Terbukti Melakukan Tuduhan Palsu Terhadap Karyawan dan Unfair Dismissal, RTI Pun Diganjar Hukuman oleh PHI.

Masih ingat kasus yang menimpa 3 serangkai (Ayu, Yanti dan Mira) karyawan Research Triangle Institute (RTI) Internasional -sebuah  kontraktor USAID yang melaksanakan Desentralized Basic Education 1 di Indonesia — yang telah di PHK secara tidak adil dan dituduh mengakses dokumen rahasia? Liputan atas kasus ini pernah di muat dalam http://mediabersama.com dan hukumonline beberapa bulan yang lalu.

Seperti telah diberitakan oleh kedua media online itu, ketiga trio ini telah mengajukan gugatan kepada RTI melalui Pengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta dibawah nomor register 103/PHI.G/2008/PN. JKT. PST. Dasarnya adalah RTI telah melakukan PHK secara tidak sah kepada mereka dengan alasan ketiganya melakukan kesalahan berat berupa mengakses dokumen rahasia. Padahal sebagaimana pernyatan ketiganya tuduhan mengakses dokumen rahasia adalah palsu. Dokumen yang menurut RTI dianggap rahasia dan merupakan dokumen tentang penilaian kinerja (evaluasi) karyawan itu telah ditemukan Yanti dalam tumpukan kertas bekas dibawah meja printer. Tuduhan palsu serta putusan PHK oleh RTI itu tentu saja ditolak mentah-mentah oleh ketiganya. Karena pada dokumen a quo tidak ada tanda logo perusahaan, tidak ada tulisan “rahasia” dan tidak ada tanda tangan atau paraf pejabat berwenang di perusahaan– beberapa ciri-ciri fisik yang dapat dipergunakan untuk mengidentifikasikan dokumen sebagai dokumen rahasia.  Tidak hanya itu, RTI pun mangkir untuk memberikan uang pesangon dan hak-hak lainnya terhadap PHK ini. Alasannya ketiga trio ini adalah pekerja kontrak sejak tahun 2007 dan akan berakhir tahun 2008.

Upaya untuk memperoleh keadilan bagi ketiga trio ini akhirnya membuahkan hasil. Setelah menjalani dan mengikuti proses persidangan di PHI DKI Jakarta, akhirnya Majelis Hakim membacakan putusan pada persidangan yang terbuka untuk umum Kamis, 14 Agustu 2008 lalu.

Ada 3 hal pokok yang menjadi titik tolak, pertimbangan dan perhatian Majelis Hakim dalam memberikan putusannya, yakni: (1) Hakim akan menilai bagaimana hubungan kerja antara RTI dengan ketiga trio ini, apakah berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) ?; (2) apakah ketiga trio ini secara melawan hak telah mengakses dokumen rahasia perusahaan ? dan apakah dokumen a quo dapat dikategorikan sebagai dokumen rahasia ? (3) Apakah PHK yang dilakukan RTI sah dan/atau menurut ketentuan UU  ?

Dalam uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan kerja diantara RTI dengan ketiga karyawannya itu adalah berdasarkan pada PKWTT. RTI telah sengaja menyingkirkan data dan fakta bahwa telah terjadi 3 kali penandatanganan PKWT bagi ketiga karyawan -yang diperkerjakan untuk proyek DBE -1 selama 5 thn (2005-2010), yakni PKWT 2005-2006, PKWT 2006-2007 dan PKWT 2007-2008. RTI dalam persidangan telah dengan sengaja hanya memajukan bukti PKWT tahun ketiga 2007-2008. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (4) maka PKWT yang dilakukan oleh RTI merupakan pelanggaran hukum. PWKT seharusnya dilakukan untuk pertama kali selama 2 tahun dan dapat diperpanjang 1 kali selama 1 thn. Oleh sebab itu demi hukum sebagaimana perintah Pasal 59 ayat (7) hubungan kerja antara RTI dan ketiga karyawannya berubah menjadi PKWTT (pegawai tetap).

Apa pendapat Majelis tentang dokumen rahasia ?  Ketiga trio ini boleh berbesar hati bahwa ternyata keyakinannya akan kebenaran bahwa ketiga tidak mengakses dokumen rahasia perusahaan terbukti.

Majelis Hakim menolak dalil RTI yang menyatakan bahwa ketiganya telah mengakses dokumen rahasia sebuah kesalahan yang dianggap berat, yang telah dijadikan alasan untuk melakukan PHK terhadap mereka. Majelis Hakim menyatakan bahwa dokumen a quo tidak dapat dikategorikan sebagai dokumen rahasia, karena (i) tidak ada logo perusahaan, (ii) tidak tertuliskan”rahasia”, (iii) tidak ada paraf dari RTI ataupun officer yang berwenang untuk itu. Harus ada tindakan-tindakan  khusus yang diberlakukan terhadap surat-surat yang dianggap dokumen rahasia misalnya disimpan dalam tempat yang rapi sehingga tidak tercecer.  Hal mana jelas tidak dilakukan oleh RTI.

Tindakan mengakses adalah tindakan kesengajaan, yang terjadi adalah Yanti secara tidak sengaja menemukan dokumen tersebut dalam tumpukan kertas bekas dibawah meja printer. Tambahan pula sebagaimana dikuatkan oleh kesaksian saksi RTI, Sdr. Basilius Bongeteku (Deputy Chief or Party)  dan Sdri. Katherina Achmad (Officer Manager), Sdri. Katherina Achmad sebagai pemilik dokumen a quo mengakui bahwa dirinya hanya mencetak 3 exp dokumen itu yang  2 diantaranya diserahkan kepada Sdr. Basilius dan Sdr Dan, sedangkan satu dokumen miliknya tersimpan rapi dalam laci meja kerja miliknya dan selalu terkunci rapat.

