Mahkamah Konstitusi menegaskan prinsip penting bahwa pembatasan hak atas privasi melalui penyadapan harus memiliki landasan undang-undang yang memadai.

Perkara ini mempunyai makna tersendiri bagi saya karena saya merupakan salah satu pemohon dalam pengujian konstitusional tersebut.

Lebih dari lima belas tahun setelah putusan itu diucapkan, persoalan mengenai batas kewenangan penyadapan tetap relevan. Terlebih ketika perkembangan teknologi membuat komunikasi elektronik, data pribadi, dan informasi bisnis semakin penting dalam kehidupan masyarakat maupun kegiatan usaha.

Melalui Indonesia Legal Update: Legal Developments and Business Implications, saya kembali menelaah putusan tersebut, bukan hanya dari perspektif perlindungan hak konstitusional, tetapi juga dari implikasinya terhadap perusahaan telekomunikasi, penyelenggara sistem elektronik, perlindungan informasi rahasia, dan kepatuhan korporasi.

Sebab, persoalan penyadapan tidak semata-mata menyangkut kewenangan aparat penegak hukum. Di dalamnya juga terdapat pertanyaan mendasar mengenai bagaimana negara menjalankan kewenangannya tanpa mengabaikan hak-hak yang justru wajib dilindunginya.

Analisis lengkapnya saya sajikan dalam Indonesia Legal Update edisi 10 November 2026.