Ketika Perusahaan Melakukan Tindak Pidana, Apakah Direksi Otomatis Ikut Bertanggung Jawab?
Dalam praktik hukum pidana korporasi, salah satu persoalan yang sering muncul adalah menentukan siapa yang harus bertanggung jawab ketika suatu tindak pidana terjadi dalam kegiatan perusahaan.
Apakah perusahaan sebagai badan hukum? Direksi atau pengurusnya? Atau keduanya sekaligus?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika undang-undang menggunakan rumusan yang berpotensi membuat pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.
Melalui Putusan Nomor 371/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan penting mengenai persoalan tersebut.
Mahkamah menyatakan bahwa kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dimaknai sebagai “dan/atau”.
Sekilas, perubahan tersebut mungkin terlihat sederhana. Hanya penambahan satu kata dalam suatu ketentuan undang-undang.
Namun, dari perspektif hukum pidana, konsekuensinya cukup mendasar.
Dengan rumusan tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi, penanggung jawab korporasi, atau keduanya, sepanjang masing-masing memiliki dasar pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan menurut hukum.
Artinya, seseorang tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana semata-mata karena menduduki jabatan sebagai direktur atau pengurus perusahaan.
Namun, bukan berarti direksi dan pengurus terbebas dari risiko pertanggungjawaban pidana. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pemberian perintah, pengendalian kegiatan, maupun pembiaran terhadap tindak pidana tetap dapat menjadi persoalan hukum yang harus dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.
Melalui Indonesia Legal Update: Legal Developments and Business Implications, saya membahas putusan tersebut dengan menempatkannya dalam hubungan antara KUHAP, KUHP, dan perkembangan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.
Pembahasan juga diarahkan pada implikasinya terhadap tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi, efektivitas program kepatuhan, serta strategi penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi dan individu di dalamnya.
Ada satu hal yang menurut saya penting untuk digarisbawahi.
Pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya dibangun hanya berdasarkan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi, melainkan harus didasarkan pada perbuatan, peran, dan dasar pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan.
Di sisi lain, perusahaan juga tidak cukup hanya memiliki kebijakan kepatuhan yang terlihat baik di atas kertas. Efektivitas pengawasan, dokumentasi pengambilan keputusan, pencegahan pelanggaran, dan tindak lanjut terhadap risiko hukum dapat menjadi bagian penting dalam menilai pertanggungjawaban korporasi.
Bagi dunia usaha, putusan ini bukan sekadar perkembangan dalam hukum acara pidana. Putusan tersebut juga mengingatkan pentingnya membangun tata kelola perusahaan yang memungkinkan setiap keputusan, kewenangan, dan tanggung jawab yang dapat ditelusuri secara jelas.
Kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi harus mampu menjaga dua kepentingan sekaligus: mencegah pemidanaan yang tidak didasarkan pada kesalahan yang terbukti, tanpa menghilangkan kemungkinan meminta pertanggungjawaban pihak yang secara nyata terlibat dalam tindak pidana.
Analisis lengkapnya saya sajikan dalam Indonesia Legal Update edisi 13 November 2026, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tidak Otomatis Menjerat Pengurus: Makna Putusan MK atas Pasal 326 KUHAP.”