Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia telah mendapatkan surat anjuran dari Mediator Hubungan Industrial pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi DKI Jakarta dengan nomor 059/ANJ/D/III/2007 tentang perselisihan hubungan industrial antara P. Bambang Wisudo dan PT Kompas Media Nusantara (Penerbit Harian Kompas) yang berisi :
Tahap pertama
Mencari sesuap nasi
Tahap kedua
Mencari segenggam nasi
Tahap ketiga
Mencari sepiring nasi
Tahap keempat
Mencari sesuap emas
Tahap kelima
Mencari segenggam emas
Tahap keenam
Mencari sepiring emas
Tahap ketujuh
Mencari sesuap berlian
Tahap kedelapan
Mencari segenggam berlian
Tahap kesembilan
Mencari sepiring berlian
Aku teringat ketika menjadi fasilitator pelatihan paralegal bagi para aktivis Serikat Buruh/Serikat Pekerja di Bandung. Saat itu masuk sesi alat bukti dan pembuktian. Saat itu aku iseng mengambil handphone salah satu peserta dan aku bertanya kepada seluruh peserta ”handphone ini punya siapa yaa?” Para peserta pada waktu itu langsung menjawab bahwa handphone itu punya si X. Aku tersenyum dan berkata bahwa dalam hukum pemilik benda bergerak adalah yang menguasai benda tersebut. Dan pihak yang mengklaim pemilik benda bergerak tersebut harus membuktikan kepemilikannya. Semua langsung terdiam, kenapa begitu? Aku menjawab bahwa ada kajian filosofisnya kenapa seperti itu, namun untuk mudahnya diingat saja bahwa “yang memiliki benda bergerak itu adalah yang menguasai benda bergerak.”
Pengelola Blog Anggara Online mengucapkan duka cita yang mendalam untuk para penumpang Garuda Indonesia yang terbakar di Yogyakarta pada Rabu 7 Maret 2007. Semoga arwah para korban yang meninggal diterima di sisi Allah dan keluarga yang ditinggalkannya diberikan ketabahan.
Anggara
Pengelola
Tulisan ini dimuat di hukum online, lihat disini
I. Pendahuluan
UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya disebut dengan UU Pers) telah menjadi tonggak dalam sejarah kemerdekaan pers di Indonesia. UU Pers ini lahir karena desakan masyarakat pers yang menginginkan adanya jaminan kemerdekaan pers yang kuat melalui instrumen hukum. Jaminan yang diinginkan oleh masyarakat pers-pun akhirnya didapat dan UU Pers dalam catatan penulis menjadi satu-satunya UU yang tidak memiliki pengaturan lebih lanjut dalam bentuk apapun dan menjadikan Dewan Pers menjadi organ/lembaga negara independen.
Nggak nyangka, foto Julia Perez yang menurut keterangannya hanya dibuat untuk kepentingan pribadi bisa menimbulkan kehebohan di jagat maya ini. Julia Perez melaporkan kasusnya ke polisi. Untuk keterangan tentang pornografi dalam hukum pidana secara lebih lengkap anda bisa melihat postingan saya di sini
Mochtar Bagus, Kontributor RCTI di Nganjuk Jawa Timur, menjadi korban intimidasi yang dilakukan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kertosono. Berdasarkan laporan dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Kediri, Mochtar Bagus saat itu sedang melakukan liputan di Markas Kepolisian Sektor Kertosono pada Senin 5 Maret 2007 sekitar pukul 17.15 WIB terkait kasus yang sedang ditangani oleh Polsek Kertosono
Beberapa hari ini aku mendengar perubahan nama bagi People Republic of China (PRC) untuk official name di Indonesia. Dulu jaman Soekarno untuk menyebut PRC digunakan nama Republik Rakyat Tiongkok (RRT), lalu jaman Soeharto digunakan nama Republik Rakyat Cina (RRC) setelah reformasi Kedubes PRC dan pemerintah PRC mendesak pemerintah Indonesia untuk mengganti kata Cina dengan China. Soalnya kata Cina dianggap penghinaan dan pelecehan. Jadi akhirnya berganti nama dengan Republik Rakyat China (RRC). Saat ini ganti lagi dengan nama Republik Rakyat Tiongkok (RRT).
Aku ingin memelukmu hingga pagi menjelang
Dan aku ingin memberi kecupan selamat pagi saat mentari hadir
Duhai cinta mengkinkah dirimu merinduku seperti aku merindumu
Hatiku merapuh saat kumengingatmu
Adakah aku hadir dalam jejak rindumu
Cium aku dalam selimut malam
Dan biarkan cinta menyatu walau dalam kejapan mata
Ingin juga membahas soal tentang foto bugil yang diduga dilakukan oleh Rahma Azhari, bukan ingin menaikkan trafik blog sih. Saya hanya ingin berbagai pengetahuan tentang apa dan bagaimana pornografi diatur dalam konteks hukum pidana.
Berdasarkan survey yang dilakukan TI Indonesia, layanan pengadilan dianggap paling buruk, karena berdasarkan hasil survey, aparat pengadilan yang meminta uang.
Dunia Anggara 