Ketika Perusahaan Terjerat Perkara Pidana: Siapa yang Bertanggung Jawab dan Bagaimana Nasib Bisnisnya?
Ketika sebuah perusahaan diduga melakukan tindak pidana, persoalannya tidak hanya berhenti pada siapa yang melakukan perbuatan tersebut.
Ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Apakah perbuatan seorang pegawai dapat dianggap sebagai tindak pidana korporasi? Apakah direksi otomatis ikut bertanggung jawab? Bagaimana dengan pemegang kendali atau pemilik manfaat yang tidak tercantum dalam struktur formal perusahaan? Dan apa yang akan terjadi terhadap kegiatan usaha jika korporasi akhirnya dijatuhi pidana?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru, beserta perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Dalam kerangka hukum pidana yang baru, korporasi secara tegas diakui sebagai subjek tindak pidana. Namun, pengakuan tersebut tidak berarti bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang dalam lingkungan perusahaan secara otomatis menjadi tindak pidana korporasi.
Demikian pula, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dengan sendirinya membuat seluruh pengurus atau pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan dapat dipidana.
Melalui Putusan Nomor 371/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan penting mengenai persoalan ini. Kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “dan/atau”, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan kepada korporasi, penanggung jawab korporasi, atau keduanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta yang terbukti.
Namun, persoalan pidana korporasi sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar menentukan siapa yang dapat dijadikan tersangka atau terdakwa.
Rezim hukum pidana yang baru juga membawa konsekuensi serius terhadap kegiatan bisnis.
Selain pidana denda, korporasi dapat menghadapi pidana tambahan berupa pencabutan izin, penutupan atau pembekuan kegiatan usaha, hingga pembubaran sesuai persyaratan hukum yang berlaku. Dalam keadaan tertentu, KUHP juga membuka kemungkinan pengenaan denda dengan batas paling tinggi 10% dari keuntungan tahunan korporasi.
Artinya, risiko pidana korporasi bukan hanya persoalan yang harus ditangani ketika perusahaan menghadapi penyidikan atau persidangan. Risiko tersebut juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional, kepentingan pekerja dan kreditur, hubungan kontraktual, serta keputusan investasi.
Bahkan, restrukturisasi perusahaan melalui penggabungan, pengambilalihan, atau pembubaran tidak dengan sendirinya menghapus kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi sebelumnya.
Di sisi lain, KUHAP juga memperkenalkan mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan. Mekanisme ini membuka ruang penyelesaian penuntutan secara bersyarat terhadap korporasi, dengan persyaratan tertentu dan pengawasan pengadilan. Namun, DPA bukanlah hak otomatis perusahaan untuk memperoleh penghentian perkara.
Melalui Indonesia Regulatory Outlook: Law, Policy, & Business Implication, saya mencoba membahas perubahan tersebut secara lebih menyeluruh, dengan menghubungkan ketentuan KUHP, KUHAP, UU Penyesuaian Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.
Analisis tidak hanya diarahkan pada konstruksi pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pada konsekuensinya terhadap tata kelola perusahaan, pengendalian internal, strategi penanganan perkara, transaksi korporasi, serta pengelolaan risiko bisnis.
Ada satu hal yang menurut saya perlu memperoleh perhatian khusus.
Program kepatuhan perusahaan tidak cukup hanya terlihat baik dalam dokumen. Yang jauh lebih penting adalah apakah perusahaan benar-benar menjalankan pengawasan, mencegah pelanggaran, mendokumentasikan pengambilan keputusan, dan mengambil tindakan ketika mengetahui adanya dugaan tindak pidana.
Pada saat yang sama, penegakan hukum pidana korporasi harus tetap menjaga prinsip dasar pertanggungjawaban pidana. Kesalahan individu tidak boleh begitu saja dibebankan kepada korporasi tanpa dasar atribusi yang sah. Sebaliknya, seseorang juga tidak seharusnya dipidana semata-mata karena jabatannya dalam perusahaan.
Bagi saya, perkembangan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana korporasi tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana.
Hukum pidana korporasi kini menjadi bagian penting dari pengelolaan risiko, tata kelola, dan strategi keberlangsungan usaha.
Pertanyaan bagi pelaku usaha bukan lagi sekadar bagaimana menghindari sanksi pidana, tetapi juga bagaimana membangun sistem pengambilan keputusan dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.
Kajian lengkapnya saya sajikan dalam Indonesia Regulatory Outlook edisi November 2026, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Pemisahan Kesalahan Pengurus, Penegakan Hukum, dan Risiko Keberlangsungan Usaha.”