Dekriminalisasi Pers Tuntutan Zaman
oleh : Atmakusumah (Pengamat pers dan pengajar Lembaga Pers Dr. Soetomo (LPDS) di Jakarta)

Artikel ini diambil dari situs http://www.komisihukum.go.id

Dekriminalisasi karya jurnalistik dalam media pers kini sudah menjadi tuntutan zaman yang tidak terelakkan. Tuntutan ini tidak memungkinkan kita menarik kembali sejarah kebebasan ke masa lampau. Kebebasan itu termasuk kebebasan pers, yang merupakan bagian dalam satu paket yang tidak terpisahkan dari kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat yang dimiliki oleh setiap warga, seperti para demonstran, aktivis advokasi, dan penceramah. Read More

Oleh Rudy Satriyo Mukantardjo (staf pengajar hokum pidana FHUI) Makalah disampaikan dalam acara seminar nasional “ Mengurai Delik Pers dalam R KUHP Nasional” yang diselenggarakan oleh Aliansi Jurnalis Independe (AJI), di Hotel Sofyang Betawi, Kamis, 24 Agustus 2006

Hendak Mendownload makalah dalam Seminar “Mengurai Delik Pers Dalam Rancangan KUHP? makalah ini diupload di rapidshare jadi tidak bisa “klik kanan” dan “save as”

1. Download Versi Lengkap
2. Download artikel “Hukum dan Pers, Ade Armando”
3. Download Tabel Delik Pers

I.Pengantar

Demokrasi, kemerdekaan menyatakan pendapat, dan hukum adalah rangkaian yang tidak dapat dipisahkan. Berbicara mengenai apa itu demokrasi, ada atau tidak demokrasi dan bagaimana “barometer” demokrasi suatu negara, salah satu indikatornya adalah bagaimana pelaksanaan hak pokok yang dimiliki oleh setiap rakyat yaitu kemerdekaan untuk menyatakan pendapat. Read More

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 1 TAHUN 2002
ACARA GUGATAN PERWAKILAN KELOMPOK

Menimbang :

a.Bahwa asas penyelenggaraan peradilan sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan dimaksudkan antara lain agar akses masyarakat terhadap keadilan dapat terus menerus dikembangkan; Read More

Materi Notifikasi Gugatan Terhadap PERADI Disetujui Hakim
[10/8/06] berita diambil dari situs http://www.hukumonline.com

Majelis hakim PN Jakarta Pusat menyetujui materi atau naskah notifikasi yang diajukan penggugat dalam kasus gugatan class action terhadap PERADI.

Persetujuan majelis yang dipimpin Aman Barus itu dikeluarkan dalam sidang lanjutan perkara register No. 100 (M. Cholil Saleh Cs vs PERADI). Majelis menyatakan menyetujui materi notifikasi dan meminta untuk segera disebarluaskan. Keinginan kuasa hukum PERADI untuk memberikan tanggapan atas notifikasi itu tak dikabulkan majelis.
Read More

Sejumlah Peserta Ujian Advokat akan Pilih Opt Out
Class Action Terhadap PERADI/PUPA
[8/8/06] berita diambil dari situs http://www.hukumonline.com

Para peserta ujian profesi advokat masih menunggu notifikasi yang diajukan penggugat melalui media massa nasional.

Sambi menunggu notifikasi/pengumuman resmi, sejumlah peserta yang lulus ujian profesi advokat 4 Februari 2006 lalu sudah mengutarakan niatnya untuk keluar dari gugatan class action. Notifikasi itu memang merupakan wahana bagi para peserta ujian untuk memutuskan apakah ikut (opt in) atau keluar (opt out) dari gugatan class action yang diajukan oleh lima peserta ujian (M. Cholil Saleh Cs). Kebetulan para penggugat adalah peserta ujian yang dinyatakan tidak lulus. Selain minta ganti rugi hamper Rp8 miliar, mereka juga meminta agar ujian profesi diulang.
Read More

Pasal 134 dan 136bis KUHP, Senjata Ampuh Penguasa Membungkam Sikap Kritis
[8/8/06] berita diambil dari situs http://www.hukumonline.com

“Semoga pasal 134 KUHP dibatalkan karena banyak aktivis yang kena. Kekuasaan benar-benar menggunakan pasal ini”.

