Archive

Tag Archives: Korporasi

Ketika sebuah perusahaan diduga melakukan tindak pidana, persoalannya tidak hanya berhenti pada siapa yang melakukan perbuatan tersebut.

Ada pertanyaan lain yang tidak kalah penting. Apakah perbuatan seorang pegawai dapat dianggap sebagai tindak pidana korporasi? Apakah direksi otomatis ikut bertanggung jawab? Bagaimana dengan pemegang kendali atau pemilik manfaat yang tidak tercantum dalam struktur formal perusahaan? Dan apa yang akan terjadi terhadap kegiatan usaha jika korporasi akhirnya dijatuhi pidana?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru, beserta perubahan yang dibawa oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Dalam kerangka hukum pidana yang baru, korporasi secara tegas diakui sebagai subjek tindak pidana. Namun, pengakuan tersebut tidak berarti bahwa setiap tindak pidana yang dilakukan seseorang dalam lingkungan perusahaan secara otomatis menjadi tindak pidana korporasi.

Demikian pula, pertanggungjawaban pidana korporasi tidak dengan sendirinya membuat seluruh pengurus atau pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan dapat dipidana.

Melalui Putusan Nomor 371/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan penting mengenai persoalan ini. Kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “dan/atau”, sehingga pertanggungjawaban pidana dapat diarahkan kepada korporasi, penanggung jawab korporasi, atau keduanya, berdasarkan dasar hukum dan fakta yang terbukti.

Namun, persoalan pidana korporasi sebenarnya jauh lebih kompleks daripada sekadar menentukan siapa yang dapat dijadikan tersangka atau terdakwa.

Rezim hukum pidana yang baru juga membawa konsekuensi serius terhadap kegiatan bisnis.

Selain pidana denda, korporasi dapat menghadapi pidana tambahan berupa pencabutan izin, penutupan atau pembekuan kegiatan usaha, hingga pembubaran sesuai persyaratan hukum yang berlaku. Dalam keadaan tertentu, KUHP juga membuka kemungkinan pengenaan denda dengan batas paling tinggi 10% dari keuntungan tahunan korporasi.

Artinya, risiko pidana korporasi bukan hanya persoalan yang harus ditangani ketika perusahaan menghadapi penyidikan atau persidangan. Risiko tersebut juga berkaitan langsung dengan keberlangsungan operasional, kepentingan pekerja dan kreditur, hubungan kontraktual, serta keputusan investasi.

Bahkan, restrukturisasi perusahaan melalui penggabungan, pengambilalihan, atau pembubaran tidak dengan sendirinya menghapus kewenangan penuntutan terhadap tindak pidana yang terjadi sebelumnya.

Di sisi lain, KUHAP juga memperkenalkan mekanisme Deferred Prosecution Agreement (DPA) atau Perjanjian Penundaan Penuntutan. Mekanisme ini membuka ruang penyelesaian penuntutan secara bersyarat terhadap korporasi, dengan persyaratan tertentu dan pengawasan pengadilan. Namun, DPA bukanlah hak otomatis perusahaan untuk memperoleh penghentian perkara.

Melalui Indonesia Regulatory Outlook: Law, Policy, & Business Implication, saya mencoba membahas perubahan tersebut secara lebih menyeluruh, dengan menghubungkan ketentuan KUHP, KUHAP, UU Penyesuaian Pidana, dan Putusan Mahkamah Konstitusi.

Analisis tidak hanya diarahkan pada konstruksi pertanggungjawaban pidana, tetapi juga pada konsekuensinya terhadap tata kelola perusahaan, pengendalian internal, strategi penanganan perkara, transaksi korporasi, serta pengelolaan risiko bisnis.

Ada satu hal yang menurut saya perlu memperoleh perhatian khusus.

Program kepatuhan perusahaan tidak cukup hanya terlihat baik dalam dokumen. Yang jauh lebih penting adalah apakah perusahaan benar-benar menjalankan pengawasan, mencegah pelanggaran, mendokumentasikan pengambilan keputusan, dan mengambil tindakan ketika mengetahui adanya dugaan tindak pidana.

Pada saat yang sama, penegakan hukum pidana korporasi harus tetap menjaga prinsip dasar pertanggungjawaban pidana. Kesalahan individu tidak boleh begitu saja dibebankan kepada korporasi tanpa dasar atribusi yang sah. Sebaliknya, seseorang juga tidak seharusnya dipidana semata-mata karena jabatannya dalam perusahaan.

