Tulisan ini hendak menyoroti persoalan hukum yang melanda dunia pers Indonesia, tulisan ini tidak menggunakan bahan hukum primer melainkan hanya menggunakan bahas hukum sekunder.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang dipimpin oleh hakimEfran Basuning dalam kasus yang melibatkan Pemimpin Redaksi Majalah Playboy Indoneia, Erwin Arnada, telah memutuskan tidak menerima dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum menjerat Erwin Arnada dengan tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam KUHP dan telah menuntut Erwin dengan dua tahun penjara.

Read More

Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang dahulu dikenal dengan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang terletak di Jatinangor, Kab Sumedang, Propinsi Jawa Barat rupanya hanya mampu menghasilkan/mencetak mesin pembunuh.

Read More

Kemarin, sempat melakukan blogwalking ke beberapa blog yang berbasis di wordpress, ada bahasan yang cukup menarik dan menyita perhatian saya yaitu tentang sejauhmana pertanggungjawaban hukum dari para pemilik blog yang tulisan-tulisannya sangat kritis dalam menyoroti beberapa persoalan. Tulisan ini dapat dilihat di sini.

Read More

The issue of amending current constitution has been aroused by the DPD (Provincial Representative Council). They claim that the DPD role is very weak and also have limited function especially on proposing and/or involving on the draft bill discussion within the parliament. The DPD wants to play more role and more function in the statehood politics.

Read More

The Court[1] of first instance, which is usually called the district court, exists in almost all capitals of regencies/mayoralties across Indonesia. Meanwhile, the appellate court, which is usually called the high court, exists in all provincial capitals in Indonesia.

Read More

Dalam perdebatan tentang definisi agama saat diskusi Tindak Pidana terhadap Agama di PB NU kemarin, ada banyak hal yang muncul dan menarik untuk didiskusikan, terutama mengenai definisi agama.

Read More

Aku teringat ketika menjadi fasilitator pelatihan paralegal bagi para aktivis Serikat Buruh/Serikat Pekerja di Bandung. Saat itu masuk sesi alat bukti dan pembuktian. Saat itu aku iseng mengambil handphone salah satu peserta dan aku bertanya kepada seluruh peserta ”handphone ini punya siapa yaa?” Para peserta pada waktu itu langsung menjawab bahwa handphone itu punya si X. Aku tersenyum dan berkata bahwa dalam hukum pemilik benda bergerak adalah yang menguasai benda tersebut. Dan pihak yang mengklaim pemilik benda bergerak tersebut harus membuktikan kepemilikannya. Semua langsung terdiam, kenapa begitu? Aku menjawab bahwa ada kajian filosofisnya kenapa seperti itu, namun untuk mudahnya diingat saja bahwa “yang memiliki benda bergerak itu adalah yang menguasai benda bergerak.”

Tulisan ini dimuat di hukum online, lihat disini

I. Pendahuluan

UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut dengan UU Pers) telah menjadi tonggak dalam sejarah kemerdekaan pers di Indonesia. UU Pers ini lahir karena desakan masyarakat pers yang menginginkan adanya jaminan kemerdekaan pers yang kuat melalui instrumen hukum. Jaminan yang diinginkan oleh masyarakat pers-pun akhirnya didapat dan UU Pers dalam catatan penulis menjadi satu-satunya UU yang tidak memiliki pengaturan lebih lanjut dalam bentuk apapun dan menjadikan Dewan Pers menjadi organ/lembaga negara independen.

Read More

Nggak nyangka, foto Julia Perez yang menurut keterangannya hanya dibuat untuk kepentingan pribadi bisa menimbulkan kehebohan di jagat maya ini. Julia Perez melaporkan kasusnya ke polisi. Untuk keterangan tentang pornografi dalam hukum pidana secara lebih lengkap anda bisa melihat postingan saya di sini

Ingin juga membahas soal tentang foto bugil yang diduga dilakukan oleh Rahma Azhari, bukan ingin menaikkan trafik blog sih. Saya hanya ingin berbagai pengetahuan tentang apa dan bagaimana pornografi diatur dalam konteks hukum pidana.

Read More

Berdasarkan survey yang dilakukan TI Indonesia, layanan pengadilan dianggap paling buruk, karena berdasarkan hasil survey, aparat pengadilan yang meminta uang.

Read More

Pengadilan pidana atas Eggy Sudjana yang didakwa telah menghina Presiden telah memutuskan bahwa Eggy Sudjana bersalah. Namun dasar hukuman tersebut adalah Pasal-pasal KUHP yang telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat sebagai hukum oleh Mahkamah Konstitusi.

Read More