Menurut KUHAP, ada beberapa hak yang dijamin, diantaranya:
Hak – Hak Tersangka Pada Saat Pemeriksaan di Kepolisian
3 Comments
Ilmu Hukum
Contoh Gugatan Perceraian
Kepada Yth:
Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri/Agama Jakarta Selatan
Di
Tempat
Dengan hormat
Bersama ini, saya Anggraeini, agama Islam, umur 30 tahun, pekerjaan swasta, beralamat di Jl. ABC No 39 Petukangan, Jakarta Selatan, selanjutnya akan disebut sebagai PENGGUGAT
Contoh Perjanjian Sewa Menyewa Rumah
Pada hari ini, Selasa, tanggal delapan belas bukan september tahun dua ribu tujuh, kami yang bertanda tangan di bawah ini
- Joerig Baguer, swasta, bertempat tinggal di Jl. Bara Api No 13, Kota Neraka, Propinsi Jahannam, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut sebagai Pihak Pertama
- Donald Duck, swasta, bertempat tinggal di Jl. Senayan City No 11, Kota Senayan, Propinsi DKI Jakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri yang selanjutnya akan disebut juga sebagai Pihak Kedua
Tentang Hibah
Hibah diatur oleh Pasal 1666 KUHPerdata, dan merupakan tindakan persetujuan dari si pemberi hibah pada waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan tidak dapat ditarik kembali untuk menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah. Undang-undang tidak mengakui hibah yang terjadi diantara orang-orang yang masih hidup. Akta hibah berdasarkan Pasal 1682 harus dibuat di muka Notaris
Tentang Alterntif Penyelesaian Sengketa (APS)
Alternatif penyelesaian sengketa (APS) adalah seperangkat pengalaman dan teknik hukum yang bertujuan untuk
- Menyelesaikan sengketa hukum di luar pengadilan untuk keuntungan para pihak yang bersengketa
- Mengurangi biaya litigasi konvensional dan pengunduran waktu yang biasa terjadi
- Mencegah terjadinya sengketa hukum yang biasanya diajukan ke pengadilan
Jika Anda di PHK, Begini Cara Menghitung Kompensasi PHK
Contoh – Contoh Gugatan
Perhitungan Upah Lembur
Berdasarkan UU, perhitungan upah lembur didasarkan pada upah bulanan, dengan cara perhitungan 1/173 kali upah sebulan.
Dalam hal terjadinya perbedaan tentang bersarnya upah lembur ditetapkan oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan kabupaten/kota atau pegawai pengawas ketenagakerjaan propinsi atau oleh pegawai pengawas ketenagakerjaan pusat
Untuk lebih jelasnya perbandingan pelaksanaan upah lembur dapat dilihat pada table di bawah ini
Tentang Menyusun Gugatan
Prinsip Umum
· Gugatan adalah hak setiap orang yang merasa dirugikan oleh pihak lain dengan mengajukannya ke pengadilan
· Gugatan dapat diajukan secara lisan (Pasal 118 ayat 1 HIR/Pasal 142 ayat 1 Rbg) atau tertulis (Pasal 120 HIR/Pasal 144 ayat 1 Rbg)
· Gugatan harus diajukan oleh yang berkepentingan
· Gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang
· Penggugat dan tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum
· Peristiwa atau permasalahan belum lampau waktu
· Peristiwa atau permasalahan yang hendak digugat belum pernah diputuskan oleh pengadilan
· Jumlah tergugat harus lengkap
· Tuntutan hak harus merupakan tuntutan yang ada kepentingan hukumnya dan kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan
· Pokok gugatan berdasarkan pasal 8 (3) Rv meliputi:
o Identitas para pihak
o Dalil yang merupakan gambaran adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan yang dikenal dengan nama fundamentum petendi (posita)
o Ada tuntutan (petitum) yang jelas dan tegas
Tentang Surat Kuasa
Undang-undang tidak mengatur bahwa para pihak dalam suatu perkara harus mewakilkan kepada orang lain. Orang yang langsung berkepentingan dapat secara aktif bertindak sebagai pihak di pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.
Contoh Surat Kuasa
Dibawah ini adalah contoh surat kuasa yang bisa dimodifikasi sesuai keperluan, jika ada masukan dari anda saya akan sangat senang sekali dan berterima kasih. Semoga dapat membantu…
Appeal Mechanism
In the procedures of either civil or criminal laws, appeal mechanisms are taken by sending an appeal memory to a high court. The principles of an appeal is generally to request the high court to review a case, which has been decided by a district court. Reasons for an appeal is stipulated in Article 67 jo Article 233 of the Law No. 8 Year 1981 on Procedures of Criminal Law and Article 6 of the Law No. 20 Year 1947, Article 199 RBg and Article 21 of the Law No. 4 Year 2004 for civil case. During the review at an appeal level, the appeallate court does not have any authorities to make a constitutional review for products of legislations under a law.
Dunia Anggara 