Bagi saya, perkembangan ini memperlihatkan bahwa hukum pidana korporasi tidak lagi dapat dipandang hanya sebagai persoalan penegakan hukum setelah terjadinya tindak pidana.

Hukum pidana korporasi kini menjadi bagian penting dari pengelolaan risiko, tata kelola, dan strategi keberlangsungan usaha.

Pertanyaan bagi pelaku usaha bukan lagi sekadar bagaimana menghindari sanksi pidana, tetapi juga bagaimana membangun sistem pengambilan keputusan dan pengawasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Kajian lengkapnya saya sajikan dalam Indonesia Regulatory Outlook edisi November 2026, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: Pemisahan Kesalahan Pengurus, Penegakan Hukum, dan Risiko Keberlangsungan Usaha.”

Dalam praktik hukum pidana korporasi, salah satu persoalan yang sering muncul adalah menentukan siapa yang harus bertanggung jawab ketika suatu tindak pidana terjadi dalam kegiatan perusahaan.

Apakah perusahaan sebagai badan hukum? Direksi atau pengurusnya? Atau keduanya sekaligus?

Pertanyaan tersebut menjadi semakin penting ketika undang-undang menggunakan rumusan yang berpotensi membuat pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dan pengurusnya dipahami sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

Melalui Putusan Nomor 371/PUU-XXIV/2026 tanggal 29 Oktober 2026, Mahkamah Konstitusi memberikan penegasan penting mengenai persoalan tersebut.

Mahkamah menyatakan bahwa kata “dan” dalam Pasal 326 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana harus dimaknai sebagai “dan/atau”.

Sekilas, perubahan tersebut mungkin terlihat sederhana. Hanya penambahan satu kata dalam suatu ketentuan undang-undang.

Namun, dari perspektif hukum pidana, konsekuensinya cukup mendasar.

Dengan rumusan tersebut, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan kepada korporasi, penanggung jawab korporasi, atau keduanya, sepanjang masing-masing memiliki dasar pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan menurut hukum.

Artinya, seseorang tidak seharusnya dimintai pertanggungjawaban pidana semata-mata karena menduduki jabatan sebagai direktur atau pengurus perusahaan.

Namun, bukan berarti direksi dan pengurus terbebas dari risiko pertanggungjawaban pidana. Keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pemberian perintah, pengendalian kegiatan, maupun pembiaran terhadap tindak pidana tetap dapat menjadi persoalan hukum yang harus dinilai berdasarkan fakta dan ketentuan yang berlaku.

Melalui Indonesia Legal Update: Legal Developments and Business Implications, saya membahas putusan tersebut dengan menempatkannya dalam hubungan antara KUHAP, KUHP, dan perkembangan pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi di Indonesia.

Pembahasan juga diarahkan pada implikasinya terhadap tata kelola perusahaan, tanggung jawab direksi, efektivitas program kepatuhan, serta strategi penanganan perkara pidana yang melibatkan korporasi dan individu di dalamnya.

Ada satu hal yang menurut saya penting untuk digarisbawahi.

Pertanggungjawaban pidana tidak seharusnya dibangun hanya berdasarkan kedudukan seseorang dalam struktur organisasi, melainkan harus didasarkan pada perbuatan, peran, dan dasar pertanggungjawaban yang dapat dibuktikan.

Di sisi lain, perusahaan juga tidak cukup hanya memiliki kebijakan kepatuhan yang terlihat baik di atas kertas. Efektivitas pengawasan, dokumentasi pengambilan keputusan, pencegahan pelanggaran, dan tindak lanjut terhadap risiko hukum dapat menjadi bagian penting dalam menilai pertanggungjawaban korporasi.

Bagi dunia usaha, putusan ini bukan sekadar perkembangan dalam hukum acara pidana. Putusan tersebut juga mengingatkan pentingnya membangun tata kelola perusahaan yang memungkinkan setiap keputusan, kewenangan, dan tanggung jawab yang dapat ditelusuri secara jelas.

Kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pidana korporasi harus mampu menjaga dua kepentingan sekaligus: mencegah pemidanaan yang tidak didasarkan pada kesalahan yang terbukti, tanpa menghilangkan kemungkinan meminta pertanggungjawaban pihak yang secara nyata terlibat dalam tindak pidana.

Analisis lengkapnya saya sajikan dalam Indonesia Legal Update edisi 13 November 2026, berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Tidak Otomatis Menjerat Pengurus: Makna Putusan MK atas Pasal 326 KUHAP.”