Eggi Sudjana kini penuh harap agar pasal-pasal Haatzai Artikelen di dalam KUHP, khususnya pasal 134 dan 136 bis, ‘dibatalkan’ Mahkamah Konstitusi. Apalagi pasal itu telah menjerat banyak aktivis ke dalam penjara hanya karena dituduh menghina kepala negara. Harapan itu disampaikan Eggi dalam sidang perdana permohonan judicial reviewnya atas pasal 134 dan 136 bis KUHP di Mahkamah Konstitusi, Selasa (08/8).
Read More

Pertama Kalinya KUHP Dimohonkan Judicial Review
[8/8/06] berita diambil dari situs http://www.hukumonline.com

Pemohonnya adalah advokat Eggy Sudjana yang kini menjadi terdakwa kasus penghinaan kepala negara.
Eggi Sudjana tidak kehabisan akal untuk lepas dari jeratan hukum. Setelah sebelumnya minta dibebaskan dari dakwaan, kini advokat yang juga aktivis itu mengajukan judicial review terhadap pasal 134 KUHP yang menjadi dasar dakwaan
Read More

Penegak Hukum Harus Kerja Lebih Keras Ungkap Korupsi
[27/7/06] berita diambil dari situs http://www.hukumonline.com

Putusan MK terhadap UU No. 31/1999 terus menuai kecaman. Pembuktian kasus korupsi menjadi lebih sulit.

Tampaknya penegak hukum kini harus siap-siap bekerja keras lebih keras untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi. Selasa (25/7) lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak berkekuatan hukum mengikat.

Read More

Advokat Tuntut Imunitas Dari Penyadapan
[27/7/06] berita diambil dari situs http://www.hukumonline.com

Hanya terbatas dalam hubungan advokat dengan klien dan selama masih dalam batas-batas etika profesi. Menurut pengamat, advokat seharusnya tidak perlu takut.

Salah satu hal menarik dari Rapat Pimpinan (Rapim) Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) pada 20-21 Juli 2006 lalu adalah soal advokat dan penyadapan. Mereka menuntut aparat penegak hukum menghormati Pasal 19 (2) UU N0. 18/2003 tentang Advokat yang memberikan perlindungan kepada advokat dari tindakan penyitaan atau pemeriksaan terhadap berkas dan dokumen, serta perlindungan dari penyadapan sarana komunikasi elektronik.

Read More

Menuju Hukum Pers Masa Depan
berita diambil dari http://www.kompas.com

TM Luthfi Yazid

POLEMIK di seputar apakah UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah Lex Spesialis (hukum yang khusus) ataukah bukan, sampai kini belum tuntas. Bahkan yang lebih spesifik lagi penggunaan hak tolak (verschoningsrecht) juga masih menjadi perdebatan.

Read More

PERADI Masih Membekukan Sementara PKPA
[19/7/06] berita diambil dari situs http://www.hukumonline.com

Sejak Februari lalu PERADI menghentikan penyelenggaraan PKPA. Namun ternyata ada lembaga yang tetap ‘nekad’ membuka pendaftaran PKPA.
Read More

Pengawasan Peradilan oleh State Auxiliary Institutions
Oleh: Riris Katharina dan Poltak Partogi Nainggolan *)
[20/7/06] berita diambil dari situs http://www.hukumonline.com

Kehadiran berbagai state auxiliary institutions (lembaga negara bantu) telah menandai transisi demokrasi. Saat ini sudah lebih dari 20-an lembaga negara bantu terbentuk. Jumlah ini di masa depan diprediksi akan semakin bertambah.
Read More