Keterangan yang disampaikan oleh saksi Sdri. Katherina Achmad menyebabkan Majelis Hakim memberikan pertimbangan dan pendapatnya bahwa kesaksian Sdri. Katherina Achmad telah bertolak belakang dengan fakta yang sebenarnya. Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan ketidaksengajaan sebagai akibat kelalaian dan kecerobohan RTI yang dilakukan oleh Sdri. Katherina Achmad (Office Manager) dalam menyimpan dokumen rahasia itu tidak boleh semata-mata dibebankan sebagai kesalahan trio ini.

Karena terbukti tidak ada kesalahan dari katiga karyawan ini, maka tindakan PHK yang dilakukan oleh RTI dapat dikategorikan sebagai PHK yang tidak fair atau adil (unfair dismissal). Seharusnyalah, jika RTI mendalilkan ketiga karyawan ini telah mengakses dokumen rahasia yang dianggap sebagai kesalahan berat, maka sebelum PHK dilakukan, sesuai peraturan perundang-undangan, RTI memberikan surat peringatan I, II dan III  kepada ketiganya dengan maksud agar tidak mengulangi kesalahan berat itu. Nyatanya upaya dan prosedur ini tidak dilakukan oleh RTI.

Oleh sebab itu, maka menurut Majelis Hakim demi hukum berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan Para Penggugat harus dipekerjakan kembali oleh RTI. Akan tetapi mempertimbangan kondisi yang tidak kondusif bagi kedua belah pihak, maka Majelis Hakim mengabulkan dan mengesahkan terjadinya pemutusan hubungan kerja di antara ketiga karyawan ini dan RTI dengan memerintahkan dan/atau menghukum RTI membayarkan seluruh hak-hak yang seharusnya diterima oleh Para Penggugat berupa, uang pesangon, uang penghargaan dan uang penggantian hak, sejumlah Rp 103,1 juta bagi Sdri Ayu, Rp 67,9 juta bagi Sdr. Mirna Yanti  dan Rp 120,3 jutu bagi Sdri. Mira Kestari.

Sebetulnya ketiga trio ini telah pula mengadukan dan melaporkan kepda Komnas HAM dan Komnas Perempuan RTI yang telah melakukan tindakan diskriminasi dan melanggar HAM terhadap ketiganya. Menurut ketiganya, tindakan pemutusan hubungan kerja yang sewenang-wenang itu dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM. Sebelum PHK dilakukan, interogasi dan penyelidikan yang dilakukan RTI atas tuduhan “mengakses dokumen rahasia” telah dilakukan secara tidak adil dan tidak transparan. “Pelanggaran HAM” tidak harus didefinisikan sebagai pelanggaran berat-menghilangkan nyawa manusia, tapi  bentuk-bentuk diskriminasi, perlakukan yang tidak sama adalah sebuah pelanggaran HAM-demikian argumentasi ketiganya. Namun nampaknya ketiganya harus menelan ludah, karena surat Komnas HAM dan surat Komnas Perempuan yang dilayangkan kepada RTI -dengan maksud meminta keterangan atas adanya aduan/laporan dari ketiga trio ini sama sekali tidak ditanggapi oleh RTI. “Seharusnya ini merupakan penghinaan bagi kedua lembaga itu”, demikian komentar Ayu keras. “Komnas HAM dan Komnas Perempuan adalah dua lembaga yang oleh Undang-undang diperintahkan dan mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penegakan HAM di Indonesia..tapi kok  menerima saja  tanggapan yang hanya dibalas lewat surat oleh RTI.”

Lantas apa yang akan dilakukan oleh ketiganya setelah kemenangan mereka di PHI ? Ketiganya akan melihat apa tindakan RTI selanjutnya, mengingat putusan ini belum berkekuatan hukum tetap, maka RTI diberi hak untuk mengajukan kasasi. Akan tetapi menurut ketiga trio ini, pengajuan Kasasi oleh RTI walaupun merupakan hak bagi RTI merupakan bukti yang nyata dan terang atas arogansi RTI dan justru akan merusak nama baik pemerintah Amerika Serikat. Pemeriksaan kasasi di tingkat Mahkamah Agung adalah pemeriksaan atas penerapan hukum bukan substansi pokok perkara yang jelas-jelas terbukti RTI melakukan pelanggaran atas ketentuan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lagi pula kasus ini merupakan pelajaran berharga bagi RTI khususnya dan LSM di Indonesia umumnya untuk berhati-hati dalam merekrut pegawai atau expat-nya. Mereka yang tidak memiliki komitment terhadap penegakan HAM, penegakan hukum,  dan anti diskriminasi tidak pantas bekerja di kantor-kantor lembaga donor atau LSM imbuh Mira.

Citizen journalism/Jurnalisme Warga

Sdri. Ayu Tri Mulyo Utami         (0818 727 980)

email ayu_epintona at cbn dot net dot id

Sdri. Mira Kestari ( 0812 110 3748)

email mkestari at indo dot net dot id

Sdri. Marni Yanti  (0816 182 6367 / 915 756 35)

Email marniyanti at yahoo.com