Three days with no government is really happened in Jakarta, when the flood suddenly attack more than 70% of Jakarta area, the Jakarta resident easily found that there were no geovernment during that period of Attack.
Banjir Jakarta
Wah selama dari Kamis hingga Senin Jakarta dilanda banjir yang hebat, menurut pemberitaan 70% wilayah Jakarta terendam banjir, ini belum terhitung di wilayah peyangga Jakarta seperti Depok, Tangerang, dan Bekasi.
Release journalist Parameshawary
His Excellency, Mahinda Rajapaksa
President
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
His Excellency, Ratnasiri Wickremanayake
Prime Minister
Democratic Socialist Republic of Sri Lanka
Tentang Drama Penyanderaan Anak
Beberapa hari yang lalu, ada pemberitaan tentang sebuah klinik yang menyandera anak-anak dari kelompok masyarakat miskin. Kejam sekali yaa, tapi kekejaman itu sesungguhnya sudah berlangsung dari awal, saya akan coba uraikan (ini pengalaman pribadi menangani kasus penyanderaan bayi)
Dan Pekerjapun Menang…!
Saatnya pekerja menang, lihat pemberitaan tentang kerja shift saat libur resmi di hukum online
Kerja Saat Hari Libur Resmi Berbuntut Perselisihan
Kerja Shift Saat Libur Resmi Tetap Dihitung Lembur
Pekerja bisa menang kalau berserikat, dan tidak takut untuk melakukan seluruh upaya hukum untuk menuntut hak-hak yang dilindungi secara hukum
Tentang Pelanggaran HAM
Saya tertarik untuk menuliskan tema ini, bukan karena ingin latah untuk menunjukkan bahwa saya seorang aktivis HAM, karena saya bukan aktivis HAM, hanya karena tergelitik karena pemahaman banyak orang mengenai apa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM cukup banyak yang menurut saya agak keliru.
Banyak orang keliru ketika bicara tentang siapa pelaku pelanggaran HAM, saya coba kasih contoh mudah
Tentang Pornografi
Perdebatan pornografi sudah lama di Indonesia, tetapi muncul pemantiknya dengan munculnya majalah Playboy Indonesia, sekarang pemimpin redaksinya sedang menjalani, proses persidangannya.
Carut Marut Dunia Hukum di Indonesia
Penegakkan hukum di Indonesia sudah lama menjadi persoalan serius bagi masyarakat di Indonesia. Bagaimana tidak, karena persoalan keadilan telah lama diabaikan bahkan di fakultas-fakultas hukum hanya diajarkan bagaimana memandang dan menafsirkan peraturan perundang-undangan. Persoalan keadilan atau yang menyentuh rasa keadilan masyarakat diabaikan dalam sistem pendidikan hukum di Indonesia.
Is there any existence on the “equality before the law” principle?
Every law student in their first year at the law school in Indonesia knows this principle, since their professor told them to respect and honor this principle. But the professor failed to explain why this principle only become and sit in the “das sollen” and very uneasy to implement this principle into “das sein”.
Selamat Tahun Baru 1 Muharram 1428H
Pengelola Blog Anggara Online mengucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1428 H. Semoga semangat hijrah menjadi semangat untuk keluar dari krisis.
Anggara Online
Free Legal Information For All
Anggara
Pengelola
Kemerdekaan Pers dan Reformasi Hukum Pidana
Siaran Pers Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Di negara demokratis, pers berfungsi sebagai media penyampai informasi bagi publik, menjadi wahana pendidikan dan hiburan bagi masyarakat, dan melakukan fungsi kontrol terhadap jalannya kekuasaan negara. Agar dapat menjalankan fungsinya secara optimal, pers membutuhkan ruang kebebasan yang memadai. Seperti pernah dikatakan wartawan senior Mochtar Lubis, “Kemerdekaan pers merupakan satu unsur di dalam peradaban manusia yang maju, bermanfaat tinggi dan yang menghormati nilai-nilai kemanusiaan, dan jika kemerdekaan pers itu tidak ada, maka martabat manusia jadi hilang.”
Kemerdekaan Pers Dalam Tinjauan Hukum Pidana
Di negara demokrasi, pers mempunyai pengaruh cukup signifikan di tengah masyarakat. Informasi yang disampaikannya dapat mempengaruhi individu atau kelompok, secara langsung ataupun tidak langsung. Selain sebagai media untuk memberi informasi bagi publik dan menjadi wahana pendidikan bagi masyarakat, pers juga berfungsi melakukan kontrol sosial. Tidak hanya terhadap perilaku aparat negara, tapi juga masyarakat.