Archive

Author Archives: anggara

At 10:30 a.m. Indonesian Western Time on Wednesday, September 13, 2006, at the South Jakarta District Court, the government prosecutors made a counter against a defense earlier delivered by Teguh Santosa, editor-in-chief of Rakyat Merdeka Online, and his attorneys of the Advocacy Team to Defend Journalists against the prosecutors’ indictment, which have accused him of violating Article 156a point (a) of the Criminal Code, saying:
Read More

If we ever see the development of the new transportation mode, what we would feel is only the more traffic everywhere along the new busway development.
I think that to solve the traffic in Jakarta not only by building more busway but to integrate everysingle aspect of the transportation from KRL into microbus transport and also to encourage middle class society not to use their private cars by provide an reliable and more comfort public transportation.
I my self don’t want to use public transportation as long as many people can step up in to the bus and say i had been arrested for 2 years in prison, and ask for some money, or hearing bad voices from street guitarist

me like a leaf
without tree to hold
my tree is stolen by mean
can i keep it
i wish i said
but the tree is already gone
and leave me slowly
with shadow memories behind

This time
i am looking around your shadows
This time
i feel i near you
This time
i am so worried on loosing you
This time
i feel i see you
This time
i want to turn back the time Read More

At 10:30 a.m. Indonesian Western Time on Wednesday, September 6, 2006, at the South Jakarta District Court, government prosecutors of the South Jakarta Prosecutors’ Office indicted Teguh Santosa, editor-in-chief of Rakyat Merdeka Online, who, in the previous hearing, was indicted by government prosecutors of the South Jakarta District Court for a single accusation, namely Article 156 point (a) of the Criminal Code, which says:
Read More

The Banda Aceh-based Suara Perempuan (Women’s Voice) Radio has been forcibly closed down as of Wednesday, July 12, 2006 by the Frequency Monitoring Body, an institution under the authority of the Post and Telecommunication Directorate General of the Communication and Information Ministry. In the Confiscation Order No 01/SP.SITA/B II/PPNS/7/2006, which was signed by a civilian investigator named Junaidi ST, it was written,”This radio is sealed off due to lack of license”.
Read More

Separuh jiwaku mulai menghilang
Saat tercerabut dalam buaian mimpiku
Saat aku mengejar mimpiku yang hendak terbang melabuh
Tak pula kuasa ku cegah
Mampukah aku menatap merpati yang hendak bersarang
Dalam labuhan hati yang terpilih
Sang penguasa surga
Berilah sarang terbaik untuk merpati itu


Tokoh ini, juga yang aku sukai selain Doraemon, menggemaskan kalau lihat si patrick. Kenapa, aku juga nggak ngerti kenapa, tapi kalau pernah lihat lelang boneka Spongebob Squarepants, yang paling mahal adalah boneka Patrick.
Aku sebenarnya pengen koleksi CV dari Doraemon dan Patrick nih, dimana nyarinya yaa

Pengantar

 

Kemerdekaan pers adalah perjuangan demokrasi yang harus dijaga dan dipertahankan. Dibawah Pasal 28 F Amandemen II UUD Republik Indonesia Tahun 1945, secara legal konstitusional telah menjamin kemerdekaan pers di Indonesia dengan sangat kuat. Selain jaminan konstitusional berbagai peraturan perundang-undangan lainnya juga mengatur dan melindungi kemerdekaan pers antara lain dapat di temukan di TAP MPR RI No XVII/MPR/1998 tentang Piagam Hak Asasi Manusia, UU No 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, UU No 40 Tahun 1999 tentang Pers, dan UU No 12 Tahun 2005 tentang pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak – hak Sipil dan Politik.
Read More

Berdayakan Undang Undang Pers untuk Mengadili Delik Pers diambil dari situs http://www.ham.go.id

Oleh : Binsar Gultom

PERS sebagai alat kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) seharusnya dapat bekerja secara profesional sesuai kode etik jurnalistik. Ingatlah, fungsi pers sebagaimana diatur dalam pasal 5 UU Pers No 40 Tahun 1999, mengatakan bahwa: (1) Pers Nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah, (2) Pers wajib melayani Hak Jawab, (3) Pers wajib melayani Hak Koreksi.
Read More