Pertama Kalinya KUHP Dimohonkan Judicial Review
[8/8/06] berita diambil dari situs http://www.hukumonline.com
Pemohonnya adalah advokat Eggy Sudjana yang kini menjadi terdakwa kasus penghinaan kepala negara.
Eggi Sudjana tidak kehabisan akal untuk lepas dari jeratan hukum. Setelah sebelumnya minta dibebaskan dari dakwaan, kini advokat yang juga aktivis itu mengajukan judicial review terhadap pasal 134 KUHP yang menjadi dasar dakwaan
Read More
Tetes airmata ku tak tertahan lagi
Menanti kepastian tentang kita
Kau masih juga bersamanya
Masih mencintainya
Read More
Are you ready maybe I know where to run
Are you ready to let yourself drown
Are you holding your breath
Are you ready or not
Read More
Waktu ambil foto asa kemarin di puri mall, aku kaget juga soalnya hasilnya lucu-lucu. Waktu itu aku ambil paket star kid, soalnya mau lihat asa foto pakai kostum yang lucu. Waktu foto ada kostum lebah, tiger, angel, cuma pakai diaper saja, dan pakai selendang. Lucu juga..he…he…he…eyangnya kalau dikim foto itu senang nggak yaa…Maaf yaa belum di upload soale…, jadi belum bisa pada lihat bagaimana lucunya si asa
Kepada Yth:
Ketua Umum
Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia
Di Tempat
Ref: Gugatan Perwakilan Kelompok dan Ketentuan Magang
Dengan hormat
Sehubungan dengan perkara gugatan perwakilan kelompok yang dilakukan M. Cholil Saleh dkk terhadap PERADI maupun PUPA PERADI dan juga permasalah tentang ketentuan magang sebagaimana yang disyaratkan dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
A.Pendahuluan
Tak bisa dipungkiri era reformasi membawa berkah, diantaranya bagi komunitas pers. Batas-batas wilayah pemberitaan yang pada masa orde baru dianggap tabu dan berbahaya secara politik, kini dengan mudah diberitakan media. Tuntutan mundur pejabat berkuasa, termasuk mengritisi kinerja pemerintahan, sekarang dengan mudah diberitakan tanpa rasa takut. Ini suatu kondisi yang tak terbayangkan bisa terjadi pada masa orde baru yang serba tunggal dan serba dibatasi. Read More
Ternyata susah mengganti peran ibu, ini aku rasakan betul saat istriku pergi untuk urusan dinas ke padang, si asa sulit untuk tidur tanpa ibunya, biasanya kalau asa tidur sama ibunya, maka pasti ada bagian tubuhnya, entah kepala, tangan, atau kaki, yang pasti ada menempel sama ibunya. Saat ibunya pergi asa tidur bersamaku dan dia menempelkan salah satu bagian tubuhnya sama aku, mungkin nggak nyaman, sehingga dia terbangun dan menangis. Sulit menenangkan asa kalau sudah seperti itu, jurus “eong” (baca:gendong) pun nggak mempan
Saat itu aku belajar satu hal yang penting lagi, peran ibu menjadi sentral dan sulit terbantahkan dalam urusan anak
Bingung cari peraturan perundang-undangan? Karena saya sendiri suka bingung, maka melalui teknologi canggih yang bernama hyperlink, mudah-mudahan ini bisa membantu anda dan saya :
A. Kelompok UU (tersedia produk UU tahun 2006 – 1953)
B. Kelompok Perppu (tersedia tahun 2006, 2005, 2004, 2002, 1960)
C. Kelompok Peraturan Pemerintah (tersedia mulai 2006 – 1999, 1994, dan 1983)
D. Kelompok Peraturan Presiden (tersedia mulai 2006, 2005, 1993)
E. Kelompok Keputusan Presiden (tersedia mulai 2006 – 1950)
Ternyata tulisanku tentang Sesat Pikir UU PPHI dimuat juga di situsnya IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia). Tulisanku dimuat di bagian opini hukum pada 28 Juli 2006. Hari ini dong, wah mengejutkan dan rasanya menyenangkan juga, hmmh, bisa nulis dan kirim lagi nggak yaa….
Kalau aku terpilih jadi Gubernur Jakarta, maka selama masa pemerintahanku, hanya akan ada 1 program prioritas dengan 6 capaian yang harus terwujud selama masa pemerintahanku, yaitu Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jakarta dengan capaian-capaian sebagai berikut:
1. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pendidikan
2. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan
3. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi Publik
4. Perlindungan dan Pengembangan Lingkungan Hidup
5. Pengembangan Kerjasama Pembangunan dengan Organisasi Masyarakat Sipil
6. Pengembangan Sistem Penanaman Modal
Penegak Hukum Harus Kerja Lebih Keras Ungkap Korupsi
[27/7/06] berita diambil dari situs http://www.hukumonline.com
Putusan MK terhadap UU No. 31/1999 terus menuai kecaman. Pembuktian kasus korupsi menjadi lebih sulit.
Tampaknya penegak hukum kini harus siap-siap bekerja keras lebih keras untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi. Selasa (25/7) lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak berkekuatan hukum mengikat.
Advokat Tuntut Imunitas Dari Penyadapan
[27/7/06] berita diambil dari situs http://www.hukumonline.com
Hanya terbatas dalam hubungan advokat dengan klien dan selama masih dalam batas-batas etika profesi. Menurut pengamat, advokat seharusnya tidak perlu takut.
Salah satu hal menarik dari Rapat Pimpinan (Rapim) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada 20-21 Juli 2006 lalu adalah soal advokat dan penyadapan. Mereka menuntut aparat penegak hukum menghormati Pasal 19 (2) UU N0. 18/2003 tentang Advokat yang memberikan perlindungan kepada advokat dari tindakan penyitaan atau pemeriksaan terhadap berkas dan dokumen, serta perlindungan dari penyadapan sarana komunikasi elektronik.
Dunia Anggara 