&mdash; Dunia Anggara

Kepada Yth:

Ketua Umum
Dewan Pimpinan Nasional
Perhimpunan Advokat Indonesia
Di Tempat

Ref: Gugatan Perwakilan Kelompok dan Ketentuan Magang

Dengan hormat

Sehubungan dengan perkara gugatan perwakilan kelompok yang dilakukan M. Cholil Saleh dkk terhadap PERADI maupun PUPA PERADI dan juga permasalah tentang ketentuan magang sebagaimana yang disyaratkan dalam UU No 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

Hak Jawab + Hak Tolak + Hak Koreksi + Kewajiban Koreksi – Kriminalisasi = Kemerdekaan Pers (Tiga Hak, 1 Kewajiban, dan Minus Kriminalisasi Untuk Kemerdekaan Pers)

August 1, 2006

10 Comments

A.Pendahuluan

Tak bisa dipungkiri era reformasi membawa berkah, diantaranya bagi komunitas pers. Batas-batas wilayah pemberitaan yang pada masa orde baru dianggap tabu dan berbahaya secara politik, kini dengan mudah diberitakan media. Tuntutan mundur pejabat berkuasa, termasuk mengritisi kinerja pemerintahan, sekarang dengan mudah diberitakan tanpa rasa takut. Ini suatu kondisi yang tak terbayangkan bisa terjadi pada masa orde baru yang serba tunggal dan serba dibatasi. Read More

Ternyata Susah Menjadi Pengganti Ibu

August 1, 2006

Keluarga

1 Comment

Ternyata susah mengganti peran ibu, ini aku rasakan betul saat istriku pergi untuk urusan dinas ke padang, si asa sulit untuk tidur tanpa ibunya, biasanya kalau asa tidur sama ibunya, maka pasti ada bagian tubuhnya, entah kepala, tangan, atau kaki, yang pasti ada menempel sama ibunya. Saat ibunya pergi asa tidur bersamaku dan dia menempelkan salah satu bagian tubuhnya sama aku, mungkin nggak nyaman, sehingga dia terbangun dan menangis. Sulit menenangkan asa kalau sudah seperti itu, jurus “eong” (baca:gendong) pun nggak mempan
Saat itu aku belajar satu hal yang penting lagi, peran ibu menjadi sentral dan sulit terbantahkan dalam urusan anak

Kumpulan Peraturan Perundang-undangan

F. Kelompok UU masa Hindia Belanda

84 Comments

Bingung cari peraturan perundang-undangan? Karena saya sendiri suka bingung, maka melalui teknologi canggih yang bernama hyperlink, mudah-mudahan ini bisa membantu anda dan saya :

A. Kelompok UU (tersedia produk UU tahun 2006 – 1953)

B. Kelompok Perppu (tersedia tahun 2006, 2005, 2004, 2002, 1960)

C. Kelompok Peraturan Pemerintah (tersedia mulai 2006 – 1999, 1994, dan 1983)

D. Kelompok Peraturan Presiden (tersedia mulai 2006, 2005, 1993)

E. Kelompok Keputusan Presiden (tersedia mulai 2006 – 1950)

Sesat Pikir UU PPHI on IKADIN

Ternyata tulisanku tentang Sesat Pikir UU PPHI dimuat juga di situsnya IKADIN (Ikatan Advokat Indonesia). Tulisanku dimuat di bagian opini hukum pada 28 Juli 2006. Hari ini dong, wah mengejutkan dan rasanya menyenangkan juga, hmmh, bisa nulis dan kirim lagi nggak yaa….

Kalau Aku Jadi Gubernur Jakarta

4 Comments

Kalau aku terpilih jadi Gubernur Jakarta, maka selama masa pemerintahanku, hanya akan ada 1 program prioritas dengan 6 capaian yang harus terwujud selama masa pemerintahanku, yaitu Program Rekonstruksi dan Rehabilitasi Jakarta dengan capaian-capaian sebagai berikut:

1. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pendidikan
2. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Pelayanan Kesehatan
3. Pembangunan dan Pengembangan Sistem Transportasi Publik
4. Perlindungan dan Pengembangan Lingkungan Hidup
5. Pengembangan Kerjasama Pembangunan dengan Organisasi Masyarakat Sipil
6. Pengembangan Sistem Penanaman Modal

Penegak Hukum Harus Kerja Lebih Keras Ungkap Korupsi

Berita Hukum

Penegak Hukum Harus Kerja Lebih Keras Ungkap Korupsi
[27/7/06] berita diambil dari situs http://www.hukumonline.com

Putusan MK terhadap UU No. 31/1999 terus menuai kecaman. Pembuktian kasus korupsi menjadi lebih sulit.

Tampaknya penegak hukum kini harus siap-siap bekerja keras lebih keras untuk membuktikan terjadinya tindak pidana korupsi. Selasa (25/7) lalu Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No 31 Tahun 1999 bertentangan dengan UUD 1945 dan karenanya tidak berkekuatan hukum mengikat.

Advokat Tuntut Imunitas Dari Penyadapan

Berita Hukum