Prinsip Umum

· Gugatan adalah hak setiap orang yang merasa dirugikan oleh pihak lain dengan mengajukannya ke pengadilan

· Gugatan dapat diajukan secara lisan (Pasal 118 ayat 1 HIR/Pasal 142 ayat 1 Rbg) atau tertulis (Pasal 120 HIR/Pasal 144 ayat 1 Rbg)

· Gugatan harus diajukan oleh yang berkepentingan

· Gugatan harus diajukan kepada pengadilan yang berwenang

· Penggugat dan tergugat mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum

· Peristiwa atau permasalahan belum lampau waktu

· Peristiwa atau permasalahan yang hendak digugat belum pernah diputuskan oleh pengadilan

· Jumlah tergugat harus lengkap

· Tuntutan hak harus merupakan tuntutan yang ada kepentingan hukumnya dan kebenarannya dapat dibuktikan dalam sidang pemeriksaan

· Pokok gugatan berdasarkan pasal 8 (3) Rv meliputi:

o Identitas para pihak

o Dalil yang merupakan gambaran adanya hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan yang dikenal dengan nama fundamentum petendi (posita)

o Ada tuntutan (petitum) yang jelas dan tegas

Read More

Undang-undang tidak mengatur bahwa para pihak dalam suatu perkara harus mewakilkan kepada orang lain. Orang yang langsung berkepentingan dapat secara aktif bertindak sebagai pihak di pengadilan, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat.

Read More

Dibawah ini adalah contoh surat kuasa yang bisa dimodifikasi sesuai keperluan, jika ada masukan dari anda saya akan sangat senang sekali dan berterima kasih. Semoga dapat membantu…

Read More

In the procedures of either civil or criminal laws, appeal mechanisms are taken by sending an appeal memory to a high court. The principles of an appeal is generally to request the high court to review a case, which has been decided by a district court. Reasons for an appeal is stipulated in Article 67 jo Article 233 of the Law No. 8 Year 1981 on Procedures of Criminal Law and Article 6 of the Law No. 20 Year 1947, Article 199 RBg and Article 21 of the Law No. 4 Year 2004 for civil case. During the review at an appeal level, the appeallate court does not have any authorities to make a constitutional review for products of legislations under a law.

Read More